Saat di Masjid Nabawi Irfan Hakim Dikejutkan Sosok Tidak Terduga, eh..Ternyata

Jakarta (WarkopPublik)-- Irfan Hakim yang saat ini tengah menjalani ibadah umrah bersama istri dan anak-anaknya, dikejutkan dengan kehadiran sosok yang tidak terduga saat berada di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi.

"Djalu selalu takjub melihat kubah2 mesjid... disitulah saat nya ayah bercerita tentang kehebatan Islam..eh, gak sengaja di belakang ada om @caisar_aditya keep smail..!!," tulis Artis sinetron dan prasenter, Irfan Hakim pada akun instagramnya @irfanhakim75, Selasa (26/01/2016).

Sosok yang tidak terduga itu ternyata Caisar Putra Aditya atau lebih dikenal dengan nama Cesar atau Cesar Yuk Keep Smile, artis yang kerap menghiasi layar televisi anda, terutama pada bulan puasa lalu.

Namun kini, mantan artis televisi dan penari yang terkenal dengan Goyang Caesar itu telah undur diri dari dunia hiburan dan mulai lebih mempelajari agama serta mengurus usahanya di bidang kuliner dan pakaian bersama sang istri.

Wajar saja jika Irfan kaget, sebab diketahui Irfan Hakim memang berangkat ibadah umrah tidak bareng dengan Cesar.

Dilansir banjarmasin post (25/01/2016), Irfan Hakim memboyong keluarga kecilnya ke Tanah Suci.

Tidak tanggung-tanggung. Model, aktor, dan presenter kocak ini tidak hanya memboyong istrinya, Della Sabrina Indah Putri.

Irfan Hakim bahkan membawa serta tiga putri yang masih kecil, Aisha Maydina Hakim, si kembar Rakana Hakim dan Raina Hakim.

Juga satu-satunya anak lelaki Irfan, si bungsu yang masih balita, Chafidz Djalu Hakim.

Sebelumnya, Senin (25/01/2016), di salah satu tayangan infotainment, tampak istri Irfan Hakim melakukan persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci.


Untuk memudahkan selama perjalanan, istri Irfan Hakim mengatur pakaian keluarganya berdasarkan tempat-tempat yang akan disinggahi.

Ada lima tas yang mereka bawa. Menurut Dela, istri Irfan, di setiap daerah hanya satu yang akan dibuka. Sehingga lebih mudah dan praktis.

Begitu mendarat di Madinah Irfan Hakim langsung memposting fotonya bersama seorang ustadz Syekh Ali Jaber.

"Mendarat di Madina dengan selamat.. alhamdulillaaah.. total perjalanan 14 jam.. @syekh.alijaber," tulis Irfan Hakim di akun Instagramnya. (sriwijaya/ar)

Janji Menag: Kemenag Akan Uji Coba Gelang GPS Lansia Pada Musim Haji 2016

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji untuk terus meningkatkan pelayanan haji. Salah satunya adalah pembuatan gelang haji berbasis global positioning system (GPS).

"Gelang ini nantinya akan diujicobakan bagi jamaah haji lansia yang berangkat tahun 2016 mendatang," ujar dia dalam rapat Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Lukman mengaku inspirasi pembuatan gelang ini ketika terjadinya peristiwa Mina yang menewaskan jemaah haji indonesia hingga ratusan orang. Selain itu gelang ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui jemaah yang tersesat dan tak bisa kembali ke hotel.

GPS ini akan memudahkan petugas haji mencari jemaah yang tersesat. Gelang ini digunakan sebagai penanda keberadaan jemaah. Tentu pengadaan gelang ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sebelumnya Komisi VIII DPR khawatir jika pengoperasian gelang ini dilakukan jemaah sendiri. Karena banyak jemaah yang telah lanjut usia dan masih awam terhadap teknologi canggih. (republika/ar)

Angel Karamoy Angkat Kaki dari Rumah Tak Hiraukan Suami dan Anak

Jakarta (WarkopPublik)--Steve Rumangkan melihat tak ada itikad baik dari Angel Karamoy untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

Apalagi, sudah enam bulan lamanya Angel angkat kaki dari rumah dan tak menghiraukan suami serta dua anaknya.

Steven berharap, permasalahannya dengan Angel bisa cepat selesai. Apa pun keputusan yang diambil, akan menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.

"Saya nggak bisa memaksa keinginan saya. Kalau jalannya (cerai), dan demi kebaikan masing-masing saya sudah terima. Mudah-mudahan secepatnya," tutur Steven Rumangkan, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (26/01/2016).

