Running Text

ADVOKASI HAJI DARI DAN UNTUK JAMAAH (KLIK DI SINI) PENINGKATAN LAYANAN HAJI 2017 BUKAN CERITA 'DONGENG' (KLIK DISINI) ABDUL DJAMIL, PEMIKIR CERDAS DAN TOKOH PERUBAHAN HAJI INDONESIA (KLIK DISINI) AFFAN RANGKUTI: SELAMAT DATANG JEMAAH HAJI INDONESIA SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-71, NKRI HARGA MATI” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “SELAMAT JALAN JEMAAH HAJI INDONESIA 2016 SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI REGULER TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) KEMENAG DAN DPR SEPAKATI BPIH 2016 TURUN 132 USD DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI KHUSUS TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) SELAMAT ATAS KEMENANGAN MUSA LA ODE ABU HANAFI YANG MERAIH JUARA KETIGA DALAM AJANG MUSABAQAH HIFZIL QURAN (MTQ) INTERNASIONAL DI MESIR SELAMAT ATAS LAHIRNYA CUCU PRESIDEN JOKO WIDODO DASAR HUKUM MENJERAT TRAVEL HAJI DAN UMRAH NAKAL (KLIK DISINI) POTENSI PDB INDUSTRI JASA UMRAH 16 TRILYUN RUPIAH PER TAHUN JOKOWI AJAK TWITTER SEBARKAN PESAN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN MENAKAR INDUSTRI JASA HAJI DAN UMRAH NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS ASEAN SELAMAT ATAS PELANTIKAN SOETRISNO BACHIR MENJADI KETUA KEIN KAPOLRI BERTEKAD PERANGI AKSI TEROR

Senin, 01 Februari 2016

Medan Mencekam: Cegah Bentrok Ormas Meluas, Kapolda Sumut Perintahkan Aparat Bersikap Tegas

Medan (WarkopPublik)--Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Inspektur Jendral Ngadino mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk bersikap tegas pasca terjadinya bentrok organisasi masyarakat (Ormas) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) antara Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) hingga menewaskan 2 orang sedangkan 4 lainnya luka parah, Sabtu (30/01/2016) lalu.

Personil juga diperintahkan tembak di tempat jika ada oknum ormas yang membahayakan keselamatan petugas dan orang lain meski telah diperingati.  "Mekanisme itu sudah ada. Protap kami ada. Ada tatanan-tananannya.

Tindakan tegas bukan berarti ditembak. Tetapi manakala itu tidak bisa diperingatkan, sampai membahayakan orang lain, itu boleh (ditembak di tempat)," kata Kapolda Sumut, Minggu (31/01/2016).

Menurut Ngadino, untuk langkah tindakan tegas tersebut, seluruh personil kepolisian sudah memahami aturan mainnya. "Masing-masing anggota sudah tau. Ini kebetulan saya sudah sampaikan ke seluruh jajaran di Sumatera Utara. Dan masing-masing Kapolres sudah memberikan respons ke saya, bahwa untuk (kerusuhan) ini jangan sampai berkembang," katanya.

Di beberapa wilayah di Kota Medan, kata Ngadino, kerusuhan sudah berhasil diredam. Ia meminta kepada seluruh pimpinan Polri di Kota Medan agar menjaga wilayahnya masing-masing. "Nanti akan kami lakukan langkah-langkah untuk mempertemukan (ketua-ketua), khususnya di Medan," kata Ngadino.

Seperti yang diketahui, bentrokan kedua kubu berawal saat massa IPK berjumlah sekitar 250 orang sedang konvoi menggunakan sepedamotor dan mobil menuju lokasi kegiatan pelantikan pengurus IPK di kawasan Jl Pelajar, Medan Kota, Sabtu (31/01/2016) sore 14.30 WIB.

Saat melintas di depan kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP kawasan Jl Thamrin Medan, terjadi bentrokan kedua kubu. Akibatnya, 2 massa IPK tewas dan 4 lainnya mengalami luka serius.

