Antara KBIH dan TPHD

Jakarta (WarkopPublik)--Pemerintah dan DPR sedang mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menerapkan kebijakan melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHJ) dalam unsur Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Sebab, peran KBIH di daerah sangat besar membantu peningkatan ibadah jemaah.

“Banyak pihak yang mengkritik tentang tumpang tindihnya peran Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) dan Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI). Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan kritik terhadap keberadaan TPHD tersebut. Meski dijamin oleh Undang Undang, namun setiap tahun fungsi TPHD terus menjadi kritikan masyarakat,” ungkap Abdul Djamil, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, di Jakarta, Kamis sore (25/02/2016).

Lanjut dia, kalau dulu begitu, tidak apa apa. Tapi, sekarang dengan indirect cost untuk satu jemaah ditopang kisaran 17 juta rupiah, maka itu menjadi persoalan. Sebab, kalau ada seseorang menjadi TPHD, kemudian disetujui kepala daerah setempat, maka orang itu dianggap telah menyerobot kuota seseorang dibawahnya. Dan orang itu dibiayai 17 juta tanpa antri sedikitpun,” imbuhnya.

Meski ini diatur Undang-Undang, namun ini dirasa tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan wakil rakyat di DPD. “Sehingga setiap tahun ini selalu muncul menjadi persoalan dan sering dikritik masyarakat dan anggota dewan. Oleh sebab itu, ke depan, ini akan dibenahi Kementerian Agama. Salah satunya dengan mengajak KBIH sebagai THPD. Karena merekalah yang secara riil punya peranan membantu dan membimbing jemaah di daerahnya masing-masing,” ujarnya. (rio/ar)

Dirjen Haji Ingatkan Petugas Agar Bisa Menjaga Ego Masing-Masing

Jakarta (WarkopPublik)--Pemerintah kembali mengingatkan kepada calon petugas haji tahun ini untuk bisa menjaga ego masing-masing. Mampu mengendalikan diri adalah salah satu nilai tambah yang dapat dijadikan bekal saat bertugas nanti. “Tolong dijaga ego masing-masing,” kata Abdul Djamil di Jakarta, Kamis sore (26/02/2016).

Ia kembali menambahkan, misalnya ada seorang calon jemaah haji bertanya kepada petugas haji katering yang berada di lapangan tentang apa itu haji tamattu. “Lalu dijawab, itu bukan urusan saya. Tugas saya kan petugas katering. Ini tidak boleh,” ujarnya. Kemudian dalam kesempatan itu, Abdul Djamil meminta kepada panitia rekrutmen untuk benar-benar dapat menjaring petugas berkualitas.

Tentunya, kata dia, untuk menuju ke sana, seluruh komponen rekrutmen, harus dibenahi. Memang, memanage haji bukan persoalan gampang. Sebab, dalam arti spektrum yang luas melayani haji itu bukan hanya sebatas Jakarta tapi menyeluruh sampai tingkat kecamatan.

“Bayangkan kalau pelaksanaan haji itu tidak melibatkan para Kabid haji dari seluruh Indonesia. Jadi, penyelenggaraan haji itu, perlu melibatkan Kabid haji. Sebab, Kabid haji itu menteri hajinya di daerah,” imbuhnya kembali. (rio/ar)

Kemenag Butuh Petugas yang Sehat dan Berilmu

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan rekrutmen petugas haji tahun ini dapat menjaring petugas haji yang akuntable dan profesional.

“Jadilah petugas haji yang memiliki semangat tangguh melayani jemaah. Bukan menjadi petugas untuk mengejar honor semata. Kalau niatnya dari awal begitu, maka bisa mengurangi semangat untuk melayani jemaah haji," tutur Abdul Djamil saat membuka rapat teknis rekrutmen petugas kloter dan non kloter di Jakarta, Kamis sore (25/02/2016).

Pemerintah mengakui sampai saat ini kebutuhan petugas haji tidak sebanding dengan jumlah jemaah.

“Rasio antara petugas dan jemaah masih kurang. Namun, dari aspek fungsional belum menunjukkan apakah petugas itu fungsional apa bukan. Dalam konteks aturan main, yang diutamakan menjadi petugas adalah yang sudah pernah berhaji.  Kenapa demikian, sebab negara sangat membutuhkan pengalaman itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah,” tuturnya.

Jadi, kalau ada proses rekrutmen akibat faktor mau pensiun. Atau sebagai simbol untuk persiapan memasuki masa pensiun, maka hal itu wajib dikritik. “Tapi, kalau dipilih karena fisiknya yang masih bagus atau karena faktor keilmuannya yang diperlukan untuk membimbing jemaah cukup besar, maka itu tidak masalah. Malah yang begitu, yang kita inginkan

Lalu, pesan Abdul Djamil, setiap petugas wajib memberikan petunjuk kepada calon jemaah haji yang tersesat. “Jangan sampai saya mendapat laporan malah petugas haji itu sendiri yang tersesat. Jangan pilih-pilih melayani jemaah. Jangan pilih yang muda-muda. Justru, kalau ingin cepat masuk surga, layanilah jemaah haji lansia,” pungkasnya. (rio/ar)

Petugas Haji Harus Memiliki Pengetahuan Soal Haji

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil meminta seluruh petugas haji untuk sadar akan tugas dan kewajibannya selama berada di Tanah Suci.

