Harga Minyak Dunia Kembali Turun

Singapura (WarkopPublik)--Harga minyak dunia kembali mengalami penurunan di perdagangan Asia pada Rabu. Ini karena kekhawatiran yang telah berlangsung lama atas pasar jenuh yang membayangi pembicaraan kemungkinan koordinasi antara beberapa produsen utama untuk memangkas produksi.

Para pedagang juga mengincar rilis laporan persediaan minyak mentah komersial AS hari ini, mencari petunjuk tentang permintaan di ekonomi terbesar dan pengguna minyak utama dunia.

Pada sekitar pukul 06.30 GMT, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 39 sen, atau 1,24 persen, menjadi 31,06 dolar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk penyerahan Maret turun 17 sen, atau 0,53 persen, pada 31,63 dolar AS per barel.

Harga minyak telah naik sekitar empat persen pada Selasa di tengah harapan pembicaraan pengurangan produksi.

Menteri Perminyakan Irak Adel Abdulmahdi pada Selasa mengatakan Baghdad "siap untuk bekerja sama" pada pemotongan produksi, tetapi hanya jika produsen non-OPEC melakukannya juga.

Abdulmahdi juga, seperti dikutip oleh Bloomberg, menggambarkan "fleksibilitas" peningkatan pada produksi antara Rusia dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Kantor berita milik negara Rusia, Tass, melaporkan bahwa perusahaan minyak Rusia Lukoil telah meminta Kremlin bekerja sama dengan OPEC untuk membatasi produksi.

Pada Senin, Sekjen OPEC Abdullah el-Badri menyerukan kelompok dan produsen-produsen lain bekerja sama untuk menaikkan harga. OPEC pada Desember menolak seruan untuk memotong produksi, lebih memilih untuk berjuang mempertahankan pangsa pasar.

Harga minyak melonjak akhir pekan lalu dari posisi terendah 12-tahun didorong harapan stimulus ekonomi baru oleh bank sentral Eropa dan Jepang.

Namun, bertahannya kekhawatiran tentang kelebihan pasokan, permintaan yang lemah dan pelambatan ekonomi global kembali ke permukaan.

"Harga bergerak di kisaran sempit ... Anda tidak bisa benar-benar menyesuaikan pasokan untuk mendukung harga pada waktu ini," kata analis Phillip Futures, Daniel Ang.

Dia mengatakan kunci untuk harga "rebound" berkelanjutan adalah permintaan meningkat dan produsen-produsen utama memangkas produksi minyak mereka.

Tetapi, Ang mengatakan ia skeptis produksi akan segera dipangkas.

"Kami telah melihat lebih dari satu setengah tahun terakhir ... ada banyak pembicaraan tentang kerja sama untuk menjaga harga yang kuat, namun tidak satupun dari ini telah berhasil," katanya.

Mata uang AS yang menguat juga telah membantu meredam permintaan untuk minyak yang dihargakan dalam dolar.

Pasar juga menunggu hasil dari pertemuan para pembuat kebijakan bank sentral AS pada Rabu, tentang waktu kenaikan suku bunga AS berikutnya. (antara/ar)

Ini Kata Ketua KPK Terkait Bawa Brimob Bersenjata Saat Penggeledahan di DPR

Jakarta (WarkopPublik)--Penggeledahan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyertakan aparat Brimob bersenjata ke ruangan anggota dewan, beberapa waktu lalu, kembali mendominasi pertanyaan Komisi III DPR RI saat rapat kerja dengan jajaran pimpinan KPK RI, Rabu (27/01/2016). Untungnya, pimpinan KPK menyatakan sejak awal sudah siap menghadapinya.

Dalam rangka penyidikan kasus menyangkut Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, petugas KPK menggeledah beberapa ruangan kerja anggota DPR RI. Ricuh terjadi saat petugas hendak menggeledah ruangan anggota DPR dari Fraksi PKS. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, sampai turun tangan dan cekcok mulut dengan petugas KPK yang datang bersama anggota Brimob bersenjata.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menilai KPK seakan tak percaya lagi bahwa DPR adalah rumah rakyat. Dinilainya, KPK tak transparan karena tak kunjung memberikan standard operational procedure (SOP) penggeledahan.

"Kami tidak melihat pribadinya tapi kami ingin hubungan antara kedua lembaga tetap berjalan dengan baik. Apakah KPK sudah tidak percaya lagi DPR adalah rumah rakyat?" kata Adies.

Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau agar KPK menjaga hubungan antarlembaga berjalan baik. Menurutnya, KPK harusnya menyertakan aparat MKD ketika menggeledah atau menyita ruangan anggota DPR.

"Aparat penegak hukum wajib didampingi salah satu MKD. Yang lalu, penyidik yang datang ke DPR kemudian tidak bisa komunikasi dengan baik, malah tidak mau masuk ke ruang pimpinan MKD untuk koordinasi," kata Dasco.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan sejak awal pihaknya sudah siap menghadapi kemungkinan pertanyaan mengenai hal itu. Kata Agus, sama sekali tak ada aturan yang dilanggar KPK mengenai penggeledahan itu, karena semuanya sudah sesuai aturan di internal.

"Dari sisi aturan internal KPK, tak ada yang kami langgar. Lalu kalau KPK melakukan penggeledahan, itu selalu itu perintah UU. Termasuk soal keberadaan polisi. Selama ini itu sudah dilakukan berkali-kali," jelas Agus. (beritasatu/ar)

Harga Pangan Melonjak, Darmin Himbau Menteri Terkait Jangan Berpolemik

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengimbau kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk tidak berpolemik dalam menanggapi permasalahan melonjaknya harga pangan pada beberapa hari belakangan ini.

Ia mengimbau kepada para menteri tersebut untuk duduk bersama untuk membicarakan permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya bersama agar harga pangan bisa turun kembali. Bahkan, ia juga siap untuk duduk bersama dengan menteri terkait untuk membicarakan permasalahan ini.

“Kan ada kantor menko, kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Nggak usah khawatir dan jangan berpolemik satu sama lain,” kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (27/01/2016).

Ia pun mengaku tidak menyalahkan para kementerian yang memiliki argumennya masing-masing dalam menanggapi permasalahan ini. Pasalnya, setiap orang atau kementerian pasti memiliki metode dan cara pandang yang berbeda-beda. Kendati demikian, agar permasalahan harga pangan ini tidak berlarut-larut, pihaknya mengimbau kepada kementerian terkait untuk duduk bersama dengan Menko Perkonomian.

“Jadi pangan ini kan komoditi yang sangat penting jadi harus dibicarakan bersama. Mulai dari perkiraan produksinya berapa? Stocknya ada berapa,impornya berapa banyak jadi kita tahu permasalahannya ada dimana,” tegas Darmin.

Sekedar informasi, dalam beberapa hari terakhir, terjadi lonjakan harga pangan khususnya harga daging sapi yang mengalami kenaikan hingga 130 rupiah per kilogram dari sebelumnya sekitar 90 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi dibeberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan termasuk di daerah Jabodetabek.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengklaim, kenaikan harga daging sapi belakangan ini dikarenakan kurangnya pasokan sapi di lapangan yang membuat para pedagang menaikkan harga jual daging sapi. (suara/ar)

Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-JK Disikapi PKB Dengan Bijak

Jakarta (WarkopPublik)--Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul  Karding mengaku bahwa pihaknya tidak takut dengan ancaman Partai Golkar setelah masuk ke pemerintah akan mengancam kursi menteri dari PKB.

Bahkan, Karding menilai kalau langkah tersebut sangat baik bagi pemerintah Jokowi-JK, dimana program-programnya bisa cepat terealisasikan, khususnya di legislatif.

"Dukungan yang besar ke pemerintah tentu semakin baik bagi kekuatan pemerintah secara politik. Soal jatah-jatah Pak Jokowi saya kira proporsional, siapa bekerja, siapa yang tidak bekerja," kata Karding di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Kendati demikian, anggota Komisi III DPR ini tidak mengetahui secara pasti merapatnya Golkar ke pemerintah, apakah karena barter SK kepengurusan Partai Golkar oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly atau ada hal lain.

"Enggak tahu ya. Saya kira karena mereka ingin kembali solid, yang kedua supaya hubungan dengan pemerintah baik karena eksistensi partai tergantung dengan Menkum HAM," jelasnya. (teropongsenayan/ar)

PDIP: Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-JK, Tidak Ada Jaminan Apapun Dalam Politik

Jakarta (WarkopPublik)--Ahmad Basarah mengatakan bahwa tidak ada jaminan pemerintahan akan stabil dengan masuknya Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-JK.

Sebab, bila Partai Golkar hanya mendukung tanpa kerja nyata, maka dukungan tersebut hanya sebatas ucapan dan tidak berdampak bagi pemerintahan.

