Tuntut Kerugian, KUHI Kembali Tempuh Langkah Hukum di Arab Saudi

Jakarta (WarkopPublik)--Menang dalam  kasus perdata di Pengadilan Umum Riyadh melawan perusahaan Ana li al-Tathwir wa al-Tanmiyah yang gagal melayani konsumsi 189 ribu jemaah haji Indonesia  2006 silam. Kembali Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) di Jeddah perkarakan pemilik pemondokan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan jemaah haji Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, dua kasus wanprestasi yang dilakukan pemilik pemondokan tahun 2013 dan 2014 di ajukan ke pengadilan Arab Saudi untuk diproses secara hukum.

Pada musim haji 2013, Daerah Kerja (Daker) Makkah membatalkan kontrak satu pemondokan jemaah haji disebabkan pemilik rumah tidak dapat menunjukkan surat izin (tasreh) yang diminta. Pemilik rumah dituntut untuk mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 50 persen kepada KUHI.

Langkah hukum dilakukan karena pemilik rumah bersikukuh tidak mau mengembalikan uang muka tersebut. Akhirnya KUHI membawa kasus ini ke pengadilan setempat.

Penuntutan ini juga dilakukan pada musim haji 2014. Beberapa hari sebelum kedatangan jemaah haji Indonesia, ada satu pemilik rumah yang menyewakan rumahnya ke jemaah haji asal negara lain, padahal Indonesia telah melakukan kontrak dengan pemilik rumah tersebut dan sudah membayar uang muka sebesar 50 persen.

Staf Teknis I KUHI Ahmad Dumyathi bersama salah seorang karyawannya Ahmad Kurniawan, memenuhi panggilan pengadilan umum di Makkah untuk sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan haji 2014 pada 12 Januari 2016 lalu.

"Langkah hukum kami lakukan sebagai upaya akhir untuk meminta kembali hak pemerintah Indonesia," kata Ahmad Dumyathi melalui pesan singkatnya saat diminta keterangannya oleh Sinhat, Sabtu malam (06/02/2016).

Sedangkan sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan musim haji 2013 akan dimulai pada bulan enam hijriyah mendatang, terkendala menunggu hakim pengganti karena hakim lama pindah tugas.

Pengacara KUHI Hatim Faisal Iraqi mengungkapkan, setelah mangkir beberapa kali, akhirnya pemilik pemondokan wanpreatasi saat musim haji 2014 datang menghadiri persidangan.

Dari hasil persidangan, pemilik rumah mengakui bahwa telah menerima uang pembayaran dari KUHI sebesar 50 persen. Pengakuan ini belum menjadi akhir, karena hakim menyerahkan taksiran kerugian yang dialami KUH ke pihak khusus pentaksiran di Makkah.

Hatim berpendapat, peluang KUHI menang pada persidangan besar, karena dari hasil sidang, pemilik rumah telah mengakui bahwa ia telah menerima dan mencairkan uang pembayaran sewa rumah.

“Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 22 Februari mendatang," kata Hatim.

Sejak Lukman Hakim Saifuddin memimpin Kementerian Agama, berderet prestasi yang diperoleh. Dari sekian banyak prestasi itu, salah satunya adalah berhasilnya KUHI melaksanakan tugas meminta hak pemerintah Indonesia atas beberapa kasus hukum yang terjadi saat musim haji.

"Ini semua untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji dalam aspek hukum. Bahwa salah satu mandat perlindungan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Bukan hanya di Tanah Air, namun dilakukan juga di Arab Saudi. Mohon doanya agar apa yang kami lakukan dipermudah dan lancar," kata Dumyathi.

Kader Al Washliyah ini juga menyampaikan, akan memaksimalkan penyelesaian semua urusan hukum di KUHI. Agar tidak menjadi warisan pada generasi mendatang termasuk soal mengupayakan pembelian KUHI yang sekarang masih berstatus sewa. (ar/ar)

Masif Rugikan Jemaah Umrah, Bisa Jadi Pemerintah Akan Ambil Alih

Jakarta (WarkopPublik)--Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel), Iskandar Fellang beserta jajarannya mendatangi kantor Gesia Tours yang bermarkas, di Jalan Mangka Daeng Bombong, Ruko Bukit Manggarupi, Gowa, Jumat (05/02/2016).