“Kita tidak mau ada petugas haji yang sibuk mencari kepuasan ibadah dirinya sendiri. Itu tidak boleh,” ujar Abdul Djamil, di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Selain itu, petugas haji harus memiliki aspek kognisi (pengetahuan). Yaitu dari semula tidak tahu menjadi tahu.

“Petugas haji harus memiliki pengetahuan soal haji, medan di sana, serta hukum-hukum soal haji. Sebab, bagaimana bisa melayani jemaah, kalau tidak mempunyai pengetahuan soal haji,” paparnya.

Contohnya, kata dia, jika ditanya jemaah soal haji tamattu, maka dia bisa menjawabnya dengan baik. “Sebenarnya haji tamattu itu kan sederhana. Tapai kalau tidak punya kognisi maka itu kebangetan sekali.

Sebab, kalau dijawab secara diplomatis atau asal saja maka ini bisa menjadi catatan jemaah. Ujung-ujungnya Kementerian Agama juga yang kena. Kok bisa ngerekrut orang yang kayak begini,” tuturnya. Untuk menghindari itu, sambung dia, maka ini tidak boleh terjadi. (rio/ar)

Kemenag Dikritik Tokoh Pemuda Wilayah Indonesia Timur

Jakarta (WarkopPublik)--Rencana Kementerian Agama membangun Universitas Islam Internasional di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat menuai kritikan tajam dari masyarakat. Disinyalir, proyek itu tidak mencerminkan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. “Kenapa harus dipaksakan di Cimanggis, Depok. Kenapa tidak dibangun di kawasan Indonesia Timur. Misalnya di Pulau Key, Maluku Tenggara. Itu kan lebih baik,” tutur Abdurrahman Ismail, Tokoh Pemuda Indonesia Timur ini kepada Bisnis Syariah di Jakarta, Kamis pagi, (25/02/2016).

Padahal, kata dia, di sana sudah banyak kampus ternama berdiri. “Di sana ada Universitas Indonesia. Terus di Ciputat sudah ada UIN Syarif Hidayatullah, kemudian di Jakarta ada UNJ, kan lebih baik proyek itu dibangun di Pulau Key, Maluku Tenggara. Dari sisi tanah, pemerintah daerah pasti akan berupaya menyediakannya. Dan, kami sebagai pemuda, akan merasa senang sekali jika ada kampus internasional berdiri di daerah kami,” tutur pria kelahiran Pulau Key, Maluku Tenggara ini lagi.

Selain itu, dampak ekonomi dari berdirinya kampus itu, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. “Jadi, pemerataan pendidikan yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi terwujud. Kalau ini dibuat di Depok, maka sama saja menentang kebijakan Presiden Jokowi tentang pemerataan pendidikan di kawasan Indonesia Timur dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya lagi. (rio/ar)

Bandara Tanah Air Berbenah Support Soeta, Juanda Ramai Jemaah Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Ribuan orang lalu lalang di setiap sudut Bandara Juanda Surabaya, Rabu pagi lalu (24/2/2016).

Baik di terminal keberangkatan maupun kedatangan dipadati penumpang. Tidak saja yang meninggalkan Surabaya, tapi juga yang datang dari luar kota ke kota Pahlawan ini.

Dari laman Surya disampaikan, saat ini yang paling mendominasi adalah penumpang umrah.

Ribuan jemaah umrah ini terus membanjiri Terminal 1 Bandara Juanda. Di antara mereka biasanya memakai seragam batik khas biro travel perjalanan umrah.

"Tahun ini memang ada terminal khusus untuk umrah. Pemeriksaan jemaah sebagai penumpang tak jadi satu dengan penumpang umum. Jadi lebih tertib dan cepat," kata Humas PT Angkasa Pura 1 Juanda, Liza Anindya di Bandara Juanda Surabaya, Rabu lalu (24/2/2016)

Hampir setiap hari, Bandara Juanda kini melayani penerbangan umrah langsung ke Tanah Suci.

Sebelumnya, jemaah umrah harus transit dulu ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soeta) Jakarta baru ke Tanah Suci.
   
Memang, sejumlah bandara di Indonesia sedang dalam taraf renovasi dan pembangunan secara besar-besaran. Menurut Direktur PT Angkasa Pura II Budi Karya yang dikutip dari laman republika mengatakan pembangunan itu untuk meningkatkan jaringan penerbangan di Tanah Air.