Bila sudah waktunya, Steven akan membeberkan apakah rujuk atau harus berpisah dengan Angel. Saat ini Steven masih memikirkan masak-masak dan ingin berkomunikasi empat mata dengan Angel sebelum mengambil keputusan.

"Saya sudah bisa terima apapun hasil baik dan buruknya. Bila saatnya tiba, saya akan kasih tahu," ujar Steven.

Menurut Steven, keluarga besarnya telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang akan dipilihnya nanti.  "Kalau keluarga menyerahkan kepada saya. Karena ini kan keluarga saya," kata Steven Rumangkang. (Liputan6/ar)

Habib Rizieq Bela Abu Bakar Ba'asyir Dalam Sidang Lanjutan PK

Cilacap (WarkopPublik)--Rizieq Shihab alias Habib Rizieq menyatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah mengajarkan terorisme.

"Dalam mengadakan kegiatan, kami sering bekerja sama dengan Syeh Abu Bakar Ba'asyir dan organisasinya. Selama kami bekerja sama, baik saya, kawan-kawan pengurus, maupun para aktivis laskar FPI yang ada di bawah, dari pusat sampai ke daerah yang berinteraksi dengan Syeh Abu Bakar Ba'asyir, beliau tidak pernah sekalipun mengajarkan kami untuk melanggar hukum agama maupun hukum negara, apalagi mengajarkan terorisme," katanya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (26/01/2016).

Habib Rizieq mengatakan hal itu saat memberi kesaksian dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Abu Bakar Ba'asyir di Ruang Wijayakusuma, Pengadilan Negeri Cilacap, dengan majelis hakim yang diketuai Nyoto Hindaryanto serta beranggotakan Zulkarnaen dan Akhmad Budiman.

Dia mengaku pernah terlibat pembicaraan dengan Ba'asyir di salah satu rumah makan saat pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu ditahan. Dalam pembicaraan tersebut, dia menyampaikan kepada Ba'asyir bahwa FPI berencana membuka posko-posko pendaftaran mujahidin ke Palestina.

"Kita akan melakukan latihan fisik, kemudian beliau (Ba'asyir, red.) tanya, Habib Rizieq latihan fisik itu apa," katanya.

Terkait pertanyaan itu, dia menjelaskan kepada Ba'asyir bahwa latihan fisik berupa olahraga, bela diri, dan sebagainya. Kemudian, kata Habib Rizieq. Ba'asyir secara spontan bertanya apakah dalam latihan fisik itu menggunakan senjata.

"Saya katakan kepada ustaz Abu Bakar Ba'asyir, tidak ada (penggunaan senjata) ustaz. Beliau langsung mengatakan 'alhamdulillah'," katanya. Menurut dia, Ba'asyir mengaku khawatir jika petinggi FPI itu sampai salah jalan dengan melakukan latihan menggunakan senjata karena nantinya akan dijerat dengan undang-undang yang sangat berat. (republika/ar)

Jusuf Kalla: RUU KPK Tidak Akan Diselewengkan DPR

Jakarta (WarkopPublik)--Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yakin kesepakatan pasal dalam Rancangan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan diselewengkan dalam pembahasannya di DPR.

"Yang membicarakan kan nanti DPR, saya yakin DPR juga tidak akan mengubah (kesepakatan) itu," kata Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Pemerintah dan DPR telah menyepakati empat poin perubahan RUU KPK tersebut, yakni terkait pengawasan terhadap lembaga antikorupsi, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan penyadapan serta rekrutmen tenaga penyidik dari kalangan independen.

"Kan sudah disepakati yang direvisi empat poin itu. Masyarakat juga sudah terbuka, yaitu tentang mesti ada pengawas, soal SP3, penyadapan dan satu lagi penyidik independen," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui sebanyak 40 rancangan undang-undang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

Salah satu di antaranya adalah RUU UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sebanyak 40 RUU tersebut sebelumnya sudah disetujui dalam rapat Baleg yang dihadiri perwakilan pemerintah, pada Senin kemarin," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Subagyo di Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Menurut Firman, jumlah 40 RUU tersebut adalah rasional, karena DPR RI juga masih menyelesaikan pembahasan sebanyak 22 RUU yang merupakan "carry over" dari prolegnas prioritas tahun 2015.

Dari sebanyak 22 RUU tersebut, kata dia, sebanyak 14 RUU masih dalam pembahasan tingkat pertama dan diharapkan sudah selesai pada Februari 2016. (antara/ar)

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Himbau Presiden Tolak Pembahasan Revisi UU KPK

Jakarta (WarkopPublik)--Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Namun, pro kontra masih terus bergulir lantaran dianggap revisi sebagai upaya pelemahan KPK.

