Seperti Ada yang Tak Suka Layanan Haji Semakin Baik

Affan Rangkuti
Foto: ar

Jakarta (WarkopPublik)--Persoalan visa jemaah haji kembali menjadi perbincangan hangat. Banyak komentar yang seolah menyudutkan Kementerian Agama (Kemenag) terkait visa haji. Walaupun sudah dijelaskan sebab tertundanya jemaah haji berangkat bukan ditenggarai visa.

"Pemerintah dalam hal ini Kemenag sudah menjelaskan bahwa tidak ada persoalan dengan visa. Visa gelombang pertama sudah selesai. Dan visa gelombang kedua dalam tahap penyelesaian," kata Pengurus Besar ormas Islam Al Washliyah Affan Rangkuti melalui pesan tertulisnya, Selasa malam (16/08/2016).

Walau sudah dijelaskan, kelihatan masih saja pemberitaan terkait visa ini terus disuarakan. Menteri Agama sudah menjelaskan, Dirjen Haji dan para eselon dua di Kemenag juga sudah menjelaskan, yang intinya tidak ada masalah dengan visa.

"Pemerintah sudah menjamin tidak ada masalah visa. Jadi sepertinya ada yang tidak suka layanan haji semakin baik," kata Affan.

Affan melanjutkan, agar pihak yang memberitakan visa terlambat untuk segera tabayyun agar tidak terjadi keresahan umat.

Haji itu ibadah, jadi jangan buat kisruh dengan pemberitaan yang tidak benar terkait ibadah ini. Jika pemberitaannya benar maka tidak masalah, artinya ada koreksi untuk menjadi lebih baik. Tapi inikan tidak benar dan sudah dijelaskan juga oleh Menteri, Dirjen haji dan pejabat lainnya di Kemenag.

"Ya jangan begitulah, ini masalah sensitif terkait ibadah. Hargai ibadah dengan memperoleh informasi yang benar. Jadi kami harap pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dalam keluarnya pemberitaan dapat lebih bijaksana. Ini menyangkut umat, jangan sampai terjadi kisruh yang akhirnya menyudutkan Islam," pinta Affan. (ar/rilis pb aw)

Kabar Visa Terlambat Itu Tidak Benar, Ini Penjelasannya

Jemaah haji
Foto: Sinhat

Jakarta (WarkopPublik)--Masuk tahun kedua Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan keberangkatan dan pemulangan jemaah haji searah atau linier. Gelombang pertama mendarat di Madinah dan pulang melalui Jeddah. Sedangkan gelombang kedua mendarat di Jeddah dan pulang melalui Madinah.

Ada efesinesi dan efektivitas atas waktu dan biaya sebagai salah satu cara terkini dalam peningkatan pelayanan kepada jemaah haji.

Penerapan pemberangkatan dengan metode terbaru sudah terbukti efesien dan efektif tahun lalu semakin diperkuat. Tahun ini, metode yang diterapkan jauh lebih kuat dibanding metode generasi sebelumnya. Ini sebagai salah satu solusi terapan agar visa tidak terlambat.

"Caranya, visa diproses mengikuti urutan kloter (kloter awal diproses lebih dahulu dibandingkan dengan kloter-kloter akhir). Proses berjalan sesuai rencana. Seluruh visa gelombang pertama selesai seluruhnya dan saat ini visa jemaah gelombang kedua sedang tahap penyelesaian," kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori melalui pesan tertulisnya, Selasa (16/06/2016).

Pelaksanaan metode generasi terbaru ini berjalan sesuai dengan rencana. Sebanyak 87.316 jemaah atau 212 kloter untuk gelombang pertama visanya selesai. Sedangkan visa jemaah gelombang kedua sebanyak 69.804 jemaah atau 172 kloter dalam tahap penyelesaian.

Masyarakat Cinta Kemenag

Lalu mengapa persoalan visa menjadi perbincangan hangat, padahal visa gelombang pertama selesai dan saat ini sedang tahap penyelesaian visa gelombang kedua.

Ini hanya masalah memahami atau tidak saja, atau mungkin sudah tidak ada celah untuk mengkritisi disaat  pelayanan haji semakin meningkat saat ini. Hingga si visa yang pernah menjadi 'selebritis' tahun lalu, saat ini dijadikan 'selebritis' kembali.

"Boleh jadi ada 'produser' yang ingin menjadikan si visa ini 'selebritis' kembali," kata Ahda.

Ahda juga menambahkan bahwa penyelenggaraan haji 'seksi' untuk diinformasikan. Jika informasinya penyelenggaraan haji semakin meningkat layanannya itu mungkin dirasa kurang menarik, walaupun pada kenyataannya benar bahwa pelayanan semakin meningkat.