Kedatangan mereka bukan hendak mendaftar umrah, apalagi berumrah dengan travel tak berizin resmi sebagai penyelenggara. Mereka memastikan dan mengecek secara langsung nasib 70 jemaah asal Gowa yang terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, setelah seharusnya sudah berangkat sejak 3 Februari kemarin ke Jeddah.

Saat ditemui tim bidang haji Kemenag Sulsel, pihak travel membantah dan berdalih jika jemaah yang diberangkatkan di sana terlantar.

"Apalagi di media mereka makan nasi basi. Bisanya itu, saya sudah hubungi orang di sana, dan bukan basi. Jemaah itu yang lama makan nasinya, jadi basi," kata Asisten Manager Gesia Tours, Hasmawati.

Hasmawati juga berdalih jika kendala yang terjadi adalah tiket maskapai penerbangan bermasalah.

"Itu orang disana yang uruskan katanya tidak tahu kemana. Jadi tiketnya bermasalah," katanya lagi.

Iskandar Fellang mengungkapkan bahwa sejak awal regulasi yang dilakukan travel Gesia sudah salah.

"Regulasi mengatur, untuk pemberangkatan umrah ataupun haji itu tidak boleh transit lebih dari sekali. Itu sudah diatur. Bisa transit tapi harus dengan maskapai penerbangan yang sama. Tidak boleh menggunakan dua maskapai berbeda," ujarnya yang mendatangi kantor travel tersebut.

Iskandar yang datang didampingi Kepala Seksi Haji dan Umrah, Aminuddin dan Kepala Kankemenag Gowa, Anwar Abubakar Paka, juga menemukan jika izin yang digunakan oleh Travel Gesia itu adalah bukan izin sebenarnya.

"Dia ini menggunakan izin dari travel Salsabillah yang berada di Jawa sana. Karena setelah kita cek nomor izinnya, nomornya sama. Ternyata mereka kerjasama," katanya lagi.

Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Muhajirin Yanis saat ditanya persoalan kasus ini menjelaskan akan segera memanggil travel Salsabillah untuk dimintai keterangannya oleh Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Umrah. 

Terkait ada dugaan perbuatan melawan hukum nanti akan diserahkan kepada Bareskrim Polri.

"Timsusgakum umrah akan segera memanggil travel Salsabillah, jika ada indikasi perbuatan melawan hukum maka kami akan cabut izinnya, dan persoalan hukumnya akan kami serahkan pada Bareskrim untuk dilakukan pengusutan," kata Yanis melalui pesan singkatnya pada Sinhat, Jumat (05/02/2016).

Penelantaran dan penipuan calon jemaah umrah bukan cerita baru, setiap tahun terjadi dan jumlahnya pun ratusan. Namun dalam beberapa bulan belakangan peristiwa penelantaran, penipuan calon jemaah umrah begitu masif dan mencapai ribuan calon jemaah umrah terlantar dan tertipu.

Sempat menjadi bahan perbincangan agar Kementerian Agama (Kemenag) mengambil alih penyelenggaraan umrah ini, karena lebih menjamin.  Tidak pernah menelantarkan jemaah haji apalagi melakukan penipuan.

Tercatat dalam sejarah perhajian Kementerian Agama profesional menyelenggarakan haji, ini sudah terbukti puluhan tahun. Dulu sewaktu haji diselenggarakan swasta, yayasan dan badan, nasib calon jemaah haji sama seperti yang dilakukan travel umrah sekarang, terlantar dan tertipu. Setelah pemerintah menyerahkannya kepada Kementerian Agama, pelayanan haji setiap tahun semakin meningkat dan calon jemaah haji pun terjamin dan terlayani.