Pengamat hukum pidana asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, sikap yang diambil partai pendukung pemerintah dan partai besar lainnya yang menyetujui revisi UU KPK dengan argumen untuk memperkuat KPK, realitasnya justru untuk melemahkan KPK.

"Sikap yang diambil partai-partai pendukung pemerintah KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan partai besar lainnya yang menyetujui revisi UU KPK dengan argumen untuk memperkuat KPK padahal realitasnya justru untuk melemahkan KPK dan melindungi kader-kader yang potensial korup," katanya kepada Okezone, Rabu (27/01/2016).

Bila merujuk pernyataan seorang pimpinan partai, kata Abdul Fickar, bahwa KPK lebih menakutkan ketimbang teroris. Artinya memang KPK telah dijadikan momok yang menakutkan bagi politisi sehingga harus dilemahkan bahkan dibubarkan.

"Demikian juga argumen yang menyebutkan bahwa revisi justru untuk memperkuat bidang pencegahan, adalah argumen yang dicari-cari karena sesungguhnya "core bisnis"-nya KPK adalah penindakan," ujarnya.

Artinya boleh saja pencegahan diperhatikan tapi penindakan tidak bisa dikesampingkan, karena memang KPK dilahirkan untuk merespons kegagalan para penindak korupsi terdahulu. Jadi memang penindakan adalah core bisnisnya KPK.

"Jika pun KPK melakukan pencegahan adalah dalam kontek me-review dan meneliti sistem termasuk peraturan perundang-undangan yang menimbulkan celah untuk orang melakukan korupsi," imbuhnya.

Abdul Fickar menambahkan, hasil kajian dan review inilah yang harus direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan jajarannya melaksanakan rekomendasi KPK. Sedangkan pencegahan dalam pengertian "mencegah orang" untuk tidak melakukan korupsi sejak awal adalah tugas dan fungsi dari kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MUI, PGI Wali Gereja, ulama, pendeta, masyarakat umum dan para orangtua.

"Karena itu kita mengimbau kepada Presiden untuk menolak membahasnya sekalipun itu keinginan kuat dari partai pendukungnya," ujarnya.

Abdul justru mengapresiasi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengambil sikap keberatan terhadap revisi UU KPK karena menyadari resistensi dari masyarakat. "Di samping itu belum ada urgensinya untuk mengubah UU KPK," pungkasnya. (okezone/ar)

Setelah Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, Gerindra dan PKS?

Jakarta (WarkopPublik)--Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semula menjadi oposisi kini berbalik arah mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kedua partai itu dinilai tersandera oleh permainan politik Jokowi dan partai pendukungnya.

"Golkar dan PPP tersandera oleh politik kotor Jokowi, dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat nasional dengan mengunakan alat legitimasi untuk pengesahan kepengurusan parpol  di tingkat pusat oleh Menteri Hukum dan HAM," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Poyuono, Selasa (26/01/2016).

Selain Golkar dan PPP, kata Arif, PAN juga tersandera oleh penguasa, sehingga Partai berlambang Matahari itupun memilih untuk mendukung pemerintah.

"Kalau PAN tersandera oleh banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang bisa saja dikenakan pada Ketua Umum PAN dalam kasus lahan kehutanan sewaktu menjabat sebagai Menhut," kata Arif.

Kini, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Dengan hanya Gerindra dan PKS yang ada di luar pemerintahan, artinya Jokowi telah menguasai 70 persen lebih kursi parlemen.

"Tentu saja bagi Gerindra ini merupakan tantangan tersendiri untuk mengawal di parlemen agar tidak terjadi pemufakatan busuk antara Jokowi dan parpol pendukungnya untuk menggulirkan produk-produk UU dari DPR yang tidak berpihak pada masyarakat serta lebih pro asing," kata Arif.

Jokowi, menurut Arif, memiliki posisi tawar yang lemah jika berhadapan dengan kepentingan asing. Jokowi bertekuk lutut di bawah kendali asing yang ingin mengeruk aset-aset negara.
Karena itu, Gerindra mengharapkan agar masyarakat, baik tokoh masyarakat, Ormas dan LSM ikut mengawasi dan mengawal jangan sampai koalisi besar parpol pendukung Jokowi melakukan korupsi APBN dan menciptakan produk-produk UU yang proasing.

"Yang paling mendesak untuk tahun ini yang perlu diawasi dan ditolak bersama sama masyarakat adalah terkait obral dan cuci gudang aset-aset negara melalui privatisasi BUMN, perpanjangan Kontrak Karya migas dan tambang yang akan banyak habis kontraknya di era Jokowi," kata dia. (rima/ar)