Running Text

ADVOKASI HAJI DARI DAN UNTUK JAMAAH (KLIK DI SINI) PENINGKATAN LAYANAN HAJI 2017 BUKAN CERITA 'DONGENG' (KLIK DISINI) ABDUL DJAMIL, PEMIKIR CERDAS DAN TOKOH PERUBAHAN HAJI INDONESIA (KLIK DISINI) AFFAN RANGKUTI: SELAMAT DATANG JEMAAH HAJI INDONESIA SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-71, NKRI HARGA MATI” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “SELAMAT JALAN JEMAAH HAJI INDONESIA 2016 SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI REGULER TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) KEMENAG DAN DPR SEPAKATI BPIH 2016 TURUN 132 USD DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI KHUSUS TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) SELAMAT ATAS KEMENANGAN MUSA LA ODE ABU HANAFI YANG MERAIH JUARA KETIGA DALAM AJANG MUSABAQAH HIFZIL QURAN (MTQ) INTERNASIONAL DI MESIR SELAMAT ATAS LAHIRNYA CUCU PRESIDEN JOKO WIDODO DASAR HUKUM MENJERAT TRAVEL HAJI DAN UMRAH NAKAL (KLIK DISINI) POTENSI PDB INDUSTRI JASA UMRAH 16 TRILYUN RUPIAH PER TAHUN JOKOWI AJAK TWITTER SEBARKAN PESAN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN MENAKAR INDUSTRI JASA HAJI DAN UMRAH NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS ASEAN SELAMAT ATAS PELANTIKAN SOETRISNO BACHIR MENJADI KETUA KEIN KAPOLRI BERTEKAD PERANGI AKSI TEROR

Kamis, 04 Februari 2016

Kesepakatan Perdagangan Terbesar Dalam Sejarah, Akhirnya Ditandatangani 12 Negara

Jakarta (WarkopPublik)--Kemitraan Trans Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) pimpinan Amerika Serikat, salah satu kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah, akhirnya ditandatangani oleh 12 negara di Selandia Baru pada Kamis 4 Februari 2016.

Kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia itu.

Sementara Perdana Menteri Selandia Baru John Key dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat Mike Froman menyanjung perjanjian itu pada upacara penandatanganan di Sky City Convention Centre di Auckland.  "Hari ini adalah hari yang penting, tidak hanya bagi Selandia Baru tetapi untuk 11 negara lain dalam Kemitraan Trans Pasifik," kata Key.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyambut penandatanganan perjanjian tersebut, mengatakan TPP akan memberi Amerika Serikat keuntungan atas negara-negara terkemuka lainnya, misalnya Tiongkok.

"TPP memungkinkan Amerika -- dan bukan negara-negara seperti Tiongkok -- untuk menulis aturan jalan di abad ke-21, yang terutama penting di wilayah dinamis seperti Asia-Pasifik," kata Obama dalam sebuah pernyataan dari Washington.  Dia menyebut TPP "perjanjian perdagangan tipe baru yang mengutamakan pekerja Amerika."

Obama menegaskan bahwa, "TPP akan meningkatkan kepemimpinan kita di luar negeri dan mendukung pekerjaan yang bagus di sini," katanya. Namun, pengunjuk rasa berpendapat itu akan mengorbankan lapangan pekerjaan dan berdampak pada kedaulatan negara-negara Asia-Pasifik. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di luar lokasi penandatanganan TPP di Selandia Baru.

Menteri Perdagangan Australia Andrew Tobb mengatakan TPP akan menyaksikan penghapusan 98 persen tarif di antara 12 negara.

Meskipun penandatanganan menandai akhir dari proses negosiasi, negara-negara anggota masih punya waktu dua tahun untuk mendapatkan ratifikasi dari  dalam negeri sebelum kesepakatan itu mengikat secara hukum.  "Kami akan mendorong semua negara menyelesaikan proses ratifikasi domestik mereka secepat mungkin," kata Key.

"TPP akan memberikan akses yang lebih baik untuk barang dan jasa ke lebih dari 800 juta orang di seluruh negara TPP, yang membentuk 36 persen dari PDB global."

Kepentingan negara lain

Perjanjian TPP ini ditandatangani oleh Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam. "Negara-negara lain telah mengisyaratkan minat bergabung dengan TPP," kata Key. "Dan ini bisa mengarah ke integrasi ekonomi regional yang lebih besar."

Pernyataan bersama para menteri yang mewakili ke-12 negara tersebut menyatakan bahwa TPP akan "menetapkan satu standar baru untuk perdagangan dan investasi di satu kawasan dunia yang tumbuh paling cepat dan paling dinamis."

"Tujuan kami adalah meningkatkan kemakmuran bersama, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh negara-negara kami."

Froman sebelumnya mengingatkan bahwa dampak keterlambatan mendukung kesepakatan itu.

"Setelah lima tahun negosiasi, penandatanganan TPP merupakan tonggak penting dalam upaya kita untuk menetapkan aturan jalan dengan standar tinggi di wilayah Asia-Pasifik dan lebih umum lagi, dan untuk menyampaikan kesepakatan yangakan menguntungkan buruh, petani dan pelaku bisnis Amerika," katanya.

Mengklaim kesepakatan siap untuk menambahkan 100 miliar dolar AS per tahun ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Froman menambahkan: "Ada biaya-biaya untuk penundaan, biaya ekonomi riil."

