Tetap saja, usaha yang dilakukan kelompok mengatas namakan masyarakat itu kandas ditengah jalan. Karena bukti secara empiris dan historis jelas bahwa penyelenggaraan haji gagal dilaksanakan oleh badan, yayasan dan swasta.
"Kegagalan itu fakta, maka itu kami heran kok ada orang yang mengatasnamakan masyarakat mau mengubah itu. Baca dulu sejarah. Kalau cuma nafsu saja ya bahayakan. Apalagi jika motifnya coba-coba," kata Dr KH Yusnar Yusuf Ketua Umum PB Al Washliyah di Markas Besar Al Washliyah Rawasari Jakarta pusat, Selasa (02/02/2016).
Lanjut Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama ini, kita lihat dan saksikan, bagaimana penyelenggaraan umrah diselenggarakan oleh yang katanya profesional. Hampir setiap hari berita penipuan dan penelantaran terjadi. Bagaimana mau mengurus haji.
Masih ingat jemaah haji khusus terlantar di Malaysia. Akhirnya yang menyelesaikan adalah Kementerian Agama.
"Travel haji khusus pada umumnya tidak mengurus jemaah hajinya dengan baik. Jadi bohong, jika dikatakan travel haji khusus itu profesional," katanya.
Jangan korbankan nasib jemaah hanya untuk nafsu mengatasnamakan masyarakat.
Masyarakat yang mana, kami Al Washliyah punya kepengurusan wilayah dan cabang di 29 provinsi. Tidak pernah kami mengusulkan. Kalau ini dilanjutkan maka kami usulkan kepada Dewan Kehormatan agar Ketua Komisi delapan DPR RI di ganti saja, karena aksinya bisa memicu kegaduhan nasional.
Komisi delapan tidak pernah merasakan bagaimana penyelenggaraan haji yang sebenarnya.
"Bagaimana mereka mau tahu apa itu penyelenggaraan haji. Datang belakangan, pulang mau lebih dahulu, dapat duit, naik turun mobil ber ac," kata Yusnar.
Lanjut Yusnar lagi, saya bisa buka dan ceritakan bagaimana wujud DPR komisi delapan saat penyelenggaraan ibadah haji. Maka itu Al Washliyah menolak keras pembentukan badan haji, karena jemaah bukan kelinci percobaan.
"Jadi janganlah buat gaduh, Indonesia sekarang butuh ketentraman, bukan buat gaduh. Sudah terlalu letih kita dengan kegaduhan dan tontonan tidak berkualitas," katanya. (rilis/ar)