"Masuknya Partai Golkar harus membawa manfaat yang sebesarnya bagi proses pembangunan nasional. Namun tidak ada jaminan apapun dalam politik, karena semua akan kembali kepada kadar kepentingan masing-masing Parpol disamping politik itu bersifat dinamis," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Basarah saat dihubungi, Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Untuk itu, ia mengharapkan agar Presiden Joko Widodo bisa mengelola dukungan Partai Golkar tersebut dengan maksimal, agar jalannya pemerintahan bisa lebih baik ke depan.

"Yang penting Presiden Jokowi harus pandai mengelola dukungan parpol-parpol tersebut. Sehingga akan menghasilkan lebih banyak energi positifnya daripada dampak negatifnya," jelasnya. (teropongsenayan/ar)

Geledah DPR Bawa Brimob Bersenjata Laras Panjang, KPK Siapkan Pembelaan

Jakarta (WarkopPublik)-- Pimpinan KPK menyiapkan pembelaan terkait aturan penggeledahan yang dipersoalkan DPR karena membawa personil Brimob bersenjata laras panjang jika dicecar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III hari ini.

"Dari sisi aturan diinternal KPK tidak ada yang dilanggar. Kalau KPK penggeledahan itu selalu itu perintah Undang Undang, ada polisi, sudah lakukan berkali-kali kita lihatlah," kata Ketua KPK Agus Raharjo, sebelum RDP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Terkait permintaan DPR yang ingin adanya evaluasi terhadap SOP di KPK, Agus mengatakan akan mempertimbangkan hal tersebut. "Sepanjang itu, karena di lapangan situasi. kalau di DPR bisa, tapi pernah lihat waktu (geledah) ditabrak orang nanti kita evaluasi," ujar dia.

Agus menambahkan dalam RDP ini juga akan menjelaskan ada beberapa hal lain yang akan dibahas bersama Komisi III, di antaranya soal legislasi dan laporan BPK. "Ditanya report keuangan ke BPK, memang ada beberapa minta soal laporan BPK, minta kami klarifikasi, ya nanti jelaskan," tandas dia.

Dalam RDP ini, seluruh pimpinan KPK hadir yakni Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, Alecander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif. (rima/ar)

Virus Zika Hantui Dunia, Ini kata Kemenkes RI

Jakarta (WarkopPublik)—Saat ini dunia sedang digegerkan dengan penyebaran virus Zika yang dilaporkan dapat menimbulkan kecacatan pada otak bayi jika menginfeksi ibu hamil.

Virus Zika sendiri ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti, jenis nyamuk yang juga menjadi vektor penularan demam berdarah dengue.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, drg Oscar Primadi, MPH mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir dengan virus Zika. Menurutnya, hal yang bisa dilakukan adalah tindakan pencegahan yang serupa dengan mencegah kasus demam berdarah dengue (DBD).

"Langkah pencegahan sama persis dengan DBD. Nyamuknya sama, jenis virusnya satu keluarga, sehingga langkah penanganan persis sama," ujar Oscar yang dikutip dari suara.com, Rabu (27/01/2016).

Bahkan, berdasarkan temuan Direktorat Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, kasus Zika di Indonesia sudah ada sejak 1964 namun jumlahnya sedikit dan tidak ada yang menyebabkan kematian.

"Manifestasi klinis jika terinfeksi virus Zika, ringan hingga sedang sehingga tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Selama ini di Indonesia kasus sudah ada namun tidak sampe syok dan menimbulkan kematian," imbuhnya.

Meski kasus zika yang ada di Indonesia tidak separah yang terdapat di Brasil, Kemenkes melalui tim surveilans sudah bergerak untuk melakukan pengumpulan data dan menggerakkan tindakan pencegahan.

"Kita tetap waspada. Pintu masuk yang ada di KKP, dan di bandara akan kita giatkan. Tapi memang kita imbau agar masyarakat tetap melakukan tindakan pencegahan 3M agar terhindar dari penularan penyakit dari nyamuk," pungkasnya. (suara/ar)

Saat di Masjid Nabawi Irfan Hakim Dikejutkan Sosok Tidak Terduga, eh..Ternyata

Jakarta (WarkopPublik)-- Irfan Hakim yang saat ini tengah menjalani ibadah umrah bersama istri dan anak-anaknya, dikejutkan dengan kehadiran sosok yang tidak terduga saat berada di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi.

"Djalu selalu takjub melihat kubah2 mesjid... disitulah saat nya ayah bercerita tentang kehebatan Islam..eh, gak sengaja di belakang ada om @caisar_aditya keep smail..!!," tulis Artis sinetron dan prasenter, Irfan Hakim pada akun instagramnya @irfanhakim75, Selasa (26/01/2016).

