Badan Haji Ide Sakit, Washliyah Akan Bongkar Wujud DPR RI Komisi Delapan Saat Haji

Jakarta (WarkopPublik)--Sebelum, sejak, setelah kemerdekaan dan era reformasi ada usaha kelompok untuk mengubah penyelenggaraan haji yang di percayakan pemerintah kepada Kementerian Agama.

Tetap saja, usaha yang dilakukan kelompok mengatas namakan masyarakat  itu kandas ditengah jalan. Karena bukti secara empiris dan historis jelas bahwa penyelenggaraan haji gagal dilaksanakan oleh badan, yayasan dan swasta.

"Kegagalan itu fakta, maka itu kami heran kok ada orang yang mengatasnamakan masyarakat mau mengubah itu. Baca dulu sejarah. Kalau cuma nafsu saja ya bahayakan. Apalagi jika motifnya coba-coba," kata Dr KH Yusnar Yusuf Ketua Umum PB Al Washliyah di Markas Besar Al Washliyah Rawasari Jakarta pusat, Selasa (02/02/2016).

Lanjut Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama ini, kita lihat dan saksikan, bagaimana penyelenggaraan umrah diselenggarakan oleh yang katanya profesional. Hampir setiap hari berita penipuan dan penelantaran terjadi. Bagaimana mau mengurus haji.

Masih ingat jemaah haji khusus terlantar di Malaysia. Akhirnya yang menyelesaikan adalah Kementerian Agama.

"Travel haji khusus pada umumnya tidak mengurus jemaah hajinya dengan baik. Jadi bohong, jika dikatakan travel haji khusus itu profesional," katanya.

Jangan korbankan nasib jemaah hanya untuk nafsu mengatasnamakan masyarakat.

Masyarakat yang mana, kami Al Washliyah punya kepengurusan wilayah dan cabang di 29 provinsi. Tidak pernah kami mengusulkan. Kalau ini dilanjutkan maka kami usulkan kepada Dewan Kehormatan agar Ketua Komisi delapan DPR RI di ganti saja, karena aksinya bisa memicu kegaduhan nasional.

Komisi delapan tidak pernah merasakan bagaimana penyelenggaraan haji yang sebenarnya.

"Bagaimana mereka mau tahu apa itu penyelenggaraan haji. Datang belakangan, pulang mau lebih dahulu, dapat duit, naik turun mobil ber ac," kata Yusnar.

Lanjut Yusnar lagi, saya bisa buka dan ceritakan bagaimana wujud DPR komisi delapan saat penyelenggaraan ibadah haji. Maka itu Al Washliyah menolak keras pembentukan badan haji, karena jemaah bukan kelinci percobaan.

"Jadi janganlah buat gaduh, Indonesia sekarang butuh ketentraman, bukan buat gaduh. Sudah terlalu letih kita dengan kegaduhan dan tontonan tidak berkualitas," katanya. (rilis/ar)

Andien Berbusana Terbaik Saat Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Andien dikenal selalu tampil rapi di setiap kesempatan. Begitu pula ketika pergi umrah bersama suami, baru-baru ini.

“Waktu aku umrah sebelum ini, aku pakai baju panjang putih dan hitam. Ternyata pas di sana orang-orang enggak semuanya begitu. Tapi bisa dikombinasi sama warna-warna yang lain,” tutur Andien, kemarin.

Umrah pada Januari 2016 kemarin, menjadi perjalanan yang keduakali bagi pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi itu. Penyanyi papan atas Tanah Air ini kelahiran 25 Agustus 1985 punya alasan kenapa dia tetap memperhatikan penampilannya selama di Makkah.

“Selama ini, aku selalu berpakaian bagus dan berusaha tampil terbaik. Masa ke rumah Allah aku seadanya. Kecuali kalau sehari-hari aku biasa saja,” ujarnya.

Selama umrah, Andien memilih mengenakan busana yang panjang dan longgar. Terusan longgar dalam potongan yang dimodifikasi menjadi pilihan untuk tampil dinamis. Ia juga mengenakan celana lurus untuk menutup bagian pergelangan kakinya. Sementara untuk kerudung, Andien lebih memilih menggunakan pashmina panjang yang dililitkan secara sederhana.

“Semoga ibadah umrah aku dan suami bisa diterima oleh Allah Swt dan kehidupan aku dan suami menjadi lebih baik lagi,” harap Andien. (poskota/ar)

Artis Indra Bekti Diduga Biseksual

Jakarta (WarkopPublik)--Kasus dugaan biseksual atau memiliki ketertarikan kepada pria atau wanita yang dituduhkan kepada Indra Bekti kini semakin ramai jadi perbincangan publik.

