Kasus teror bom di Thamrin Tidak Pengaruhi Tifasa

Jakarta (WarkopPublik)-- The Association for International Sport for All (Tifasa) atau asosiasi olahraga internasional untuk semua orang siap digelar. Kasus teror bom di Thamrin tidak akan mempengaruhi persiapannya juga persiapan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017 dan Asian Games 2018.

"Ini harus menjadi semangat kita bersama, jangan sampai ini ditunda. Segera laksanakan karena ini bukan hal sepele dan menyangkut kepercayaan, kenyamanan sekaligus agar para tamu mancanegara ingin kembali datang ke Indonesia," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat menerima Ketua FORMI dan jajarannya di Kantor Kempora Senayan, Jakarta, Kamis (21/01/2016).

"Semua destinasi wisata harus kita siapkan dengan baik agar menjadi juru bicara kita di negara masing-masing."

Menpora mengungkapkan bahwa yang lebih penting lagi adalah ajang ini bisa dimaksimalkan lewat publikasi dan sosial media.

Tidak ada keraguan dari panitia dan pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik, momentum 14 Februari untuk Senam Poco-poco tidak hanya memecahkan MURI tetapi Guinness Book of World Record, dengan begitu 10.000 orang akan merasakan kenyamanan dan keamanan yang disajikan.

"Tanggal 14 Februari harus menjadi momentum penting sebelum pelaksanaan di Oktober nanti. Untuk media danbroadcasting, kegiatan ini harus diliput bukan hanya oleh media nasional tetapi media asing juga," tegas Menteri asal Bangkalan, Madura ini.

Imam Nahrawi juga mengingatkan terkait penggunaan dana, yang terpenting adalah transparansi dan akuntabilitas agar menjadi pelajaran berharga sebelum menjadi tuan rumah event olahraga bergengsi yang lain.

“Tafisa harus menjadi tonggak awal yang baik. Segera laksanakan semua yang telah direncanakan, kita mulai hari ini dan saya akan segera laporkan ke Presiden tentang persiapan ini," kata Menpora yang didampingi Sesmenpora Alfitra Salamm dan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Faisal Abdullah. (Beritasatu/ar)

Hasil Riset IAKM Kategori D, KPK Ingin Masuk Usut Korupsi di TNI

Jakarta (WarkopPublik)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeinginan dapat masuk mengusut korupsi di tubuh militer. Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk memperbaiki indeks antikorupsi militer (IAKM) yang masih rendah.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua (KPK) Saut Situmorang dalam diskusi Mengendalikan Risiko Korupsi di Sektor Pertahanan dan Keamanan, di Jakarta, kemarin (21/01/2016). Saut mengatakan saat ini indikasi adanya korupsi di tubuh TNI sudah banyak diketahui publik. ”Sekarang ini apa sih yang tidak bisa diketahui di publik ini? Nah pertanyaannya kita mau berubah gak?” ujar Saut.

Masalahnya indikasi korupsi itu tak bisa ditindaklanjuti KPK karena terhalang undang-undang. Salah satu aturan yang menjadi penghalang itu adalah UU 31/1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, prajurit militer hanya tunduk pada peradilan militer. Hal itu yang membuat anggota TNI tidak bisa diseret ke pengadilan tipikor jika kedapatan melakukan korupsi.

Menurut Saut, UU KPK sebenarnya mengisyaratkan semua orang yang menggarong uang negara harus ditindak. ”Tapi masalahnya ya itu tadi, UU yang membuat kami tidak bisa melangkah (menindak TNI yang korupsi),” jelas Saut.

Karena itu, Saut setuju jika ada revisi UU KPK yang membuat KPK bisa leluasa melakukan penindakan korupsi, termasuk di tubuh militer. ”Kalau tidak direvisi percuma juga kita bergerak tapi bisa mengadili mereka,” imbuhnya. Dia berharap DPR memperhatikan hal ini, bukan malah membahas revisi yang tidak perlu misalnya dengan membahas soal SP3 (penghentian perkara).

Meskipun nantinya undang-undang memberikan ruang KPK untuk mengusut korupsi di tubuh militer, namun hal tersebut tetap perlu dilakukan dengan smooth. Menurut Saut saat ini sudah bukan zamannya melakukan pemberantasan korupsi dengan cara yang bisa membuat gaduh.

