Tidak Biarkan Isu Berkembang, Kemenag Lakukan Reportase di Daerah

Suasana rapat reportase haji umrah di daerah

Foto: Husni Anggoto/Sinhat

Jakarta (WarkopPublik)--Pemerintah mengakui permasalahan infrastruktur dan pekembangan pemberiataan perhajian dan umrah di daerah juga menjadi isu yang hangat dan harus dipecahkan secara bersama-sama. “Persiapan penyelenggaraan haji itu jangan hanya dilihat dari Jakarta, Bandung atau Surabaya saja. Tapi, lihatlah secara ke seluruhan. Sebab, masih banyak jarak kantor Kementerian Agama di daerah ditempuh calon jemaah haji dengan perahu berhari-hari,” kata Hasan Affandi, Kepala Bagian Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Ditjen PHU Kementerian Agama, di sela-sela kegiatan rapat pemetaan reportase ke daerah di Jakarta, Senin malam, (28/03/2016).

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Kasubag Informasi Haji Ditjen PHU Affan Rangkuti, yang menerangkan bahwa penyusunan reportase pemberitaan yang searah dari daerah ke pusat, dan juga sebaliknya pusat ke daerah menjadi penting.

“Pusat akan melakukan pengecekan langsung apakah informasi dari pusat benar-benar sampai ke daerah. Misalnya tentang kebijakan dan sebagainya. Jadi, reportase ini untuk mengecek sejauh mana penyebaran informasi itu benar-benar sampai ke daerah atau terpotong-potong (sepenggal-penggal) atau tidak sama sekali. Tahun ini kita mulai sebagai langkah preventif bahwa arus informasi berjalan dengan baik untuk menekan persoalan yang terjadi akibat kesenjangan informasi itu sendiri,” ujarnya.

Contohnya, lanjut dia, soal keterbatasan infrastruktur terjadi di Nusa Tenggara Barat. “Yang terjadi di sana itu adalah jauhnya jarak antara calon jemaah dengan dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, dan beberapa daerah lainnya juga sama. Terus masalah isu pungli menjadi petugas haji yang sering santer terdengar banyak terjadi di daerah, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diselesaikan dengan jemput bola ke daerah. Jangan sampai isu ini dibiarkan dan seolah menjadi benar, ini tidak baik bagi kami disaat kami sedang menjalankan komitmen wilayah bersih besih melayani,” ungkapnya lagi. (rio/ar)

Sentuh Daerah Dalam Pemberitaan Haji dan Umrah

Suasana rapat reportase haji umrah di daerah

Foto: Husni Anggoto/Sinhat

Jakarta (WarkopPublik)--Banyaknya permasalahan yang terjadi di daerah ikut menjadi perhatian Kementerian Agama Pusat. Untuk itu perlu direspon secara serius dengan penyebaran informasi yang terintegrasi, tepat dan cepat, demikian disampaikan Kepala Bagian Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Ditjen PHU, Kementerian Agama, Hasan Affandi usai memimpin rapat kegiatan persiapan reportase ke daerah di Jakarta, Senin malam, (28/03/2016).

Sementara itu, Kasubag Informasi Haji, Ditjen PHU, Kementerian Agama, Affan Rangkuti menyampaikan dinamikan yang terjadi saat ini harus membuat seluruh perangkat-perangkat informasi dimanfaatkan dengan maksimal. “Tak ada lagi kita menunggu di Pusat. Dan, lambat merespon apa yang terjadi di daerah,” tuturnya usai mengikuti kegiatan persiapan reportasi ke daerah di Jakarta, Senin malam, (28/03/2016).

Misalnya, sambung dia, sejauh mana perkembangan paspor jemaah dan proses rekrutmen petugas haji, juga persoalan umrah yang semakin hari semakin berkembang. “Dengan turunnya tim ke daerah kami dapat mendengar masukan dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini,” tukasnya. (rio/ar) 

Haji: Berfikir Dengan Ilmu Pengetahuan, Bukan Nafsu

Raja Salman bin Abdul Aziz. Foto: duniatimteng.com

Jakarta (WarkopPublik)--Ada pihak yang mendesak agar kuota haji Indonesia tahun ini dapat ditambah. Hal ini sebagai harapan masyarakat khususnya calon jemaah haji sebagai tindaklanjut dari usulan pemerintah kepada Arab Saudi.

