Bagus Prasetyo: Dokter Terapi Musik Nusantara

Jakarta (WarkopPublik)--Teresa Lesiuk PhD asisten profesor terapi musik dari Universitas Miami menyatakan manusia adalah makhluk yang menyukai musik.

Nada-nada yang diatur indah dalam sebuah musik memiliki efek yang besar bagi kita. Harmoni suara ini bisa menjadi media penyembuhan, mengusir kecemasan, menenangkan, hingga mendongkrak semangat.

Pada era keemasan Islam, musik tak hanya sekedar mengandung unsur hiburan. Para musisi Islam legendaris seperti saat itu Abu Yusuf Yaqub ibnu Isaq al-Kindi (801-873  M) dan  al-Farabi (872-950 M) telah menjadikan musik sebagai alat pengobatan atau terapi.

Era globalisasi ini dimana manusia niscaya terbawa arus 'sakit' maka tak salah jika revolusi mental yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi-JK memiliki arti yang luas dalam memotivasi lebih berkinerja. Tujuannya jelas untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap sendi-sendi pelayanan masyarakat.

Sejak 2015 seorang motivator muda, Bagus Prasetyo mengembangkan media untuk memotivasi dan mendongkrak semangat kemajuan manusia melalui musik. Metode itu diberi nama Rythm of Empowerment (RoE), sebuah pengembangan metode pembelajaran yang unik dan pertama kali diterapkan di Indonesia, bahkan konon di dunia ini, ternyata mampu membuka rahasia, bagaimana melejitkan potensi diri dalam setiap individu manusia melalui filosofi dan permainan musik, gerak dan lantunan musik itu sendiri.

”Saya pernah dengar konsep ini dan sempat mengikutinya. Dampaknya luar biasa. RoE mampu memotivasi setiap potensi yang ada dalam diri kita, yang sebelumnya kita sendiri, belum mengetahuinya. Salah satunya, yakni meningkatnya rasa percaya diri kita dan mampu secara cepat, cerdas dan jernih menelaah setiap permasalahan yang ada di sekitar kita,” tukas Heri pegawai negeri yang bertugas di salah satu Kementerian itu kepada Bisnis Syariah di Jakarta, Rabu sore (20/01/2016).

Lanjut dia, konsep itu dibangun dan dikembangkan Bagus Prasetyo dan sudah dimplementasikan kepada beberapa kementerian dan perusahaan. “Banyak perubahan yang ada sejak konsep dan metode ini diterapkan. Dan, setelah saya rasakan, ternyata ini sangat cocok diterapkan di institusi pemerintah seperti Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” saran pria yang tinggal di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, ini lagi. (rio/ar)

Farhat Abbas: Nikita dan Regina Hina Saya Kena Karma

Jakarta (WarkopPublik)—Dampak perseteruan, Farhat sempat menggugat Ahmad Dhani secara perdata, namun ditolak pengadilan dan begitu juga gugatan balik perdata dari musisi tersebut. Dua tahun lebih persistiwa itu berlalu, Ahmad Dhani dan Farhat Abbas saat ini menunggu para hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan

Imbang dalam sidang perdata, kali ini keduanya saling berhadapan dalam kasus pidana. Farhat telah menjadi terdakwa di Pengadilan, dan membela diri dengan mengatakan saling ejek tak perlu dibawa ke Polisi.

"Saya ingin membuktikan yang salah siapa, ternyata nggak ada yang salah. Berarti hakimnya pinter, kalau artis saling ejek jangan cengeng malah ngadu Polisi. Dia juga kan balas. Harusnya kita beri contoh ke masyarakat, dan ternyata diakui kalau anaknya top gara-gara saya dong. Harusnya saya dapat royalti dari anak Dhani," ungkap Farhat Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/01/2016).

Bukan hanya itu, Farhat juga membawa beberapa pihak lain yang pernah menyerangnya bersama Dhani. Di antara mereka ada mantan istrinya, Regina Andriane dan juga Nikita Mirzani.

"Dhani wawancara mantan istri saya, Nikita dan Regina hina saya. Tuhan balas Nikita tertangkap waktu jadi pelacur, Regina digosipkan satu hotel sama Ustad. Maka nya kena karma, kalau kurma kan manis, karma pahit," jelasnya.

Farhat dan Dhani bakal menjalani sidang lanjutan 26 Januari 2016 mendatang. Untuk kasus yang dilaporkan Ahmad Dhani ini, Farhat memilih percaya kepada hakim yang menangani.