Kelompok yang menentang TPP menyatakan kekhawatiran tentang kerahasiaan di mana negosiasi dilakukan, potensi menggerus kekuatan negara dan mengatakan itu lebih untuk kepentingan Amerika Serikat.

Sekitar 2.000 orang ambil bagian dalam beberapa aksi protes di pusat Auckland, banyakyang menutup persimpangan jalan-jalan utama.

Penentang utama TPP di Selandia Baru, profesor hukum Jane Kelsey, menulis di New Zealand Herald bahwa kesepakatan itu memberikan jaminan kepada negara-negara dan perusahaan asing "hak untuk memberikan masukan dalam pengaturan keputusan" yang tidak akan dimiliki oleh organisasi-organisasi lokal.

"Lebih dari 1.600 perusahaan Amerika Serikat, yang paling sering berperkara di dunia, akan mendapatkan hak baru yang dapat mereka terapkan lewat peradilan partikelir luar negeri jika/ketika regulasi merusak nilai atau keuntungan mereka," katanya.

Di tengah spekulasi bahwa anggota Kongres Amerika Serikat tidak akan mau ambil risiko mengecewakan pemilih dengan menyetujuinya menjelang pemilihan presiden November, Obama pada Selasa membahas ratifikasi dengan para pemimpin Republik yang mengatakan mereka masih ada masalah dengan kesepakatan rumit itu.

Selandia Baru bertindak sebagai depositori TPP, mengambil tanggung jawab untuk fungsi administratif, demikian seperti dilansir kantor berita AFP. (tempo/ar)

Setya Novanto Akan Penuhi Panggilan Kejagung

Jakarta (WarkopPublik)--Mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Setelah beberapa kali Setnov mangkir dari panggilan.

"Iya kemarin memang ada info bahwa Setnov akan hadir. Tentunya ini pemeriksaan awal" ujar Arminsyah di Kejaksaan Agung, Kamis (04/02/2016).

Arminsyah belum dapat menjelaskan terkait apa yang akan dimintai keterangan dari politisi partai Golkar tersebut. Namun pastinya, Arminsyah menegaskan, penyelidik sudah siap memeriksa Setnov.

Ditanya terkait bukti apa saja yang sudah didapatkan Kejakgung soal kasus ini, Arminsyah juga belum bisa menjelaskan. "Nanti aja ya soal penyelidikan," kata Arminsyah.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan Setnov terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal itu, terungkap lewat rekaman antara Setnov, mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin, dan Riza Chalid.

Penyelidik sudah memintai keterangan dari berbagai pihak seperti Menteri ESDM, Sudirman Said, Maroef Sjamsuddin, dan Sekjen DPR. Kini tinggal Riza Chalid yang belum pernah dimintai keterangan karena selalu mangkir. (rp/ar)

Pengacara Jessica Pertanyakan Bukti Dari Polisi

Jakarta (WarkopPublik)--Kriminolog UI Eko Haryanto menilai ada yang aneh dari perjalanan kasus kematian Wayan Mirna Salihin (27).

Hal aneh itu terdapat pada diri kuasa hukum tersangka kasus kematian Mirna, Jessica Kumala Wongso (27), yang justru tidak mengusahakan praperadilan namun meragukan bukti-bukti yang didapat polisi.

"Pengacara (Jessica) dari awal mempertanyakan bukti dari polisi, termasuk minta visum ulang. Tapi, yang konyol, dibilang tidak mau mengajukan praperadilan. Padahal di praperadilan itu justru 'perang intelektual' terjadi antara penyidik dengan Jessica," kata Eko, Selasa (02/02/2016).

Menurut Eko, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum Jessica, seperti minta visum ulang dan meragukan proses kerja polisi, adalah hal yang wajar dan sah.

Dengan begitu, dia menganggap kuasa hukum Jessica memiliki fakta yang lebih kuat dalam hal pembelaan terhadap Jessica.

Bukti yang membela Jessica itu justru dapat diadu di praperadilan, antara fakta dan hasil pemeriksaan polisi dengan pembelaan pihak Jessica. Namun, setelah beberapa kali ditanya oleh pewarta, justru mereka mengaku enggan mengajukan praperadilan.

"Kalau yakin, bisa praperadilan. Di sana nanti hasilnya kan berkekuatan hukum tetap. Kalau tidak bersalah, bisa bebas. Tapi pengacaranya ini malah enggak mau praperadilan, ini yang aneh," tutur Eko.

Perang intelektual yang dimaksud Eko pernah disebutkan juga oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Tito menyampaikan kepada pihak Jessica agar dapat menghadapi mereka dalam "perang intelektual" mengungkap kasus Mirna.

Dalam "perang intelektual" itu, kata Eko, bisa saja kuasa hukum meragukan penetapan tersangka Jessica oleh polisi karena memang masih ada simpul utama yang hilang, yakni bukti bahwa memang benar Jessica menaruh sianida ke dalam kopi Mirna.

Di praperadilan pula, dapat menjadi ajang pembuktian satu sama lain. Termasuk alat bukti yang masih disimpan oleh polisi akan dikeluarkan di pengadilan nanti.

Pihak Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal mengaku sudah siap jika Jessica mengajukan praperadilan. Tinggal menunggu kepastian dari pihak Jessica, apakah tetap bertahan hingga persidangan atau memilih mengajukan praperadilan. (bangka/ar)