Dirjen Haji: Tegakkan Budaya Anti KKN di Ditjen PHU Harga Mati

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengingatkan kepada setiap jajaran di bawahnya untuk terus mempertahankan semangat anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Harga mati untuk penegakan budaya anti KKN di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). “Tahun lalu sudah bagus dan tahun ini harus lebih baik lagi,” ujar Abdul Djamil, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Senin sore (07/03/2016).

Ia juga menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan memberangkatkan beberapa tim ke Arab Saudi. “Yaitu tim akomodasi, katering dan transportasi. Jadi tiga tim ini akan bertugas di Arab Saudi untuk melayani kebutuhan jemaah. Saya sangat mengapresiasi penandatanganan pakta integritas ini. Lebih jauh dari itu, saya juga mengingatkan untuk seluruh tim agar mempersiapkan mental dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Lanjut dia, penandatanganan pakta integritas oleh seluruh tim, tak lain untuk mewujudkan komitmen bersama menuju birokrasi Indonesia yang bebas KKN.  “Kami ingin membawa Ditjen PHU ini menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Yaitu good governance. Ciri cirinya seperti apa, ya itu, bahwa pemerintahan yang good governance itu adalah pemerintahan yang mempertanggungjawabkan segala sesuatunya pada peraturan yang berlaku,” tukasnya.

Sambung dia, tidak lagi dikerjakan dulu, baru peraturannya menyusul. “Dalam sebuah pemerintahan good governace yang jadi panglima itu adalah hukum (aturan yang berlaku), jadi bukan pejabat. Kalau dulu pengukuran kesuksesan pejabat itu karena berdasarkan kemampuan pejabat, bukan berdasarkan aturan yang berlaku,” ungkap Abdul Djamil kembali. (sinhat/ar)

Instruksi Dirjen Haji: Tim Jangan Terjebak Rayuan Penyedia Barang Jasa

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil meminta tim penyedia akomodasi, katering dan transportasi bertindak profesional dan taat aturan.

“Tolong jaga betul point-point pakta integritas yang sudah Anda tandatangani tadi. Jadikan ini sebagai pengabdian kepada negara, nusa dan bangsa,” ucapnya saat memberi sambutan dalam kegiatan penandatanganan pakta integritas angota-angota tim penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi di ruang ruang sidang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Pusat Jakarta, Senin sore (07/03/2016).

Selama bertugas di Arab Saudi, sambung dia, hendaknya tanamkan dalam setiap diri masing-masing untuk tidak mudah tergoda dari rayuan para penyedia akomodasi, katering dan transportasi.

“Hindari betul yang begitu-begitu. Sebab, bila tertangkap basah maka sanksinya sangat berat. Kenapa demikian, sebab pemerintah saat ini sedang berjuang membangun transparansi penyediaan akomodasi, katering dan transportasi ke tengah-tengah masyarakat. Publik berhak tahu apa yang saudara-saudara lakukan selama bertugas di sana,” pungkasnya lagi. (sinhat/ar)

Tim Segera ke Arab Saudi Persiapkan Akomodasi, Transportasi dan Katering Haji

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Sri Ilham Lubis, mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan haji musim haji tahun ini, pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan. Diantaranya, membentuk tiga tim yaitu tim akomodasi, transportasi dan katering.

“Dalam waktu dekat mereka akan terbang ke Saudi,” pungkasnya usai menyaksikan penandatanganan pakta integritas anti KKN di ruang sidang Ditjen PHU Kemenag Jakarta, Senin sore (07/03/2016).

Ia kembali menyampaikan, jumlah masing-masing tim tidaklah sama, sebab peran dan tugasnya selama di sana, berbeda-beda. “Seperti tim akomodasi jumlahnya 14 orang, tugasnya menyediakan akomodasi untuk tempat tinggal jemaah haji selama di Arab Saudi sesuai dengan standar yang berlaku,” jelasnya.

Sedangkan tim transportasi bertugas menyediakan sarana transportasi yang memadai. “Jumlah tim transportasi ada 9 orang. Lebih sedikit dari tim katering yaitu 11 orang. Tim transportasi terdiri dari 8 orang Kemenag dan  1 orang dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan tim katering terdiri dari 8 orang dari Ditjen PHU, 1 orang dari Kementeria Kesehatan, 1 orang dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan 1 orang dari Badan Litbang dan Diklat Kemenag,” ungkap Sri kembali. (sinhat/ar)

Tiga Tim Akan Perkuat Kebutuhan Jemaah Haji di Arab Saudi

Jakarta (WarkopPublik)--Tak terasa musim penyelenggaraan haji sudah semakin dekat. Untuk itu, sejumlah persiapan terus dilakukan pemerintah agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Sebelum dimulai, sudah jadi rutinitas tahunan Kemenag memberangkan beberapa tim ke Arab Saudi.

“Tim-tim ini yang akan bekerja mempersiapkan segala kebutuhan calon jemaah haji kita selama melaksanakan ibadah haji nanti. Mereka terdiri dari tiga tim yakni: akomodasi, transportasi dan katering. Seluruh tim berjumlah 34 orang,” terang Sri Ilham Lubis Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag di Jakarta, Senin sore (07/03/2016).

Direncanakan, sambung dia, tim akomodasi berangkat 10 Maret nanti. Sedangkan tim katering 15 Maret. “Dan terakhir tim transportasi terbang ke Arab Saudi pada tanggal 19 Maret, persis empat hari setelah keberangkatan tim katering,” imbuh bekas Kasubdit Penyiapan Dokumen dan Perjalanan Haji Ditjen PHU Kementerian Agama, ini. (sinhat/ar)

Marak Travel Umrah Nakal, Kemenag Gandeng Polda Sulsel

Makassar (WarkopPublik)--Kementrian Agama (Kemenag) berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan terkait penindakan penyelenggara umrah yang tak berizin. Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Khasan Faozi dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis bertemu dengan Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital AKBP Eka Bayu Riyanto dan Kasubdit Pariwisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan AKBP M Yahya Samosir, Kamis (04/03/2016).

"Kami ingin menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah ditandangani Menteri Agama dan Kapolri 2013 lalu, Sulawesi Selatan saat ini menjadi acuan kami," ujar Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khasan Faozi di Ruang Pimpinan Polda Sulawesi Selatan, Jumat (04/03/2016).

Makassar saat ini memiliki jumlah jemaah haji dan umrah paling banyak. Tentu, ada konsekuensi dari banyaknya jemaah dengan adanya pelanggaran yang terjadi.

"Ini merupakan tugas kami, agar negara hadir dan dapat memberikan perlindungan jemaah umrah yang juga warga Indonesia salah satunya dengan mensosialisasikan nota kesepahaman," jelas dia.

Khasan berharap kepolisian di seluruh wilayah Indonesia juga menindaklanjutinya. Selama ini ada 12 wilayah yang akan segera ditindaklanjuti. (sinhat/ar)