Tidak hanya Bandara Soeta, sejumlah bandara diantaranya di Bandung, Jambi, Pangkal Pinang, dan Pontianak juga dibangun. Bandara Kualanamu pun juga sedang dibangun, bahkan bandara tersebut akan diatur sebagai bandara penopang bandara Soeta

"Kualanamu harus memberikan support untuk Soekarno-Hatta, agar tekanan kepada Soekarno-Hatta ini tidak terlalu besar. Akan kami jadikan Kualanamu sebagai bandara haji dan umrah. Jadi nantinya semua jemaah dari Sumatra tidak ke Soeta, tapi ke Kualanamu," kata dia di terminal 3 Ultimate Bandara Soetta, Rabu (24/02/2016). (ar/ar)

Kerja Cepat, Polri Buru Pelaku Penipuan Umrah di Depok

Depok (WarkopPublik)--Aparat Polres Depok memburu pemilik trevel umrah SSI Group (Konsorsium Simply Umrah) berinisial YK dan AN yang berkantor di di Jalan Raya Kartini Pancoranmas, Polresta Depok. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penipuan 35 jemaah haji.

Kasat Reskrim Polres Depok Kompol Teguh Nugroho mengatakan, ditetapkannya pemilik travel umrah haji itu lantaran keduanya melakukan penggelapan 35 jemaah haji yang telah menyetorkan uang mereka.

“Ini travel umrah bodong karena tidak terdaftar di Kemenang Depok. Dua pemilik travel ini melarikan uang jemaah yang mau diberangkatkan. Keduanya DPO (Daftar Pencarian Orang) dan sedang diburu anggota,” katanya kepada wartawan dikutip dari laman fajar, saat ditemui di Mapolresta Depok, Selasa (23/02/2016).

Teguh menjelaskan, nilai uang yang digelapkan miliaran rupiah. Terkuaknya status travel umrah SSI Group itu mereka dapatkan setelah berkoordinasi dengan Kemenag Kota Depok. Dimana lembaga itu menyatakan, jika travel umrah yang didirikan YK dan AN tidak terdaftar sebagai biro keberangkatan umrah jemaah haji.

“Tidak ada sama sekali dokumen resmi Kemenag. Kami sudah menyita beberapa dokumen palsu yang dibuat dan rekening yang digunakan. Yang pasti kami akan menangkap kedua tersangka agar kasus ini dapat terungkap,” ungkapnya.

Kepala Kemenag Kota Depok Chalik Mawardi menegaskan, travel tersebut tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Guna menindaklanjuti hal itu, Kemenag Depok segera memonitoring dan evaluasi kepada penyelenggara ibadah umrah se Kota Depok.

Dia mengakui, jika perusahaan travel yang baru disegel polisi bisa saja biro jasa, bukan sebagai PPIU. Untuk biro jasa izinnya langsung dari pemerintah kota, sedangkan dalam aturan setiap PPIU izinnya di keluarkan Kemenag RI dan harus menempuh rekomendasi dari bawah.

“Jadi sama dengan mengurus perizinan perjalanan wisata, tapi di akte notarisnya harus dilengkapi perjalanan umrah. Itu direkomendasikan ke Kemenang, dari kami ke Kanwil dilanjutkan ke Kementerian,” tuturnya. 

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) terus mengantisipasi terjaidnya penipuan travel umrah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah. “Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan menemui korban penipuan, terutama di daerah rawan penipuan. Seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Kami akan langsung turun ke bawah,” kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, Minggu (14/02/2016) lalu.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sudah membentuk Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) untuk mengawal jemaah umrah yang menjadi korban penipuan travel nakal. Bekerjasama dengan Bareskrim Polri,  tim ini melakukan penegakan dan penertiban hukum kepada travel yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Koordinasi intensif ini, lanjut Yanis, dalam rangka mengoptimalkan sinergi yang sudah ada dan mendorong  pihak kepolisian dalam memberantas dan menertibkan travel-travel dan oknum nakal. “Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Irjen Kemenag sudah mengintruksikan agar fokus dalam pencegahan, penertiban, dan penindakan terkait umrah agar masyarakat terlindungi,” tegasnya.

“Jika dibiarkan dan tidak ditertibankan, travel umrah nakal akan jadi masalah besar. Masyarakat harus berani mengadukan ke polisi. Travel dan oknum nakal ini musuh kita bersama,” tambahnya.

Kepada calon jemaah umrah, Yanis mengimbau agar selektif dalam memilih travel dan tidak mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan. Menurutnya, biaya umrah yang wajar, di atas 20 jutaan. Calon jemaah juga harus memastikan bahwa travel yang akan dipilih terdaftar di Kementerian Agama dengan melihat klik http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/daftar-ppiu.

“Daftar travel yang dikenakan sanksi untuk tahun 2016 sedang dalam proses kelengkapan berkas oleh Timsusgakum, nanti akan kami umumkan ketika sudah valid,” ungkap Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim.

Kemenag Selasa lalu (23/02/2016) telah mengumumkan pemberian sanksi kepada 14 travel umrah nakal sepanjang 2015. Sanksi diberikan secara beragam sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, klik http://haji.kemenag.go.id/v2/content/daftar-travel-umrah-berizin-yang-dijatuhi-sanksi-sampai-dengan-tahun-2015. (kemenag/ar)