Ada Tawaran Cepat Berangkat Haji, Kemenag Ingatkan Itu Penipuan

Yogyakarta (WarkopPublik)--Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah tergiur dengan adanya tawaran bisa berangkat haji ke tanah suci tanpa mengantre.

Bisa dipastikan jika ada pihak-pihak yang menawarkan hal tersebut adalah tindakan penipuan.

Menurut Kasubag Informasi dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DIY Arif Gunadi, daftar tunggu atau waiting list untuk jemaah haji dari DIY adalah hingga 2032. Atau 16 tahun dari sekarang, ini terjadi karena antusiasme masyarakat yang tinggi.

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai semua modus yang mengarah ke penipuan termasuk penipuan haji. Yang sekarang masih ada yang menawarkan, kalau mau haji cepat, daftar sekarang besok berangkat, tidak mungkin, sekarang menggunakan urut kacang," ujarnya belum lama ini di Kantor Kemenag DIY.

Bahkan, saat seseorang sudah mendaftar namun ada kendala dan tidak jadi berangkat, maka tidak serta merta posisi tersebut diisi oleh orang baru meski masih memiliki hubungan keluarga.

Mekanisme yang ada menurut Arif saat ini semakin ketat, terlebih ada pengurangan kuota dari pemerintah Arab Saudi.

Untuk diketahui, untuk tahun 2016, kuota untuk DIY adalah berjumlah sekitar 2.700an jemaah. Sama dengan jumlah tahun kemarin, namun estimasi ini masih bisa berubah, karena belum ada konfirmasi dari pemerintah Arab Saudi. (Tribun/ar)

Akhirnya Mantan Kadis Penipu Umrah Ditangkap

TebingTinggi (WarkopPublik)--Mantan Kepala Dinas Sosial Tebing Tinggi, Hj Mah yang selama ini melarikan diri, kemarin berhasil ditangkap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masya dari Provinsi Aceh.

Sebelum ditangkap, Sabtu (16/01/2016), terduga penipuan calon jemaah umrah itu tinggal di salah satu Pesantren di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Sabtu lalu (16/01 2016).

Akhirnya Direktur Eksekutif LBH Masya yang dipimpin Hj Tri Anuari SH langsung membawa Hj Mah untuk pulang ke Kota Tebing Tinggi, guna mempertanggung jawabkan kasus penipuan tersebut.

"Kami serahkan ke Mapolres Tebing Tinggi pada hari Minggu kemarin untuk memberikan kesaksian atas kasus dugaan penipuan uang umrah berkisar 4 miliar rupiah," kata Hj Tri Anuari.

Hj Tri Anuari mengatakan, pelaku berjanji akan mengganti semua uang yang telah dipakainya, tetapi pemberangkatan umrah tetap dilaksanakan secara bertahap, tidak sekaligus berangkat semuanya.

"Dia berjanji mau memberangkatkan peserta umrah, pelaku juga mengaku uang semuanya telah disetor kepada pihak travel yang ada di Pekan Baru,"terang Hj Tri Anuari.

Kapolres Tebing Tinggi AKBP Slamet Loesiono menjelaskan bahwa pelaku diduga penipu biro perjalanan umrah memang telah ditangkap dan sekarang masih dimintai keterangannya di Polres Tebing Tinggi.

"Kepada korban penipuan diharapkan tidak berbuat anarkis nantinya di Polres. Semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian," tegas Slamet.

Hj Mah sendiri tidak mau memberikan keterangan saat ditanya awak media. Dia terkesan menghindar dan menutupi wajahnya karena malu dari serbuan ibu-ibu calon peserta umrah yang telah ditipu.

Salah satu korban, Hj Rashayati Pandiangan (62) warga Jalan SM Raja Kota Tebing Tinggi mengaku tertipu setelah menyetorkan uang sebesar18 juta rupiah kepada Hj Mah.

Penyetoran awal di bulan September 2014 dan dijanjikan berangkat di bulan April 2015.  Tetapi setelah lewat sebulan tidak kunjung berangkat umrah. Pihak penyelenggara mengatakan akan diberangkatkan pada bulan Mei 2015.

"Selama hampir setahun kami bersabar dan tetap menunggu untuk diberangkatkan umrah oleh pihak penyelenggara, tetapi sampai kami membuat pengaduan ke Mapolres Tebing Tinggi, pihak penyelenggara tidak ada respon. Ada berkisar 40 orang yang tertipu," jelas Rashayati. (jpnn/ar)

Pakaian 'Nakal' Agnes Monica Kebanjiran Kritikan

Jakarta (WarkopPublik)--Al muttahidah, itulah tulisan Arab yang ada di pakaian Agnes Monica alias Agnezmo pada perayaan ulang tahun Indosiar, Senin (11/01/2016) malam. Kata itu memiliki arti persatuan (united). Namun ada dua hal yang dinilai kurang etis atas penempatan tulisan Arab tersebut.