"Serahkan ke majelis hakim, kasus ini nggak semua orang akan alami yang seperti saya ini. Dhani akan alami proses sidang juga, kita mengalah dia malah kerasin. Sekarang saya duluan jadi terdakwa, nanti gantian Ahmad Dhani," tandasnya. (kapanlagi/ar)

Harap Masa Depan Lebih Baik Nikita Mirzani Ingin Lepas Dari Imej Prostitusi Artis

Jakarta (warkopPublik)--Mencuatnya kabar prostitusi di kalangan artis telah menyeret beberapa nama selebriti dalam lingkaran bisnis esek-esek tersebut. Salah satunya adalah Nikita Mirzani yang belum lama pernah ditangkap petugas berwajib di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat bersama Puty Revita dan dua muncikari F dan O.

Usai ditangkap Nikita dan Puty digelendang ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan. Tak lama, keduanya pun dikembalikan kepada pihak keluarga. Menurut Nikita, permasalahannya terkait prostitusi artis sudah selesai.

Sebagai manusia biasa, ia juga berharap masa depan yang lebih baik terus membentang. Ia tak mau ketika tetap diimejkan sebagai artis Pekerja Seks Komersial (PSK), banyak project yang bakal lari darinya seperti belakangan ini.

Apalagi ketika disinggung tentang nama baik keluarganya. "Niki gak mau disangkut pautin lagi, Niki punya masa depan, nama baik keluarga. Sekarang ga usah dijelekkan karena ga ada yang bisa menjamin ke depannya Niki seperti apa," tuturnya.

Nikita yang merupakan seorang ibu dua anak ingin kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu itu tidak dibesar-besarkan. Ia tak mau perkembangan psikis anak-anaknya terganggu karena pemberitaan masiv terkait kasus tersebut.

"Harus diingat semua, Niki punya dua anak, juga single parent. Niki usaha sendiri jadi yang harusnya tidak dibesar-besarkan, jangan dibesar-besarkan," tandas Nikita Mirzani. (bintang/ar)

Sutrisno Bachir Bantah Pelantikan Dirinya Terkait Politik

Jakarta (WarkopPublik)--Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pagi tadi, Rabu 20 Januari 2016, melantik salah satu kader Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir menjadi Ketua Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Penunjukkan Sutrisno menjadi Ketua KEIN dilakukan usai PAN resmi menyatakan diri masuk dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Ditemui di Kompleks Istana Negara, Sutrisno membantah hal tudingan itu.

"Oh, enggak, enggak. Saya sekali lagi katakan tidak mewakili PAN tetapi murni sebagai wirausaha profesional. Kalau urusan PAN itu masuk ranah ketua umum. Saya juga nanti kan harus lengser keprabon karena mendapat jabatan ini, otomatis saya tidak boleh lagi aktif di partai," ujar Sutrisno menjelaskan.

Namun, dia mengatakan belum mengajukan pengunduran diri ke partai.

"Kan baru dilantik hari ini," Sutrisno menambahkan.

Mantan Ketua PAN periode 2005-2010 itu mengatakan sebagai Ketua KEIN dirinya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Jokowi. Organisasinya bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden yang bisa dieksekusi agar Indonesia ke depan bisa menjadi negara industri yang kuat. Itu pula yang membedakan organisasi serupa yang pernah dibentuk oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat itu SBY menunjuk Chairul Tanjung sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN).

"Kalau dulu KEN mungkin makro. Tetapi ini kan pesan pentingnya lebih fokus ke industri. Bagaimana kita ini bisa menjadi negara-negara industri seperti Jepang, Korea, Taiwan dan Tiongkok. Fokus kita akan menuju ke sana," kata Sutrisno.

Dalam bekerja Sutrisno akan dibantu oleh Arif Budimanta sebagai wakil ketua, Putri Wardani sebagai sekretaris dan 17 anggota lainnya. Dia juga akan berkoordinasi dengan masing-masing Menteri Koordinator. Minggu depan rencananya akan ada pertemuan antara KEIN dengan para Menko tersebut.

Selain itu, KEIN juga akan membuat sebuah road map ekonomi industri. Proses pembuatan road map itu akan memakan waktu satu bulan.

Sementara, juru bicara Presiden, Johan Budi mengatakan KEIN akan fokus dalam melakukan kajian terhadap ekonomi dan industri. Dari hasil kajian itu, maka KEIN diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden.