Saut mengatakan, langkah kongkrit yang saat ini bisa dilakukan KPK mungkin hanya perluasan soal pencegahan. Misalnya dengan perluasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Namun itupun menurut Saut juga masih belum bisa disebut efektif. ”Kami di internal KPK memang harus terus mengkaji untuk membuat best practices pencegahan korupsi di militer, terutama terkait pengadaan alutsista,” ujarnya.

Kemarin, Transparency International kawasan Asia Pasific memang memaparkan riset mereka terhadap IAKM. Hasilnya, Indonesia masih berada di kategori D (tinggi). Menurut TI, hasil itu lebih baik karena sebelumnya pada 2013 Indonesia berada di kategori E (sangat tinggi). Di Asia Pasific, kategori itu lebih baik dibanding Thailand, Tiongkok, Pakistan, Srilanka (kategori E), Kamboja dan Myanmar (kategori F, kritis).

Sekjen TI Indonesia, Dadang Trisasongko mengatakan peningkatan IAKM itu harus terus ditingkatkan dua tahun ke depan. Caranya bisa melalui pencegahan maupun penindakan. ”Misalnya dengan meningkatkan komitmen dan zona integritas termasuk didalamnya terkait transparansi anggaran dan pengadaan alutsista,” jelas Dadang.

Peneliti ICW Agus Sunaryanto mendorong agar DPR dan TNI terlibat dalam percepatan perbaikan IAKM. DPR dengan cara terlibat dalam revisi UU yang menghalangi KPK mengusut korupsi militer. Sementara TNI sendiri harus membuka akses yang transparan ke BPK dan KPK untuk melakukan audit. (indopos/ar)

Penelantaran Jemaah Umrah Kian Masif, Kapan Pemerintah Ambil Alih?

Padang (WarkopPublik)--Kembali calon jemaah umrah menunai permasalahan akibat perlakuan pelayanan travel. Mereka ditelantarkan penyelenggara umrah di kompleks Asrama Haji, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (11/01/2016) melaporkan pihak penyelenggara ke kepolisian karena dinilai tidak menepati janji.

Seorang calon jemaah umrah yang melaporkan itu, Emmarlis (55) di Padang, Kamis (21/01/2016), mengatakan ia telah membuat laporan ke Polresta Padang dengan nomor laporan STTL/114/K/1/2016/Spkt 21 Januari 2016 dengan terlapor Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour Zulkifli.

"Saya setorkan uang kepada terlapor untuk biaya umrah selama 12 hari perjalanan sebesar Rp 27 juta dan dijanjikan berangkat Januari 2016 namun pada waktu keberangkatan saya tidak juga diberangkatkan," katanya.

Emmarlis mengatakan atas kekecewaannya itu pihaknya melaporkan Zulkifli dan berharap kepolisian segera mengusut tuntas kasus yang dialaminya.

Pada saat melapor, Emmarlis didampingi calon jemaah umrah lain yang juga tidak diberangkatkan. Calon jemaah umrah itu, Zulherman (43) mengaku kecewa dengan penyelenggara umrah karena hingga saat ini ia belum juga menerima kepastian pembayaran ganti rugi.

"Sebelumnya, PT Putra Tanjung Arafah Tour berjanji kepada kami bahwa pada Rabu (20/01/2016) kami akan diberangkatkan dan jika tidak diberangkatkan maka pada Rabu (27/01/2016) ia akan membayar ganti rugi 100 persen," katanya.

Dikatakannya, hingga saat ini ia dan calon jemaah umrah lain masih belum mengetahui kepastian ganti rugi padahal keberangkatan gagal dilaksanakan. "Dari kemarin Pak Zulkifli kami hubungi, namun telepon genggamnya tidak aktif," katanya.

Sebanyak 76 calon jemaah umrah yang akan berangkat ke Makkah telantar di kompleks Asrama Haji, Kota Padang, karena ada pembatalan sepihak dari penyelenggara umrah.

Keberangkatan calon jemaah umrah itu dijadualkan berangkat Selasa (12/01/2016) subuh, namun dibatalkan pihak penyelenggara umrah pada Senin (11/01/2016) sekitar pukul 23.00 WIB.

Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour Zulkifli mengatakan pembatalan keberangkatan jamaah umrah dikarenakan pihaknya belum menerima visa, paspor, dan kelengkapan lainnya dari perusahaan mitra kerjanya PT Asizi yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. "Komunikasi kami dengan PT Asizi sedikit terganggu dan terkait ganti rugi akan segera kami siapkan," katanya.

