Running Text

ADVOKASI HAJI DARI DAN UNTUK JAMAAH (KLIK DI SINI) PENINGKATAN LAYANAN HAJI 2017 BUKAN CERITA 'DONGENG' (KLIK DISINI) ABDUL DJAMIL, PEMIKIR CERDAS DAN TOKOH PERUBAHAN HAJI INDONESIA (KLIK DISINI) AFFAN RANGKUTI: SELAMAT DATANG JEMAAH HAJI INDONESIA SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-71, NKRI HARGA MATI” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “SELAMAT JALAN JEMAAH HAJI INDONESIA 2016 SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI REGULER TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) KEMENAG DAN DPR SEPAKATI BPIH 2016 TURUN 132 USD DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI KHUSUS TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) SELAMAT ATAS KEMENANGAN MUSA LA ODE ABU HANAFI YANG MERAIH JUARA KETIGA DALAM AJANG MUSABAQAH HIFZIL QURAN (MTQ) INTERNASIONAL DI MESIR SELAMAT ATAS LAHIRNYA CUCU PRESIDEN JOKO WIDODO DASAR HUKUM MENJERAT TRAVEL HAJI DAN UMRAH NAKAL (KLIK DISINI) POTENSI PDB INDUSTRI JASA UMRAH 16 TRILYUN RUPIAH PER TAHUN JOKOWI AJAK TWITTER SEBARKAN PESAN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN MENAKAR INDUSTRI JASA HAJI DAN UMRAH NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS ASEAN SELAMAT ATAS PELANTIKAN SOETRISNO BACHIR MENJADI KETUA KEIN KAPOLRI BERTEKAD PERANGI AKSI TEROR

Jumat, 26 Februari 2016

Dirjen Haji: Visa Ziarah Beresiko Tinggi, Hindari Itu

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil menghimbau masyarakat terutama calon jemaah haji yang ingin berangkat haji tahun ini untuk tidak mudah menerima tawaran visa ziarah haji diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, sesuatu yang dilaksanakan di luar ketentuan, cenderung akan menghasilkan pelayanan di bawah standar minimum. Fenomena travel yang berani menawarkan bisa pergi haji di luar kuota haji yang ditetapkan pemerintah akhir-akhir ini gencar dilakukan. Padahal, cara seperti itu penuh resiko dan bisa ditangkap polisi Arab Saudi.

Visa ziarah biasanya digunakan oleh travel untuk memberangkatkan jemaah haji tanpa melalui kuota haji yang ditentukan pemerintah.

“Untuk travel umrah dan haji berizin kami ingatkan jangan coba-coba pakai cara-cara di luar ketentuan pemerintah. Bila ketahuan, ada jemaah lapor ke Kementerian Agama karena merasa dirugikan, maka akan kita tindak tegas,” pungkas Abdul Djamil ketika dihubungi via phone, Jumat siang, (26/02/2016). (rio/ar)

Negara Hadir: Tak Diurus Travel Ma’ali Saat Operasi, KUHI Tangani Jemaah

Jeddah (WarkopPublik)--Kembai Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) di Jeddah hadir sebagai perwujudan negara untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah.

Berdasarkan rilis dari KUH Jumat (26/02/2016), Staf Teknis Haji I KUHI Ahmad Dumyathi Bashori mendapatkan telpon dari salah seorang dokter Rumah Sakit (RS) King Fahd bernama Abdullah. Pihak RS mengabarkan seorang jemaah umrah asal Indonesia dirawat sejak satu bulan lalu dan perlu izin untuk tindakan operasi segera.

“Hallo assalamualaikum, saya doketer Abdullah dari RS King Fahd. Ada Jemaah umrah dari Indonesia yang dirawat di sini sejak 1 bulan lalu?” ungkap Dumyathi menyampaikan isi pembicaraan. “Ya, saya dari KJRI apa yang terjadi? Apakah benar ia jemaah umrah atau mukimin? Dan apa yang terjadi dengan jemaah WNI ini?” tanya Dumyathi Bashori.

Dokter Abdullah lebih lanjut memberitahukan bila pasien umrah tanpa pendamping ini bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas, namun terjatuh dari ketinggian berakibat pendarahan di kepalanya. Operasi telah dilakukan dan kondisinya sekarang sudah normal tinggal operasi bagian lain.