Hasil lawatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin baru-baru ini dalam melakukan MoU persiapan penyelenggaraan haji 2016. Banyak hal yang disampaikan sebagai hasil dari lawatan, semua berisi tentang permintaan pemerintah Indonesia untuk peningkatan layanan pada musim haji tahun ini. Diantaranya layanan transportasi darat antar kota perhajian, visa haji, layanan bagasi, katering, pemondokan, Arafah Muzdalifah Mina (Armina).

Layanan-layanan ini diminta untuk ditingkatkan dan menjadi usulan serius, tak terkecuali masalah penambahan kuota haji yang sampai saat ini masih dipertimbangkan realisasinya oleh pemerintah Arab Saudi. Tak terkecuali juga tentang pencairan musibah crane yang menelan korban juga diminta untuk direalisasikan.

Kerja keras Lukman Hakim dan jajarannya untuk komitmen dalam peningkatan layanan haji bertahap berkelanjutan harusnya diapresiasi. Lalu ada pihak justru mempersoalkan dua aspek, kuota dan realisasi pencairan santunan kepada korban crane dan mengatakan pemerintah lemah dalam posisi tawar karena jemaah haji Indonesia adalah jemaah terbesar di dunia sebagai pengirim haji ke Arab Saudi.

Mungkin banyak yang melewatkan dengan pemikiran ilmu pengetahuan mengapa pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan usulan kuota dan mengapa pencairan santunan korban crane dinilai lamban.

Beberapa analisis peristiwa yang mungkin menjadi alasan pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan penambahan kuota dan hati-hati di dalam pencairan santunan korban crane.

1. Peristiwa crane dan musibah Mina tahun 2015 menjadi sorotan tajam dunia, hingga persoalan ini menjadi kritikan tajam kepada pemerintah Arab Saudi dalam aspek layanan keamanan dan kenyamanan. Bahkan ada desakan agar penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh multi negara dengan tidak menjadikan penyelenggaraan ibadah haji ini sebagai otoritas pemerintah Arab Saudi sebagai pemerintah yang berdaulat.

2. Situasi politik di negara-negara Arab belum stabil, ditambah memanasnya hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran sebagai kelanjutan atas eksekusi mati seorang ulama Syiah di Arab Saudi Sheikh Nimr al-Nimr. Eksekusi itu memancing reaksi keras Iran, negara dengan mayoritas penduduk beraliran Syiah.

3. Turunnya harga minyak dunia yang berpengaruh besar pada stabilitas perekonomian Arab Saudi.

4. Perluasan Masjidil Haram dalam memberikan layanan dan kenyamanan jemaah dan bukan sebagai parameter penambahan kuota haji bagi seluruh negara pengirim haji.

5. Bertambahnya kuota jemaah haji bermultiplier efect pada biaya disaat kondisi perekonomian negara ini belum stabil pasca turunnya harga minyak dunia.

Ada sebab dan akibat yang dimungkinkan jika penambahan kuota jemaah haji dipaksakan. Resiko terburuk yang akan dialami pemerintah Arab Saudi adalah tekanan internasional jika terjadi sedikit saja persoalan yang menyangkut kenyamanan dan kemananan jemaah haji tahun ini. Dan ini yang kemungkinan menjadikan Arab Saudi melakukan pertimbangan matang untuk memutuskan menambah atau tidak sama sekali.

Egosektoral kritisi lemahnya posisi tawar pemerintah atas hal ini dinilai berlebihan daripada melihat kondisi politik, ekonomi dan sosial di negara Arab saat ini ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan, bukan nafsu.

Tentang santunan korban crane, janji seorang pemimpin seperti Raja Salman diyakini akan direalisasi. Hanya menunggu waktu stabilitas perekonomian di negeri minyak ini kembali normal. Lagi pula, pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan terkait persoalan ini.

Seyogyanya kita lebih berfikir dengan landasan ilmu pengetahuan daripada berasumsi dengan parameter-parameter nafsu. Bisa atau tidaknya seseorang berhaji bukan ditentukan manusia, karena haji adalah panggilan Allah Swt. Ini yang saat ini terjadi pergeseran, seolah haji adalah panggilan manusia dan manusialah yang menentukan bisa atau tidaknya berhaji dengan parameter yang diukur oleh manusia itu sendiri.