Pertama. Tidak dari segi syariah, namun pada aspek penempatannya. Jika Agnes menganggap tulisan itu memiliki arti persatuan dan mengajak untuk menjaga persatuan maka penempatannya lebih tepat pada dada. Namun ini juga menjadi soal, jika ditempatkan pada dada, kita melihat ‘celengan’ Agnezmo ini pun terlihat dengan jelas dan pasti kurang etis juga karena bisa diartikan makna persatuan ada di dada seorang wanita terutama dada berukuran cukup besar.

Kedua. Pakaian artis berdarah campuran ini juga dinilai jauh dari adat ketimuran yang bagian tubuh harusnya ditutup dengan baik. Namun tidak dengan pakaian yang dikenakan Agnes ini, tampak terlihat beberapa bagian isi dalam dan dapat dikonsumsi secara luas oleh seluruh mata yang melihatnya.

“Apa pun yang dipakainya adalah hak dia. Tetapi jangan lupa ada etika, etiket dan kesopanan karena kita adalah orang timur. Ini bisa dicontoh dan menjadi tren pada anak-anak. Dia sebenarnya anak baik, mungkin karena ingin tampil beda sebagai publik figur membuatnya kurang berhitung secara bijak,” kata Affan Rangkuti, Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah di Jakarta, Rabu (13/01/2016).

Bisa saja terjadi multitafsir sebagai dampak dan pesan apa yang ingin disampaikan mantan penyanyi cilik era 90-an ini. Apakah dia ingin menyampaikan pesan bahwa persatuan ada di bawah (maaf) seorang perempuan, atau persatuan itu transparan dan seksi sebagaimana bentuk tubuh perempuan itu sendiri, dan bisa jadi persatuanlah yang bisa menaklukkan tubuhku yang indah ini. Jawaban sebenarnya ada pada Agnes sendiri, karena dia yang memiliki alasan mengapa dan untuk apa memakai pakaian tersebut.

“Bisa banyak perspektif tentang itu. Untuk itu, kami sarankan perlu ada penjelasan kepada publik dari yang bersangkutan agar tidak menjadi gaduh. Dia itu kan publik figur dan bukan gadis kecil lagi. Karena yang tahu apa dan untuk apa kan hanya dia yang tahu,” kata Affan. (rio/ar)

Dongkrak Target Pertumbuhan GDP 10 Persen, Arab Saudi Akan Luncurkan Program Umrah Plus

Jakarta (WarkopPublik)--Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Arab Saudi (SCTNH) mengumumkan akan segera meluncurkan program Umrah Plus. Artinya, para peziarah asing dapat mengunjungi berbagai lokasi budaya dan agama bersejarah.

Dilansir dari Arab News, Selasa (19/01/2016), Direktur Jenderal SCTNH di Riyadh, Abdul Aziz Al Hussain, mengungkapkan persiapan dari program Umrah Plus sudah hampir lengkap. Saat ini, perusahaan umrah sedang menjalin kemitraan dengan perusahaan wisata yang ada di Arab Saudi.

Sementara, Forum Perintis Perjalanan dan Pariwisata di Riyadh telah diluncurkan dengan 35 perusahaan dari seluruh dunia yang berpartisipasi.

Duta Besar Mesir untuk Arab, Saudi Naseer al-Hamdi, mengatakan kalau Mesir siap menerima turis dari Arab Saudi. Ia menerangkan, selama 2013 dan 2014, sudah ada sekitar 430 ribu turis yang datang ke Mesir.

Perjalanan dan pariwisata di Arab Saudi memang telah tumbuh secara signifikan dan telah memberi lima persen dari Gross Domestic Product (GDP). Rencananya, pertumbuhan tahunan sebanyak 10 persen akan menjadi target selama lima tahun ke depan. Angka itu tentu menjadi target yang masuk akal mengingat pertumbuhan meningkat dari empat persen pada 2014, menjadi enam persen pada 2015. (Republika/ar)

Akan Ada Penjara Khusus Bagi Teroris

Jakarta (WarkopPublik)--Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin setuju dengan rencana pemerintah membuat penjara khusus teroris. Namun, dia meminta agar keamanan penjara ini diperhatikan supaya tak malah memperluas paham radikal di dalam penjara.