Ketika laporan calon jemaah umrah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian mereka enggan memberikan penjelasan dengan alasan masih dalam tahap pemprosesan. (dz/antara/ar)

Ternyata Wartawan Indonesia yang Lulus Uji Kompetisi Baru Mencapai 18 Persen

Jakarta (WarkopPublik)--Kritisi konstruktif Menko PMK Puan Maharani mendapat tanggapan serius dari Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016, Teguh Santosa.

Dia menanggapi, bahwa upaya meningkatkan kualitas jurnalisme yang lebih baik, hal tersebut juga merupakan salah satu perhatian utama komponen pendukung dan Panitia HPN 2016.

“Memang dari sekitar 80 ribu wartawan di Indonesia, baru sekitar 14 ribu yang sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus.

“Kondisi yang Ibu Menko sampaikan menjadi perhatian kami. HPN 2016 seperti sebelum-sebelumnya juga dimaksudkan sebagai kesempatan bagi masyarakat pers Indonesia mengevaluasi diri dan memperkuat komitmen meningkatkan kompetensi,” ujar Teguh.

Dia menambahkan bahwa salah satu diskusi yang akan digelar di arena HPN 2016 bertema “Revolusi Mental Pers Indonesia Menuju Pers Profesional dan Sejahtera”.

Panitia HPN 2016 berharap Puan Maharani berkenan menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut.

Sementara Ketua Bidang Konvensi HPN 2016, Chelsia Chan, mengatakan bahwa masyarakat pers Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu wartawan dan kualitas jurnalistik yang dihasilkan.

Chelsie menyebutkan, sejak beberapa tahun terakhir ini, berbagai organisasi profesi dan lembaga pendidikan bekerja keras menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan.

Organisasi dan lembaga pendidikan ini telah diverifikasi Dewan Pers untuk menyelenggarakan uji kompetensi.

“Memang dari sekitar 80 ribu wartawan di Indonesia, baru sekitar 14 ribu yang sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Ini pekerjaan besar untuk kita semua,” ujar Chelsia Chan.

Adapun Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kiki Iswara, yang juga ikut dalam pertemuan mengundang Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk ikut bekerjasama dengan Sekolah Jurnalisme Indonesia dan Sekolah Jurnalisme ASEAN dalam meningkatkan mutu karya jurnalistik. (pemi/ar)

Puan Maharani: Bisa Celaka Negara Bila Pemberitaan Kedepankan Heboh Saja

Jakarta (WarkopPublik)--Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani tegas dan berani menyatakan kepada kalangan pers agar merevolusi mental para insan pers di Tanah Air.

“Kebebasan dan kemerdekaan pers merupakan syarat utama sebuah negara demokratis. Namun demikian, akan berantakan agenda demokrasi dan akan celaka sebuah negara apabila kemerdekaan pers diartikan sebagai kebebasan tanpa batas,” ungkap Menko PMK, Puan Maharani, melalui siaran pers dari Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016, dalam pertemuan di Kantor Menko Puan Maharani di Jakarta, Kamis pagi (21/01/2016).

Putri Megawati Soekarnoputri mengatakan, yang paling sering menjadi korban dari pemberitaan yang keliru adalah keluarga.

“Saya melihat sendiri di lingkungan yang dekat dengan saya bagaimana berita yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme menghancurkan kehidupan seseorang dan keluarganya. Keluarga yang sering kali jadi korban dari pemberitaan yang hanya mengedepankan heboh dan tidak didasarkan pada fakta yang jelas, atau politisasi” kata putri Megawati Soekarnoputri itu,” tuturnya.

Puan menambahkan, dalam pergaulan dengan jurnalis di lapangan, masih sering ditemukan jurnalis yang terlihat tidak menguasai persoalan dan asal mengajukan pertanyaan.

Tanpa bermaksud mengecilkan upaya jurnalis menjalankan profesi, seharusnya perusahaan media memberikan perhatian ekstra terhadap kompetensi jurnalis yang diturunkan ke lapangan.

Memang ada benarnya pernyatan keras putri mantan Presiden Megawati Sukarnoputri itu. Bahwa pers harus jujur dan obyektif. Itu mungkin bagian dari traumatik keluarganya sejak orde baru, di mana keturunan Bung Karno, presiden pertama Indonesia terkurung dalam keranda politik almarhum Presiden Soeharto, 32 tahun lamanya. (pemi/ar)