WARKOP PUBLIK

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan
Menteri Urusan Haji Arab Saudi Bandar Muhammad Hajjar
saat selesai membahas persiapan penyelenggaraan
dan MoU ibadah haji 2016, Jeddah (13/03/2016).
Foto: Sri Ilham Lubis

Jakarta (WarkopPublik)--Kuota jemaah Indonesia pada musim haji 2016 masih sama dengan tahun lalu, yaitu berjumlah 168.800 orang. Artinya, pada tahun ini, Pemerintah Saudi Arabia masih memberlakukan pemotongan 20 persen dari kuota normal setiap negara pengirim jemaah haji. Kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2013 lalu seiring dilakukannya proses renovasi Masjidil Haram.

“Pada pertemuan dengan Menteri Haji Saudi Arabia, secara eksplisit dinyatakan bahwa seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia, kuota hajinya sama dengan tahun lalu. Jadi, Indonesia tetap 168.800 jemaah,” jelas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setibanya di Jakarta setelah melaksanakan kunjungan kerja di Saudi Arabia, Rabu (16/03/2016).

Ihwal wacana tambahan kuota bagi Indonesia sebanyak 10 ribu jemaah, Menag sudah meminta kepastiannya kepada Pemerintah Saudi Arabia. Namun, belum dijawab secara tegas karena masih sedang dipertimbangkan.

"Menteri Urusan Haji Saudi mengatakan bahwa hal ini betul-betul menjadi perhatian Pemerintah Saudi yang terus dipertimbangkan. Pada saatnya nanti, Pemerintah Saudi akan menyampaikan secara resmi terkait hal ini,” kata Menag.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Saudi Arabia dan bertemu dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah, pada pertengahan September tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa kuota jemaah haji Indonesia akan ditambah sebanyak 10 ribu.

Saat menerima Kunjungan Kehormatan dari Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi Adel Bin Ahmed Al Jubeir, di tengah-tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di JCC Senayan, Jakarta, Senin (07/03/2016), Presiden Joko Widodo meminta agar penambahan kuota haji bagi Indonesia dapat segera direalisasikan.

Menag menambahkan bahwa perluasan Masjidil Haram dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah haji, bukan untuk menambah kuota. Sebab, kalau kuotanya ditambah, berarti potensi berdesak-desakan tetap ada sehingga jemaah menjadi tidak nyaman dalam beribadah. Penumpukan jemaah yang berlebih rentan menimbulkan risiko.

“Pemerintah Saudi ingin agar kuota tidak ditambah, agar lebih nyaman. Kalau diperluas tapi kuota ditambah, itu sama saja memicu risiko,” tutur Menag. (sinhat/ar)

Sukses Haji Sukses Bersama: Perjalanan Menag untuk Pelayanan dan Kenyamanan Jemaah Haji (2)

Jakarta (WarkopPublik)--Akan ada hal baru lagi pada musim haji 2016. Kementerian Agama akan menggunakan Sistem Komunikasi Petugas Haji Terpadu (SISKOPAHAT) untuk mengoptimalkan kinerja petugas haji. Sistem aplikasi hasil kerjasama Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) KJRI Jeddah dengan Telkom Indonesia ini telah dirilis Menag Lukman Hakim Saifuddin di Jeddah pada Kamis (10/03/2016) lalu.

“Saya senang dengan inovasi yang dilakukan rekan-rekan di KUHI dalam memantau para petugas di lapangan yang pada akhirnya dapat memperbaiki pelayanan kita kepada jemaah haji Indonesia,” kata Menag setibanya di Jakarta dari kunjungan kerja di Saudi Arabia, Rabu (16/03/2016).

