Sekarang Ada Jilbab Halal, Shireen Sungkar: Aduh Sensitif Kalau Itu

Jakarta (WarkopPublik)--Belum lama ini brand busana muslim Zoya meluncurkan produk kerudung bersertifikat halal. Terkait hal itu, aktris Shireen Sungkar enggan berkomentar.

"Waduh, sensitif kalau itu," ujar Shireen sambil tertawa kecil.

Ketika itu Shireen bersama suaminya, Teuku Wisnu, tengah ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (09/02/2016).

Widnu seketika tersenyum ketika mendengar istrinya diberi pertanyaan mengenai jilbab halal tersebut. Ia pun segera menampakkan gelagat bahwa dirinya dan sang istri tak ingin berkomentar mengenai hal itu.

Beberapa hari sebelumnya, kakak Shireen, Zaskia Sungkar, juga enggan berkomentar mengenai jilbab halal itu.

"Aku nggak pernah dengar. Kenapa dicuci pakai gelatin? Aku kalau cuci jilbab pakai sabun," ujarn desainer busana muslim tersebut sambil berkelakar.

Brand busana muslim lokal Zoya tersebut belum lama ini meluncurkan kerudung pertama di Indonesia yang bersertifikat halal dari MUI.

Berdasarkan iklan produk baru tersebut, terdapat perbedaan antara kain kerudung yang halal dan yang haram, yakni penggunaan emulsifier pada saat pencucian kain.

Masih berdasarkan iklan tersebut, jilbab halal hasil produksi Zoya dibuat dengan emulsifier yang bahannya berasal dari tumbuhan. Sementara itu, di luar sana terdapat emulsifier kain yang menggunakan gelatin babi. (tribunews/ar)

Alasan Tak Mampu Bayar Listrik, Masyarakat Banten Selatan Dilanda Kelapan

Serang (WarkopPublik)—Disaat 15 tahun Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, masih banyak warga yang hidup dengan kegelapan atau tanpa aliran listrik.

Berdasarkan data yang diperoleh, di Kabupaten Lebak sebanyak 120 ribu rumah warga tidak teraliri listrik. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 50.462 rumah warga juga belum teraliri aliran listrik.

Gubernur Rano Karno mengakui wilayah yang paling banyak belum teraliri listrik berada di Banten Selatan, seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

"Kabupaten Lebak saja ada masih banyak rumah belum teraliri listrik. Ini yang terus kami usahakan (teraliri listrik)," kata Rano, kepada wartawan, Selasa (09/02/2016).

Rano beralasan banyaknya rumah yang belum teraliri listrik, karena ketidak mampuan masyarakat berekonomi rendah untuk membayar listrik dengan tegangan 900 kwh.

Sehingga, kebanyakan dari warga tidak mampu ini masih menggunakan damar totok yang berbahan minyak. "Kendalanya di regulasi, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi 450 kwh, sekarang minimal 900 sampai 1.300 kwh," terangnya.

Saat ini, pihaknnya sudah mempunyai program untuk mengetaskan kegelapan. Setiap tahunnnya 25 ribu rumah diusahakan sudah teraliri listrik. "Sampai saat ini masih kita godok. Harusnya elektrifikasi (listrik prabayar) semua selesai," tandasnya. (sindo/ar)

Wasekjen PPP Versi Muktamar Jakarta: Romi Dengan Sengaja Telah Melakukan Anomali Hukum

Jakarta (WarkopPublik)-- Forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) beberapa waktu lalu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dinilai menyalahi ketentuan internal partai.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan, forum Silatnas yang dilaksanakan itu hanya tontonan politik dari pihak Romi demi ambisinya selama ini di PPP.

"Islah pada hakekatnya adalah kesepakatan para pihak untuk berdamai dalam penyelesaian suatu masalah dalam prinsip saling percaya yang dilandasi semangat moralitas. Romi bukan hanya cacat hukum, tapi juga cacat moral," ujar Sudarto dalam siaran persnya, Selasa (09/02/2016).