Pernah Wakil Presiden M Jusuf Kalla pada medio Februari 2014 silam mengatakan pengelolaan haji itu bukan hanya urusan ibadah, tapi juga urusan manajerial dan logistik, juga keuangan. Porsi manajerial haji itu jauh lebih besar ketimbang ibadahnya. Bahkan urusan haji ini bisa lebih memusingkan ketimbang perang.

“(Pengelolaan) Haji itu lebih banyak dari manajerialnya. Haji di Indonesia jumlahnya bisa lebih banyak dari memberangkatkan satu angkatan bersenjata untuk perang,” kata Jusuf Kalla di Hotel Borobudur, Rabu (05/02/2014).

Dan Kementerian Agama berhasil meningkatkan layanan haji setiap tahunnya. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Jemaah Haji yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS)  sejak tahun 2010 mencatat indeks kepuasan jemaah haji atas pelayanan yang dilakukan Kemenag memiliki kategori Memuaskan dengan nilai rata-rata di atas 80 persen. (ar/ar)

Pertumbuhan Ekonomi 2015 Naik Jadi Semangat Baru Kemajuan Bangsa

Jakarta (WarkopPublik)--Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal keempat 2015 mencapai 5,04 persen memberi keyakinan bagi kemajuan ekonomi bangsa.

"Alhamdulillah baru tadi pagi sudah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik kita naik ke 5,04 persen. Ini menjadikan kita optimis, ini menjadikan kita modal berani menatap ke depan karena situasi-situasi yang sangat berat tahun kemarin bisa kita hadapi," kata Jokowi dalam sambutannya pada Musyawarah Kerja Nasional PKB di Balai Sidang Jakarta, Jumat malam (05/02/2016).

Jokowi mengakui kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 melambat, tetapi dia optimistis ekonomi Indonesia dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi di negara lain. Presiden menjelaskan Indonesia baru bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga menjadi 4,74 persen dimana pada kuartal pertama dan kedua berturut-turut sebesar 4,73 persen dan 4,66 persen.

Kendati demikian, Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara lain pada 2015 seperti Brasil dan Rusia. Selain itu, Presiden menjelaskan pemerintah akan segera mengambil keputusan untuk turut atau tidak bergabung kepada sejumlah forum ekonomi regional seperti TPP dari AS, RCEP dari Cina dan FTAEU dari Uni Eropa.

"Ini problem-problem persaingan global yang sudah kita masuki di depan mata yang mau tidak mau harus kita hadapi," kata Jokowi.

Presiden menjelaskan sejumlah negara di Asia Tenggara telah bergabung kepada beberapa forum ekonomi regional tersebut di antaranya Malaysia dan Singapura. Keuntungan yang didapat, kata Jokowi, adalah produk lokal yang masuk ke negara-negara anggota forum tersebut tidak dikenai pajak yang tinggi.

"Begitu kita tidak bergabung dengan mereka seperti TPP misalnya, barang kita yang masuk kesana 'diblok'," kata Jokowi.

Untuk negara produsen yang tidak bergabung dan ingin mengirim produk di negara-negara anggota forum itu, maka perlu membayar pajak sebesar 15-20 persen. Untuk itu, kata Presiden, Indonesia perlu meningkatkan fasilitas infrastruktur dan transportasi untuk memurahkan biaya logistik.

Selain itu, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan memasukin Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk mendongkrak ekonomi. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur perekonomian Indonesia yang sepanjang tahun 2015 tumbuh 4,79 persen.

Industri pengolahan berkontribusi menurut lapangan usaha sebesar 20,84 persen terhadap sumber pertumbuhan Pendapatan Domestik Brutto (PDB). Lapangan usaha lainnya yang memberikan kontribusi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,52 persen dan perdagangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor 13,29 persen. (republika/ar)

Ditinggal Partai Koalisi, Prabowo Bertekad Tetap Setia Berjuang Bagi Indonesia

Jakarta (WarkopPublik)--Hari ini, Sabtu (06/02/2016) Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra merayakan hari jadinya yang kedelapan. Hari ulang tahun tersebut dirayakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan.

