 | |
| Jemaah haji Indonesia Foto: Sinhat |
Persoalan visa ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah bahkan jika perlu pemerintah bersikap tegas kepada pemerintah Arab Saudi.
"Persoalan visa ini tentu berkaitan erat dengan kebijakan Arab Saudi. Jika kebijakan merepotkan pemerintah kita dalam kondisi seluruh proses administrasi sudah selesai maka perlu sekali-kali pemerintah kita membuat pernyataan keras," kata Bendahara Umum pengurus besar ormas Islam Al Washliyah Raditya Perwira melalui pesan tertulisnya, Senin (15/08/2016).
Tahun kemarin saja permasalahan tentang penyebab terjadinya musibah di Mina sampai saat ini belum disampaikan kepada masyarakat dunia apa penyebabnya. Selain itu santunan pada korban musibah terjungkalnya alat berat crane juga belum direalisasikan.
Bahwa pemerintah Arab Saudi adalah negara berdaulat, namun terkait yang bersifat keumatan apalagi haji dimana Arab Saudi sebagai negara tujuan karena dua Kota Suci ada di sana maka penting bagi Arab Saudi untuk melakukan koordinasi dan kooperatif intensif kepada seluruh negara Islam lainnya.
"Saya kira Arab Saudi sudah saatnya melakukan koordinasi dan koperatif dengan seluruh negara Islam dan bila perlu hal yang dinilai masih lambat maka Arab Saudi segera melakukan debirokrasi dan deregulasi dalam haji," kata Raditya.
Ini untuk kebaikan Arab Saudi juga agar simpatik negara Islam tidak mengalami perubahan kepada negara penghasil minyak ini.
"Ini untuk kebaikan bagi Arab Saudi juga dan simpatik negara Islam lainnya tidak berubah kepadanya (Arab Saudi)," ujar Raditya. (ar/rilis pb aw)