"Pesan menarik yang disampaikan Pak Presiden, kalau memberikan rekomendasi yang konkrit dan bisa dieksekusi. Misalnya dalam rangka untuk mengatasi inflasi," kata Johan Budi di tempat yang sama. (Rappler/ar)

Jet Asia Cancel Keberangkatan, 230 Jemaah Umrah Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Lampung (WarkopPublik)--Sebanyak 230 calan jemaah umrah dari beberapa biro perjalanan yang menumpang pesawat Jet Asia gagal berangkat ke tanah suci, Mekkah, Arab Saudi.

Pesawat Jet Asia dengan nomor penerbangan JF 803 itu direncanakan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soeta) pada pukul 13.00 WIB menuju Jeddah, transit di Bangkok.

Namun, dua jam sebelum pemberangkatan, tiba-tiba status di layar general boarding pass menunjukkan  “cancel”  atau batal.

Info ini sontak membuat para penumpang panik. Mereka langsung berupaya mencari kejelasan dengan mencari petugas Jet Asia. Tidak ada satu pun petugas airline asal Negeri Seribu Pagoda tersebut yang dapat ditemui.

Muklis Pipin Handoko, salah satu calon jemaah umrah dari Salaka Aturusina Travel mengatakan, dia mendapat informasi dari pihak pengelola bandara bahwa airline ini memang tidak memiliki perwakilan di Bandara Internasional Soeta.

Pihak pengelola bandara mengaku tidak bisa memediasi kedua pihak karena ketiadaan perwakilan tersebut. Mereka menganjurkan agar agen perjalanan berurusan langsung dengan kantor pusat Jet Asia di Jakarta.

"Kami sangat kecewa dengan kejadian ini, dan menuntut pihak penyelenggara umrah mencarikan penerbangan lain," kata Muklis kepada Kompas.com, Rabu (20/01/2016).


Sementara itu, Erlan Kallo, penumpang lainnya, menyayangkan lambatnya penanganan masalah dari agen perjalanan.

Setelah didesak, pihak agen perjalanan akhirnya berusaha mencarikan penerbangan lain. Sambil menunggu, para anggota jemaah akan diinapkan di hotel dekat bandara.

"Saya berharap, kami segera diberangkatkan karena sebagian besar anggota jemaah adalah orangtua yang sudah kelelahan. Ini pelajaran berharga bagi agen agen perjalanan untuk tidak menggunakan airline bermasalah, akhirnya yang jadi korban adalah jemaah," kata Erlan yang berangkat dengan istri dan dua saudaranya dari Makassar.

Erlan juga meminta agar Jet Asia bertanggung jawab terhadap nasib para penumpangnya, dan meminta pihak pengelola bandara menjatuhkan sanksi terhadap maskapai tersebut.

Kompas.com masih coba mengontak pihak agen perjalanan dan Jet Asia terkait permasalahan tersebut. (tribun/ar)

DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Calon Jemaah Haji Lansia

Jakarta (WarkopPublik)--Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati untuk segara membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016 M. Kesepakatan ini disusul setelah Komisi VIII menerima evaluasi dan laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya secara detail.

Hal itu mengemuka dan menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama masa persidangan III Tahun Sidang 2015-2016 di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (18/01/2016).

Dalam rapat hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan pejabat eselon I dan II. Komisi VIII mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses tender pesawat, penyewaan pemondokan, katering, fasilitas transportasi, penggunaan dana APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji, dan penggunaan dana manfaat perbankan dari setoran haji.

Selanjutnya, DPR mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengalokasian kuota bagi para calon jemaah haji lanjut usia (Lansia) dan menetapkan batas atas lansia yang terus menurun secara periodik untuk mengurasni jumlah jemaah haji yang memiliki penyakit Risiko Tinggi (Risti).

Dalam raker tersebut, DPR RI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) melalui penyelenggaraan seleksi yang lebih kompetitif dengan memberikan prioritas bagi KBIH-KBIH resmi yang ada. Meningkatkan kualitas bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji serta memastikan akurasi data pendukung dalam pembahasan BPIH 1437H/2016M sehingga tidka terjadi lagi kesalahan perhitungan.

Selain persoalan haji, dalam rapat kerja tersebut disimpulkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan dengan honorer K1 dan K2. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, mendorong Kemenag untuk melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengatasi penyebaran pornografi, radikalisme dan terorisme di Indonesia. (dm/ar).

Mensos: Rakyat Rindukan Kedamaian

Jakarta (WarkopPublik)--Saat ini masyarakat merindukan suasana damai dalam menjalani kehidupan. Ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/01/2016).

