Perlu Ada Direktorat Jenderal Umrah dan Wisata

Jakarta (WarkopPublik)--Penyelenggaraan ibadah umrah bebeapa tahun belakangan ini kerap menuai permasalahan. Permasalah ini diduga timbul ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, umrah adalah ibadah, namun dalam proses perjalannya, tidak selamanya jemaah ibadah umrah kembali ke tanah air. Namun transit ke negara yang memilki situs atau artepak perjalanan Islam dunia, semisal Mesir dan Turki. Kedua, pelaksaan umrah dilakukan dengan dua kondisional, inline dengan pelaksanaan haji dan inline dengan traveling. Ketiga, tingginya angka pertumbuhan jemaah haji dengan jumlah kuota yang terbatas. Keempat, pemberlakuan izin pelaksaan penyelenggaraan umrah yang masih rancu dengan pelakasaan umrah yang inline dengan travelling, hingga banyaknya travel yang tidak memilki izin penyelenggaraannya dari Kementerian Agama (Kemenag) tetap saja menyelenggarakannya. Mungkin baginya izin umrah itu tidak penting karena telah mengantongi izin travel dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Pada hal yang terakhir (keempat) ada benarnya, karena prosesi umrah paling lama berdurasi 3 jam. Tawaf-Sa'i dan Tahallul. Selesailah proses umrah, dan lebih banyak penjalanan program traveling pada situs dan artefak perjalanan Islam baik di Makkah, Madinah, Jeddah dan berlanjut ke Mesir dan Turki.

Pernah seorang pegiat industri jasa haji dan umrah mengatakan bahwa Kemenag dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) kurang tepat memberlakukan izin perjalanan ibadah umrah. Karena bisa saja, Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kemenag memberlakukan hal yang sama untuk memberlakukan izin perjalanan ibadah bagi umat nasrani ke Jerussalem. Kalau ini terjadi, berapa banyak sebuah travel mengantongi izin. Perlu dibenahi sebenarnya umrah masuk dalam kategori Pilgrims atau wisata. Kalau perjalanan haji jelas, itu pilgrims karena proses perjalannya tidak ada yang diprogram untuk ke negara lain dan visanya juga adalah visa haji.

Memang, ketika kolonial Belanda saat menjajah nusantara memberlakukan regulasi itu hanya untuk perjalanan ibadah haji, bukan perjalanan Ibadah umrah. Melalui volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat) hanya mengeluarkan regulasi haji yang disebut dengan Pilgrims Ordonantie kisaran tahun 1922.

Jadi jika dilihat dari anatomi perjalanan ibadah umrah, pelaksanaannya tidak sertamerta hanya umrah saja. Namun ada di dalamnya wisata. Artinya ada dua parameter, ibadah dan wisata. Dengan dua parameter ini maka jika dikaitkan dengan tugas kementerian maka ini adalah tugas Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata.

Kurang elok juga, jika permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjalanan ibadah umrah selalu yang disoroti adalah Kemenag. Benar jika permasalahan itu terjadi saat umrah, jika terjadi setelah selesai umrah apakah Kemenag juga yang disoroti. Karena ada redaksi umrah maka Kemenaglah yang seolah yang paling bertanggungjawab. Namun, Kemenag juga ada latahnya. Izin penyelenggaraan umrah tidak disubstansionalkan hanya dalam rangkaian proses perjalanan ibadah umrah saja. Jika perjalanannya inline dengan wisata maka bijaknya izin dikeluarkan bersama dengan Kemenpar. Atau keduanya dilakukan dengan izin bersama antara Kemenag dan Kemenpar. Jadi ada tanggungjawab renteng dalam pelaksanaannya. Artinya pembentukan Direktorat Jenderal Umrah dan Wisata dinilai penting untuk dibentuk. Nantinya, apakah direktorat jenderal ini dibawah Kemenag atau Kemenpar biarlah petinggi negeri ini yang menentukan. Terpenting penyelenggara dan jemaah umrah dan wisata ritual terlayani dengan baik tepat dan tidak salah. Direktorat jenderal ini juga melayani selain umrah karena ada wisata ritualnya. Jadi wisata ritual agama selain Islam juga terwadahi semua. (ar/ar)