Petugas Haji Harus Memiliki Pengetahuan Soal Haji

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil meminta seluruh petugas haji untuk sadar akan tugas dan kewajibannya selama berada di Tanah Suci.

“Kita tidak mau ada petugas haji yang sibuk mencari kepuasan ibadah dirinya sendiri. Itu tidak boleh,” ujar Abdul Djamil, di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Selain itu, petugas haji harus memiliki aspek kognisi (pengetahuan). Yaitu dari semula tidak tahu menjadi tahu.

“Petugas haji harus memiliki pengetahuan soal haji, medan di sana, serta hukum-hukum soal haji. Sebab, bagaimana bisa melayani jemaah, kalau tidak mempunyai pengetahuan soal haji,” paparnya.

Contohnya, kata dia, jika ditanya jemaah soal haji tamattu, maka dia bisa menjawabnya dengan baik. “Sebenarnya haji tamattu itu kan sederhana. Tapai kalau tidak punya kognisi maka itu kebangetan sekali.

Sebab, kalau dijawab secara diplomatis atau asal saja maka ini bisa menjadi catatan jemaah. Ujung-ujungnya Kementerian Agama juga yang kena. Kok bisa ngerekrut orang yang kayak begini,” tuturnya. Untuk menghindari itu, sambung dia, maka ini tidak boleh terjadi. (rio/ar)

Kemenag Dikritik Tokoh Pemuda Wilayah Indonesia Timur

Jakarta (WarkopPublik)--Rencana Kementerian Agama membangun Universitas Islam Internasional di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat menuai kritikan tajam dari masyarakat. Disinyalir, proyek itu tidak mencerminkan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. “Kenapa harus dipaksakan di Cimanggis, Depok. Kenapa tidak dibangun di kawasan Indonesia Timur. Misalnya di Pulau Key, Maluku Tenggara. Itu kan lebih baik,” tutur Abdurrahman Ismail, Tokoh Pemuda Indonesia Timur ini kepada Bisnis Syariah di Jakarta, Kamis pagi, (25/02/2016).

Padahal, kata dia, di sana sudah banyak kampus ternama berdiri. “Di sana ada Universitas Indonesia. Terus di Ciputat sudah ada UIN Syarif Hidayatullah, kemudian di Jakarta ada UNJ, kan lebih baik proyek itu dibangun di Pulau Key, Maluku Tenggara. Dari sisi tanah, pemerintah daerah pasti akan berupaya menyediakannya. Dan, kami sebagai pemuda, akan merasa senang sekali jika ada kampus internasional berdiri di daerah kami,” tutur pria kelahiran Pulau Key, Maluku Tenggara ini lagi.

Selain itu, dampak ekonomi dari berdirinya kampus itu, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. “Jadi, pemerataan pendidikan yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi terwujud. Kalau ini dibuat di Depok, maka sama saja menentang kebijakan Presiden Jokowi tentang pemerataan pendidikan di kawasan Indonesia Timur dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya lagi. (rio/ar)

Bandara Tanah Air Berbenah Support Soeta, Juanda Ramai Jemaah Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Ribuan orang lalu lalang di setiap sudut Bandara Juanda Surabaya, Rabu pagi lalu (24/2/2016).

Baik di terminal keberangkatan maupun kedatangan dipadati penumpang. Tidak saja yang meninggalkan Surabaya, tapi juga yang datang dari luar kota ke kota Pahlawan ini.

Dari laman Surya disampaikan, saat ini yang paling mendominasi adalah penumpang umrah.

Ribuan jemaah umrah ini terus membanjiri Terminal 1 Bandara Juanda. Di antara mereka biasanya memakai seragam batik khas biro travel perjalanan umrah.

"Tahun ini memang ada terminal khusus untuk umrah. Pemeriksaan jemaah sebagai penumpang tak jadi satu dengan penumpang umum. Jadi lebih tertib dan cepat," kata Humas PT Angkasa Pura 1 Juanda, Liza Anindya di Bandara Juanda Surabaya, Rabu lalu (24/2/2016)

Hampir setiap hari, Bandara Juanda kini melayani penerbangan umrah langsung ke Tanah Suci.

Sebelumnya, jemaah umrah harus transit dulu ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soeta) Jakarta baru ke Tanah Suci.
   
Memang, sejumlah bandara di Indonesia sedang dalam taraf renovasi dan pembangunan secara besar-besaran. Menurut Direktur PT Angkasa Pura II Budi Karya yang dikutip dari laman republika mengatakan pembangunan itu untuk meningkatkan jaringan penerbangan di Tanah Air.

