Sayang Anak, Arumi Bachsin Tolak Tawaran Main Film

Jakarta (WarkopPublik)--Arumi Bachsin rupanya sedang menikmati perannya sebagai ibu muda. Buah hatinya, Lakeisha Ariestia Dardak dan Alkeinan Mahsyir Putro Dardak, membuat wanita cantic berusia 21 tahun ini lebih selektif dalam memilih pekerjaan di industri hiburan.

Hingga kini Arumi Bachsin masih banyak dapat tawaran main film. Namun, ia memilih untuk fokus mengurus kedua anaknya yang masih balita.

"Tawaran (main film) masih ada. Tetapi sekarang lebih fokus mengurus anak dan keluarga," kata Arumi Bachsin didampingi suami, Emil Dardak, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (04/02/2016).

Arumi Bachsin mengakui bahwa ia masih membutuhkan pekerjaan. Namun, ia sadar dengan kondisi sekarang. Arumi tak lagi sendiri. Apalagi sang suami yang baru saja menjabat sebagai Bupati Trenggalek ini membutuhkan dirinya.

"Kalau untuk tawaran syuting sih aku memang harus selektif. Bukannya sombong, tapi aku sadar diri kapasitas aku sekarang sebagai istri, dan ibu bagi anak-anakku," ujar Arumi Bachsin. (liputan6/ar)

Gedung Bundar Didatangi Tamu Dari Pintu Darurat

Jakarta (WarkopPubik)--Beberapa hari belakangan Gedung Bundar Kejaksaan Agung banyak didatangi oleh sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif. Tamu-tamu tersebut di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, anggota DPR, Luhut Sitoempul dan Junifer Girsang.

Mereka datang ke Kejaksaan Agung bukan dalam rangka kegiataan formal. Sebab, mereka datang diam-diam dan masuk ke Gedung Bundar melalui pintu darurat yang sangat jarang digunakan.

Tjahjo mengaku kedatangannya ke Gedung Bundar dalam rangka silaturahmi dengan teman lamanya yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah. Padahal, Arminsyah sudah lama menjabat sebagai Jampidsus.

“Ingin memberi selamat aja ke pak Armin karena sudah menjadi Jampidsus. Dia kan teman lama saya,” ujarnya.

Tjahjo membantah kedatangannya terkait perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan RI. (suaramerdeka/ar)

Tingkatkan Layanan, Kemenag Negosiasi Arab Saudi Soal Visa Cadangan

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) akan mencoba bernegosiasi dengan Pemerintah Saudi Arabia terkait kemungkinan penerbitan visa cadangan. Keberadaan visa cadangan penting untuk mengantisipasi calon jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya pada waktu-waktu terakhir yang tidak memungkinkan lagi mengurus dokumen pemvisaan bagi calon jemaah yang akan menggantikannya.

“Ini memang tidak lazim, tetapi kami sedang mencoba menegosiasikan untuk mengisi kekosongan kuota yang ada,” kata Menag saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di gedung Nusantara II, Rabu malam (03/02/2016).

Menurut Menag, tidak ada sisa kuota haji Indonesia pada tahun 2015, karena 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 haji khusus terisi semua. Kementerian Agama bahkan pada tahun lalu untuk pertama kalinya membuka pelunasan bagi calon jemaah haji dalam status kuota cadangan sebesar 5 persen dari total kuota. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kuota yang tidak terisi sampai dengan batas pelunasan. Artinya, ketika sampai batas akhir pelunasan masih ada kuota, maka kuota itu bisa diisi oleh calon jemaah yang sudah melakukan pelunasan tapi berada dalam status kuota cadangan.

Kebijakan ini terbukti berhasil hingga tidak ada kuota yang tersisa pada penyelenggaraan haji 2015. Sayang, menjelang berakhirnya masa pemberangkatan haji, ada sejumlah jemaah haji yang membatalkan diri. Proses penerbitan visa pun sudah tidak memungkinkan lagi.

“Last minute, jelang penutupan proses pemvisaan, terdapat 745 jemaah haji reguler dan 484 jemaah haji khusus yang membatalkan. Ini yang tidak memungkinkan lagi diisi oleh jemaah haji dan PIHK manapun,” kata Menag.