“Operasi telah kami lakukan dan kondisinya kini membaik, namun saya minta ada seorang yang dapat menandatangani persetujuan tindakan operasi segera,” kata dokter Abdullah dan meminta KUHI datang.

Sebelum tindakan operasi dilakukan, jemaah yang bernama Baderun Baderi Abdul Wahab (67 tahun) berada di kota Madinah. Dia berangkat umrah melalui travel PT Ma’ali Banjarmasin dengan provider visa Al-Fauzan. Dari informasi pihak hadling travel bahwa korban terjatuh dari Masjid Nabawi dan dilarikan ke RS Anshor Madina. Namun karena korban memerlukan operasi dibagian kepala segera, ia dipindahkan ke RS King Fahd.

Pihak KUH Jeddah segera menghubungi petugas KUHI di Madinah. Pihak RS berencana melakukan operasi malam itu juga. Petugas KUHI di Madinah Budi Santoso segera bertemu dengan dokter Abdullah dan menghubungi pihak travel yang menurut keterangan dokter tidak mendampingi.

“Tolong segera merapat ke RS malam ini juga, khawatir kondisinya kritis. Kontak pihak travel juga,” intruksi Dumyathi kepada Budi melalui whatsapp.

Saat Dumyathi menayakan kepada Budi apakah pihak travel mengurus, namun sayangnya tidak ada satupun yang datang. “Tidak ada yang datang pak,” tegas Budi yang menegaskan bila kontak yang dilakukan pihak RS kepada KUHI justru diawali tidak adanya pihak travel.

Menurut penjelasannya, kerjasama antara berbagai travel umrah dengan handling mereka di Saudi Arabia bersifat ‘freelance’ dan tidak resmi. Saat dimintakan pertanggunganjawaban dalam kasus tertentu banyak yang cenderung lari.

Urusan pasien Baderun tidak berhenti di sini. Pihak KUHI juga akan mengurusi proses kepulangan pasien ke Tanah Air bila diperlukan dan direkomendasi pihak RS. Ini bagian dari wujud tanggungjawab pemerintah terhadap jemaah umrah. (rilis/ar)

Kuota Haji Tahun Ini Menunggu MoU dengan Arab Saudi

Jakarta (WarkopPublik)--Informasi tentang bertambahnya kuota haji tahun ini masih menjadi misteri. Pemerintah belum berani memutuskan kabar tersebut. “Kami sulit sekali untuk menyampaikannya sebab belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Yang jelas, kabar itu bisa segera kami jawab setelah penandatanganan MoU penyelenggaraan haji tanggal 13 Maret nanti,” terang Sri Ilham Lubis, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Kementerian Agama, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan rapat teknis rekrutmen petugas haji kloter dan non kloter di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Dalam kesempatan itu, ia kembali menyampaikan alasan melambatnya penandatanganan MoU penyelenggaraan haji tahun ini. “Memang jika dibandingkan dengan tahun lalu penandatanganan ini sudah sangat-sangat terlambat. Sebab, sebelumnya ditandatangani pada bulan Januari. Sedangkan sekarang, pertengahan Maret,” pungkasnya.

Tentu ada berbagai alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi. “Sehingga, Kementerian Agama perlu menjelaskannya. Sebab, publik pasti bertanya-tanya termasuk para Kepala Bidang Haji yang hadir di sini. Yang pertama, pemerintah Arab Saudi memandang penting pemerintah Indonesia dalam hal perlunya menyampaikan sesuatu yang harus dijelaskan kepada pemerintah RI, terutama soal nasib korban crane,” imbuhnya.

Namun demikian, jika ditinjau dari negara-negara lain yang sudah menandatangani MoU dengan Saudi memang tidak ada yang ditambah alias masih sama dengan tahun lalu. Kuota hajinya tetap dipotong 20 persen. (rio/ar)

Kemenag Akan MoU dengan BPS

Jakarta (WarkopPublik)--Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khasan Fauzi meminta seluruh unsur petugas haji baik di tingkat PPIH Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi untuk saling bersinergi dalam pelaksanaan operasional haji nanti.

“Semua petugas harus dapat mengabdikan diri dengan segala upaya yang ada, agar dapat melayani jemaah dengan baik.  Sehingga mereka dapat meraih haji yang mabrur. Itu yang utama,” ujarnya saat menjadi nara sumber dalam kegiatan rapat teknis rekrutmen petugas haji kloter dan non kloter di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Selain itu, ia kembali menyampaikan dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mendatangani MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. “Masukan dari Irjen agar peran BPS dalam menilai tingkat kepuasan jemaah dalam penyelenggaraan haji lebih independent disarankan agar BPS membiayai sendiri petugasnya selama melaksanakan tugas di Tanah Suci,” terangnya.