Tidak hanya Bandara Soeta, sejumlah bandara diantaranya di Bandung, Jambi, Pangkal Pinang, dan Pontianak juga dibangun. Bandara Kualanamu pun juga sedang dibangun, bahkan bandara tersebut akan diatur sebagai bandara penopang bandara Soeta

"Kualanamu harus memberikan support untuk Soekarno-Hatta, agar tekanan kepada Soekarno-Hatta ini tidak terlalu besar. Akan kami jadikan Kualanamu sebagai bandara haji dan umrah. Jadi nantinya semua jemaah dari Sumatra tidak ke Soeta, tapi ke Kualanamu," kata dia di terminal 3 Ultimate Bandara Soetta, Rabu (24/02/2016). (ar/ar)

Kerja Cepat, Polri Buru Pelaku Penipuan Umrah di Depok

Depok (WarkopPublik)--Aparat Polres Depok memburu pemilik trevel umrah SSI Group (Konsorsium Simply Umrah) berinisial YK dan AN yang berkantor di di Jalan Raya Kartini Pancoranmas, Polresta Depok. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penipuan 35 jemaah haji.

Kasat Reskrim Polres Depok Kompol Teguh Nugroho mengatakan, ditetapkannya pemilik travel umrah haji itu lantaran keduanya melakukan penggelapan 35 jemaah haji yang telah menyetorkan uang mereka.

“Ini travel umrah bodong karena tidak terdaftar di Kemenang Depok. Dua pemilik travel ini melarikan uang jemaah yang mau diberangkatkan. Keduanya DPO (Daftar Pencarian Orang) dan sedang diburu anggota,” katanya kepada wartawan dikutip dari laman fajar, saat ditemui di Mapolresta Depok, Selasa (23/02/2016).

Teguh menjelaskan, nilai uang yang digelapkan miliaran rupiah. Terkuaknya status travel umrah SSI Group itu mereka dapatkan setelah berkoordinasi dengan Kemenag Kota Depok. Dimana lembaga itu menyatakan, jika travel umrah yang didirikan YK dan AN tidak terdaftar sebagai biro keberangkatan umrah jemaah haji.

“Tidak ada sama sekali dokumen resmi Kemenag. Kami sudah menyita beberapa dokumen palsu yang dibuat dan rekening yang digunakan. Yang pasti kami akan menangkap kedua tersangka agar kasus ini dapat terungkap,” ungkapnya.

Kepala Kemenag Kota Depok Chalik Mawardi menegaskan, travel tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Guna menindaklanjuti hal itu, Kemenag Depok segera memonitoring dan evaluasi kepada penyelenggara ibadah umrah se Kota Depok.

Dia mengakui, jika perusahaan travel yang baru disegel polisi bisa saja biro jasa, bukan sebagai PPIU. Untuk biro jasa izinnya langsung dari pemerintah kota, sedangkan dalam aturan setiap PPIU izinnya di keluarkan Kemenag RI dan harus menempuh rekomendasi dari bawah.

“Jadi sama dengan mengurus perizinan perjalanan wisata, tapi di akte notarisnya harus dilengkapi perjalanan umrah. Itu direkomendasikan ke Kemenang, dari kami ke Kanwil dilanjutkan ke Kementerian,” tuturnya. 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) terus mengantisipasi terjaidnya penipuan travel umrah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah. “Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan menemui korban penipuan, terutama di daerah rawan penipuan. Seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Kami akan langsung turun ke bawah,” kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, Minggu (14/02/2016) lalu.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) untuk mengawal jemaah umrah yang menjadi korban penipuan travel nakal. Bekerjasama dengan Bareskrim Polri,  tim ini melakukan penegakan dan penertiban hukum kepada travel yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Koordinasi intensif ini, lanjut Yanis, dalam rangka mengoptimalkan sinergi yang sudah ada dan mendorong  pihak kepolisian dalam memberantas dan menertibkan travel-travel dan oknum nakal. “Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Irjen Kemenag sudah mengintruksikan agar fokus dalam pencegahan, penertiban, dan penindakan terkait umrah agar masyarakat terlindungi,” tegasnya.

“Jika dibiarkan dan tidak ditertibankan, travel umrah nakal akan jadi masalah besar. Masyarakat harus berani mengadukan ke polisi. Travel dan oknum nakal ini musuh kita bersama,” tambahnya.