"Biasalah, agar informasi tentang haji menjadi 'seksi' dicarilah hal-hal yang mampu mengguncang dunia informasi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kita sikapi positif saja tanda bahwa masyarakat sangat cinta kepada Kementerian Agama," kata Ahda.

Sebelumnya hangat dibicarakan tentang visa pada beberapa daerah khususnya di Jawa Barat (Sumedang, Kuningan, dan Sukabumi). Menurut media, sejumlah jemaah tertunda keberangkatannya karena persoalan visa yang terjadi di kloter JKS-5, JKS-7, dan JKS-13 (ketiga kloter tersebut akan diberangkatkan pada gelombang pertama).

Lalu siapa jemaah yang kata media tertunda keberangkatannya itu. Jemaah itu adalah jemaah yang berasal dari gelombang kedua (JKS-58, JKS-65, dan JKS-64) karena ingin pindah ke gelombang pertama untuk bergabung dengan jemaahnya.

"Namun karena penyelesaian visa gelombang kedua masih dalam proses maka keinginan untuk bergabung tidak dapat dipenuhi," kata Ahda.

Terlepas dari visa menjadi 'selebritis' oleh 'produser', Ahda juga menyampaikan perkembangan terkini jemaah haji di Arab Saudi.

"Hingga hari ke-7 (tanggal 15 Agustus 2016), jemaah haji yang tiba di bandara AMMA Madinah sebanyak 36.089 jemaah yang tergabung dalam 90 kloter. Proses penerimaan dan pelayanan di bandara berjalan lancar, sehingga dalam waktu relatif singkat jemaah haji telah sampai ke hotel-hotel yang ada di wilayah Markaziyah," jelas Ahda.

Saat ini mereka tengah menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah arba'in di Masjid Nabawi dan berjalan lancar karena jarak antara hotel dengan Masjid Nabawi yang relatif dekat serta mudah dijangkau.

Selama tinggal di Madinah, mereka memperoleh layanan konsumsi makan siang dan makan malam, serta diberikan snack berat untuk sarapan pagi. Berdasarkan laporan dari petugas lapangan, distribusi konsumsi berjalan lancar dan menu masakan sesuai dengan cita rasa Indonesia.

"Mari bersama kita doakan agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya dengan baik dan lancar. Dan kepada masyarakat agar jangan percaya sepenuhnya atas informasi yang tidak jelas. Agar jelas dan benar maka tanyalah langsung kepada Kementerian Agama," tutup Ahda. (ar/rilis ditjen phu)

Pemerintah Perlu Tegasi Saudi Terkait Haji

Jemaah haji Indonesia
 Foto: Sinhat

Jakarta (WarkopPublik)--Persoalan visa yang masih terjadi pada penyelenggaraan haji 2016 menjadi perhatian publik. Padahal seluruh proses administrasi dan kontrak terkait layanan di Arab Saudi telah selesai.

Persoalan visa ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah bahkan jika perlu pemerintah bersikap tegas kepada pemerintah Arab Saudi.

"Persoalan visa ini tentu berkaitan erat dengan kebijakan Arab Saudi. Jika kebijakan merepotkan pemerintah kita dalam kondisi seluruh proses administrasi sudah selesai maka perlu sekali-kali pemerintah kita membuat pernyataan keras," kata Bendahara Umum pengurus besar ormas Islam Al Washliyah Raditya Perwira melalui pesan tertulisnya, Senin (15/08/2016).

Tahun kemarin saja permasalahan tentang penyebab terjadinya musibah di Mina sampai saat ini belum disampaikan kepada masyarakat dunia apa penyebabnya. Selain itu santunan pada korban musibah terjungkalnya alat berat crane juga belum direalisasikan.

Bahwa pemerintah Arab Saudi adalah negara berdaulat, namun terkait yang bersifat keumatan apalagi haji dimana Arab Saudi sebagai negara tujuan karena dua Kota Suci ada di sana maka penting bagi Arab Saudi untuk melakukan koordinasi dan kooperatif intensif kepada seluruh negara Islam lainnya.

"Saya kira Arab Saudi sudah saatnya melakukan koordinasi dan koperatif dengan seluruh negara Islam dan bila perlu hal yang dinilai masih lambat maka Arab Saudi segera melakukan debirokrasi dan deregulasi dalam haji," kata Raditya.

Ini untuk kebaikan Arab Saudi juga agar simpatik negara Islam tidak mengalami perubahan kepada negara penghasil minyak ini.