Pukul 10.00 WIB, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, datang dengan pakaian khasnya, kemeja safari putih dan celana krem.

Saat memasuki aula, Prabowo disambut pimpinan dan tokoh Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, yang berada di barisan tempat duduk paling depan. Begitu pula Wakil Ketua Umum, seperti Fadli Zon, Moekhlas Sidiq, Marwah Daud Ibrahim, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam sambutannya, dia menyapa semua kader, terutama calon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. "Mana ini Pak Sandiaga Uno? Jangan ngumpet ajanih gubernur kita besok. Bagaimana ini?" ujarnya, disambut tawa dari para kader yang hadir. Sandiaga, yang berada di barisan depan, pun tersenyum lebar.

Prabowo juga mengomentari soal sebagian besar partai di Koalisi Merah Putih yang membelot mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo. "Kalau ditinggal itu kan biasanya pilu. Tapi ini kok kelihatannya tidak merasa sendirian. Ya, Gerindra memang tidak akan pernah takut. Rame-rame ayo, sendiri ayo," tuturnya.

Saat menutup sambutannya, Prabowo memberikan semangat kepada kadernya untuk tetap setia berjuang bagi Indonesia, sesuai dengan tema perayaan ulang tahun Gerindra yang kedelapan.

Menurut dia, kekayaan Indonesia saat ini banyak dikuasai asing. "Bagi kawan-kawan kita di DPR, tolong bantu agar Indonesia bisa berdikari," ujarnya. (tempo/ar)

Timsusgakum Usut Kasus 70 Jemaah Umrah Terlantar

Jakarta (WarkopPublik)--Kepala Bidang Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel), Iskandar Fellang beserta jajarannya mendatangi kantor Gesia Tours yang bermarkas, di Jalan Mangka Daeng Bombong, Ruko Bukit Manggarupi, Gowa, Jumat (05/02/2016).

Kedatangan mereka bukan hendak mendaftar umrah, apalagi berumrah dengan travel tak berizin resmi sebagai penyelenggara. Mereka memastikan dan mengecek secara langsung nasib 70 jemaah asal Gowa yang terlantar di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, setelah seharusnya sudah berangkat sejak 3 Februari kemarin ke Jeddah.

Saat ditemui tim bidang haji Kemenag Sulsel, pihak travel membantah dan berdalih jika jemaah yang diberangkatkan di sana terlantar.

"Apalagi di media mereka makan nasi basi. Bisanya itu, saya sudah hubungi orang di sana, dan bukan basi. Jemaah itu yang lama makan nasinya, jadi basi," kata Asisten Manager Gesia Tours, Hasmawati.

Hasmawati juga berdalih jika kendala yang terjadi adalah tiket maskapai penerbangan bermasalah.

"Itu orang disana yang uruskan katanya tidak tahu kemana. Jadi tiketnya bermasalah," katanya lagi.

Iskandar Fellang mengungkapkan bahwa sejak awal regulasi yang dilakukan travel Gesia sudah salah.

"Regulasi mengatur, untuk pemberangkatan umrah ataupun haji itu tidak boleh transit lebih dari sekali. Itu sudah diatur. Bisa transit tapi harus dengan maskapai penerbangan yang sama. Tidak boleh menggunakan dua maskapai berbeda," ujarnya yang mendatangi kantor travel tersebut.

Iskandar yang datang didampingi Kepala Seksi Haji dan Umrah, Aminuddin dan Kepala Kankemenag Gowa, Anwar Abubakar Paka, juga menemukan jika izin yang digunakan oleh Travel Gesia itu adalah bukan izin sebenarnya.

"Dia ini menggunakan izin dari travel Salsabillah yang berada di Jawa sana. Karena setelah kita cek nomor izinnya, nomornya sama. Ternyata mereka kerjasama," katanya lagi.

Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Muhajirin Yanis saat ditanya persoalan kasus ini menjelaskan akan segera memanggil travel Salsabillah untuk dimintai keterangannya oleh Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Umrah. Terkait ada dugaan perbuatan melawan hukum nanti akan diserahkan kepada Bareskrim Polri.