Kepada calon jemaah umrah, Yanis mengimbau agar selektif dalam memilih travel dan tidak mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan. Menurutnya, biaya umrah yang wajar, di atas 20 jutaan. Calon jemaah juga harus memastikan bahwa travel yang akan dipilih terdaftar di Kementerian Agama dengan melihat klik http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/daftar-ppiu.

“Daftar travel yang dikenakan sanksi untuk tahun 2016 sedang dalam proses kelengkapan berkas oleh Timsusgakum, nanti akan kami umumkan ketika sudah valid,” ungkap Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim.

Kemenag Selasa lalu (23/02/2016) telah mengumumkan pemberian sanksi kepada 14 travel umrah nakal sepanjang 2015. Sanksi diberikan secara beragam sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, klik http://haji.kemenag.go.id/v2/content/daftar-travel-umrah-berizin-yang-dijatuhi-sanksi-sampai-dengan-tahun-2015. (kemenag/ar)

Kemenag Umumkan Travel Umrah Yang Dijatuhi Sanksi

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan sanksi kepada 14 travel umrah nakal sepanjang 2015. Sanksi diberikan secara beragam sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan data klik http://haji.kemenag.go.id/v2/content/daftar-travel-umrah-berizin-yang-dijatuhi-sanksi-sampai-dengan-tahun-2015, Selasa (23/02/2016), sebanyak empat travel umrah memperolah sanksi peringatan tertulis, yaitu: PT Al Aqsa Jistru Dakwah, PT Mulia Wisata Abadi, PT Pandi Kencana Murni, dan PT Sanabil Madinah Barokah.

Tiga travel mendapat sanksi pencabutan izin, yaitu: PT. Mediterrania Travel, PT Mustaqbil Lima, dan PT Ronalditya. Sementara itu, PT Kopindo Wisata dikenakan sanksi tidak dapat diproses izin perpanjangan dikarenakan kasus penelantaran dan izin sudah habis. Sanksi yang sama diberikan kepada PT Catur Daya Utama. Perpanjangan izinnya tidak dapat diperpanjang berdasarkan hasil akreditasi.

Sementara lima travel dinyatakan izin operasionalnya tidak berlaku lagi berdasarkan hasil akreditas. Kelima travel tersebut yaitu: PT Huli Saqdah, PT Maccadina, PT Gema Arofah, PT Wisata Pesona Nugraha, dan PT Assuryaniyah Cipta Prima.

Ditjen PHU terus  mengantisipasi   terjaidnya penipuan travel umrah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah (polda). “Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan menemui korban penipuan, terutama di daerah rawan penipuan. Seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Kami akan langsung turun ke bawah,” kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, Minggu (14/02/2016) lalu.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) untuk mengawal jemaah umrah yang menjadi korban penipuan travel nakal. Bekerjasama dengan Bareskrim Polri,  tim ini melakukan penegakan dan penertiban hukum kepada travel yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Koordinasi intensif ini, lanjut Yanis, dalam rangka mengoptimalkan sinergi yang sudah ada dan mendorong  pihak kepolisian dalam memberantas dan menertibkan travel-travel dan oknum nakal. “Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Irjen Kemenag sudah mengintruksikan agar fokus dalam pencegahan, penertiban, dan penindakan terkait umrah agar masyarakat terlindungi,” tegasnya.

“Jika dibiarkan dan tidak ditertibankan, travel umrah nakal akan jadi masalah besar. Masyarakat harus berani mengadukan ke polisi. Travel dan oknum nakal Ini musuh kita bersama,” tambahnya.

Kepada calon jemaah umrah, Yanis mengimbau agar selektif dalam memilih travel dan tidak mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan. Menurutnya, biaya umrah yang wajar, di atas 20 jutaan. Calon jemaah juga harus memastikan bahwa travel yang akan dipilih terdaftar di Kementerian Agama dengan melihat klik http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/daftar-ppiu.


“Daftar travel yang dikenakan sanksi untuk tahun 2016 sedang dalam proses kelengkapan berkas oleh Timsusgakum, nanti akan kami umumkan ketika sudah valid,” ungkap Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim. (kemenag/ar)

Al Washliyah Dukung KPAI Larang Artis Banci di TV

Jakarta (WarkopPublik)--Ketua Umum Pengurus Besar Al-Washliyah Yusnar Yusuf sangat mendukung terkait pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang akan melarang artis-artis banci di televisi agar menjaga anak-anak dari virus Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT).

“Al-washliyah sangat mendukung. Sebab, tampilan seperti itu bisa menjadi daya tarik bagi anak-anak. Seolah-olah itu adalah tampilan yang baik untuk berekspresi,” Ujar Yusnar saat di hubungi citraindonesia.com, Selasa (23/02/2016).