"Jangan sampai dipenjara malah tambah radikal," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Selasa (19/01/2016).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nantinya akan ada pemisahan antara narapidana tindak pidana umum dan napidana kasus luar biasa, seperti narkotika serta terorisme. Pemisahan itu untuk mencegah perekrutan teroris baru di dalam penjara.

Pelaku peledakan bom dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, diduga merupakan rekrutan baru. Dia direkrut menjadi anggota kelompok teroris justru saat berada di penjara. Beberapa pihak pun mengusulkan para teroris dibuatkan penjara khusus, agar tak bisa menyebarkan ideologinya.

Namun, menurut Ma'ruf, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan pencegahan dan deradikalisme dengan cara meluruskan konsep jihadisme. "Untuk yang belum kena, harus ada gerakan kontra radikalisme," katanya.

Ma'ruf mengatakan proses deradikalisme yang paling efektif adalah dengan cara melakukan diskusi dan memberikan pemahaman yang benar tentang konsep jihad. "Mereka itu tidak takut mati dan penjara, satu-satunya cara adalah dengan diajak diskusi dan melalui pendekatan keagamaan," ujarnya. (Tempo/ar)

Pertemuan Pemimpin Lembaga Negara dan Jokowi Komitmen Selesaikan 6 Poin

Jakarta (WarkopPublik)--Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, hari ini tidak menghasilkan kesepakatan.

Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB itu hanya pembicaraan awal. Namun semua memiliki komitmen yang sama agar enam poin persoalan disele‎saikan secepatnya.

Adapun enam poin persoalan yang dibahas selain masalah terorisme, adalah mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), masalah penyelesaian gugatan hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian ‎penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, amnesti bagi eks kelompok bersenjata di Aceh dan Papua, serta mengenai haluan negara untuk pembangunan jangka panjang‎.

"Ini tadi baru pembicaraan awal, semuanya di lembaga negara akan ada proses," kata Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Se‎lasa (19/01/2016).

‎Lebih lanjut Jokowi menuturkan, pada pertemuan selanjutkan akan diputuskan. Namun dia tidak menyampaikan detail, kapan pertemuan selanjutnya digelar. Menurut Jokowi, semua para pemimpin lembaga tinggi negara menyambut baik enam poin tersebut.

‎"Alhamdulillah semua pimpinan lembaga negara menyambut baik keenam hal tersebut dan kita semuanya berkomitmen untuk mencari penyelesaian bersama dalam waktu secepatnya," tandas Jokowi. (Sindo/ar)

KPK: RJ Lino Diduga Lakukan Intervensi Pada Panitia Barjas

Jakarta (WarkopPublik)--Tersangka Richard Joost Lino, mantan Direktur Utama Pelindo II, merasa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum di dalam pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) tahun 2010.

Hal itu disampaikan Lino dalam dalil gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, KPK membantahnya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/1/2016), KPK melalui biro hukumnya mengungkap unsur melawan hukum yang diduga dilakukan Lino.

Pertama, Lino dianggap melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) untuk menunjuk langsung Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM), perusahaan asal China.

Padahal, menurut KPK, HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Namun, Lino memerintahkan Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan pada tanggal 25 Maret 2010 untuk menunjuk HDHM.

"Sebagaimana disposisi pemohon (Lino) dalam nota dinas Nomor PR.100/I/16/BP-10 tanggal 12 Maret 2010," ujar Kepala Biro Hukum KPK Setiadi dalam persidangan yang dipimpin hakim Udjiati.

"Selain itu, ada pula nota dinas Direktur Utama Nomor PR.09/I/16/Dit-Optek-10 tertanggal 25 Maret 2010 dengan kata-kata 'selesaikan proses penunjukan HDHM'," lanjut Setiadi.

Kedua, Lino memerintahkan Kepala Biro Pengadaan untuk mengubah peraturan soal pengadaan barang dan jasa PT Pelindo II dengan tujuan agar dapat menunjuk langsung HDHM sebagai penyedia QCC jenis twin lift.

Lino, lanjut Setiadi, meminta agar aturan diubah demi mengakomodasi pabrikan luar negeri sebagai peserta lelang.

Ketiga, Lino memerintahkan Ferialdy untuk mengubah spesifikasi QCC dari single lift menjadi twin lift. Perintah tersebut tertuang di dalam nota dinas Nomor PR.100/I/16/BP-10 tertanggal 12 Maret 2010.

"Instruksi pemohon (Lino) dituliskan secara langsung dengan kata-kata, 'go for twinlift'," ujar Setiadi.

