Jakarta (WarkopPublik)--Rencana Kementerian Agama membangun Universitas Islam Internasional di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat menuai kritikan tajam dari masyarakat. Disinyalir, proyek itu tidak mencerminkan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. “Kenapa harus dipaksakan di Cimanggis, Depok. Kenapa tidak dibangun di kawasan Indonesia Timur. Misalnya di Pulau Key, Maluku Tenggara. Itu kan lebih baik,” tutur Abdurrahman Ismail, Tokoh Pemuda Indonesia Timur ini kepada Bisnis Syariah di Jakarta, Kamis pagi, (25/02/2016).
Padahal, kata dia, di sana sudah banyak kampus ternama berdiri. “Di sana ada Universitas Indonesia. Terus di Ciputat sudah ada UIN Syarif Hidayatullah, kemudian di Jakarta ada UNJ, kan lebih baik proyek itu dibangun di Pulau Key, Maluku Tenggara. Dari sisi tanah, pemerintah daerah pasti akan berupaya menyediakannya. Dan, kami sebagai pemuda, akan merasa senang sekali jika ada kampus internasional berdiri di daerah kami,” tutur pria kelahiran Pulau Key, Maluku Tenggara ini lagi.
Selain itu, dampak ekonomi dari berdirinya kampus itu, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. “Jadi, pemerataan pendidikan yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi terwujud. Kalau ini dibuat di Depok, maka sama saja menentang kebijakan Presiden Jokowi tentang pemerataan pendidikan di kawasan Indonesia Timur dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya lagi. (rio/ar)
Padahal, kata dia, di sana sudah banyak kampus ternama berdiri. “Di sana ada Universitas Indonesia. Terus di Ciputat sudah ada UIN Syarif Hidayatullah, kemudian di Jakarta ada UNJ, kan lebih baik proyek itu dibangun di Pulau Key, Maluku Tenggara. Dari sisi tanah, pemerintah daerah pasti akan berupaya menyediakannya. Dan, kami sebagai pemuda, akan merasa senang sekali jika ada kampus internasional berdiri di daerah kami,” tutur pria kelahiran Pulau Key, Maluku Tenggara ini lagi.
Selain itu, dampak ekonomi dari berdirinya kampus itu, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. “Jadi, pemerataan pendidikan yang didengung-dengungkan Presiden Jokowi terwujud. Kalau ini dibuat di Depok, maka sama saja menentang kebijakan Presiden Jokowi tentang pemerataan pendidikan di kawasan Indonesia Timur dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya lagi. (rio/ar)