Menurut Menag, sistem ini merupakan pengembangan dari SMS Center yang diresmikan tahun lalu. Sistem komunikasi ini mempunyai kemampuan yang sangat diperlukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saat operasional, yaitu: kemampuan memetakan tugas, tanggung jawab dan lokasi petugas secara sistematis dan komprehensif, kemampuan mengendalikan dan mengkoordinasi dari posko, dan menampilkan dan monitoring posisi dan lokasi riil petugas lapangan berbasis GPS dan Google Maps. “Sistem yang ada sekarang ini dengan kemampuan tiga besar tadi diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja para petugas di lapangan,” jelasnya.

Terkait fungsi pemetaan, sistem ini akan lebih mengefisienkan waktu kerja dan memudahkan koordinasi. Sistem ini memetakan struktur PPIH menjadi 9 level, mulai dari Amirul Hajj, penanggung jawab, koordinator (Dubes), koordinator harian (Konjen), Ketua PPIH, para Kabid dan Kadaker, hingga kasi dan kasektor, serta korwil.

Fungsi pengendalian aktivitas akan memberikan kemudahan dalam distribusi informasi karena memungkinkan pengiriman secara bersamaan ke seluruh petugas haji atau kelompok tertentu sesuai bidang tugas. Selain itu, aplikasi ini juga dapat secara otomatis menerima dan mengkompilasi informasi dan laporan aktivitas petugas haji. Termasuk juga mengirim permintaan khusus ke dan dari petugas tertentu, sekaligus memantau perkembangannya.

Adapun terkait fungsi pemantauan, sistem informasi ini dapat memantau posisi petugas saat melakukan absensi, masuk dan pulang. SISKOPAHAT juga dapat memantau posisi seluruh petugas secara real time dan pencarian posisi real time maupun historical position petugas selama jam kerja (24 jam terakhir).

Menurut Menag, inovasi semacam ini harus didukung. Selain sejalan dengan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama (inovatif), sistem ini juga didukung aplikasi yang dapat mengefisienkan pelaksanaan tugas.

Menandai peluncurannya, Menag mencoba sistem komunikasi yang akan digunakan para petugas haji pada musim haji tahun ini. “Diinstruksikan kepada seluruh petugas yang ada di lapangan agar segera mengecek kembali perintah yang diberikan tadi pagi jam 8 dan melaporkannya,” tulis Menag dalam simulasi yang dipandu oleh petugas dari KUHI dan teknisi dari PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telin) Saudi Arabia, Kamis (10/03/2016) lalu.

Instruksi yang disampaikan Menag, masuk dalam inbox para petugas, baik Jeddah, Madinah, maupun Makkah. Hal ini terlihat dari layar yang terpampangdi aula serbaguna KUHI. Di saat yang sama, termonitor di papan indikator keberadaan para petugas di lapangan. (sinhat/ar)

Sukses Haji Sukses Bersama: Perjalanan Menag untuk Pelayanan dan Kenyamanan Jemaah Haji (1)

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hari ini Rabu (16/03/2016) sudah tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja selama enam hari di Saudi Arabia. Bersama Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek dan tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kunjungan Menag ini kali untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2016, termasuk menandatangani MoU dengan Menteri Urusan Haji Saudi, Bandar Muhammad Hajjar.

Menurutnya, setiap tahun jelang pelaksanaan ibadah haji, negara-negara pengirim jemaah haji termasuk Indonesia, melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Saudi. Kesempatan bertemu Menteri Urusan Haji Saudi dimanfaatkan Menag untuk menyampaikan beberapa usulan peningkatan kualitas layanan haji. “Usulan itu tidak hanya semata peningkatan layanan jemaah haji Indonesia, lebih utama Pemerintah Indonesia mengajukan usulan agar kenyamanan jemaah haji dunia bisa didapat,” terang Menag setibanya di Jakarta dari kunjungan kerja di Saudi Arabia, Rabu (16/03/2016).

Berikut usulan perbaikan yang disampaikan Menag Lukman kepada Menteri Urusan Haji Saudi Arabia:

Pertama, perbaikan kualitas tenda di Arafah agar dibuat permanen dan lebih kokoh. Pengalaman tahun 2015, beberapa tenda jemaah Indonesia roboh karena angin. “Setidaknya tenda di Arafah agar dibuat seperti tenda di Mina,” tutur Menag.