Sosok yang tidak terduga itu ternyata Caisar Putra Aditya atau lebih dikenal dengan nama Cesar atau Cesar Yuk Keep Smile, artis yang kerap menghiasi layar televisi anda, terutama pada bulan puasa lalu.

Namun kini, mantan artis televisi dan penari yang terkenal dengan Goyang Caesar itu telah undur diri dari dunia hiburan dan mulai lebih mempelajari agama serta mengurus usahanya di bidang kuliner dan pakaian bersama sang istri.

Wajar saja jika Irfan kaget, sebab diketahui Irfan Hakim memang berangkat ibadah umrah tidak bareng dengan Cesar.

Dilansir banjarmasin post (25/01/2016), Irfan Hakim memboyong keluarga kecilnya ke Tanah Suci.

Tidak tanggung-tanggung. Model, aktor, dan presenter kocak ini tidak hanya memboyong istrinya, Della Sabrina Indah Putri.

Irfan Hakim bahkan membawa serta tiga putri yang masih kecil, Aisha Maydina Hakim, si kembar Rakana Hakim dan Raina Hakim.

Juga satu-satunya anak lelaki Irfan, si bungsu yang masih balita, Chafidz Djalu Hakim.

Sebelumnya, Senin (25/01/2016), di salah satu tayangan infotainment, tampak istri Irfan Hakim melakukan persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci.


Untuk memudahkan selama perjalanan, istri Irfan Hakim mengatur pakaian keluarganya berdasarkan tempat-tempat yang akan disinggahi.

Ada lima tas yang mereka bawa. Menurut Dela, istri Irfan, di setiap daerah hanya satu yang akan dibuka. Sehingga lebih mudah dan praktis.

Begitu mendarat di Madinah Irfan Hakim langsung memposting fotonya bersama seorang ustadz Syekh Ali Jaber.

"Mendarat di Madina dengan selamat.. alhamdulillaaah.. total perjalanan 14 jam.. @syekh.alijaber," tulis Irfan Hakim di akun Instagramnya. (sriwijaya/ar)

Janji Menag: Kemenag Akan Uji Coba Gelang GPS Lansia Pada Musim Haji 2016

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berjanji untuk terus meningkatkan pelayanan haji. Salah satunya adalah pembuatan gelang haji berbasis global positioning system (GPS).

"Gelang ini nantinya akan diujicobakan bagi jamaah haji lansia yang berangkat tahun 2016 mendatang," ujar dia dalam rapat Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Lukman mengaku inspirasi pembuatan gelang ini ketika terjadinya peristiwa Mina yang menewaskan jemaah haji indonesia hingga ratusan orang. Selain itu gelang ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui jemaah yang tersesat dan tak bisa kembali ke hotel.

GPS ini akan memudahkan petugas haji mencari jemaah yang tersesat. Gelang ini digunakan sebagai penanda keberadaan jemaah. Tentu pengadaan gelang ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sebelumnya Komisi VIII DPR khawatir jika pengoperasian gelang ini dilakukan jemaah sendiri. Karena banyak jemaah yang telah lanjut usia dan masih awam terhadap teknologi canggih. (republika/ar)

Angel Karamoy Angkat Kaki dari Rumah Tak Hiraukan Suami dan Anak

Jakarta (WarkopPublik)--Steve Rumangkan melihat tak ada itikad baik dari Angel Karamoy untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

Apalagi, sudah enam bulan lamanya Angel angkat kaki dari rumah dan tak menghiraukan suami serta dua anaknya.

Steven berharap, permasalahannya dengan Angel bisa cepat selesai. Apa pun keputusan yang diambil, akan menjadi pilihan terbaik bagi kedua belah pihak.

"Saya nggak bisa memaksa keinginan saya. Kalau jalannya (cerai), dan demi kebaikan masing-masing saya sudah terima. Mudah-mudahan secepatnya," tutur Steven Rumangkan, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (26/01/2016).

Bila sudah waktunya, Steven akan membeberkan apakah rujuk atau harus berpisah dengan Angel. Saat ini Steven masih memikirkan masak-masak dan ingin berkomunikasi empat mata dengan Angel sebelum mengambil keputusan.

"Saya sudah bisa terima apapun hasil baik dan buruknya. Bila saatnya tiba, saya akan kasih tahu," ujar Steven.