Beberapa artis sahabat Indra enggan berkomentar terkait kebenaran tudingan tersebut. Namun, Saipul Jamil, Rina Nose dan Ivan Gunawan berharap masalah tersebut bisa segera selesai.

"No coment sih, itu urusan dia (Indra). Kalau isu itu, kalau yang belum jelas, sebaiknya kita dengar saja dulu sampai titik temunya jelas. Kalau masih simpang siur enggak usah kita berpendapat," kata Saipul seperti dikutip dari Fokus Selebriti, GlobalTV.

Sama halnya dengan Rina Nose yang memilih untuk menyerahkan kasus tersebut ke ranah hukum. "Aku sih belum pernah telefonan kalau secara langsung sama Indra. Cuma ya enggak tahu kebenarannya gimana," kata Rina.

"Akunya sendiri enggak mau dengerin itu, kita kadang dengar omongan orang yang enggak tahu kebenarannya. Jadi kalau aku sih serahin kepada yang berwewenang," lanjut Rina.

Hampir sama dengan komentar para artis lainnya, namun Ivan Gunawan tetap mendukung para sahabatnya yang tengah terkena masalah. "Alhamdulillah saya enggak mau komentar, ntar kesenengan orangnya. Pokoknya saya support semua teman yang sedang ada masalah," tandas Ivan. (okezone/ar)

Prancis Tebar Pesona Pasca Pencabutan Sanksi Ekonomi Iran Dicabut

Jakarta (WarkopPublik)--Perdana Menteri Prancis Manuel Valls mengatakan negaranya siap membantu Iran menjadikan perekonomiannya modern setelah sanksi internasional dicabut.
Hal itu disampaikan perdana menteri Prancis ketika menyambut Presiden Iran Hassan Rouhani di Paris pada Kamis (28/01/2016).

"Prancis siap mengerahkan perusahaan-perusahaannya, para insinyurnya, teknisinya dan banyak sumber daya untuk membantu memodernkan negara Anda," kata Valls kepada Rouhani.
Pernyataan itu diutarakan untuk menjawab ajakan Presiden Rouhani guna melupakan kebencian dan membuka lembaran baru.

"Kami siap membuka lembaran baru" dan menjalin "hubungan baru antara kedua negara," katanya.
Dalam kunjungan Rouhani ke Prancis ditandatangani sejumlah kesepakatan, termasuk pembelian 118 pesawat dari konsorsium Eropa, Airbus, yang bermarkas di Prancis. Kesepakatan tersebut bernilai 25 miliar dolar Amerika dan diumumkan di Paris setelah Hassan Rouhani menggelar pembicaraan dengan Presiden Francois Hollande.

Iran juga menyepakati perjanjian bagi produsen otomotif Prancis, Peugeot, untuk mendirikan usaha patungan di Iran. Adapun perusahaan energi Prancis, Total, mengatakan akan meneken kesepakatan untuk membeli minyak dari Iran.

Kunjungan Presiden Hassan Rouhani dilakukan setelah berbagai sanksi internasional terhadap Iran dicabut pada 17 Januari 2016. (bbc/ar)

Kader Partai Nasdem Dipukuli Masinton Pasaribu

Jakarta (WarkopPublik)-- Asisten pribadi anggota DPR yang juga kader Partai NasDem, Dita Aditia Ismawati mempercayai Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) sebagai kuasa hukumnya.

Dita sebelumnya melaporkan Anggota DPR dari PDIP Masinton Pasaribu ke polisi atas dugaan pemukulan.

Menurut Anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum (BAHU) Partai NasDem, Wibi Adrianto, kasus ini diserahkan pendampingannya kepada LBH APIK karena pihaknya menyadari kental nuansa politik.

"Kami serahkan kasus ini kepada LBH APIK agar tidak ada lagi framing politik," kata Wibi di kantor LBH APIK, Jalan Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta, Senin (01/02/2016).

Wibi menilai dugaan penganiayaan yang dialami kader Partai Nasdem DPW DKI Jakarta itu, merupakan murni tindakan pidana dan tidak ada kaitannya dengan politik.

Menurut Wibi, adanya pandangan bahwa peristiwa yang menimpa Dita sarat maksud politik karena sedari pelaporan di Badan Reserse Kriminal Polri, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem itu selalu didampingi pengacara dari kendaraan politiknya.

"Kami (Partai NasDem) dengan PDIP tidak ada masalah apa-apa. Peristiwa ini murni pidana," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu (30/01/2016) Dita bersama BAHU Nasdem, telah melaporkan Masinton Pasaribu ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak penganiayaan.