Jika pembatalan dilakukan dalam jarak waktu normal pengurusan dokumen, Menag memastikan kalau itu bisa dilakukan penggantian karena kuota cadangan sudah siap. Tapi kalau pembatalan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak cukup untuk mengurus dokumen perjalanan apalagi mendekati penutupan proses visa, maka tidak mungkin dilakukan penggantian.

“Persoalannya sudah tidak memungkinkan lagi, karena sudah tidak cukup waktu lagi mengurus dokumen perjalanannya,” jelas Menag.

Belajar dari kejadian ini, Menag beserta jajarannya sedang mencari solusi terkait pengisian kuota bagi calon jemaah yang membatalkan keberangkatannya secara mendadak menjelang deadline pemvisaan.

“Kami sedang mencoba (berdiskusi) dengan Pemerintah Saudi Arabia, selain pelunasan bagi kuota cadangan, visa pun bisa dikeluarkan dalam status cadangan. Ini yang sedang akan kita usulkan,” tuturnya.

“Visa itu tetap cadangan, mengantisipasi kalau-kalau last minute ada yang membatalkan. Ini memang tidak lazim, tetapi kami sedang mencoba menegosiasikan untuk mengisi kekosongan kuota yang ada,” tambahnya. (ar/ar)

Kesepakatan Perdagangan Terbesar Dalam Sejarah, Akhirnya Ditandatangani 12 Negara

Jakarta (WarkopPublik)--Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) pimpinan Amerika Serikat, salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah, akhirnya ditandatangani oleh 12 negara di Selandia Baru pada Kamis 4 Februari 2016.

Kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia itu.

Sementara Perdana Menteri Selandia Baru John Key dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Mike Froman menyanjung perjanjian itu pada upacara penandatanganan di Sky City Convention Centre di Auckland.  "Hari ini adalah hari yang penting, tidak hanya bagi Selandia Baru tetapi untuk 11 negara lain dalam Kemitraan Trans Pasifik," kata Key.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyambut penandatanganan perjanjian tersebut, mengatakan TPP akan memberi Amerika Serikat keuntungan atas negara-negara terkemuka lainnya, misalnya Tiongkok.

"TPP memungkinkan Amerika -- dan bukan negara-negara seperti Tiongkok -- untuk menulis aturan jalan di abad ke-21, yang terutama penting di wilayah dinamis seperti Asia-Pasifik," kata Obama dalam sebuah pernyataan dari Washington.  Dia menyebut TPP "perjanjian perdagangan tipe baru yang mengutamakan pekerja Amerika."

Obama menegaskan bahwa, "TPP akan meningkatkan kepemimpinan kita di luar negeri dan mendukung pekerjaan yang bagus di sini," katanya. Namun, pengunjuk rasa berpendapat itu akan mengorbankan lapangan pekerjaan dan berdampak pada kedaulatan negara-negara Asia-Pasifik. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di luar lokasi penandatanganan TPP di Selandia Baru.

Menteri Perdagangan Australia Andrew Tobb mengatakan TPP akan menyaksikan penghapusan 98 persen tarif di antara 12 negara.

Meskipun penandatanganan menandai akhir dari proses negosiasi, negara-negara anggota masih punya waktu dua tahun untuk mendapatkan ratifikasi dari  dalam negeri sebelum kesepakatan itu mengikat secara hukum.  "Kami akan mendorong semua negara menyelesaikan proses ratifikasi domestik mereka secepat mungkin," kata Key.

"TPP akan memberikan akses yang lebih baik untuk barang dan jasa ke lebih dari 800 juta orang di seluruh negara TPP, yang membentuk 36 persen dari PDB global."

Kepentingan negara lain

Perjanjian TPP ini ditandatangani oleh Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam. "Negara-negara lain telah mengisyaratkan minat bergabung dengan TPP," kata Key. "Dan ini bisa mengarah ke integrasi ekonomi regional yang lebih besar."

Pernyataan bersama para menteri yang mewakili ke-12 negara tersebut menyatakan bahwa TPP akan "menetapkan satu standar baru untuk perdagangan dan investasi di satu kawasan dunia yang tumbuh paling cepat dan paling dinamis."

"Tujuan kami adalah meningkatkan kemakmuran bersama, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh negara-negara kami."

Froman sebelumnya mengingatkan bahwa dampak keterlambatan mendukung kesepakatan itu.