Ia mengatakan, perlunya peran orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari sesuatu hal yang tidak baik di televisi.

“Kepada semua orang tua harus terus mengawal dan mendidik anak anaknya. Ini amat perlu menjadi perhatian karena untuk kemaslahatan masa depan generasi,” tutupnya. (citraindonesia/ar)

Cegah Jadi Korban Penyelenggara Nakal, Kemenag Terus Sosialisasikan Umrah Aman

Jakarta (WarkopPublik)--Kasus penipuan dan penelantaran jemaah umrah masih saja terjadi. Termutakhir, puluhan jemaah umrah di Depok, Jawa Barat, gagal berangkat ke Tanah Suci akibat tertipu oleh biro perjalanan (travel) umrah.

''Staf saya akan melakukan pengecekan legalitas dari biro perjalanan umrah tersebut," kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Muhajirin Yanis kepada Republika, Ahad (21/02/2016).

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, Muhajirin mengatakan, Kemenag akan terus melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat agar lebih teliti dalam memilih travel umrah. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak tergiur biaya umrah murah yang ditawarkan pihak travel.

''Apalagi dijanjikan baru akan berangkat dua tahun lagi. Itu kan sangat rawan dan tidak bisa dijamin keberangkatannya," ujar Yanis.

Menurutnya, biaya umrah yang wajar adalah di atas 20 juta rupiah. Para calon jemaah umrah juga diimbau untuk lebih memperhatikan legalitas (status izin) travel. Teliti lagi apakah travel memiliki izin resmi dari Kemenag atau tidak. Untuk mengetahui sebuah travel berizin atau tidak, calon jemaah umrah dapat melihat daftar travel berizin yang termuat di laman www.haji.kemenag.go.id.

Bagi travel yang berizin, Yanis berharap, dapat memberikan aspek kelayakan biaya. Jangan sampai biaya yang murah justru menimbulkan masalah baru sehingga calon jemaah tidak jadi berangkat.

Saat ini, lanjut dia, Kemenag terus berkoordinasi secara lintas sektor, mulai dari Kanwil Kemenag hingga Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih travel umrah. Hal ini penting mengingat pengetahuan masyarakat tentang perjalanan umrah masih sangat kurang.

Kemenag juga mengintensifkan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah (polda). "Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi langsung dengan kapolda dan menemui korban penipuan, terutama di daerah rawan penipuan, seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri (Kepulauan Riau), Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan DKI Jakarta. Kami akan langsung turun ke bawah," kata Yanis.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag juga sudah membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) untuk mengawal jemaah umrah yang menjadi korban penipuan travel nakal. Bekerja sama dengan Bareskrim Polri, tim ini melakukan penegakan dan penertiban hukum kepada travel yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Koordinasi intensif ini, lanjut dia, adalah untuk mengoptimalkan sinergi yang sudah ada dan mendorong pihak kepolisian dalam memberantas dan menertibkan travel dan oknum nakal. "Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Irjen Kemenag sudah menginstruksikan agar fokus dalam pencegahan, penertiban, dan penindakan terkait umrah agar masyarakat terlindungi.''

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo) KH Hafidz Taftazani mengapresiasi langkah Kemenag tersebut. ''Semua untuk melindungi masyarakat dari incaran travel-travel nakal," ujarnya pekan lalu.

Menurutnya, kebijakan Kemenag ini harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat, terutama dalam mengedukasi masyarakat, salah satunya terkait besaran rasional biaya umrah. Menurutnya, saat ini banyak travel yang menawarkan paket umrah dengan biaya sangat murah dan tidak masuk akal. Jemaah yang tidak tahu berpotensi menjadi korban penipuan.

"Saat ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan dari tingkat paling bawah, yakni KUA bersama para ulama dengan polsek dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat,'' kata Hafidz.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) ini, tarif minimal umrah, yakni paket ekonomi dengan penerbangan tidak langsung (transit) adalah 25 juta rupiah untuk sembilan hari. Jika menggunakan penerbangan langsung (tanpa transit), kata Hafidz, harganya 28 juta rupiah.

''Sedangkan, untuk pesawat langsung (tanpa transit) tapi eksekutif, minimal 30 juta rupiah. Jadi, ada tiga kelas yang bisa dipilih calon jemaah umrah. Jemaah juga harus mendapatkan pelayanan, kenyamanan, perlindungan, keamanan, serta pembinaan,” paparnya lagi. (kemenag/ar)