Korban tewas Monang Hutabarat (49), warga Jl Bambu Medan (Ketua Ranting IPK Medan Timur) dan Sepri Marbun, warga Jl Pasar III Medan. Kedua korban terkena sabetan senjata tajam dan hantaman benda tumpul.

Sementara 4 korban luka lainnya masing-masing Feriansyah (25) warga Jl Tengah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan mengalami luka tusuk senjata tajam pada bagian perut, Eki (20) warga Jl Pasar III Medan mengalami luka sabetan parang pada bagian kepala, Rudi Syahputra, warga Jl Pasar III, Gang Sehati mengalami luka senjata tumpul dan Dedi Marbun (45) warga pasar III Medan mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian kepala. (sp/ar)

Waspada, Ada 144 Aliran Menyimpang di Jabar

Cimahi (WarkopPublik)--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mendeteksi 144 aliran atau ajaran menyimpang hingga sesat di wilayahnya sejak 2000.

"Keberadaan ajarannya menyebar di sejumlah daerah tapi paling banyak ditemukan di Cirebon, Bogor, dan Bandung," kata Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Barat Rafani Achyar usai memimpin pengucapan dua kalimat syahadat warga Jabar korban Gafatar di gedung Dinas Sosial Jawa Barat, Kota Cimahi, Senin (01/02/2016).

Ia menuturkan dari 144 aliran menyimpang/sesat yang cukup menyita perhatian ialah aliran "Hidup di Balik Hidup", "Al -Quran Suci", "Surga Eden", "Milah Ibrahim", "Siliwangi Panjalu" "Lia Eden", dan "Al-Qiyadah Al-Islamiyah".

"Yang cukup menyita perhatian itu ada seorang warga Bandung bernama Sayuti. Dia seorang tukang cukur yang mengaku sebagai nabi," kata dia.

MUI Jawa Barat, menurut dia, berupaya semaksimal mungkin mengatasi keberadaan 144 aliran sesat tersebut namun ada sejumlah kesulitan yang dihadapi pihaknya seperti aliaran/ajaran tersebut muncul sebentar ke permukaan publik kemudian hilang.

"Ada juga yang muncul terus hilang dan terus muncul lagi dengan wajah atau nama yang baru. Itu memang menyulitkan kami," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan salah satu aliaran sesat yang cukup menyita perhatian saat ini adalah ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

"Sebenarnya kami dari MUI sudah mendeteksi keberadaan Gafatar ini sejak tahun 2012 dan kami menilai mereka ini reinkarnasi dari Al Qiyadah Al Islamiyah pimpinan Ahmad Musadeq," ujar Rafani. (antara/ar)

Ketua MPR RI Ajak Al Jamiyatul Washliyah Sosialisasikan Empat Pilar

Bogor (WarkopPublik)--Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan membuka secara resmi Rakernas I PB Al Jamiyatul Washliyah di Wisma DPR Kopo, Bogor, Sabtu (30/01/2016). Pembukaan Rakernas itu ditandai dengan pemukulan gendang.

Sebelum membuka acara itu, Zulkifli bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima ulos dari Ketua Umum Pengurus Besar Al Jamiyatul, Washliyah Dr KH Yusnar Yusuf.

Rakernas yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari 29 provinsi wilayah dan daerah di seluruh Indonesia.

Organisasi Islam yang berdiri sejak 1930 ini baru memilih pengurus baru pada April 2015 dan terpilih sebagai Ketua Umum PB Al Jamiyatul Washliyah priode 2015-2020 adalah Yusnar Yusuf.

Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam pidato kebangsaannya mengajak pimpinan Al Jamiyatul Washliyah untuk ikut menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI untuk umat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia.

Menurut Zulkifli hal itu penting, karena dengan cara itu kita dapat menyudahi segala pertengkaran dan perbedaan.

Selain itu, melalui Empat Pilar kita ikut membenahi sumber daya manusia Indonesia yang masih kalah bersaing dengan sumber daya manusia negara lain.