Dalam pelaporan tersebut, Masinton dilaporkan melanggar Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan dengan ancaman penjara dua tahun delapan bulan dan denda Rp 450 ribu. (tribun/ar)

Lakukan Politik Uang, DPR Minta Bawaslu Jatuhkan Sanksi Pada Pasangan Calon

Jakarta (WarkopPublik)-- Komisi II DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjatuhkan sanksi tegas bahkan mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah jika terbukti melakukan politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada 2015 lalu.

Komisi II juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawasi peradilan pilkada.

"Komisi II DPR meminta kepada Bawaslu untuk mencari terobosan hukum sesuai kewenangan Bawaslu  memberikan sanksi tegas sampai kepada diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang," kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman membacakan kesimpulan rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP tentang Evaluasi Pilkada Serentak 2015 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (01/02/2016).

Kemudian, lanjut Rambe, Komisi II DPR juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP mengawal dan memantau secara proaktif perkembangan peradilan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), dan peradilan tentang pelanggaran pidana pilkada. Utamanya, kasus politik uang melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Negeri.

"Diawasi sampai dengan keluarnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya. Mengenai evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2015," kata Rambe,

Menurut Rambe, Komisi II dapat memahami penjelasan KPU, Bawaslu dan DKPP. Namun, Rambe meminta ketuga insitusi itu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-yangbelum selesai ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan masih menemukan pelanggaran berupa kampanye politik uang serta lemahnya laporan audit dana kampanye oleh pasangan calon. (sindo/ar)

Gawat, Virus Zika Ditetapkan Sebagai Darurat Kesehatan Publik Internasional

Jenewa (WarkopPublik)--Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Zika sebagai status darurat kesehatan publik internasional. Pengumuman dikeluarkan setelah penyakit yang terkait ribuan kelahiran cacat di Brasil itu menyebar dengan cepat. Zika disebabkan gigitan nyamuk yang membawa virus tersebut.

Pengumuman disampaikan Direktur Jenderal WHO Margaret Chan pada Senin (01/02/2016) waktu Jenewa. Dalam kesempatan itu dia mengatakan meskipun respons terkoordinasi internasional diperlukan, larangan bepergian atau perdagangan tidak dibutuhkan. Dia juga menyebut Zika sebagai "peristiwa luar biasa".

"Sekarang saya umumkan bahwa kluster microcephaly baru-baru ini dan abnomalitas neurologis yang dilaporkan di Amerika Latin menyusul kluster serupa di French Polynesia pada 2014 sebagai perhatian darurat kesehatan publik internasional," ujar Chan, seperti dikutip BBC.

Chan menuturkan, prioritas saat ini adalah melindungi wanita hamil dan bayi mereka. Selain itu adalah mengontrol nyamuk yan menyebarkan virus itu.

Dikutip dari Reuters, status darurat ini direkomendasikan komisi pakar independen kepada badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul kritik lambatnya respons terhadap penyankit itu. Langkah itu seharusnya membantu aksi internasional dan prioritas riset.

Pekan lalu, WHO menyatakan, virus Zika menyebar secara eksplosif dan bisa menginfeksi sebanyak 4 juta orang di Amerika. Saat ini, belum ada vaksin atau obat untuk menghentikan Zika. satu-satunya cara agar terhindar adalah menghindari gigitan nyamuk Aedes yang membawa virus tersebut.

Hingga saat ini, lebih dari 20 negara, termasuk Brasil, telah melaporkan kasus Zika. Sebagian besar infeksi yang terjadi ringan dan menyebabkan sedikit atau bahan tanpa gejala, meskipun ada laporan terjadinya gangguan kelumpuhan yang disebut sindrom Guillain-Barre.

Ancaman terbesar diyakini terjadi pada kehamilan hingga ke janin yang belum lahir. Ada sekitar 4.000 kasus microcephaly—bayi yang lahir dengan otak kecil—di Brasil sejak Oktober lalu.

Kementerian Kesehatan Brasil mengkaitkan kondisi itu pada Zika, meskipun kaitannya belum pasti. Menteri Kesehatan Brasil Marcelo Castro memaparkan, epidemi itu lebih buruk dari yang diyakini karena 80% kasus yang menginfeksi orang itu tidak menimbulkan gejala apa pun.

Di saat virus itu menyebar dari Brasil, negara lain di Amerika juga diperkirakan mengalami kasus bayi dengan cacat lahir terkait Zika. Organisasi Kesehatan Pan Amerika menyatakan, Zika saat ini telah menyebar di 24 negara dan kawasan di Amerika. (sindo/ar)