Maju Jadi Calgub DKI, PKeluarga Pesan Pada Dhani Jangan Kawin Lagi

Jakarta (WarkopPublik)--Ahmad Dhani Prasetyo sudah bertekad maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pentolan grup Dewa 19 ini sudah mendapatkan izin dari keluarga dalam pencalonannya.

"Keluarga yah mengizinkan saja. Asal jangan kawin lagi," ujar Dhani kepada wartawan di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (10/02/2016).

Tidak hanya itu, Dhani juga sudah mendapatkan izin dari mantan istrinya.

"Maia sih udah saya kabarin lewat SMS (Short Message Service)," katanya.

Ahmad Dhani sudah yakin dan siap jika PKB benar-benar mencalonkan dirinya pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Kabar yang beredar, Ahmad Dhani akan berdampingan dengan Ridwan Kamil dalam pencalonan tersebut. (tribun/ar)

Ahmad Dhani: Jika Terpilih Jadi Gubernur DKI, Dunia Entertainment Jadi Hobi

Jakarta (WarkopPublik)--Artis musik Ahmad Dhani berjanji akan mengubah skala prioritasnya. Andai terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 nanti, kata dia, bermusik hanya akan menjadi hobi.

Mantan suami artis musik Maia Estianty tersebut pun mengaku sadar akan konsekuen yang dipilihnya.

"Ya kalau ini konsekuen, kalau jadi pejabat publik harus serius. Dunia entertainment nanti akan jadi hobi saja," kata Dhani dalam jumpa pers di kediamannya, di Jalan Pinang Mas, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (10/02/2016).

Dhani mengatakan, jika nanti ada penggemar yang kangen akan penampilan dirinya di atas panggung, dia bersedia untuk menggelar konser mini.

"Ya kalau kangen saya atau Dewa 19, kita bisalah gelar konser kecil-kecilan," ucap suami vokalis Mulan Jameela itu.

Diberitakan sebelumnya, nama Dhani masuk dalam radar DPW PKB DKI Jakarta sebagai calon gubernur. Ia dilamar PKB pada Selasa (09/02/2016) pukul 01.00 WIB.

"PKB itu sahabat saya. PKB meminta saya kan sebagai sebagai sebuah apresiasi. Dan saya melihat ada sesuatu yang serius kenapa enggak dukung," ucapnya. (kompas/ar)

Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial RI Terendah di Dunia Setelah Nigeria

Jakarta (WarkopPublik)--berharap kondisi perekonomian nasional dapat segera pulih sehingga dapat meningkatkan iuran kepesertaan. Adapun kondisi saat ini iuran kepesertaan jaminan sosial di Indonesia merupakan kedua terendah di dunia setelah Nigeria.

Dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) misalnya, iuran hanya 5,7 persen. Hal ini berarti dengan pendapatan 1 juta rupiah maka iurannya hanya 57 ribu rupiah.

“Iuran sekecil itu minim sekali. Bandingkan misalnya dengan Malaysia sebesar 24 persen dan Singapura sebesar 32 persen dari take home pay. Sehingga wajar apabila asetnya bisa 1.200 triliun di Malaysia, sedangkan kita baru  200 triliun rupiah.  Para pekerja di sana bisa kena cekal apabila tidak menjadi peserta. Kita harus ubah paradigma masyarakat. Supaya hasilnya nanti ketika pensiun di hari tua bisa lebih menguntungkan,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Kamis (11/02/2016).

Hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 35,95 triliun rupiah (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar 14,45 triliun rupiah dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai 416 miliar rupiah dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar 665 miliar rupiah dari 110 ribu kasus.

Sementara total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar 206 triliun rupiah atau naik sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi telah mencapai 17,69 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 10 persen.

Elvyn berharap pada 2016 jumlah kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan.

Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS TK Junaedi mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kerja sama antarlembaga. Salah satunya ialah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di daerah,

Selain itu, untuk melihat sejauhmana optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan PATEN yang telah berjalan.