Dirinya pernah berdialog dengan masyarakat yang tinggal di desa terkait alasan mereka menolak seorang terduga teroris dimakamkan di sebuah desa.

"‎Masyarakat rindukan suasana damai. (Penolakan masyarakat terhadap teroris) Itu jadi penanda tolong jangan coba-coba lakukan sesuatu pada perspektif kekerasan radikal terorisme," kata Khofifah
Khofifah menuturkan, dengan adanya penolakan masyarakat terhadap terduga teroris karena masyarakat menghendaki kehidupan dengan harmonisasi yang baik.

Meski begitu, masyarakat jangan main hakim sendiri bila mendapati adanya aktivitas terorisme.

"Kita harus tetap berikan penjelasan dengan langkah perspektif persuasif agar tidak main hakim sendiri," tuturnya.

‎Masih kata Khofifah, untuk mengatasi segala tindak kekerasan hendaknya seluruh elemen masyarakat saling bergandengan tangan.
 
Menurutnya, harus ada komitmen dari masyarakat untuk menjaga daerahnya.

"‎Kita siapkan langkah dari awal. Harus ada langkah persuasif," tandasnya. (tribun/ar)

Kontribusi Islam Besar Dalam Olahraga

Jakarta (WarkopPublik)--Muslimheritage merilis, Selasa (19/01/2016), olahraga dalam kebudayaan Islam identik dengan melatih tubuh, pikiran, dan jiwa. Semangat olahraga dihubungkan dengan menjunjung tinggi moralitas serta berlaku jujur dan sportif. Ketika peradaban Islam menjangkau daerah-daerah Eropa, umat Islam meniadakan olahraga yang membahayakan nyawa seperti gladiator

Nabi Saw, menurut hadist yang diriwayatkan sahabat senang berolahraga. Beliau melakukan lomba lari dengan istrinya, Aisyah ra. Diceritakan Nabi Saw memenangkan perlombaan lari tersebut pada babak kedua. Nabi pun menganjurkan pada orangtua untuk mengajarkan anak-anak mereka berenang, berkuda, dan memanah.

Sebagian umat Islam mungkin tak mengetahui kontribusi Muslim di masa lampau untuk perkembangan olahraga. Saat ini contohnya, semua orang mengasosiasikan olahraga kriket dengan Inggris.

Sesungguhnya kriket berasal dari India bagian utara, sekitar tahun 700 Masehi. Olahraga tersebut kemudian mencapai puncak popularitasnya ketika Inggris mengadopsi kriket sebagai olahraga mereka.

Selain kriket, olahraga polo pun sebenarnya berasal dari Persia dan Afghanistan. Terdapat beberapa manuskrip memperlihatkan Muslim di era tersebut sangat menyukai olahraga polo. (republika/ar)

Jamin Pelayanan Peserta Kesehatan Tetap Berjalan BPJS Gandeng Bank BUMN

Jakarta (WarkopPublik)--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan melakukan kerjasama dengan empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Tujuannya pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan swasta melalui program Supply Chain Financing. Kerjasama ini dilakukan agar likuiditas dan fasilitas kesehatan swasta tetap terjaga dan pelayanan peserta berjalan.

"Kami bekerjasama dengan empat bank mitra BPJS Kesehatan menawarkan program SCF ini, dengan harapan likuiditas dari fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan swasta tetap terjaga dan memastikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan tetap berjalan," kata pelaksana tugas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Ballroom IGM Brataranuh, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.

Fachmi mengatakan bahwa program Supply Chain Financing bertujuan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan, melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. "Regulasi kan bayar 15 hari, rumah sakit maunya 3 hari dapat uang. Bank dulu yang nalangin, jaminannya klaim BPJS itu.”

Fachmi menjelaskan, sebelum adanya kerjasama tersebut, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari setelah berkas lengkap. Peraturan itu tertuang dalam Pasal 38 Pepres 12/2013, bahwa BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maksimal N+15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.

Sementara, kata Fachmi, rumah sakit membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis, dan operasional lainnya. Oleh karena itu, lewat kerjasama yang diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman hari ini, seluruh program SCF diharapkan terealisasi.

"Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar pembayaran tagihan faskes dilakukan tepat waktu, dan cashflow rumah sakit terjaga," ujar Fachmi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo, Direktur BNI Adi Sulistyowati, Managing Director Commercial Landing BTN Oni Febrianto, Direktur Korporasi Bank Mandiri Royke Tumilaar, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Tata Suntara. (tempo/ar)