Cucu Pertama Jokowi Lahir

Jakarta (WarkopPublik)--Cucu pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah lahir di Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/03/2016).

Anak dari putra pertama presiden itu, Gibran Rakabuming Raka dengan istrinya Selvi Ananda, lahir di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Surakarta dengan berat 3,9 kilogram dan panjang 48,5 cm.

Namun hingga Kamis Siang, Gibran belum mengumumkan nama untuk putra sulungnya.

Sejumlah ucapan selamat hadir di media sosial dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta adik Gibran, Kaesang Pangarep, mengucapkan selamat melalui akun twitternya.

Saat cucu pertamanya lahir, Presiden Jokowi sedang berada di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Jakarta Utara, untuk meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat.

Gibran dan Selvi menikah pada 11 Juni 2015 di Solo.

Selvi merupakan Putri Solo tahun 2009 sementara Gibran menjadi salah satu juri dalam ajang pemilihan Putri Solo tersebut. (bbc/ar)

Penipuan Haji dan Umrah Sasar Semua Kalangan

Jakarta (WarkopPublik)--Penipuan terhadap haji dan umrah dinilai tidak hanya menyasar masyarakat ekonomi menengah ke atas. Masyarakat cenderung tergiur dengan tawaran tersebut karena daftar tunggu haji yang terlalu lama.

Kepala Seksi informasi Haji Kementerian Agama (Kemenag), Affan Rangkuti mengatakan untuk mereka yang tertipu dari semua kalangan. "Karena mereka dipicu dengan angka waiting list haji, sehingga untuk rata-rata waktu tunggu 19 tahun," kata dia, Kamis (10/03/2016).

Dia menerangkan keinginan masyarakat Indonesia tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena parameter keinginan haji besar memerlukan waktu panjang. Maka mereka banyak yang lari ke ibadah umrah.

"Kalau kita melihat korban penipuan, kita tidak dapat melihat parameter pengetahuan," kata dia.

Kesadaran masyarakat berpikir rasional, diharapkan dapat mengurangi angka penipuan haji. Contoh, jika menginginkan ibadah umrah di bawah 20 juta rupiah harus melihat kembali ongkos pesawat sudah hampir 14 juta rupiah.

"Bagaimana bisa, belum lagi penginapan, belum lagi lainnya, tidak dapat," kata dia.

Meskipun demikian, dengan harga tersebut masih ada yang dapat memberangkatkan, karena sistim finansial. Namun, dia mengatakan pemberangkatan haji dan umrah dengan sistem finansial tersebut bukan domain dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Seharusnya, menurut dia, otoritas jasa keuangan (OJK) dapat melakukan audit investigatif untuk melindungi warga negaranya.

"Jadi di sini harus ada peran OJK. Sementara tugas kami di Kemenag, mensosialisasikan program lima pasti," kata dia.

Affan menambahkan kemenag tidak dapat masuk ke domain kepolisian ataupun OJK, sehingga harus ada sinergisitas semuanya.

Kementerian Agama (Kemenag) mendata kasus penipuan umrah dalam tiga bulan terakhir sejak Desember 2015 hingga Februari 2016. Berdasarkan data Kemenag, korban penipuan jamaah umrah terdapat di tujuh provinsi.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Muhajirin Yanis mengatakan, korban penipuan umrah terbanyak terdapat di DKI Jakarta. Ada tiga travel yang telah dilaporkan ke Kemenag terkait penipuan umrah.

Menurut data Kemenag itu, misalnya, tercatat sebanyak 1.030 jamaah tertipu oleh biro perjalanan umrah Ahlasantus, kemudian 2.300 jamaah dari Kafilah Rindu Kabah, dan Garuda Angka Abadi sebanyak 1.700 jamaah. (republika/ar)

Alasan Kemenag Tak Bisa Tetapkan Harga Standar Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama tidak dapat menetapkan harga standar untuk ibadah umrah, karena tercekal dengan UU tentang Kelompok Pelaku Usaha (KPU). Penetapan biaya hanya  untuk ibadah haji karena diselengarakan pemerintah.