Kedua, pembangkit listrik permanen yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan listrik selama jemaah di Arafah. Jemaah haji dunia pada setiap penyelenggaraan ibadah haji berkisar dua juta orang, dan itu tentu membutuhkan konsumsi listrik yang sangat besar. “Diperlukan pembangkit listrik yang relatif permanen di Arafah,” tegas Menag.

Ketiga, tenda Mina dibuat bertingkat. Mina adalah wilayah yang jelas batas-batasnya. Luas wilayah ini sekitar 7,8 km persegi, namun yang bisa didiami hanya 4,8 km persegi karena selebihnya adalah pegunungan batu. Sementara itu, ketika menginap di Mina, seluruh jemaah haji diharuskan berada dalam kawasan ini. Padahal, total jemaah haji setiap tahunnya berkisar dua juta orang, sangat padat. “Tenda jemaah di Mina perlu dibuat bertingkat seperti Jamarat (tempat lontar jumrah), sehingga tidak ada jemaah yang ditempatkan di luar Mina,” kata Menag.

Keempat, penyediaan fasilitas pos kesehatan emergency pada rute jemaah dari tenda di Mina menuju Jamarat. Keberadaan pos kesehatan diperlukan untuk mengantisipasi jemaah yang butuh pertolongan kesehatan saat dalam perjalanan dari Mina ke Jamarat atau sebaliknya. “Tahun lalu kita melihat kondisi seperti itu tidak bisa dilayani dengan baik karena keterbatasan sarana kesehatan bagi jemaah haji,” ujarnya.

Kepada Menteri Haji Saudi, Menag juga menanyakan perkembangan pengurusan santunan bagi jemaah haji yang menjadi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Ada 61 korban dari Indonesia, terdiri dari 12 orang wafat, dan 49 luka-luka. Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan untuk memberikan santunan kepada mereka. “Menteri Urusan Haji Saudi tegas mengatakan bahwa realisasi pencairan ini sudah mendekati penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian tahapan yang cukup panjang. Dua kementerian yang mengurus ini, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, pada saatnya akan menyampaikan secara resmi dan merealisasikannya,” jelas Menag.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, semua jemaah dari berbagai negara yang menjadi korban akan mendapatkan santunan,” tambahnya.

Apresiasi untuk Indonesia

Menteri Haji Saudi mengapresiasi usulan perbaikan layanan yang disampaikan Indonesia. Bahkan, tenda Arafah mulai tahun ini akan dipasang sejak 1 Dzulhijjah (delapan hari sebelum puncak haji) dan Indonesia diminta untuk mengecek langsung. “Jika ada tenda yang dinilai kurang kokoh, mereka akan memperbaikinya,” kata Menag.

“Ada 30 - 35 maktab dari total 57 maktab Indonesia yang AC-nya akan diperbaharui,” tambahnya.

Selain bertemu Menteri Urusan Haji, Menag juga melakukan pertemuan dengan muassasah, baik Muassasah Asia Tenggara yang ada di Makkah maupun Muassasah al Ahliyah al Adilla di Madinah. Muassasah adalah lembaga di luar Pemerintah yang mendapat kewenangan penuh dari Saudi untuk mengurus jemaah. Kedua lembaga ini melayani hal ihwal jemaah yang terkait dengan dokumen, pemondokan, katering transportasi darat, dan lainnya. “Dari pertemuan itu, disepakati adanya upaya peningkatan layanan agar lebih baik,” jelas Menag.

Menag juga bertemu Direktur Utama Bandara Amir Muhammad dan Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Sofyan Abdussalam. Kedua belah pihak sepakat bahwa jemaah haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama akan mendarat di Bandara AMAA Madinah seperti pada tahun lalu. Kesepakatan ini penting agar jemaah haji Indonesia tidak mengalami kelelahan setelah melakukan perjalanan panjang dari Tanah Air menuju Tanah Suci.

