Ricuh Angkutan Online-Non Online: Temukan Titik Keseimbangan, Pemerintah Harus Analisis Detil Skema Bisnis Keduanya

Ilustrasi. Sopir taksi dan pengemudi ojek berbasis aplikasi
 saling lempar batu saat aksi menolak keberadaan
angkutan umum online di Jakarta, Selasa (22/3/2016).
 Foto: Antara/Prasetyo Utomo

Jakarta (WarkopPublik)--Kericuhan yang terjadi antara sopir angkot dan pengendara ojek dalam jaringan (online) diisinyalir karena unsur pendapatan. Terjadi Tangerang, Bogor, sebelumnya di Jakarta pada 2016 lalu. Kericuhan menimbulkan kerugian baik moril maupu materil.

“Mungkin ini salah satu potret mulai tergerusnya nilai kemanusiaan, musyawarah dan mufakat. Kalau boleh jujur, mungkin tak satu pun diantara kita yang memiliki cita-cita menjadi pengendara ojek, sopir angkot atau sopir taksi, apakah itu online atau tidak,” kata Affan Rangkuti, salah satu Pengurus Besar Ormas Islam Al Jam’iyatul Washliyah melalui pesan tertulisnya, Selasa (21/03/2017).

Lanjutnya, keseimbangan dan toleransi kuat yang semestinya dibangun. Pengendara angkutan online menghargai yang non online, begitu juga sebaliknya. Pada prinsipnya penumpang akan memilih jenis layanan, cara melayani, harga dan kondisi. Empat hal itu akan menjadi indikator pilihan bagi penumpang.

Cara menghargai mungkin lebih bersifat pada pertemuan dalam memberikan dan bertukar informasi, ilmu pengetahuan untuk pelayanan, silaturrahim antara pengandara angkutan online dan non online dengan media Serikat Tolong-Menolong (STM) untuk saling membantu. “Menguatkan sisi kearifan lokal, berbagi ilmu pengetahuan, dan menonjolkan nilai kemanusiaan dengan STM,”kata Affan.

Para tokoh agama juga saya kira penting untuk turun tangan dan menjelaskan tentang rezeki dan bagaimana mendapatkannya. “Ini pada dimensi agama,” kata Affan. Pada dimensi pemerintah dibutuhkan evaluasi dan inovasi. “Seperti pembentukan wadah satu atap proses perizinan, menggratiskan izin, mempermudah pinjaman di bank, dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi rakyatnya,” kata Affan.

Pemerintah juga perlu menganalisis dengan detil skema bisnis angkutan online dan yang tidak. Semisal yang tidak online harus mengeluarkan biaya ini dan itu dalam berusaha, yang online mengeluarkan biaya ini dan itu dalam berusaha. Online layanannya seperti apa, yang tidak online layanannya bagaimana. “Ada titik keseimbangan. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan apa yang perlu dilaksanakan oleh usaha angkutan online dan tidak online,” kata Affan. (rilis/ar)