"Karena itu pemerintah tidak boleh membuat harga minimal, kecuali haji. Kalau haji diselenggarakan pemerintah, maka (Kemenag) dapat memberikan harga minimal haji," kata Kepala Seksi informasi Haji Kementerian Agama (Kemenag), Affan Rangkuti, Kamis (08/03/2016).

"Kalau umrah tidak bisa, karena terbentur dengan undang-undang persaingan usaha," tambah dia. Meski demikian,  pemerintah hanya dapat memberikan referensi harga minimal terkait umrah. Itu pun, kata Affan, bukan merupakan kewajiban.

Untuk ibadah umrah, pemerintah menetapkan harga minimal 20 juta rupiah. Affan menuturkan, baru Malaysia yang memiliki data jumlah warga negara  yang ditipu terkait umrah. Yaitu dari data tahun 2015, per-bulannya kerugian negara Malaysia akibat travel bodong diperkirakan antara 2,5 miliar rupiah - 3 miliar rupiah.

Sementara di Indonesia, sejak tiga bulan ke belakang atau bulan Desember 2015 setidaknya sebanyak 10.000-an calon jamaah umrah tertipu. Jadi kata Affan, tinggal dikalikan 20 juta rupiah x 1.000 sekitar 20 miliar rupiah.

Kemudian urutan jamaah umrah terbesar, Mesir, Pakistan, Indonesia, Turki, Iran, India, Jordania, Irak, Al Jazair, Malaysia. Namun untuk negara selain Indonesia yang tertipu, dia baru mendapatkan informasi negara Malaysia saja. (republika/ar)

Bahas MoU Kuota, Menag dan Rombongan Sudah Tiba di Arab Saudi

Jeddah (WarkoPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin besreta rombongan tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah, Rabu (09/03/2016) pukul 23.00 waktu Arab Saudi.

Kedatangan Menag disambut Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dharmakirty Syailendra Putra beserta Staf Teknis Urusan Haji Ahmad Dumyathi Bashori dan staf Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) lainnya.

Selain Menag, dalam rombongan terlihat diantaranya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis.

Menag dan rombongan dijadwalkan Kamis (09/03/2016) akan menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor KUHI dan dilanjutkan kunjungan ke jemaah haji dan umrah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

Sebelumnya, Staf Teknis Urusan Haji I KUHI Ahmad Dumyathi Bashori menyampaikan saat di Arab Saudi Menag dan rombongan dijadwalkan mengunjungi jemaah haji dan umrah di Rumah Sakit Arab Saudi, peninjauan pemondokan pra haji, pertemuan dengan menteri haji dan kesehatan Arab Saudi,  Muassasah Asia Tenggara,  Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Makkah, pembahasan MoU dan taklimatul hajj dan penandatanganan berita acara MoU.

Juga melakukan pertemuan dengan Muassasah Al-Ahlliyah Al-Adilla, meninjau perluasan Masjidil Nabawi dan pembangunan hotel di wilayah Markaziah dan pertemuan dengan TAVS dan GACA Muassasah Adilla Madinah.

"Perkembangan dan informasi terkait MoU dan hal lainnya akan kami sampaikan ke tim informasi Kementerian Agama di Jakarta untuk dapat disampaikan kepada masyarakat Tanah Air," kata Dumyathi melalui pesan singkatnya kepada Sinhat, Rabu (09/03/2016).

Lanjutnya, tim informasi dan dokumentasi KUHI sudah siap melaksanakan tugasnya. Tim akan menyampaikan seluruh informasi dalam tulisan, foto dan video singkat dan nantinya akan dikirim ke tim informasi Kementerian Agama di Jakarta Pusat.

"Untuk live report apabila media radio dan televisi nasional ingin wawancara langsung akan kami kordinasikan langsung dengan Pak Menag dan rombongan. Dapat langsung menghubungi tim informasi KUHI +966508707833," kata Dumyathi.

Menag beserta rombongan akan kembali ke Tanah Air pada Selasa (15/03/2016). (sinhat/ar)