Selain itu, jemaah haji yang diberangkatkan pada gelombang kedua juga akan bertolak dari Bandara AMAA Madinah menuju Tanah Air. “Jadi, 50 persen tiba di Madinah, 50 persen pulang dari Madinah,” jelas Menag.

Menag menilai kunjungan kerja ini kali berjalan sukses. Menteri Urusan Haji Saudi bahkan secara eksplisit mengapresiasi jemaah haji Indonesia karena dinilai tertib dan taat terhadap aturan di Saudi. Apresiasi yang sama disampaikan Dirut Bandara AMAA Madinah. Dia menilai Indonesia sebagai negara terbaik dalam mengorganisasi jemaah haji sehingga tercepat pengurusannya, sejak jemaah keluar dari pesawat sampai meninggalkan bandara. (sinhat/ar)

Ini Komitmen Naqabah Tingkatkan Layanan Transportasi Jemaah Haji

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil
dan Ketua Naqabah Brigjen Ahmad Abdullah Sumbaw.
Foto: Sri Ilham Lubis

Jakarta (WarkopPublik)--Transportasi darat antar kota perhajian bagian yang tidak luput untuk dievaluasi. Musim haji tahun lalu tercatat 27 armada yang mengalami gangguan diantaranya mogok, penyejuk udara (AC) yang tidak berfungsi, pengemudi bus yang kurang bersahabat.

Dalam kunjungan Menteri Agama beserta rombongan, hal transportasi darat itu menjadi salah satu yang sampaikan pada pihak Naqabah al Aamah li al Sayyarat (Kordinator Transportasi Darat Arab Saudi).

"Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri dan Staf Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) telah melakukan konsolidasi teknis dengan pihak Naqabah untuk menjamin musim haji 2016 ada peningkatan pelayan transportasi darat jemaah haji indonesia," kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Sri Ilham Lubis melalui pesan tertulisnya kepada Sinhat, Rabu malam (16/03/2016).

Hasil konsolidasi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan Ketua Naqabah Brigjen Ahmad Abdullah Sumbawa tercatat dinilai penting untuk melakukan peningkatan pelayanan transportasi bagi jemaah haji Indonesia.

Permintaan peningkatan untuk perbaikan layanan transportasi diantaranya peremajaan bus yang tua dilengkapi penyejuk udara (AC), peningkatan layanan bagasi dan pendukung lainnya seperti tersedianya alat pengaman. "Pihak Naqabah menyatakan komitmennya untuk memperbaiki pelayanan transportasi darat antar kota perhajian tersebut," ungkap Sri Ilham.

Berikut hal terkait peningkatan pelayanan transportasi darat di Arab Saudi yang menjadi komitmen pihak Naqabah:

- pengadaan bus baru sebanyak 3000 unit tahun ini
- pelayanan bagasi yang lebih baik dibanding tahun lalu
- membuka rute upgrade baru yaitu Bandara KAIA - Mekkah yang selama ini tidak dapat diupgrade
- menambah bus yang melayani rute Makkah - Masyair pulang pergi. Bus bertipe city bus yang lebih bagus dibanding dengan bus lama. (sinhat/ar)

Selasa, 15 Maret 2016

Habis Cabuli Muridnya, Guru Mengaji Ini Beri Uang Tutup Mulut 5000 Rupiah

Ilustrasi Pelecehan Anak. Foto: viva.co.id

Jakarta (WarkopPublik)--Seorang guru mengaji ditangkap aparat Polresta Bekasi Kota setelah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak muridnya yang masih berusia 9 tahun, Senin sore (14/032016).

Kini, guru bernama Muhamad Soleh (39 tahun), warga Kampung Bulak Macan Permai, Jalan Pulau Intan Raya B/47, RT07/13, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, sudah meringkuk di sel tahanan Mapolresta Bekasi Kota atas perbuatannya tersebut.

Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, Iptu Puji Astuti, mengatakan bahwa pihaknya mencokok pelaku di rumahnya usai anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari orangtua korban sejak Jumat lalu. Setelah diselidiki, polisi pun langsung menangkap pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami tangkap usai memastikan kasus ini. Dan setelah ada bukti akhirnya kami tangkap dan saat ditanya pelaku pun sudah mengakui perbuatannya," kata Puji, Selasa (15/03/2016).

Menurut Puji, pencabulan yang dialami korban berinisial MAB (9) terjadi di ruang musala (TPA) Al-Hidayah Harapan Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Pelaku mencabuli korban dengan cara membuka celana dalam korban dan terjadilah pencabulan itu.

"Pelaku sempat bilang ke korban untuk tidak menceritakan soal ini dan memberi korban uang 500 rupiah," ujar Puji.

Namun demikian, saat korban pulang, pesan pelaku tak diturutinya dan malah menceritakan kejadian itu kepada ibunya, Eva Jayanti. Mendengar cerita anaknya, sang ibu naik pitam, lalu mendatangi TPA Al-Hidayah dan menanyakan kepada pelaku.

"Iya waktu didatangi ibunya pelaku sudah mengakui perbuatannya namun belum ditahan," kata Puji.

Setelah dilaporkan oleh ibu korban, polisi langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan memeriksa dan mencari bukti kuat untuk menjerat pelaku dengan cara visum terhadap korban. Dari hasil yang disampaikan dokter, dari kemaluan korban menunjukkan ada perbuatan pencabulan yang dialaminya.

Akhirnya, pelaku pun diringkus dan statusnya pun langsung tersangka dan dia bakal dijerat Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Hingga saat ini, kasus itu masih dalam penanganan Unit PPA Polresta Bekasi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dua Korban

Iptu Puji Astuti mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara oleh penyidik, pelaku Muhammad Soleh mengakui selain korban MAB (9) ada pula satu korban lainnya yang juga muridnya sendiri berinisial NPA (9).

"Ini pengakuan pelaku kepada penyidik saat diinterogasi di Unit PPA Polresta Bekasi," kata Puji.

Menurut Puji, saat ini penyidik masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus cabul guru ngaji ini dan mencoba meminta korban lainnya untuk segera melaporkan diri.

"Kami masih melakukan penyelidikan lagi untuk mengetahui korban-korban pelaku," ujar Puji. (viva/ar)

Kata Surya Paloh Ahok Sosok Luar Biasa

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Foto: ANTARA/Reno Esnir

Samarinda (WarkopPublik)--Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pemimpin dengan sosok luar biasa dan di atas rata-rata.

"Tipikal seperti dia (Ahok) ini tidak rata-rata," kata Surya Paloh di Samarinda, Selasa (15/03/2016).

Surya menuturkan Ahok merupakan pribadi yang menonjol dan luar biasa atau "extraordinary" dalam memimpin DKI Jakarta.

Selain itu, Surya juga menyatakan mantan bupati Belitung itu mendapatkan "ruang" dari insan media massa termasuk media sosial maupun media konvensional.

Meskipun maju menjadi calon gubernur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2017, Surya berharap Ahok dapat diterima sebagai besar masyarakat.

"Tentu kita berharap dengan dukungan partisipasi publik seperti ini walaupun menyisakan kontroversi," tutur Surya.

Pengusaha media massa itu mengatakan keputusan Ahok yang maju secara independen memunculkan polemik karena berbagai persepsi yang tidak sama untuk menilai kehadiran sosok Ahok namun hal itu dianggap wajar.

Terkait NasDem yang mendukung Ahok meskipun maju sebagai calon independen, Surya menilai keputusan partai harus dijalankan secara konsisten.