Selama ini, sambung dia, untuk melakukan itu, BPS belum memiliki payung hukum yang kuat. “Untuk itu, diperlukan MoU sebagai landasan hukum untuk melaksanakan keinginan tersebut. Sehingga, tidak lagi ikut dibiayai oleh Kementerian Agama. Tapi, sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Tinggal kuota hajinya tetap minta dari Kementerian Agama,” imbuhnya lagi. (rio/ar)

Inisiator BPKH: Tahun Ini Living Cost Dalam Bentuk Rupiah

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Pengelolaan Dana Haji, Kementerian Agama Ramadhan Harisman mengatakan, tugas pelayanan bidang keuangan yaitu membuat perencanaan kebutuhan pembiayaan selama masa operasional haji. Lalu, memverifikasi permintaan pembayaran kegiatan selama masa operasional haji.

“Termasuk pelaksanaan pembayaran kegiatan selama masa operasional haji. Pengadministrasian dokumen keuangan selama masa operasional haji. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di masing-masing bagiannya,” ujarnya saat menjadi nara sumber dalam rapat teknis rekrutmen petugas haji kloter dan non kloter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, (25/02/2016).

Sebab, menurut inisiator Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini, sayang sekali kalau ada orang yang punya kemampuan cukup tapi tidak dikasih peran yang setimpal dengan kemampuan yang dimiliki. “Itu akan membuat dia suntuk. Siapapun yang ada di sana, kalau tidak melakukan apa-apa, itu sangat disayangkan. Sebab, paling tidak masing masing orang itu tahu apa tugas mereka saat berada di sana. Sehingga mereka dapat membuat laporan yang baik sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” pungkasnya.

Mantan pejabat Kementerian Keuangan ini  kembali menambahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah, tahun ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembayaran uang living cost dalam bentuk rupiah. (rio/ar)

Antara KBIH dan TPHD

Jakarta (WarkopPublik)--Pemerintah dan DPR sedang mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menerapkan kebijakan melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHJ) dalam unsur Tim Petugas Haji Daerah (TPHD). Sebab, peran KBIH di daerah sangat besar membantu peningkatan ibadah jemaah.

“Banyak pihak yang mengkritik tentang tumpang tindihnya peran Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) dan Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI). Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyampaikan kritik terhadap keberadaan TPHD tersebut. Meski dijamin oleh Undang Undang, namun setiap tahun fungsi TPHD terus menjadi kritikan masyarakat,” ungkap Abdul Djamil, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, di Jakarta, Kamis sore (25/02/2016).

Lanjut dia, kalau dulu begitu, tidak apa apa. Tapi, sekarang dengan indirect cost untuk satu jemaah ditopang kisaran 17 juta rupiah, maka itu menjadi persoalan. Sebab, kalau ada seseorang menjadi TPHD, kemudian disetujui kepala daerah setempat, maka orang itu dianggap telah menyerobot kuota seseorang dibawahnya. Dan orang itu dibiayai 17 juta tanpa antri sedikitpun,” imbuhnya.

Meski ini diatur Undang-Undang, namun ini dirasa tidak adil oleh sebagian besar masyarakat dan wakil rakyat di DPD. “Sehingga setiap tahun ini selalu muncul menjadi persoalan dan sering dikritik masyarakat dan anggota dewan. Oleh sebab itu, ke depan, ini akan dibenahi Kementerian Agama. Salah satunya dengan mengajak KBIH sebagai THPD. Karena merekalah yang secara riil punya peranan membantu dan membimbing jemaah di daerahnya masing-masing,” ujarnya. (rio/ar)

Dirjen Haji Ingatkan Petugas Agar Bisa Menjaga Ego Masing-Masing

Jakarta (WarkopPublik)--Pemerintah kembali mengingatkan kepada calon petugas haji tahun ini untuk bisa menjaga ego masing-masing. Mampu mengendalikan diri adalah salah satu nilai tambah yang dapat dijadikan bekal saat bertugas nanti. “Tolong dijaga ego masing-masing,” kata Abdul Djamil di Jakarta, Kamis sore (26/02/2016).

