Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial RI Terendah di Dunia Setelah Nigeria

Jakarta (WarkopPublik)--berharap kondisi perekonomian nasional dapat segera pulih sehingga dapat meningkatkan iuran kepesertaan. Adapun kondisi saat ini iuran kepesertaan jaminan sosial di Indonesia merupakan kedua terendah di dunia setelah Nigeria.

Dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) misalnya, iuran hanya 5,7 persen. Hal ini berarti dengan pendapatan 1 juta rupiah maka iurannya hanya 57 ribu rupiah.

“Iuran sekecil itu minim sekali. Bandingkan misalnya dengan Malaysia sebesar 24 persen dan Singapura sebesar 32 persen dari take home pay. Sehingga wajar apabila asetnya bisa 1.200 triliun di Malaysia, sedangkan kita baru  200 triliun rupiah.  Para pekerja di sana bisa kena cekal apabila tidak menjadi peserta. Kita harus ubah paradigma masyarakat. Supaya hasilnya nanti ketika pensiun di hari tua bisa lebih menguntungkan,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Kamis (11/02/2016).

Hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 35,95 triliun rupiah (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar 14,45 triliun rupiah dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai 416 miliar rupiah dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar 665 miliar rupiah dari 110 ribu kasus.

Sementara total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar 206 triliun rupiah atau naik sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi telah mencapai 17,69 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 10 persen.

Elvyn berharap pada 2016 jumlah kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan.

Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS TK Junaedi mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kerja sama antarlembaga. Salah satunya ialah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di daerah,

Selain itu, untuk melihat sejauhmana optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan PATEN yang telah berjalan.

Sementara untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibandingkan sektor formal. (sindonews/ar)

Sejumlah Artis Rebutan untuk Jadi Gubernur DKI

Jakarta (WarkopPublik)--Jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ternyata menarik minat mereka yang berprofesi sebagai artis sekaligus politisi untuk ikut bersaing. Dengan diajukannya Ahmad Dhani, maka persaingan semakin ketat. Tercatat ada nama Eko Patrio, Tantowi Yahya, Dessy Ratnasari, Inneke Koesherawati dan juga model Okky Asokawati.

“Yang harus ditanya juga adalah apa visi dan misi dari partai atau lembaga yang mencalonkan para seniman atau artis tersebut. Bener-bener percaya bahwa seniman atau artis itu mampu, atau sekedar meramai ramaikan persaingan,” kata Eko Patrio kepada Okezone, kamis (11/02/2016) siang.

Dari hasil pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 lalu, tercatat sejumlah artis akhirnya duduk sebagai kepala daerah.  Mantan Pesinetron Zumi Zola, sekarang menjabat sebagai Gubernur Jambi. Lalu pentolan grup Ungu, Pasha alias Sigit, menjadi Wakil Walikota Palu.

“Perlu pembuktian dari mereka yang sudah menjabat bahwa artis itu mampu, barulah kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada kami. Kalau sebagai anggota legislatif rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi sebagai eksekutif, tantangannya sungguh jauh berbeda. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat,” kata Eko yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode ke dua ini.

Soal peluang, mana yang lebih besar antara seniman atau artis, dengan tokoh masyarakat dalam meraih tingkat elektabilitas atau keterpilihan, Eko menganggapnya sama saja. “Semua kembali kepada masyarakat yang akan memilih. Sekarang ini rakyat kita sudah pintar. Tidak bisa silau oleh popularitas semata, atau dengan politik uang,” tukasnya.

Dalam pilkada serentak 9 Desember lalu banyak artis yang mengadu peruntungan sebagai kepala daerah. Ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Salah satunya adalah si Raja Kuis, Helmi Yahya, yang maju sebagai Calon Bupati Ogan Ilir propinsi Sumatera Selatan. (okezone/ar)

Fraksi Partai Demokrat Tolak Revisi UU KPK

Jakarta (warkopPublik)--Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto, menegaskan fraksinya menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan untuk memperlemah institusi tersebut.

"FPD berkepentingan melakukan penguatan kelembagaan KPK baik lembaga maupun kewenangannya. Kami tentu akan menolak revisi apabila ditujukan untuk memperlemah KPK," katanya di Jakarta, Kamis (11/02/2016).