"Ini untuk kebaikan bagi Arab Saudi juga dan simpatik negara Islam lainnya tidak berubah kepadanya (Arab Saudi)," ujar Raditya. (ar/rilis pb aw)

Sekjen PB Al Washliyah Jadi Anggota Amirul Hajj

Pertemuan anggota amirul hajj dengan
Menteri Agama, Jumat (12/08/2016)
Foto: PB AW

Jakarta (WarkopPublik)--Sekretaris Jenderal Pengurus Besar ormas Islam Al Washliyah KH Masyhuril Khamis ditetapkan pemerintah menjadi salah satu Anggota Amirul Hajj pada musim haji tahun ini.

Menurut Kasubdit Pembinaan Petugas Haji, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah, Khoirizi H Dasir, penetapan Amirul Hajj ada dasar hukumnya.

“Yaitu Surat Keputusan (SK) Menteri Agama nomor 418 tahun 2016. Dan, hari ini, jam dua siang, mereka yang terpilih sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan mendengarkan arahan Pak Menteri. Termasuk nantinya menguatkan koordinasi persiapan keberangkatan. Mensinkronisasikan jadwal kunjungan selama di Arab Saudi. Suntik meningitis dan penyerahan perlengkapan lainnya,” pungkasnya ketika ditemui Bisnis Syariah di ruang kerjanya, Jum’at siang, (12/08/2016).

Lanjut dia, berikut ini nama-nama yang terlampir dalam SK tersebut. Pertama, Lukman Hakim Saifuddin, (Menteri Agama RI). Kedua, Miftahul Akhyar (Wakil Rais Aam PBNU), Marpuji Ali (Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Ketiga, Mahsusi (Kapusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang Kemenag). Keempat, Hasanuddin AF (Ketua Komisi Fatwa MUI). Kelima, Abdullah Djaidi (Ketua Umum Pimpinan Pusat Al Irsyad al Islamiyah). Keenam, Mohammad Siddik (Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia). Ketujuh, Masyhuril Khamis (Sekjen PB Al Washliyah). Kedelapan, Ahmad Bagja (Ketua Dewan Masjid Indonesia). Kesembilan, Anung Sugihantono (Dirjen Kesehatan Masyarakat). Kesepuluh, Agus sartono Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama). Kesebelas, Khoirul Huda Basyir (Kabag Pimpinan pada Biro Umum Kementerian Agama). Dan, keduabelas, Maryono (Kabag Pimpinan pada Biro Umum Kementerian Agama.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu pengurus besar ormas Islam Al Washliyah Affan Rangkuti mengatakan bahwa pemerintah sangat menghormati para ulama atas peran dan sertanya dalam memperjuangkan dan membangun negara ini.

"Para ulama, termasuk ulama dari Al Washliyah akan menjadi madrasah atau pesantren berjalan untuk memberikan tausiah dan bimbingan kepada jemaah haji Indonesia di Arab Saudi," kata Affan Rangkuti.

Affan juga menyampaikan terimakasihnya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang senantiasa memberikan ruang bagi ulama Al Washliyah untuk melayani jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

"Kita senantiasa berperan dalam misi haji sejak tahun 1948, kala itu Ustaz Ismail Banda. Hingga saat ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada ulama Al Washliyah untuk melayani jemaah haji. Semoga hubungan antara pemerintah dengan para ulama di ormas Islam selalu terjaga dengan baik. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Kementerian Agama yang selalu menjaga hubungan itu," kata Affan. (ar/rilis pb aw)

Diduga Nepotisme, Rata-Rata Pegawai UPT Asrama Haji Medan Famili

Perdana Menteri Malaysia
Datok Tun Dr Mahathir Mohammad
dan Bendahara Umum PB Al Washliyah
menjelang acara Seminar Internasional
di hotel JW Marriott Medan, Senin (18/07/2016)
Foto: PB AW

Jakarta (WarkopPublik)--Ormas Islam Al Washliyah sedang melakukan sorotan tajam kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pasca terjadinya kerusuhan sosial di Tanjung Balai pada 29 Juli lalu.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) mandul, lemahnya koordinasi Kakanwil Kemenag dan seperti sungkan turun ke lapangan, pelantikan pejabat eselon 4 dan Kankemenag Kabupaten Kota yang diduga beraroma. Pegawai di Unit Pengelola Teknis (UPT) Asrama Haji Medan pun diduga kebanyakan famili.

Jika dibiarkan terus seperti ini maka akan memelihara kecemburuan sosial dan menjadi bom waktu yang akan meledak.

"Kami harap agar tim investigasi baik dari Kemenag maupun dari pemerintah daerah untuk menertibkan dugaan praktek yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial ini," kata Bendahara Umum Pengurus Besar ormas Islam Al Washliyah Raditya Perwira melalui pesan tertulisnya, Jumat (12/08/2016).

Semua sisi dan kemungkinan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial segera diinvestigatif.