Ia kembali menambahkan, misalnya ada seorang calon jemaah haji bertanya kepada petugas haji katering yang berada di lapangan tentang apa itu haji tamattu. “Lalu dijawab, itu bukan urusan saya. Tugas saya kan petugas katering. Ini tidak boleh,” ujarnya. Kemudian dalam kesempatan itu, Abdul Djamil meminta kepada panitia rekrutmen untuk benar-benar dapat menjaring petugas berkualitas.

Tentunya, kata dia, untuk menuju ke sana, seluruh komponen rekrutmen, harus dibenahi. Memang, memanage haji bukan persoalan gampang. Sebab, dalam arti spektrum yang luas melayani haji itu bukan hanya sebatas Jakarta tapi menyeluruh sampai tingkat kecamatan.

“Bayangkan kalau pelaksanaan haji itu tidak melibatkan para Kabid haji dari seluruh Indonesia. Jadi, penyelenggaraan haji itu, perlu melibatkan Kabid haji. Sebab, Kabid haji itu menteri hajinya di daerah,” imbuhnya kembali. (rio/ar)

Kemenag Butuh Petugas yang Sehat dan Berilmu

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) menginginkan rekrutmen petugas haji tahun ini dapat menjaring petugas haji yang akuntable dan profesional.

“Jadilah petugas haji yang memiliki semangat tangguh melayani jemaah. Bukan menjadi petugas untuk mengejar honor semata. Kalau niatnya dari awal begitu, maka bisa mengurangi semangat untuk melayani jemaah haji," tutur Abdul Djamil saat membuka rapat teknis rekrutmen petugas kloter dan non kloter di Jakarta, Kamis sore (25/02/2016).

Pemerintah mengakui sampai saat ini kebutuhan petugas haji tidak sebanding dengan jumlah jemaah.

“Rasio antara petugas dan jemaah masih kurang. Namun, dari aspek fungsional belum menunjukkan apakah petugas itu fungsional apa bukan. Dalam konteks aturan main, yang diutamakan menjadi petugas adalah yang sudah pernah berhaji.  Kenapa demikian, sebab negara sangat membutuhkan pengalaman itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah,” tuturnya.

Jadi, kalau ada proses rekrutmen akibat faktor mau pensiun. Atau sebagai simbol untuk persiapan memasuki masa pensiun, maka hal itu wajib dikritik. “Tapi, kalau dipilih karena fisiknya yang masih bagus atau karena faktor keilmuannya yang diperlukan untuk membimbing jemaah cukup besar, maka itu tidak masalah. Malah yang begitu, yang kita inginkan

Lalu, pesan Abdul Djamil, setiap petugas wajib memberikan petunjuk kepada calon jemaah haji yang tersesat. “Jangan sampai saya mendapat laporan malah petugas haji itu sendiri yang tersesat. Jangan pilih-pilih melayani jemaah. Jangan pilih yang muda-muda. Justru, kalau ingin cepat masuk surga, layanilah jemaah haji lansia,” pungkasnya. (rio/ar)

Petugas Haji Harus Memiliki Pengetahuan Soal Haji



Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil meminta seluruh petugas haji untuk sadar akan tugas dan kewajibannya selama berada di Tanah Suci.

“Kita tidak mau ada petugas haji yang sibuk mencari kepuasan ibadah dirinya sendiri. Itu tidak boleh,” ujar Abdul Djamil, di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Selain itu, petugas haji harus memiliki aspek kognisi (pengetahuan). Yaitu dari semula tidak tahu menjadi tahu.

“Petugas haji harus memiliki pengetahuan soal haji, medan di sana, serta hukum-hukum soal haji. Sebab, bagaimana bisa melayani jemaah, kalau tidak mempunyai pengetahuan soal haji,” paparnya.

Contohnya, kata dia, jika ditanya jemaah soal haji tamattu, maka dia bisa menjawabnya dengan baik. “Sebenarnya haji tamattu itu kan sederhana. Tapai kalau tidak punya kognisi maka itu kebangetan sekali.

Sebab, kalau dijawab secara diplomatis atau asal saja maka ini bisa menjadi catatan jemaah. Ujung-ujungnya Kementerian Agama juga yang kena. Kok bisa ngerekrut orang yang kayak begini,” tuturnya. Untuk menghindari itu, sambung dia, maka ini tidak boleh terjadi. (rio/ar)