Dia menjelaskan terkait draf revisi UU KPK, FPD menilai bahwa independensi KPK harus tetap terjaga agar jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Hal itu, menurut dia, termasuk intervensi pemerintah melalui Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam draf RUU.

"Hal itu kami sampaikan mengingat bahwa Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden," ujarnya.

Selain itu setiap tindakan KPK harus diawasi dan mendapat persetujuan Dewas apabila KPK ingin melakukan penyadapan. Dia mengatakan, selain itu sebagai kelembagaan menjadi tidak independen apabila KPK dalam menjalankan kewenangannya harus diawasi oleh Dewas yang diangkat Presiden.
"Karena itu kami menilai itu jelas membuat independensi KPK terdegradasi," katanya.

Didik juga menjelaskan terkait pemberian kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jelas akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh KPK dan peluang adanya intervensi kekuatan politik.

Anggota Komisi III DPR itu juga menilai terkait penyidik KPK harus didukung dalam menggunakan kewenangannya memilih penyidik handal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan PNS tanpa melalui usulan Kepolisian dan Kejaksaan. (antara/ar)

Penerbangan Nasional Dituding Tak Becus, Potensi Pendapatan Negara Hanya 40,5 Milyar di Jasa Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Besarnya jemaah umrah yang melakukan perjalanan dari Tanah Air menuju Arab Saudi dengan jumlah mencapai 600 ribu pada tahun lalu, membuat industri jasa yang satu ini menjadi pangsa pasar unik yang dilirik berbagai usaha, salah satunya penerbangan.

Bukan tanpa alasan, dengan 600 ribu jemaah umrah akan terkomulatif sekitar 12 trilyun rupiah dengan asumsi rata-rata biaya umrah sebesar 20 juta per orang. Pembiayaan terbesar lebih 80 persen pun tersedot pada usaha perhotelan dan penerbangan, sedangkan sisanya terserap untuk hal-hal pendukung. Dari berbagi informasi yang berhasil dikumpulkan berikut alokasi pembiyaan umrah dengan harga rata-rat 20 juta rupiah, paket ekonomi untuk sembilan hari:

Tiket pesawat Jakarta Jeddah 12 juta rupiah (Indonesia atau penerbangan asing)
Hotel Madinah 800 ribu rupiah (Arab Saudi)
Hotel Makkah 1 juta rupiah (Arab Saudi)
Katering Madinah dan Makkah 1 juta rupiah (Arab Saudi)
Biaya Visa 750 ribu rupiah (Arab Saudi)
Trasnportasi 700 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Ziarah/Tour 700 ribu rupiah (Arab Saudi)
Oleh-oleh, Zamzam dan Seragam 500 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Airpotex Jakarta Jeddah/Madinah 75 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Handling La, Tips Supir, Porter 200 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Pembimbing Ibadah 750 ribu rupiah (Indonesia)
Manasik Umrah 850 ribu rupiah (Indonesia)
Keuntungan Travel 675 ribu rupiah (Indonesia)

Komponen penyelengaraan umrah yang dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional secara penuh ada pada tiga komponen. Pembimbing ibadah, manasik umrah dan keuntungan travel. Komulatifnya sebesar 2,275 juta rupiah atau sebesar 11,38 persen.

Komponen penyelenggaraan umrah yang meningkatkan PDB Arab Saudi secara penuh ada pada lima komponen. Hotel di Madinah, hotel di Makkah, katering di Madinah-Makkah, visa dan ziarah/tour. Komulatifnya sebesar 4,250 juta rupiah atau sebesar 21,25 persen.

Komponen penyelenggaraan umrah yang meningkatkan PDB Indonesia, Arab Saudi dan negara lainnya ada pada lima komponen. Tiket peawat Jakarta-Jeddah, trasnportasi darat, oleh-oleh,-zamzam-seragam, airpotex Jakarta-Jeddah-Madinah, handling LA, dan tips supir-porter. Komulatifnya sebesar 13,475 juta rupiah atau sebesar 67.38 persen.

