Yusril: Dalam Kasus Pilkada Bengkulu, Politik Uang Itu Betul-Betul Nyata

Jakarta (KabarPublik)--Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menganggap aneh, melihat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, khususnya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Yusril menegaskan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, terbukti melakukan politik uang, namun tidak didiskualifikasi oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini betul-betul aneh," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Menurutnya, dalam kasus Pilkada Bengkulu, politik uang itu betul-betul nyata karena tertangkap tangkap oleh panitia pengawas (panwas) Pilkada.
Kasus ini juga sudah diadili di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dinyatakan terbukti. Bahkan, penerima uang dari pasangan calon gubernur Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah, yakni Ahmad Ahyan sudah dipecat dari jabatan penyelenggara pemilu sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Singaran Pati.

"Anehnya, pemberi suapnya yang merupakan calon gubernurnya langsung dan jelas sudah dibunyikan dalam putusan pengadilan DKPP tidak didiskualifikasi," ungkap Yusril.

Yusril menegaskan kembali, selama ini, kasus politik uang di Pemilu maupun Pilkada memang sudah ditindak karena susah dibuktikan.

Namun, di Pilgub Bengkulu kali ini kasusnya nyata, pernah diadili, dan sudah sepatutnya harus dituntaskan.

Diberitakan sebelumnya, putusan DKPP terkait anggota PPK Singaran Pati Ahmad Ahyan dalam kasus penerimaan uang Rp5 juta turut dilampirkan pasangan calon Sultan B Najamudin-Mujiono dalam permohonan sengketa hasil Pilkada Bengkulu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selaku kuasa hukum pasangan calon Sultan B Najamudin-Mujiono, Yusril berharap, MK dapat memutus sengketa Pilkada Bengkulu dengan seadil-adilnya.
Menurutnya, sengketa hasil Pilkada Bengkulu tahun 2015 ini satu-satunya kasus yang berbeda dengan ratusan kasus sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK.

MK telah menggelar sidang-sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP) sejak 7 Januari 2016 hingga 14 Januari lalu.

Rencananya, MK akan membacakan putusan perkara-perkara mana sajakah yang tidak memenuhi syarat gugatan (dismissal) dari 147 perkara yang masuk ke MK, hari ini, Senin (18/1/2016). (Tribune/ar)

Investasi Bodong Marak Seperti Ada Dan Tiada

Jakarta (KabarPublik)--Pengurus ALZIS PB Al Washliyah Affan Rangkuti mengatakan, korban investasi bodong terus berjatuhan sepanjang tahun. Ia menilai, rakyat yang tak melek finansial selalu menjadi korban para penipu berkedok pengusaha sukses yang mampu menularkan kekayaannya dalam sekejap tanpa kerja keras kepada mereka yang bermodal.

“Investasi dengan keuntungan 10%-15% perbulan itu tidak masuk akal. Masuk akal bagi orang yang mau berinvestasi dan siap kehilangan uangnya dan jangan menyesal,” kata Affan, Minggu (6/12/2015).

Ia menjelaskan, pada tahun 1998-1999 ada PT Banyumas Mulia Abadi (BMA), Hygamnet, dan New Era yang melakukan bisnis investasi seperti ini. Tiba-tiba menghilang bersama miliaran rupiah uang para membernya.

“Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jangan seperti ada dan tiada. Tugasnya harus melindungi rakyat dari godaan para pengusaha yang siap lari. Ini malah kok seperti melempem. Apa menunggu umat hilang uang. Umat gak ngerti masalah beginian, OJK harus turun lapangan dan stop bisnis ini. Jangan nunggu pengaduan dan duduk di belakang meja kantor,” kritisi Affan.

Lanjutnya, OJK harus bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI juga jangan anggap remeh hal ini. Ini bisa membuat umat malas kerja, makan riba dan akhirnya mempengaruhi akidah. Hancurlah moral umat kalau dibiarkan. (Citraindonesia/ar)

Kementerian Agama Diminta Umumkan Travel yang Disanksi

Jakarta (KabarPublik)--Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk melakukan akreditasi ulang terhadap biro perjalanan umrah resmi.

Wakil ketua komisi VIII DPR RI Sodiq Mujahid mengatakan, akreditasi ini diperlukan untuk meningkatakan pengawasan pada penyelenggaraan umrah. Mengingat musim umrah 2016 telah dimulai.

"Jadi akreditasi ulang ini untuk mengetahui apakah travelnya sudah berpindah pemilik. Kan sudah banyak yang berpindah tangan. Yang tidak dipakai dicabut," ujar Sodiq Mujahid, Sabtu (16/1).

Ia menjelaskan, dengan melakukan akreditasi ulang maka Kementerian Agama mengetahui kemana harus memberikan peneguran jika travel tersebut melakukan pelanggaran. Selanjutnya Kementerian Agama dapat mengadakan komitmen bersama terkait pembinaan dan pengawasan.

Ia melanjutkan, selain melakukan akreditasi ulang, Kementerian Agama diharapkan mengumumkan kepada publik terkait nama biro perjalanan umrah resmi yang melakukan pelanggaran pada tahun lalu.  Dari sanksi teguran hingga pencabutan izin.

"Dan lakukan juga tambahan petugas pemantauan di Arab Saudi dan di Indonesia," katanya. (Repubika/ar)

Presiden PKS Bertemu Wapres

Jakarta (KabarPublik)--Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman memastikan pertemuan dengan Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden, Senin (18/1/2016) pagi, hanya silaturahmi biasa.

"Sama sekali tidak ada pembahasan mengenai reshuffle (kabinet) dan lain-lain," kata Sohibul, Senin siang (18/01/2016).

Dalam pertemuan itu, Sohibul bersama sejumlah elite PKS mengaku hanya membicarakan berbagai masalah kenegaraan.

Tema terpanjang adalah tentang ekonomi, mulai dari persoalan cadangan devisa, investasi portofolio, suku bunga, sampai pada masalah UKM dan dana desa.

Pertemuan juga membicarakan masalah meredam radikalisme, pematangan demokrasi, pemberantasan korupsi, peran keluarga, peran Indonesia di regional dan internasional.

"Kita membicarakan persoalan kenegaraan, itu cermin oposisi loyal," ucap Sohibul.

Pada Senin (21/12/2015), Sohibul juga menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, bersama sejumlah elite PKS. Saat itu Sohibul juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya merupakan silaturahim. Dia membantah bahwa PKS akan keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan pemerintah. (Kompas/ar)