Surya juga menganggap munculnya Ahok maju melalui jalur perseorangan tidak dapat disalahkan karena calon independen bagian dari menjalankan konstitusi yang juga didukung seluruh partai politik.

Bagi NasDem, polemik Ahok maju melalui jalur perseorangan harus dijadikan dan momentum dan introspeksi bagi partai politik karena masyarakat terindikasi masih tidak percaya terhadap partai politik. (beritasatu/ar)

Lukisan Presiden Jokowi Karya Seniman Difabel

Foto: Beritasatu.com/Markus Junianto Sihaloho

Jakarta (WarkopPublik)--Senyum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembang di dalam lukisan hasil karya penyandang disabilitas Maghrur 'Art' Rodhi. Kreasi itu langsung ditunjukkannya pada peserta pameran yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/03/2016).

Ketua DPR Ade Komarudin, tertarik pada lukisan itu, dilihatnya dalam-dalam. Tak lama kemudian, dia berpaling kepada Maghrur.

"Ini berapa harganya mas?"

"Dua setengah juta rupiah pak," jawab Maghrur.

Tanpa ragu, Akom langsung sepakat untuk membelinya. Wartawan lalu bertanya kepada Akom, mengapa dia berniat sekali membeli lukisan itu.

Akom lalu diam sejenak, kemudian menjawab bahwa dirinya ingin menghadiahkan lukisan itu kepada sang presiden. Apalagi, sang presiden baru saja mendapat anugerah besar dengan lahirnya sang cucu pertama, Jan Ethes Srinarendra.

"Untuk cucu Pak Jokowi," kata Akom, sapaan akrab Ade.

Jokowi memang baru mendapatkan cucu pertama pada 10 Maret 2016 lalu, dari pasangan anak pertamanya Gibran dan menantu Selvi.

Acara pameran itu sendiri dilaksanakan di sela-sela seminar panel mengenai RUU Disabilitas, yang sudah diajukan DPR RI masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2016.

Menurut Akom, dirinya mendorong pelaksanaan kegiatan itu demi peningkatan kesetaraan sekaligus mendorong RUU Disabilitas segera diselesaikan. Dan gayung bersambut, kata Akom. Pemerintah dan DPR saat ini sudah cukup sependapat soal draf RUU Penyandang Disabilitas.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan diskusi panel dan pameran lukisan disabilitas yang diprakarsai DPR, seperti tak henti-hentinya terus mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti RUU Disabilitas yang diinisiasi DPR," kata Akom.

‎Sejumlah pelukis difabel ikut serta dalam ajang pameran itu. Mereka tergabung dalam Association of Mouth and Foot Painting Artists (AMPFA). Beberapa nama seniman tersebut ialah Faisal Rusdi, Muhammad Amanatullah, Salim Harama, Agus Yusuf, Maghrur "Art" Rodhi, Sayang Bangun. Ditambah dua pelukis di luar anggota AMFA yaitu Wibowo dan Totok.

Senada dengan Ade, Sekjen DPR Winantuningtyastiti menjelaskan bahwa RUU penyandang disabilitas ini adalah pengganti UU Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Karena UU tersebut lebih berparadigma pada soal pelayanan dan belas kasih.

"Sedangkan penyandang disabilitas berparadigma pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik hak ekonomi, politik, sosial, maupun budaya," kata Winantuningtyastiti.

Sekjen DPR menekankan bahwa RUU disabilitas mengakomodir beberapa isu krusial yang selama ini menjadi masukan dari penyandang disabilitas. Seperti soal kuota ketenagakerjaan dan bab larangan serta sanksi bagi para pelanggar hak disabilitas.

Winantuningtyastiti berharap agar pameran lukisan penyandang disabilitas ini menjadi bola salju yang akan menggelinding dengan dorongan yang semakin besar, sehingga perjalanan RUU ini menjadi Undang-undang yang dinanti para penyandang disabilitas bisa menjadi kenyataan dan lebih cepat terlaksana. (beritasatu/ar)