Pada komponen pembiayaan umrah tersebut dapat dilihat sumbangan industri jasa umrah penuh untuk PDB Nasional pertahun sebesar 1,365 trilyun rupiah. Sedangkan pendapatan negara pada sektor pajak pendapatan umrah penuh hanya sebesar 40.5 milyar rupiah pertahun. Sedangkan sisanya PDB dan pajak mixer karena aktivitas ada pada (Indonesia-Arab Saudi).

Potensi PDB Nasional dapat digenjot dengan memperkuat dan meregulasikan pemakaian maskapai penerbangan nasional dengan potensi pendapatan BUMN sebesar 7,2 trilyun pertahun. Pantas saja jika maskapai penerbangan timur tengah agresif melirik industri jasa umrah Tanah Air, apalagi pemerintah Arab Saudi akan mengelontorkan 1,5 juta visa untuk umrah Tanah Air pada tahun ini.

Apa yang dilakukan Arab Saudi adalah merupakan penguatan kebijakanya yang menargetkan PDB meningkat sebesar 10 persen yang disumbang dari industri jasa umrah pada pemomdokan, katering dan transportasi. Ini dipicu akibat merosotnya perekonomian Arab Saudi sebagai dampak turunnya harga minyak dunia. Hingga Saudi harus menghapus subsidi bagi rakyatnya, menaikkan harga minyak konsumen lokal, membuka pasar skunder Aramco yang semula tertutup dan gencar dalam industry jasa umrah sebagai tujuan ritual umat Islam di dunia.

Bagi Indonesia, selain memperkuat dan memberlakukan pemakaian maskapai penerbangan nasional untuk umrah, juga dapat meningkatkan industri kecil menengah pengrajin batik dan tekstil (kain ihram). Kemudahan prosedur pinjaman lunak bagi pelaku industri kecil menegah. Kebijakan membawa industri wisata nasional juga penting, memperkenalkan dan membawa wisatawan luar negeri ke Indonesia melalui program umrah barter.

Saat ditanya tentang potensi pendapatan negara dalam industri jasa umrah, pegiat haji dan umrah dan juga Ketua Asphurindo KH Hafidz Taftazani mengatakan tidak ada keuntungan yang diperoleh dari haji dan umrah untuk negara.

“Kalau bisa mengeluarkan orang dari Indonesia harus bisa juga mendatangkan orang dari luar inilah yang menarik,” Katanya di Kementerian Agama Lapangan Banteng Jakarta, Rabu (10/02/2016).

Kurang percayanya masyarakat pada maskapai penerbangan nasional dengan berbagai sudut pandang menjadikan maskapai penerbangan asing sebagai pilihan untuk digunakan.

“Asosiasi Asphurindo sekarang mensupport agar para jemaah itu sekarang menggunakan penerbangan negara seperti Qatar, Oman, Etihad, Emirates serta Air Jordan.  Karena meskipun misalnya 10 atau 11 orang tetap diberangkatkan,” ungkapnya. (ar/ar)

Pesawat Tempur Jatuh Timpa Rumah Warga di Malang

Malang (WarkopPublik)--Sebuah pesawat tempur jatuh di Simpang 4 LA Sucipto, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sekira pukul 10.42 WIB, Rabu (10/02/2016).

Pesawat jatuh tepat di atas rumah warga milik Mujiato,54. Pesawat tempur itu berjenis Tucano 3108 milik TNI Angkatan Udara (AU).

Aparat petugas berada di lokasi mengamankan lokasi jatuhnya pesawat. Sementara warga panik. Belum diketahui adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut. (metronews/ar)

Sempat Akan Usung Raja Dangdut Jadi Capres, Kali Ini PKB Ingin Usung Ahmad Dhani di Pilgub DKI

Jakarta (WarkopPublik)--Sempat akan mengusung Raja Dangdut Rhoma Irama menjadi calon presiden namun rencana itu batal karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  akhirnya merapat ke PDIP untuk mendukung pencalonan Joko Widodo.
Kali ini Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI Jakarta, berkeinginan agar musisi Ahmad Dhani turut berlaga memperebutkan kursi Gubernur DKI dalam Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKB, Abdul Azis mengatakan, Dhani adalah sosok yang popularitasnya sudah tidak diragukan. Bahkan, menurutnya, mantan pentolan Grup Band Dewa 19 itu sebenarnya memiliki konsep pembangunan kota Jakarta yang baik.