"Kalau ekonomi masih duafa sangat mudah sekali kita diadu domba. Perselisihan itu ujung-ujungnya ekonomi yang harus dibenahi," katanya.

Al Jamiyah Washliyah, lanjut Zulkifli memiliki peran penting.

Apalagi, dalam sejarahnya Al Jamiyatul Washliyah tidak pernah bertengkar dengan organisasi-organisasi lain.

"Jadi kalau bisa sudahi dulu pertengkaran, hindari perbedaan, dan kita tingkatkan sumber daya manusia kita agar tidak kalah bersaing dengan negara lain," katanya. (tribun/ar)

Ini Hasil Rekomendasi Rakernas Al Washliyah

Bogor (WarkopPublik)--Ormas Islam Al Jami'yatul Washliyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Turut dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Rakernas Al Washliyah merumuskan sejumlah rekomendasi.

Ketua Panitia Pelaksana Rakernas Al Washliyah, Ahmad Doli Kurnia, menuturkan rekomendasi pertama dari Rakernas Al Washliyah, adalah menolak rencana pembentukan Badan Penyelenggara Haji. Al Washliyah melihat, tidak ada kondisi yang mendesak pembentukan dan penyelenggaraan haji, serta pengelolaan haji Kementerian Agama sepanjang sejarah sudah cukup baik.

Selain menolak rencana pembentukan Badan Penyelenggara Haji, Doli mengatakan Al Washliyah mendorong dilakukannya perubahan revisi Undang-undang Perbankan Syariah. Al Washliyah berpendapat revisi UU Perbankan Syariah, akan senantiasa memberikan manfaat yang signifikan kepada Indonesia secara umum, serta umat Muslim di Indonesia khususnya.

Terakhir, Doli menerangkan Rakernas Al Washliyah hendak membangun kebersamaan dengan berbagai kalangan umat Muslim, khususnya ormas-ormas Islam yang yang ada di Indonesia. Menurut Doli, hal itu dimaksudkan untuk menangkal paham-paham radikalisme dan terorisme, serta membersihkan wajah Islam yang selama ini seakan terus ditempelkan dengan kesan negatif.

"Al Washliyah ingin menunjukkan wajah Islam sebenarnya, yang sejuk dan penuh toleran," kata Doli di lokasi rakernas Al Washliyah Wisama DPR Cisarua Bogor, Minggu (31/01/2016). (republika/ar)

Ferry Mursyidan Baldan Tandatangani MoU Dengan Al Washliyah

Bogor (WarkopPublik)--Pengurus Besar Al Washliyah melakukan penandatanganan naskah kerjasama (MOU) dengan Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Penandatangan ini dilangsungkan pada acara Rakernas di kawasan Puncak, Jawa Barat, yang dibuka Oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Tujuan kerjasama ini antara untuk tertib aset Al Washliyah di seluruh Indonesia, sehingga yang berwakaf untuk Washliyah dapat berhati ikhlas, kemudian negara mengadministrasikan melalui sertifikat.

Menteri Agraria, tata Ruang dan Kepala BPN, Ferru Mursyidan Baldan, mengemukakan dengan penandatanganan naskah kerjasama (MOU) itu hendaknya dapat terlaksana dengan baik. Ia sendiri menyebutkan sebagai `kekihlasan yang teradministrasi`.

Dengan demikian, Washliyah akan melakukan pengelolaan aset organisasi yang akan lebih baik ke depan.

Sebelumnya, Sekjen PB Al Jam’iyatul Washliyah, H. Masyhuril Khamis, mengemukakan ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan pada Rakernas I Al Washliyah di Puncak, Jawa Barat, yakni penguatan eksistensi dakwah, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan panti asuhan.

Al Washliyah kini memiliki 19 panti asuhan. Namun saat ini mereka berusaha agar pengelolaan panti asuhan ini bukan sekadar menggunakan cara klasik mengasramakan anak yatim piatu, namun akan melakukan pola pembinaan di luar panti.