Menurut Steven, keluarga besarnya telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang akan dipilihnya nanti.  "Kalau keluarga menyerahkan kepada saya. Karena ini kan keluarga saya," kata Steven Rumangkang. (Liputan6/ar)

Habib Rizieq Bela Abu Bakar Ba'asyir Dalam Sidang Lanjutan PK

Cilacap (WarkopPublik)--Rizieq Shihab alias Habib Rizieq menyatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak pernah mengajarkan terorisme.

"Dalam mengadakan kegiatan, kami sering bekerja sama dengan Syeh Abu Bakar Ba'asyir dan organisasinya. Selama kami bekerja sama, baik saya, kawan-kawan pengurus, maupun para aktivis laskar FPI yang ada di bawah, dari pusat sampai ke daerah yang berinteraksi dengan Syeh Abu Bakar Ba'asyir, beliau tidak pernah sekalipun mengajarkan kami untuk melanggar hukum agama maupun hukum negara, apalagi mengajarkan terorisme," katanya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (26/01/2016).

Habib Rizieq mengatakan hal itu saat memberi kesaksian dalam sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Abu Bakar Ba'asyir di Ruang Wijayakusuma, Pengadilan Negeri Cilacap, dengan majelis hakim yang diketuai Nyoto Hindaryanto serta beranggotakan Zulkarnaen dan Akhmad Budiman.

Dia mengaku pernah terlibat pembicaraan dengan Ba'asyir di salah satu rumah makan saat pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu ditahan. Dalam pembicaraan tersebut, dia menyampaikan kepada Ba'asyir bahwa FPI berencana membuka posko-posko pendaftaran mujahidin ke Palestina.

"Kita akan melakukan latihan fisik, kemudian beliau (Ba'asyir, red.) tanya, Habib Rizieq latihan fisik itu apa," katanya.

Terkait pertanyaan itu, dia menjelaskan kepada Ba'asyir bahwa latihan fisik berupa olahraga, bela diri, dan sebagainya. Kemudian, kata Habib Rizieq. Ba'asyir secara spontan bertanya apakah dalam latihan fisik itu menggunakan senjata.

"Saya katakan kepada ustaz Abu Bakar Ba'asyir, tidak ada (penggunaan senjata) ustaz. Beliau langsung mengatakan 'alhamdulillah'," katanya. Menurut dia, Ba'asyir mengaku khawatir jika petinggi FPI itu sampai salah jalan dengan melakukan latihan menggunakan senjata karena nantinya akan dijerat dengan undang-undang yang sangat berat. (republika/ar)

Jusuf Kalla: RUU KPK Tidak Akan Diselewengkan DPR

Jakarta (WarkopPublik)--Wakil Presiden HM Jusuf Kalla yakin kesepakatan pasal dalam Rancangan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan diselewengkan dalam pembahasannya di DPR.

"Yang membicarakan kan nanti DPR, saya yakin DPR juga tidak akan mengubah (kesepakatan) itu," kata Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Pemerintah dan DPR telah menyepakati empat poin perubahan RUU KPK tersebut, yakni terkait pengawasan terhadap lembaga antikorupsi, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan penyadapan serta rekrutmen tenaga penyidik dari kalangan independen.

"Kan sudah disepakati yang direvisi empat poin itu. Masyarakat juga sudah terbuka, yaitu tentang mesti ada pengawas, soal SP3, penyadapan dan satu lagi penyidik independen," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI melalui rapat paripurna menyetujui sebanyak 40 rancangan undang-undang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

Salah satu di antaranya adalah RUU UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sebanyak 40 RUU tersebut sebelumnya sudah disetujui dalam rapat Baleg yang dihadiri perwakilan pemerintah, pada Senin kemarin," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI, Firman Subagyo di Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Menurut Firman, jumlah 40 RUU tersebut adalah rasional, karena DPR RI juga masih menyelesaikan pembahasan sebanyak 22 RUU yang merupakan "carry over" dari prolegnas prioritas tahun 2015.

Dari sebanyak 22 RUU tersebut, kata dia, sebanyak 14 RUU masih dalam pembahasan tingkat pertama dan diharapkan sudah selesai pada Februari 2016. (antara/ar)

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Himbau Presiden Tolak Pembahasan Revisi UU KPK

Jakarta (WarkopPublik)--Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Namun, pro kontra masih terus bergulir lantaran dianggap revisi sebagai upaya pelemahan KPK.

Pengamat hukum pidana asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, sikap yang diambil partai pendukung pemerintah dan partai besar lainnya yang menyetujui revisi UU KPK dengan argumen untuk memperkuat KPK, realitasnya justru untuk melemahkan KPK.