"PKB akan coba dorong Ahmad Dhani (menjadi kandidat calon gubernur) di Pilgub DKI," ujar Azis melalui pesan pendek, dikutip dari newsviva, (10/02/2016.

Azis mengakui, bersama organisasi yang dipimpinnya, yakni Gerakan Pemuda Ansor DKI, telah menemui langsung Bos Republik Cinta Management itu di rumahnya untuk menyampaikan niatan PKB mengusungnya di Pilgub DKI.
Pertimbangannya, selain dikenal sebagai seorang musisi, Ahmad Dhani merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU). Posisi itu bisa jadi modal berharga untuk menggalang dukungan dari warga Nahdliyin di Jakarta.

Selain itu, popularitas Dhani dan konsep pembangunan Jakarta yang akan ditawarkannya kelak diharapkan melejitkan elektabilitas Ahmad Dhani menjelang Pilgub yang akan diselenggarakan pada Februari tahun 2017.

"Meski Ahmad Dhani sudah populer, masyarakat masih perlu diyakinkan jika terkait elektabilitas," ujar Azis. (ar/ar)

Kasus Penelantaran Jemaah Umrah di Padang Masuk Ranah Hukum

Padang (WarkopPublik)--Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat, telah memeriksa 15 saksi terkait laporan calon umrah yang ditelantarkan oleh penyelenggara di kompleks Asrama Haji, kota setempat sejak Senin (11/01/2016).

"Laporan calon umrah pada 21 Januari 2016 dengan terlapor Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour, Zulkifli masih kami proses," kata Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana melalui Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Abdus Syukur di Padang, dikutip dari antaranews, Rabu (10/02/2016).

Hingga saat ini proses pemeriksaan saksi masih berlanjut dan pihaknya pun belum menetapkan tersangka dalam laporan itu. Dikatakan seorang calon umrah, Lis (55) bahwa calon umrah yang ditelantarkan oleh Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour, Zulkifli berjumlah 109 orang.

"Sesuai perjanjian kami akan diberangkatkan pada Rabu (21/01/2016), kalau tidak diberangkatkan maka uang kami akan diganti 100 persen pada Rabu (27/01/2016) oleh Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour," katanya.

Namun kepastian keberangkatan hingga pembayaran ganti rugi sampai saat ini belum juga diterima oleh calon umrah. Sebelumnya pada Selasa (08/02/2016) calon umrah yang ditelantarkan ini mendatangi DPRD Kota Padang mendesak DPRD mengawal kasus yang saat ini mereka alami.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Padang, Iswandi menyampaikan pihaknya menampung aspirasi tersebut dan akan dibahas dalam rapat internal serta selanjutnya akan memanggil Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk memastikan legalitas penyelenggara umrah itu.

Menurutnya sekarang banyak biro perjalanan haji dan umrah yang tidak memiliki izin, mereka hanya bekerjasama dengan pihak lain dalam menampung jemaah dan ujung-ujungnya berakhir penipuan.
Sebelumnya Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis menyampaikan bahwa tingkat keberanian publik dalam melaporkan dugaan perbuatan melawan hukum semakin meningkat. Apalagi dengan tersosialisasinya Gerakan Nasional Lima Pasti Umrah.

"Itu beberapa contoh, bahwa publik sudah mulai menyadari dan kritis serta berani melaporkan perbuatan travel dan oknum kepada pihak kepolisian. Kami sangat apresiasi hal ini," kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis melalui pesan singkatnya kepada Sinhat, Senin (08/02/2016).

Hal yang sama disampaikan Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim bahwa hukum bukan alat mainan apalagi menakut-nakuti.

"Ini pembelajaran yang berharga bagi travel dan atau oknum untuk berfikir panjang melakukan tindakan melawan hukum," kata Arfi.

Lanjutnya, sudah sangat jelas bahwa disebutkan dalam UU 13/2008 bahwa tidak diperbolehkan travel tidak berizin dari Kementerian Agama atau individu melakukan penyelenggaraan umrah. Menjadi pengepul pun tidak boleh. Ada sanksi pidana, penjara dan denda.

"Berani melanggar hukum, maka harus menerima segala resikonya. Karena negara ini adalah negara hukum. Patuhi hukum jika tidak ingin bermasalah," ancamnya. (ar/ar)