Tetapi berusaha untuk membantu anak yatim piatu untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan kebutuhan seharai tetap terpenuhi tetapi tetap bersama keluarga. Karena selama ini banyak anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan hanya sebagai tempat tinggal semata.

Rakernas kali ini Al Washliyah mengundang beberapa menteri seperti Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Ketua MPR. Mereka tidak hanya menjadi tamu undangan tetapi juga sebagai narasumber bagi perwakilan 29 pengurus Al Washliyah dari seluiruh Indonesia.

Ia juga mengemukakan betapa pentingnyaa pengelolaan tanah wakaf yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan organisasi Al Washliyah. Mereka berharap proses administrasi tanah wakaf ini akan segera selesai.

Selain itu, lembaga Zakat Infak dan Sodaqah Al Washliyah (Alzis) yang baru dibentuk pada periode pengurus ini, akan dipersentasekan kepada seluruh pengurus wilayah dan daerah Al Washliyah se-Indonesia. Sebagai organisasi Al Washliyah harus mampu mandiri adapun fungsi pemerintah hanya bersifat pendukung saja sehingga perlu peningkatan pemanfaatan ZIS Al Washliyah untuk menggerakkan program-programnya.

Saat ini AL Washliyah memiliki seribu lebih unit sekolah mulai dari TK hingga SMA. Sementara itu Perguruan Tinggi saat ini mencapai sembilan kampus. Mereka juga akan memperbarui database anggota organisasi ini. Sehingga pengurus mengetahui secara pasti jumlah anggota mereka menggunakan elektronik database.

Khusus Dewan Fatwa Al Washliyah, juga akan dibahas masalah hukum yang terjadi di Indonesia seperti gerakan -gerakan sempalan dan upaya pihak luar untuk memecah belah umat muslim. (kabarwashliyah/ar)


Kasus Suap di Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, KPK Periksa Budi Supriyanto

Jakarta (WarkopPublik)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk Budi Supriyanto, anggota DPR Komisi V," ujar Pelaksana hariam Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Senin (01/02/2016).

Budi merupakan rekan kerja Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan yang juga tersangka dalam kasus ini.

KPK sebelumnya telah memanggil Budi, tetapi ia berhalangan hadir karena sakit. Terkait kasus ini, KPK telah mencegah Budi bepergian ke luar negeri.

Hari ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, A Hadanudin, serta Front Office Supervisor PT Hotel Ibis Budget Cikini, Slamet Waluyo.

Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi Abdul. Supriyanto merupakan salah satu anggota Komisi V yang ruangannya digeledah KPK.

Dalam penggeledahan yang dilakukan Jumat (15/01/2016) lalu, sempat terjadi adu mulut antara penyidik KPK dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Dalam kasus ini, KPK menduga Damayanti bukan satu-satunya anggota legislatif yang diduga terlibat dan dikejar KPK itu.

Oleh karena itu, KPK merasa perlu melakukan penggeledahan untuk mencari bukti atas dugaan tersebut.

Dalam kasus ini, Abdul Khoir memberi Damayanti, Julia, dan Dessy uang masing-masing 33 ribu dollar Singapura.

Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU memang mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (kompas/ar)

Kenapa BPKH Belum Terbentuk, Ini Kata Inisiatornya

Jakarta (WarkopPublik)--Terkatung-katungnya pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Nasional Haji dan Umrah yang langsung menyoroti dengan serius persoalan tersebut.

Upaya yang dilakukan Komnas Haji dan Umrah itu, antara lain mengirim surat kepada pemerintah untuk meminta agar segera dilaksanakan amanat tersebut. Sebab, terbentuknya BPKH, tak lepas dari mandat dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Disitu, disebut bahwa pengelola keuangan haji dikelola oleh lembaga tersendiri yaitu BPKH. Dalam pasal peralihan atau pasal akhir dinyatakan, bahwa BPKH sudah harus terbentuk maksimal satu tahun setelah UU diundangkan. UU 34/2014 itu diundangkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Artinya, 17 Oktober 2015 sesuai mandat konstitusi BPKH sudah harus terbentuk.