"Setelah lima tahun negosiasi, penandatanganan TPP merupakan tonggak penting dalam upaya kita untuk menetapkan aturan jalan dengan standar tinggi di wilayah Asia-Pasifik dan lebih umum lagi, dan untuk menyampaikan kesepakatan yangakan menguntungkan buruh, petani dan pelaku bisnis Amerika," katanya.

Mengklaim kesepakatan siap untuk menambahkan 100 miliar dolar AS per tahun ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Froman menambahkan: "Ada biaya-biaya untuk penundaan, biaya ekonomi riil."

Kelompok yang menentang TPP menyatakan kekhawatiran tentang kerahasiaan di mana negosiasi dilakukan, potensi menggerus kekuatan negara dan mengatakan itu lebih untuk kepentingan Amerika Serikat.

Sekitar 2.000 orang ambil bagian dalam beberapa aksi protes di pusat Auckland, banyakyang menutup persimpangan jalan-jalan utama.

Penentang utama TPP di Selandia Baru, profesor hukum Jane Kelsey, menulis di New Zealand Herald bahwa kesepakatan itu memberikan jaminan kepada negara-negara dan perusahaan asing "hak untuk memberikan masukan dalam pengaturan keputusan" yang tidak akan dimiliki oleh organisasi-organisasi lokal.

"Lebih dari 1.600 perusahaan Amerika Serikat, yang paling sering berperkara di dunia, akan mendapatkan hak baru yang dapat mereka terapkan lewat peradilan partikelir luar negeri jika/ketika regulasi merusak nilai atau keuntungan mereka," katanya.

Di tengah spekulasi bahwa anggota Kongres Amerika Serikat tidak akan mau ambil risiko mengecewakan pemilih dengan menyetujuinya menjelang pemilihan presiden November, Obama pada Selasa membahas ratifikasi dengan para pemimpin Republik yang mengatakan mereka masih ada masalah dengan kesepakatan rumit itu.

Selandia Baru bertindak sebagai depositori TPP, mengambil tanggung jawab untuk fungsi administratif, demikian seperti dilansir kantor berita AFP. (tempo/ar)

Setya Novanto Akan Penuhi Panggilan Kejagung

Jakarta (WarkopPublik)--Mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setelah beberapa kali Setnov mangkir dari panggilan.

"Iya kemarin memang ada info bahwa Setnov akan hadir. Tentunya ini pemeriksaan awal" ujar Arminsyah di Kejaksaan Agung, Kamis (04/02/2016).

Arminsyah belum dapat menjelaskan terkait apa yang akan dimintai keterangan dari politisi partai Golkar tersebut. Namun pastinya, Arminsyah menegaskan, penyelidik sudah siap memeriksa Setnov.

Ditanya terkait bukti apa saja yang sudah didapatkan Kejakgung soal kasus ini, Arminsyah juga belum bisa menjelaskan. "Nanti aja ya soal penyelidikan," kata Arminsyah.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setnov terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal itu, terungkap lewat rekaman antara Setnov, mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin, dan Riza Chalid.

Penyelidik sudah memintai keterangan dari berbagai pihak seperti Menteri ESDM, Sudirman Said, Maroef Sjamsuddin, dan Sekjen DPR. Kini tinggal Riza Chalid yang belum pernah dimintai keterangan karena selalu mangkir. (rp/ar)

Pengacara Jessica Pertanyakan Bukti Dari Polisi

Jakarta (WarkopPublik)--Kriminolog UI Eko Haryanto menilai ada yang aneh dari perjalanan kasus kematian Wayan Mirna Salihin (27).

Hal aneh itu terdapat pada diri kuasa hukum tersangka kasus kematian Mirna, Jessica Kumala Wongso (27), yang justru tidak mengusahakan praperadilan namun meragukan bukti-bukti yang didapat polisi.

"Pengacara (Jessica) dari awal mempertanyakan bukti dari polisi, termasuk minta visum ulang. Tapi, yang konyol, dibilang tidak mau mengajukan praperadilan. Padahal di praperadilan itu justru 'perang intelektual' terjadi antara penyidik dengan Jessica," kata Eko, Selasa (02/02/2016).

Menurut Eko, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Jessica, seperti minta visum ulang dan meragukan proses kerja polisi, adalah hal yang wajar dan sah.

Dengan begitu, dia menganggap kuasa hukum Jessica memiliki fakta yang lebih kuat dalam hal pembelaan terhadap Jessica.