"Bukan hanya pada hal itu saja, semua sudut pengelolaan pemerintahan di Sumut segera diinvestigatif juga, ini langkah preventif agar tingkat kecemburuan sosial dapat ditekan dan jika memungkinkan dihilangkan," kata Raditya. (ar/rilis pb aw)

Mantan Menag Maftuh ‘Stres’, Al Washliyah Doakan Lekas ‘Sembuh’

Dr KH Yusnar Yusuf
Ketua Umum Ormas Islam Al Washliyah
Foto: PB AW

Jakarta (WarkopPublik)--Terkait pernyataan mantan Menteri Agama M Maftuh Basyuni yang mengatakan percetakan Alquran milik Kementerian Agama (Kemenag) segera ‘dikubur’ bersama dengan mesin-mesinnya senilai Rp. 28 miliar segera jadi besi tua mendapat tanggapan Al Washliyah. Pernyataan tersebut disampaikannya di media pada Rabu malam lalu (10/08/2016).

Ketua Umum Ormas Islam Al Washliyah Dr KH Yusnar Yusuf menganggap apa yang dilontarkan mantan Menag itu tidak tepat karena pengadaan mensin itu dilakukan pada masa Maftuh menjadi menteri.

“Sebagai pimpinan ormas Islam saya memandang ucapan itu seperti orang ‘stres’. Mengapa tidak, mesin itu dibeli pada masa beliau jadi Menag. Tapi kok dibebankan kepada Menag yang sekarang,” kata KH Yusnar Yusuf melalui pesan tertulisnya, Kamis (11/08/2016).

Lebih lanjut KH Yusnar mengatakan, kemudian dia (Maftuh) menduga bahwa mesin tidak terpakai karena di lingkungan Kemenag masih ada oknum yang tidak suka percetakan Alquran itu dapat berjalan dengan baik. Alasannya, bila percetakan itu berjalan bagus tentu ke depan pengadaan Alquran tidak lagi dilakukan dengan tender. Jika dengan tender, tentu ada komisinya.

“Pernyataan itu berlebihan, mungkin karena faktor usia maka beliau berkomentar seperti itu. Semoga saja beliau lekas ‘sehat’,” kata KH Yusnar. (ar/rilis pb aw)

Pembentukan IDF Dinilai Terlalu Terburu Buru

Launching IDF MUI
Foto: www.mirajnews.com

Jakarta (WarkopPublik)----Pada 29 Juni 2016 lalu di Jakarta, MUI membentuk Islamic Development Fund yang mereka klaim sebagai lembaga dana pembangunan umat. Bahkan IDF-MUI ini sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan syariah seperti Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, jaringan bisnis ritel Trans Mart Carrefour dan Restoran Solaria.

Mereka (IDF-MUI) juga mengklaim bahwa lembaga ini didirikan untuk menghimpun dan mendistribusikan donasi masyarakat seperti zakat, infaq dan sadaqah berbagai program yang terkait dengan kebutuhan umat.

"Bagi saya, apa yang dilakukan MUI ini seperti tidak ada kerjaan dan seperti tanpa kajian yang matang," kata ekonom syariah Affan Rangkuti melalui pesan singkatnya, Sabtu (06/08/2016).

Affan melanjutkan, bahwa pembentukan IDF itu dinilai tumpang tindih dengan Baznas, Bazda dan Lazis ormas Islam lainnya. Lebih baik MUI konsentrasi mengurusi persoalan umat, urusan bantu membantu dalam entitas ekonomi umat serahkan kepada pemerintah, Baznas, lembaga keuangan syariah dan ormas Islam.

"Kecuali MUI mendeklarasikan dirinya sebagai ormas Islam sebagaimana ormas Islam lainnya. Jadi jika MUI deklarisikan dirinya full ormas Islam, maka pembentukan IDF tidak menjadi persoalan. Karena seluruh ormas Islam rata-rata memiliki lembaga yang mengurusi Lazis," kata Affan.

Jika MUI tidak mendeklarasikan dirinya sebagai ormas Islam, maka persinggungan yang kuat nanti dengan Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengurus tentang ZIS. Belum lagi perspektif miring dari masyarakat, karena MUI pernah termarginal persoalan terkait investasi dll.

"Masyarakat sudah mengkristal bahwa MUI bagian dari negara dalam konteks penjalanan kepemerintahan dan unsur di dalamnya merupakan gabungan dari hampir seluruh ormas Islam," kata Affan.

Lanjutnya lagi, sebaiknya dipikirkan kembali, dianalisis dan dipertimbangkan agar perspektif 'liar' tidak terjadi. "Karena jika terlalu dini peluncuran IDF MUI itu dapat berdampak pembentukan sentimen negatif dan akan berpengaruh pada existensi dan citra MUI nantinya. Jadi jangan terburu-burulah. Umat sangat sayang dan cinta dengan MUI," ujarnya. (ar/adv)