Perbuatan-perbuatan tersebut, kata Setiadi, melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain, prinsip dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMN.

Selain itu, melanggar Surat Keputusan Direksi Nomor HK.56/5/10/Pl.II-09 tanggal 9 September 2009 dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo II.

"Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan pemohon mengenai tidak adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan tiga unit QCC adalah tidak benar dan tidak berdasar," ujar Setiadi. (Kompas/ar)

Kapolri Bertekad Memerangi Segala Bentuk Aksi Teror

Jakarta (WarkopPublik)-- Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodi Haiti menegaskan, instansinya akan terus berupaya memerangi segala bentuk aksi teror yang mengancam keamanan di negara ini.

Penegasan ini terkait ancaman terorisme di Indonesia yang kini bukan lagi sekadar isapan jempol belaka. Tetapi sudah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan bangsa.

Meski berbagai aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia kerap diasosiasikan dengan penganut agama tertentu (Islam), Badrodin menegaskan polisi akan bekerja secara profesional dan hati-hati dalam memilah isu sensitif tersebut.

"Ketika kami memerangi kelompok ISIS, yang kami perangi itu bukan agama mereka, melainkan potensi teror dan tindak kekerasan yang mereka munculkan," ujar Badrodin saat ditemui di Jakarta, Selasa (19/01/2016).

Badrodin mengingatkan, ancaman teror kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus menyadari akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan dalam meraih tujuannya. (Republika/ar)

Kemiskinan Meningkat: Politisi dan Pemimpin Bisnis Dunia Kumpul di WEF

Jakarta (WarkopPublik)--Politisi dan pemimpin bisnis dunia direncanakan berkumpul di Alpen Swiss tengah pekan ini untuk membahas kesenjangan sosial yang makin melebar di dunia ketika jumlah orang miskin semakin banyak di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah. Menurut Oxfam, gap antara orang kaya dan miskin semakin melebar dalam satu dekade terakhir.

Dilansir WAtoday, Selasa (19/01/2016) meningkatnya ketimpangan dan kesenjangan akan menjadi fokus utama para pemimpin politik serta menjadi tantangan besar buat elit global saat berkumpul di Davos dalam even tahunan World Economic Forum (WEF) yang berlangsung 20 - 23 Januari 2016. Diantara topik yang menjadi bahasan aspek ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim dan pembangunan yang merata.

Tidak hanya membahas kesenjangan yang terjadi seperti di Timur Tengah antara Syiah serta Sunni yang mencapai titik kritis. Forum tersebut juga akan membahas konflik Iran dan Arab Saudi yang semakin memanas akibat eksekusi ulama Syiah.

Konflik juga melebar ke Eropa terkait bagaimana menangani krisis pengungsi yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua serta ketika Inggris Raya mengancam bakal meninggalkan Uni Eropa sehingga meningkatkan kecemasan di Benua Biru.

Di antara tokoh-tokoh utama yang hadir di Davos, akan ada Wakil Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri John Kerry, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi. Selain itu akan ada juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau serta Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Mario Draghi.

Masalah berikutnya yang menjadi bahasan adalah inovasi teknologi yang kerap menimbulkan pergolakan sosial karena banyak pekerjaan yang tergantikan oleh robot. Laporan Oxfam menunjukkan bahwa kesenjangan global telah mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade. (Sindo/ar)

Inggris Luncurkan Program ‘Pendidikan Melawan Kebencian’

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Pendidikan Inggris segera meluncurkan program pendidikan bertujuan untuk melindungi kaum muda Inggris dari "ideologi terselubung."

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendidikan Nicky Morgan. Ia menyampaikan hal tersebut di Bethnal Green Academy, di sebelah timur London, dimana empat siswi mereka tahun lalu kabur ke Suriah.

Program ‘Pendidikan Melawan Kebencian’ menawarkan orangtua dan guru cara melindungi anak-anak mereka dari bahaya ekstremisme di dalam dan di luar sekolah.

Dikutip dari Sputnik, 19 Januari 2016, Morgan juga berjanji untuk melakukan investigasi lebih serius pada setiap sekolah yang tak terdata dan mendata setiap anak yang menghilang dari sekolah.

Program ini diluncurkan atas permintaan pemerintah Inggris tahun lalu. Pemerintah Inggris meminta semua sekolah memperkuat langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari bahaya internet, termasuk radikalisasi,  setelah kekhawatiran bahwa anak-anak yang melakukan perjalanan atau mencoba untuk melakukan perjalanan ke Suriah diketahui mampu mengakses dari komputer sekolah. (Viva/ar)