Sementara untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibandingkan sektor formal. (sindonews/ar)

Sejumlah Artis Rebutan untuk Jadi Gubernur DKI

Jakarta (WarkopPublik)--Jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ternyata menarik minat mereka yang berprofesi sebagai artis sekaligus politisi untuk ikut bersaing. Dengan diajukannya Ahmad Dhani, maka persaingan semakin ketat. Tercatat ada nama Eko Patrio, Tantowi Yahya, Dessy Ratnasari, Inneke Koesherawati dan juga model Okky Asokawati.

“Yang harus ditanya juga adalah apa visi dan misi dari partai atau lembaga yang mencalonkan para seniman atau artis tersebut. Bener-bener percaya bahwa seniman atau artis itu mampu, atau sekedar meramai ramaikan persaingan,” kata Eko Patrio kepada Okezone, kamis (11/02/2016) siang.

Dari hasil pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 lalu, tercatat sejumlah artis akhirnya duduk sebagai kepala daerah.  Mantan Pesinetron Zumi Zola, sekarang menjabat sebagai Gubernur Jambi. Lalu pentolan grup Ungu, Pasha alias Sigit, menjadi Wakil Walikota Palu.

“Perlu pembuktian dari mereka yang sudah menjabat bahwa artis itu mampu, barulah kepercayaan masyarakat akan tumbuh kepada kami. Kalau sebagai anggota legislatif rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi sebagai eksekutif, tantangannya sungguh jauh berbeda. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat,” kata Eko yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode ke dua ini.

Soal peluang, mana yang lebih besar antara seniman atau artis, dengan tokoh masyarakat dalam meraih tingkat elektabilitas atau keterpilihan, Eko menganggapnya sama saja. “Semua kembali kepada masyarakat yang akan memilih. Sekarang ini rakyat kita sudah pintar. Tidak bisa silau oleh popularitas semata, atau dengan politik uang,” tukasnya.

Dalam pilkada serentak 9 Desember lalu banyak artis yang mengadu peruntungan sebagai kepala daerah. Ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Salah satunya adalah si Raja Kuis, Helmi Yahya, yang maju sebagai Calon Bupati Ogan Ilir propinsi Sumatera Selatan. (okezone/ar)

Fraksi Partai Demokrat Tolak Revisi UU KPK

Jakarta (warkopPublik)--Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Didik Mukrianto, menegaskan fraksinya menolak revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan untuk memperlemah institusi tersebut.

"FPD berkepentingan melakukan penguatan kelembagaan KPK baik lembaga maupun kewenangannya. Kami tentu akan menolak revisi apabila ditujukan untuk memperlemah KPK," katanya di Jakarta, Kamis (11/02/2016).

Dia menjelaskan terkait draf revisi UU KPK, FPD menilai bahwa independensi KPK harus tetap terjaga agar jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun. Hal itu, menurut dia, termasuk intervensi pemerintah melalui Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam draf RUU.

"Hal itu kami sampaikan mengingat bahwa Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden," ujarnya.

Selain itu setiap tindakan KPK harus diawasi dan mendapat persetujuan Dewas apabila KPK ingin melakukan penyadapan. Dia mengatakan, selain itu sebagai kelembagaan menjadi tidak independen apabila KPK dalam menjalankan kewenangannya harus diawasi oleh Dewas yang diangkat Presiden.
"Karena itu kami menilai itu jelas membuat independensi KPK terdegradasi," katanya.

Didik juga menjelaskan terkait pemberian kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) jelas akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh KPK dan peluang adanya intervensi kekuatan politik.

Anggota Komisi III DPR itu juga menilai terkait penyidik KPK harus didukung dalam menggunakan kewenangannya memilih penyidik handal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan PNS tanpa melalui usulan Kepolisian dan Kejaksaan. (antara/ar)