Dia mengungkapkan, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Hotel Aryaduta, sebelum Muktamar Surabaya, Romi menyatakan ketentuan Anggaran Dasar (AD) partai Pasal 73 Ayat (1) adalah lex specialis. Maka, hubungannya dengan Pasal 51 berlaku prinsip hukum lex specialis legi generali. Artinya, kata  dia tidak ada tafsiran lain kecuali Muktamar VIII harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Sebaliknya, lanjut Sudarto, Romi malah melanggar dengan melaksanakan Muktamar Surabaya. "Maka, Romi dengan sengaja telah melakukan anomali hukum. Bagaimana mungkin suatu ketentuan konstitusi dapat dibolak-balik menurut kemauannya sendiri," ungkapnya. (sindo/ar)

Deddy Corbuzier Berhasil Tangkap Orang Hina Chika dan Dirinya

Jakarta (WarkopPublik)—Mulutmu adalah harimaumu, pepatah ini berlaku untuk menjaga lidah agar tidak sembarang berbicara. Karen salah berbicara apalagi menyangkut orang lain maka persoalannya akan lain. Inilah yang dialami pemilik akun @anthonugroho yang melakukan penghinaan kepada Deddy Corbuzier dan sahabatnya Chika Jessica.

Deddy memburu pemilik akun ini dan akhirnya menemukanya. Deddy sempat menyebar sayembara untuk menemukan orang itu.

"Waktu itu saya cari dia, makanya saya adakan sayembara yang menemukan diberi 10 juta rupiah. Dan akhirnya dalam waktu tiga hari, berhasil dapat KTP, alamat rumah, kantor, bahkan riwayat hidup orang tersebut. Namanya Anto," tutur Deddy Corbuzier di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (08/02/2016).

Untuk menemukan pelaku, Deddy dibantu oleh tim IT miliknya dan kepolisian Jambi.

Deddy mengaku tak kesulitan, meski pelaku sempat menghapus postingan di Instagram.

Sebenarnya, Deddy sudah mengultimatum agar orang tersebut untuk meminta maaf, tapi tak ditanggapi.

"Iya ini pengguna sosmed yang tidak bijaksana. Sudah kami tanya, tapi beliau tidak menjawab," kata mentalis tersebut.

Kasus ini berawal saat akun @anthonugroho menulis kata pelacur di satu postingan Chika Jessica di Instagram.

"Ngapain pergi umrah kalau kamu masih nge**** dengan si kristen deddy corbuzier. Dasar p*r*k," tulis akun itu lagi.

Deddy menilai postingan akun tersebut SARA dan kasar. Untuk memberinya pelajaran, Deddy pun mencarinya akhirnya menemukan pelaku. (suara/ar)

FSPMI Nilai Sembilan Paket Kebijakan Ekonomi Gagal

Surabaya (WarkopPublik)--Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai, sembilan kebijakan paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah pusat gagal menyelesaikan solusi perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2015 dan awal 2016.

“Gelombang pertama akhir 2015 lalu, total hampir 50 ribu buruh yang bekerja di sektor padat karya di-PHK,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kepada wartawan di sela Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V FSPMI di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, Senin (08/03/2016.

Dari angka tersebut, sekitar 6.000 di antaranya merupakan pekerja perusahaan elektronik. Menurut Said, beberapa perusahaan elektronik besar merumahkan pekerjanya dengan alasan mulai restrukturisasi hingga rasionalisasi. Mereka adalah pabrik Phillips di Sidoarjo dengan 800 buruh, dua perusahaan Korea di antaranya Samoin di Bekasi dengan 1.166 buruh, Toshiba dengan 840 buruh.

“Nanti menyusul Panasonic di Pasuruan 800 orang. Panasionc di Bekasi 480 orang,” kata dia.

Pihaknya risau, gelombang PHK kedua bakal mengancam buruh Indonesia tahun ini. Bedanya, bila gelombang PHK pertama menimpa perusahaan-perusahaan hulu padat karya, berikutnya diperkirakan menimpa perusahaan padat modal. Hal itu dapat memberikan sinyal negatif terhadap ekonomi dan iklim investasi.

“Sebab itu artinya, modal keluar dan investor berhenti berinvestasi di Indonesia,” katanya sambil menyerukan, "Segera revisi sembilan paket kebijakan ekonomi agar konkret dan implementatif. Jangan hanya retorika.”

Said pun mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Tujuannya, supaya daya beli masyarakat pulih. Ia mengklaim mendapati pernyataan pimpinan PT Toshiba, bahwa daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan penjualan barang elektronik menurun drastis.

