 |
| Ilustrasi jemaah haji Foto: palapanews |
Bahkan ada usulan penyelenggaraan haji otonom, urutan berdasarkan usia, meminta tambahan kuota, reformulasi kuota hasil OKI 1987.
Semua usulan, masukan prinsipnya baik. Baik untuk solusi agar persoalan daftar tunggu yang lama dapat diminimalisir. Namun, kadangkala kita melupakan fundamental haji adalah istithaah. Dibalik itu semua, ada beberapa pertanyaan yang akan muncul apakah hal itu dapat menjadi solusi di tengah:
1. Makkah, sebagai centrum penyelenggaraan ibadah haji dari dulu sampai sekarang kotanya statis. Jika pun dibesarkan maka akan menelan biaya yang tidak sedikit dan tentunya biaya dibebankan kepada pemerintah Arab Saudi. Atau, penduduk Makkah selama musim haji harus hijrah ke kota lain guna memberikan tempat agar mengurangi tingkat kepadatan. Ini juga tidak adil bagi Arab Saudi dan teutama penduduk Makkah.
2. Bukankah haji dituntut isthitaah, jika istithaah dibungkus dengan nafsu maka akan menghilangkan makna haji itu sendiri. Inilah tuntutan ujian yang sebenarnya bahwa haji bukan hanya butuh sehat, butuh uang, namun butuh istithaah secara komprehenship.
3. Andaikata ditambah, apakah akan menghentikan atau menekan jumlah daftar tunggu. Ditengah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan natalitas maka mustahil jumlah daftar tunggu dapat ditekan.
4. Di Indonesia sendiri, jumlah masyarakat miskin masih pada kisaran 27 jutaan. Apakah tidak lebih baik biaya haji disalurkan pada masyarakat miskin. Butuh tingkat keimanan yang tinggi untuk mau melakukan itu ditengah nafsu dan egosektoral yang berkecamuk. Bahkan Baznas sendiri saja sudah banting tulang melalui syiar dakwah ZIS nya hanya mampu mengumpulkan kisaran 5 triltunan dari ratusan trilyunan potensi ZIS yang ada.
5. Menyerap kuota negara lain untuk dipakai maka ada hak yang harus dilepaskan, apakah negara tersebut mau melepaskan haknya ditengah geliat politik internasional dengan segala sisi baik dan buruk. Kalaupun bisa maka kemungkinan barter akan terjadi. Apakah kita siap dengan hal itu.
Jadi hemat saya, perlu pengorbanan dan penguatan keimanan dalam memahami haji agar tidak terkesan pada sisi kenafsuan saja. Hanya dengan 168.800 kuota, Kementerian Agama tak lepas dari cibiran dan cemoohan. Sedikit saja ada problem, maka akan menjadi cerita yang tak habis-habisnya. Bahkan usulan dibentuknya Badan Haji pun masuk dalam RUU tentang penyelenggaraan haji, walaupun belum ada jaminan badan ini akan lebih baik daripada dikelola Kementerian Agama. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji pun melatahkan diri, bahwa diyakini akan lebih maksimum optimalisasinya ketimbang dari optimalisasi haji saat ini. Jika tidak berhasil maka siapa yang akan dikorbankan?
Haji adalah ibadah yang mengusung istithaah secara komprehenship. Ini yang harus diurai, dimaknai dan disosialisasikan melalui dakwah. Apapun cara yang dilakukan untuk menekan daftar tunggu, saya pesimis dapat mengendalikan pertumbuhan daftar tunggu. Apalagi ada campurtangan lembaga keuangan dengan cara dan skema perolehan dana untuk biaya setoran awal.
Jika Indonesia meminta tambahan kuota atau meminta kuota dikembalikan saat sebelum proyek perluasan Masjdil Haram dan negara lainnya meminta hal yang sama, maka apa yang terjadi? Dapat diprediksi ledakan kedatangan jemaah haji di Arab Saudi akan semakin tinggi. Jika Arab Saudi cacat sedikit saja dalam memberikan pelayanan maka reputasi Arab Saudi yang dipertaruhkan. (Affan Rangkuti, Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah)