Menanggapi itu, Direktur Pengelolaan Keuangan Haji, Kementerian Agama, Ramadhan Harisman membenarkan, bahwa lambatnya pembentukan BPKH kini telah menjadi sorotan publik. “Benar, ada surat dari Komnas Haji dan Umrah yang mempertanyakan itu. Jadi begini. Prosesnya sedang jalan terus. Secepatnya, BPKH akan terwujud,” jelas Ramadhan Harisman ketika ditemui di salah satu hotel terkemuka di kawasan Senen, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Namun demikian, ia beralasan, keterlambatan itu tak sepenuhnya berasal dari Kementerian Agama. “Sebab, juga sangat tergantung dengan instansi lainnya. Kalau dari kami, untuk yang rancangan Perpres tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji sudah diharmonisasi dan sedang diajukan ke Presiden untuk Perpresnya. Nah rancangan untuk Perpres tentang Organisasi Tata Kerja Laksana BPKH sendiri tinggal satu kali lagi pertemuan dengan seluruh kementerian terkait lainnya lalu langsung kita harmonisasi,” kata salah seorang inisiator terbitnya UU 34/2014.

Kementerian Agama, sambung dia, punya niat kuat untuk mendorongnya. “Misalnya, rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Haji sudah kita selesaikan di tingkat intenal Kementerian Agama. Tinggal, kita rapatkan lagi di tingkat antar kementerian terkait,” bebernya lagi. (bisnissyariah/rio/ar)

Haji Merakyat, Kemenag Prioritaskan Calon Haji Lansia


Pekanbaru (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini memberi priotitas terhadap calon haji lanjut usia (lansia) minimal berusia 75 tahun dengan masa menunggu selama dua tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima.

"Kita belum tahu data jumlah calon haji lansia berapa. Tapi, bagi yang sudah punya nomor porsi dan sudah daftar sebelum 1 Januari 2014, itu kita bisa berangkatkan tahun ini," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Ahda Barori di Pekanbaru, Ahad.

Hal itu disampaikan Ahda usai menjadi pembicara di hadapan ratusan calon jamaah haji yang melibatkan para pemangku kepentingan haji dan umroh Kementerian Agama Provinsi Riau.

Ia mengemukakan, ketika seseorang melakukan proses pendaftaran sebagai calon haji di masing-masing kabupaten/kota paling lambat Desember 2013, maka mereka yang termasuk lansia bisa langsung berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini ditemani seorang pedamping yang satu provinsi.

"Para lansia harus memenuhi persyaratan layak berangkat haji, dan itu salah satunya adalah faktor kemampuan fisik menunaikan ibadah haji selama berada di Tanah Suci," ujarnya.

Meski demikian, ia menyatakan, bagi calon haji lansia harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama di kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi berkas di daerah untuk dibuatkan surat usulan ke kantor wilayah provinsi.

Pihaknya mengkhawatirkan kemungkinan  calon haji lansia tidak siap diri dari sisi fisik, biaya, belum ada pedamping dan sejumlah kendala lainnya.

"Kalau mereka ajukan permohonan, berarti telah siap. Ini sama sekali tidak ganggu masing-masing kuota tiap provinsi. Kuota haji Indonesia tahun ini diperkirakan sama tahun lalu 168.800 orang, 13.600 orang diantaranya haji khusus," ujarnya.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Provinsi Riau, Muhammad Azis, mengungkapkan bahwa walau diproritaskan pemberangkatan jamaah haji lansia, tetapi tergantung dari nomor porsi haji terendah berdasarkan kuota haji 4.000 orang lebih.

"Tapi, yang berangkat itu kan berdasarkan porsi terendah. Kalau umpamanya porsinya terendah itu ada lima, tapi mengajukan 10 orang, tak bisa juga berangkat," katanya menambahkan. (antara/ar)