Kalau boleh untuk memberikan saran, kita sebagai umat muslim justru mendoakan agar pemerintah Arab Saudi dapat kembali stabil dalam aspek politik, sosial dan ekonomi karena ada dua Kota Suci di bawah tanggungjawabnya sebagai negara yang berdaulat. Wallahu a'lam. Nashrun min Allah wa fathun qarib, wabasiril mukminin. (ar/ar)

Al Washliyah Tetap Pantau Perkembangan Kasus Hina Pancasila

Logo Ormas Islam Al Washliyah

Jakarta (WarkopPublik)--Ormas Islam Al Washliyah tetap memantau perkembangan kasus penghinaan Pancasila yang dilakukan Zaskia Gotik cs sedang ditangani polisi.

Ormas Islam yang turut berjuang dalam kemerdekaan ini tidak akan tinggal diam, walaupun ada LSM yang telah mencabut laporan kasus ini.

Jika Zaskia Gotik cs tidak berujung pada penegakan hukum maka akan menjadi yurisprudensi sosial. Esok lusa akan terjadi hal yang sama melecehkan Pancasila. Karena ada contoh sebelumnya dan dianggap merupakan persoalan biasa saja. Polri harus tegas dalam penegakan marwah bangsa ini.

"Kami pantau terus perkembangan. Walau ada yang telah mencabut laporan atas kasus penghinaan Pancasila ini," kata KH Masyhuril Khamis Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Al Washliyah melalui pesan singkatnya terkait sikap ormas Islam atas kasus penghinaan Pancasila yang sedang ditangani polisi, Jumat (25/03/2016).

Lanjut ia lagi, jika Polri tidak melanjutkan persoalan ini sampai pengadilan maka kami akan segera menyampaikan laporan penginaan falsafah negara yang kita cintai ini langsung ke Kapolri dan Presiden Joko Widodo. (rilis/ar)

Bahasa Gaul Medan Akan Menjadi Bahasa Daerah?

Ilustrasi bahasa gaul anak Medan

Jakarta (WarkopPublik)--Bahasa gaul anak Medan dibakukan menjadi salah satu bahasa daerah, mungkinkah. Bahasa gaul yang satu ini merupakan perpaduan beberapa bahasa daerah dan para penggunanya pun sama, dari beberapa suku yang menetap di wilayah Medan.

Banyak yang tidak memahami saat anak Medan berkomunikasi dengan orang lain di luar dari wilayahnya, apalagi ketika anak Medan tersebut merantau dan menetap di wilayah lain. Hingga arti bahasa yang disampaikan mengalami penyumbatan arti bagi orang yang mendengarnya dan komunikasipun terjeda karena butuh pengolahan apa arti kata yang disampaikan.

"Banyak yang tertarik dengan keunikan bahasa ini, dan tidak sedikit yang menjadikan beberapa kata dalam bahasa gaul anak Medan ini sebagai jargon. Artinya, proses sosialisasi alamiah terjadi. Banyak tokoh nasional yang mengambil beberapa kata atau pun hanya sekedar cengkoknya saja," kata salah satu tokoh pemuda asal Medan Affan Rangkuti melalui pesan tertulisnya, Jumat (25/03/2016).

lanjut salah satu Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah ini lagi, ada nilai dan hal spesifik dalam menyikapi bahasa gaul anak Medan. Secara tekanan kata dan intonasi (cengkok), dapat menyentak lawan bicara. Namun ketika lawan bicara tahu maknanya maka ia pun akan tersenyum.

Tidak hanya tersenyum adakalanya ia juga takut. "Banyak kali cengkunek ko kutengok", "Kolok sor kali ko, jumpa di tengah kita", "Pelan-pelanlah jalannya nanti kepater motor kita, setiur motor kita baling ini" dan lainnya. Bahasa gaul anak Medan itu mengakar baik di wilayahnya maupun ketika anak Medan menetap di wilayah lain.