"Timsusgakum umrah akan segera memanggil travel Salsabillah, jika ada indikasi perbuatan melawan hukum maka kami akan cabut izinnya, dan persoalan hukumnya akan kami serahkan pada Bareskrim untuk dilakukan pengusutan," kata Yanis melalui pesan singkatnya pada Seputar Informasi Haji dan Umrah Terkini (Sinhat) Ditjen PHU.

Hal yang sama disampaikan Kasubdit Pembinaan Umrah M Arfi Hatim. Dia menyebutkan banyak penyelenggara umrah kurang sadar hukum dan orientasi mengejar keuntungan dan kurang menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam melakukan bisnis jasa ini. Peran assosiasi juga diharapkan lebih optimal dalam mengawasi dan menertibkan anggotanya agar lebih selektif dalam mengeluarkan visa.

"Travel-travel nakal dan abal-abal ini perlu 'disekolahkan' ke Bareskrim agar kapok dan menjadi pelajaran bagi travel lain," katanya.

Arfi juga menghimbau masyarakat untuk melapor kepada polisi setempat hal-hal yang dinilai janggal apalagi berpotensi pada perbuatan melawan hukum. (ar/ar)

Buruh Asal Depok Gelar Demo Tuntut Hapus Kerja Kontrak

Jakarta (WarkopPublik)--Buruh asal Depok berencana menggelar aksi di depan Istana Negara hari ini, Sabtu (06/02/2016). Aksi ini menyusul tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah pabrik di Cikarang, Bekasi. Setidaknya ada 100 orang buruh yang akan ikut aksi ini untuk menunjukkan solidaritasnya kepada buruh yang terkena PHK.

Demo kali ini sama seperti demo sebelumnya, para buruh akan menuntut penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing dan peninjauan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan informasi sebelumnya, sejumlah perusahaan yang menyatakan menutup usahanya di Indonesia, diantaranya PT Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur serta PT Toshiba Indonesia di Cikarang. Diperkirakan sebanyak 2500 buruh bakal terkena PHK dari penutupan dua pabrik elektronik ini.

Kedua pabrik Panasonic Lighting ini resmi ditutup. Pabrik Toshiba di Cikarang, Bekasi pun mengumumkan ditutup pada pertengahan Januari lalu. Saat ini, pekerja tengah dalam proses negosiasi pesangon. Perusahaan akan resmi berhenti beroperasi pada Maret mendatang.

Di luar dua perusahaan elektronik raksasa ini, terdapat dua perusahaan elektronik lain asal Korea Selatan yang juga mengumumkan akan menutup pabriknya di Indonesia, yaitu PT Samoin, yang telah 'merumahkan' 1.200 karyawannya, dan juga PT Starlink sebanyak 500 orang pekerja. Kedua perusahaan ini telah selesai beroperasi di Indonesia pada Januari kemarin. (okz/ar)

Penyidik Bareskrim Bawa Dokumen Penerima Donor Ginjal Dari RSCM

Jakarta (WarkopPublik)--Penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruangan RSCM Kencana. Penyidik menyasar ruang rekam medik dan mengambil dokumen dari ruangan itu.

"Dokumen (yang dibawa). (dari) Ruang rekam medik. Kan kalau orang operasi kan harus lewat manajemen. Nanti dari dokumen itu kita pelajari," ujar Kepala Unit Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Tipidum AKBP Arie Darmanto di RSCM Kencana, Jl Diponegoro, Jakpus, Kamis (04/02/2106).

Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih delapan jam. Penyidik membawa kotak kontainer yang berisi dokumen rekam medik pasien.

"Dokumen tentang latar belakang kesehatan korban sampai dengan dokumen kesehatan penerima donor," ujar Arie.

Penggeledahan ini kata Arie dilakukan untuk mengumpulkan data korban. Dari dokumen yang disita tersebut. tim penyidik akan melakukan penelahaan.

"Ini ke kantor kami pelajarin," ujar Arie. (detik/ar)