“Penurunan daya beli itu dipicu oleh upah murah. Jadi, kami minta PP itu dicabut, berikan upah layak. Sehingga daya beli masyarakat naik,” tutur dia.

Permasalahan upah buruh murah dan PHK menjadi bahan pembahasan pada Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Sekitar 2.000 orang buruh menghadiri Kongres dan Munas yang digelar sejak Senin, 8 Februari 2016, hingga Rabu, 10 Februari 2016. (tempo/ar)

Industri manufaktur Jadikan Pertumbuhan Ekonomi India Lewati China

Jakarta (WarkopPublik)--Ekonomi India tumbuh 7 persen lebih pada 2015 lalu, dan menjadikannya negara ekonomi utama dunia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

Dilansir dari BBC, Selasa (09/02/2016), ekonomi India tumbuh secara rata-rata sebesar 7,5 persen di 2015. Lebih cepat dari China yang tumbuh 6,9 persen di tahun lalu.

Ini bukan yang pertama kalinya pertumbuhan ekonomi India mengalahkan China. Menurut catatan IMF, ini pernah terjadi di 1981, 1989, 1990, dan 1999.

Menurut perhitungan pemerintah India, sepanjang Oktober-Desember 2015 atau kuartal IV-2015, ekonomi India tumbuh 7,3 persen.

Sebagai informasi, tahun fiskal yang digunakan India dimulai Maret setiap tahunnya. Untuk periode fiskal Maret 2015-Maret 2016, pemerintahan India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, memperkirakan ekonomi akan tumbuh 7,6 persen.

Industri manufaktur yang tengah booming menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi India. India juga mendapatkan tenaga dari murahnya harga minyak.

Meski begitu, Modi masih belum bisa mendorong parlemen India untuk menyetujui sejumlah kebijakan ekonomi yang akan dibuat. Kebijakan itu antara lain adalah perubahan pajak barang dan jasa.

Banyak pihak yang skeptis atau kurang percaya dengan angka pertumbuhan ekonomi India, semenjak pemerintah negara ini mengubah basis perhitungan pertumbuhan ekonominya pada Januari tahun lalu.

Sejumlah ekonom menyatakan, tidak melihat adanya perubahan secara nyata yang merfleksikan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Modi berkeliling dunia untuk mengajak perusahaan-perusahaan berinvestasi di negaranya. Namun India masih dinilai belum ramah terhadap investasi, dan pemerintahnya masih berusaha untuk memangkas birokrasi yang menghambat perekonomian. (detik/ar)

Hasil Survei: Kinerja Ekonomi Jokowi Terus Meningkat

Jakarta (WarkopPublik)--Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus meningkat selama setahun terakhir.

"Mereka yang katakan sangat puas 7,4 persen, sementara 59 persen cukup puas. Kalau dilihat dari waktu ke waktu, approval masyarakat rating-nya tinggi sejak dilantik," ujar Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Hendro Prasetyo dalam paparannya di Jakarta, Senin (08/02/2016).

Sementara itu, responden yang mengaku kurang puas sebanyak 28,7 persen dan tidak puas sama sekali sebanyak 2,3 persen.

Faktor ekonomi dianggap memengaruhi kepuasan masyarakat. Survei itu menyimpulkan, tren kondisi ekonomi Indonesia dianggap membaik sejak Oktober 2014.

Pada Januari 2015, tingkat kepuasan responden terhadap kondisi ekonomi mencapai 31 persen. Pada Juni 2015, kepuasan publik sempat menurut menjadi 24 persen. Angka itu melorot lagi pada Oktober 2015 menjadi 23 persen.

Namun, pada Desember 2015 perlahan naik ke angka 30 persen dan perJanuari 2016 mencapai 34 persen.

"Terlebih selama empat bulan terakhir, mereka anggap ekonomi makin membaik," kata Hendro.

Menurut Hendro, tingkat kepuasan ini bisa turun jika dikaitkan dengan isu tertentu, misalnya rencana revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pandangan Presiden Jokowi terhadap masalah ini akan berdampak pada sikap masyarakat.

"Kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK," kata Hendro.

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan. Sampel yang diambil sebanyak 1.550 responden yang dipilih secara random.

Survei ini memiliki margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka yang dilakukan dalam kurun 18-29 Januari 2016. Adapun sumber dana pelaksanaan survei berasal dari Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia. (kompas/ar)