Bukti yang membela Jessica itu justru dapat diadu di praperadilan, antara fakta dan hasil pemeriksaan polisi dengan pembelaan pihak Jessica. Namun, setelah beberapa kali ditanya oleh pewarta, justru mereka mengaku enggan mengajukan praperadilan.

"Kalau yakin, bisa praperadilan. Di sana nanti hasilnya kan berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak bersalah, bisa bebas. Tapi pengacaranya ini malah enggak mau praperadilan, ini yang aneh," tutur Eko.

Perang intelektual yang dimaksud Eko pernah disebutkan juga oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Tito menyampaikan kepada pihak Jessica agar dapat menghadapi mereka dalam "perang intelektual" mengungkap kasus Mirna.

Dalam "perang intelektual" itu, kata Eko, bisa saja kuasa hukum meragukan penetapan tersangka Jessica oleh polisi karena memang masih ada simpul utama yang hilang, yakni bukti bahwa memang benar Jessica menaruh sianida ke dalam kopi Mirna.

Di praperadilan pula, dapat menjadi ajang pembuktian satu sama lain. Termasuk alat bukti yang masih disimpan oleh polisi akan dikeluarkan di pengadilan nanti.

Pihak Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengaku sudah siap jika Jessica mengajukan praperadilan. Tinggal menunggu kepastian dari pihak Jessica, apakah tetap bertahan hingga persidangan atau memilih mengajukan praperadilan. (bangka/ar)

Badan Haji Ide Sakit, Washliyah Akan Bongkar Wujud DPR RI Komisi Delapan Saat Haji

Jakarta (WarkopPublik)--Sebelum, sejak, setelah kemerdekaan dan era reformasi ada usaha kelompok untuk mengubah penyelenggaraan haji yang di percayakan pemerintah kepada Kementerian Agama.

Tetap saja, usaha yang dilakukan kelompok mengatas namakan masyarakat  itu kandas ditengah jalan. Karena bukti secara empiris dan historis jelas bahwa penyelenggaraan haji gagal dilaksanakan oleh badan, yayasan dan swasta.

"Kegagalan itu fakta, maka itu kami heran kok ada orang yang mengatasnamakan masyarakat mau mengubah itu. Baca dulu sejarah. Kalau cuma nafsu saja ya bahayakan. Apalagi jika motifnya coba-coba," kata Dr KH Yusnar Yusuf Ketua Umum PB Al Washliyah di Markas Besar Al Washliyah Rawasari Jakarta pusat, Selasa (02/02/2016).

Lanjut Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama ini, kita lihat dan saksikan, bagaimana penyelenggaraan umrah diselenggarakan oleh yang katanya profesional. Hampir setiap hari berita penipuan dan penelantaran terjadi. Bagaimana mau mengurus haji.

Masih ingat jemaah haji khusus terlantar di Malaysia. Akhirnya yang menyelesaikan adalah Kementerian Agama.

"Travel haji khusus pada umumnya tidak mengurus jemaah hajinya dengan baik. Jadi bohong, jika dikatakan travel haji khusus itu profesional," katanya.

Jangan korbankan nasib jemaah hanya untuk nafsu mengatasnamakan masyarakat.

Masyarakat yang mana, kami Al Washliyah punya kepengurusan wilayah dan cabang di 29 provinsi. Tidak pernah kami mengusulkan. Kalau ini dilanjutkan maka kami usulkan kepada Dewan Kehormatan agar Ketua Komisi delapan DPR RI di ganti saja, karena aksinya bisa memicu kegaduhan nasional.

Komisi delapan tidak pernah merasakan bagaimana penyelenggaraan haji yang sebenarnya.

"Bagaimana mereka mau tahu apa itu penyelenggaraan haji. Datang belakangan, pulang mau lebih dahulu, dapat duit, naik turun mobil ber ac," kata Yusnar.

Lanjut Yusnar lagi, saya bisa buka dan ceritakan bagaimana wujud DPR komisi delapan saat penyelenggaraan ibadah haji. Maka itu Al Washliyah menolak keras pembentukan badan haji, karena jemaah bukan kelinci percobaan.

"Jadi janganlah buat gaduh, Indonesia sekarang butuh ketentraman, bukan buat gaduh. Sudah terlalu letih kita dengan kegaduhan dan tontonan tidak berkualitas," katanya. (rilis/ar)