"Boleh jadi ke depan bahasa ini akan dibakukan menjadi salah satu bahasa daerah di Nusantara. Kita tunggu saja saatnya, terjadi atau tidak. Karena DPD RI sudah mengusulkan RUU tentang bahasa daerah pada medio 2015 lalu. Bagaimana progresnya belum terdengar hingga sekarang. Prinsipnya usulan itu baik karena adanya upaya pembinaan bahasa daerah agar tidak punah ," kata Affan yang juga salah satu pejabat di Kementerian Agama Pusat ini. (rilis/ar)

Dirjen Haji Minta Pejabat Haji Daerah dan BPS BPIH Jadi Soskat Layanan Haji Terkini

Dirjen Haji dan Umrah Abdul Djamil

Jakarta (WarkopPublik)-- Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil menyampaikan kepada pejabat di lingkungan haji seluruh daerah dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk mensosialisasikan secara melekat (soskat) tentang pendaftaran, pembatalan dan pelunasan haji kepada masyarakat saat melakukan pendorongan peningkatan layanan haji Siskohat di Cisarua Bogor, Rabu (23/03/2016).

"Tahun ini pendaftaran hanya dua tahap. Semula dilakukan sebanyak empat tahap. Ini memangkas waktu dan biaya serta lebih mempermudah bagi calon jemaah. Ini hadir karena adanya inisiasi," kata Djamil.

Pelunasan juga sama. Berfikir dengan pelunasan yang lebih sederhana. Tahun lalu cukup dua tahap dan berhasil. Ini dampak adanya inisiatif calon jemaah haji cadangan. Semula sampai enam tahap dan berdampak ada sisa kuota.

"Saya tidak mau kuota tersisa digunakan serampangan. Mesti harus dialokasikan sesuai dengan ketentuan akuntable dan transparan," kata mantan orang nomor satu di UIN Walisongo Semarang ini.

Begitu juga dengan pembatalan dipermudah, semula pembatalan butuh waktu yang lama.

Kondisi sekarang dengan dahulu berbeda. Dulu jumlah kuota dengan calon jemaah haji berimbang. Sekarang antara kuota haji dengan calon jemaah haji tidak berimbang dan dampaknya adalah terjadi antrian. Rata-rata antrian saat ini mencapai 19 tahun dengan jumlah, jemaah yang mengantri mencapai 3 juta orang. Jumlah kuota Indonesia sebesar 168.800. Malaysia mengantri 54 tahunan. Dengan jumlah kuotanya sebesar 27.900.

"Walaupun jemaah haji Indonesia berjumlah besar, pemerintah Arab Saudi memuji karena mampu memanagemen penyelenggaraan hajinya dengan baik," ungkap Djamil.

Berdasarkan data dari Siskohat kouta reguler tahun ini sebesar 155.200 orang. Perinciannya 154.049 dialokasikan untuk jemaah haji sesuai nomor porsi antrian dan 1.151 dialokasikan untuk  (Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Dari 154.049 kuota jemaah haji, terdapat 1.359 jemaah yang sudah melunasi BPIH (lunas tunda) tahun lalu. Adapun jumlah pelunasan tahun ini ditambah sebanyak 7.775 jemaah cadangan berdasarkan antrian berikutnya yang diberikan kesempatan untuk ikut melunasi. Jemaah status cadangan yang melunasi, akan mengisi sisa kuota bilamana terdapat jemaah yang telah melunasi, namun batal/menunda berangkat tahun ini. (rilis/ar)

Siskohat Digenjot Sebagai Media Fundamental Layanan Haji

Dirjen Haji dan Umrah Abdul Djamil

Jakarta (WarkopPublik)--Persiapan haji 2016 terus dikebut Kementerian Agama (Kemenag) dalam berbagai aspek layanan. Kali ini, Siskohat yang digenjot untuk lebih menghadirkan layanan yang lebih baik melalui review tahunan Siskohat.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil mengatakan bahwa review mengandung arti upaya dalam menginisiasi dan menggagas hal baru guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

"Dengan review kita siap dengan penajaman kembali untuk mendapatkan inisiatif baru. Ini bagian komitmen kita dalam peningkatan layanan haji," kata Abdul Djamil kepada pejabat di lingkungan haji seluruh daerah dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) saat melakukan pendorongan peningkatan layanan haji Siskohat di Cisarua Bogor, Rabu (23/03/2016).

Lanjut ia lagi, untuk kemudahan dalam rangka meringankan jemaah peningkatan layanan haji dilakukan berkelanjutan. Orang yang lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang rugi. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu orang merugi. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung.

"Inisiatif untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik, ada orang yang happy ada yang tidak. Orang yang happy adalah yang menyukai perubahan itu. Jangan heran ketika ada inisiatif sebuah perubahan akan mendapat tantangan," kata Abdul Djamil. (rilis/ar)