"Sikap yang diambil partai-partai pendukung pemerintah KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan partai besar lainnya yang menyetujui revisi UU KPK dengan argumen untuk memperkuat KPK padahal realitasnya justru untuk melemahkan KPK dan melindungi kader-kader yang potensial korup," katanya kepada Okezone, Rabu (27/01/2016).

Bila merujuk pernyataan seorang pimpinan partai, kata Abdul Fickar, bahwa KPK lebih menakutkan ketimbang teroris. Artinya memang KPK telah dijadikan momok yang menakutkan bagi politisi sehingga harus dilemahkan bahkan dibubarkan.

"Demikian juga argumen yang menyebutkan bahwa revisi justru untuk memperkuat bidang pencegahan, adalah argumen yang dicari-cari karena sesungguhnya "core bisnis"-nya KPK adalah penindakan," ujarnya.

Artinya boleh saja pencegahan diperhatikan tapi penindakan tidak bisa dikesampingkan, karena memang KPK dilahirkan untuk merespons kegagalan para penindak korupsi terdahulu. Jadi memang penindakan adalah core bisnisnya KPK.

"Jika pun KPK melakukan pencegahan adalah dalam kontek me-review dan meneliti sistem termasuk peraturan perundang-undangan yang menimbulkan celah untuk orang melakukan korupsi," imbuhnya.

Abdul Fickar menambahkan, hasil kajian dan review inilah yang harus direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan jajarannya melaksanakan rekomendasi KPK. Sedangkan pencegahan dalam pengertian "mencegah orang" untuk tidak melakukan korupsi sejak awal adalah tugas dan fungsi dari kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MUI, PGI Wali Gereja, ulama, pendeta, masyarakat umum dan para orangtua.

"Karena itu kita mengimbau kepada Presiden untuk menolak membahasnya sekalipun itu keinginan kuat dari partai pendukungnya," ujarnya.

Abdul justru mengapresiasi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengambil sikap keberatan terhadap revisi UU KPK karena menyadari resistensi dari masyarakat. "Di samping itu belum ada urgensinya untuk mengubah UU KPK," pungkasnya. (okezone/ar)

Setelah Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, Gerindra dan PKS?

Jakarta (WarkopPublik)--Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semula menjadi oposisi kini berbalik arah mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kedua partai itu dinilai tersandera oleh permainan politik Jokowi dan partai pendukungnya.

"Golkar dan PPP tersandera oleh politik kotor Jokowi, dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat nasional dengan mengunakan alat legitimasi untuk pengesahan kepengurusan parpol  di tingkat pusat oleh Menteri Hukum dan HAM," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Poyuono, Selasa (26/01/2016).

Selain Golkar dan PPP, kata Arif, PAN juga tersandera oleh penguasa, sehingga Partai berlambang Matahari itupun memilih untuk mendukung pemerintah.

"Kalau PAN tersandera oleh banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang bisa saja dikenakan pada Ketua Umum PAN dalam kasus lahan kehutanan sewaktu menjabat sebagai Menhut," kata Arif.

Kini, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Dengan hanya Gerindra dan PKS yang ada di luar pemerintahan, artinya Jokowi telah menguasai 70 persen lebih kursi parlemen.

"Tentu saja bagi Gerindra ini merupakan tantangan tersendiri untuk mengawal di parlemen agar tidak terjadi pemufakatan busuk antara Jokowi dan parpol pendukungnya untuk menggulirkan produk-produk UU dari DPR yang tidak berpihak pada masyarakat serta lebih pro asing," kata Arif.

Jokowi, menurut Arif, memiliki posisi tawar yang lemah jika berhadapan dengan kepentingan asing. Jokowi bertekuk lutut di bawah kendali asing yang ingin mengeruk aset-aset negara.
Karena itu, Gerindra mengharapkan agar masyarakat, baik tokoh masyarakat, Ormas dan LSM ikut mengawasi dan mengawal jangan sampai koalisi besar parpol pendukung Jokowi melakukan korupsi APBN dan menciptakan produk-produk UU yang proasing.

"Yang paling mendesak untuk tahun ini yang perlu diawasi dan ditolak bersama sama masyarakat adalah terkait obral dan cuci gudang aset-aset negara melalui privatisasi BUMN, perpanjangan Kontrak Karya migas dan tambang yang akan banyak habis kontraknya di era Jokowi," kata dia. (rima/ar)