Dinas Sosial Minta Beras Dua Ton Bantu Gafatar di Asrama Haji Donohudan

Yogyakarta (WarkopPublik)--Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, menampung 688 orang warga bekas pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sejak dua pekan lalu. Mereka menunggu dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Untuk menyediakan konsumsi para pengungsi itu, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, meminta tambahan beras sebanyak dua ton dari Bulog.

“Beras Bulog harus kami tukarkan dulu dengan beras berkualitas bagus,” kata Kepala Seksi Asistensi dan Pengendalian Bantuan Sosial Dinsosnakertrans Boyolali, Rujito, (09/02/2016).

Rujito mengatakan, beras Bulog itu ditukarkan kepada para pedagang di wilayah Boyolali. Setelah melalui perhitungan selisih harga, dua ton beras Bulog itu ditukar menjadi 1,25 ton beras berkualitas bagus. Kini, beras tambahan tersebut masih dalam proses pengiriman.

Hingga Selasa siang, persediaan beras di dapur umum Asrama Haji Donohudan tinggal 13 karung. Setiap karung, berisi 25 kilogram beras. Tiap hari, dapur umum itu memasak sembilan karung beras untuk makan pagi, siang, dan sore.

“Sekali memasak, kami menyiapkan 750 – 800 nasi bungkus, lengkap dengan sayur dan lauk sesuai standar penanganan bencana alam,” kata Rujito.

Ada pun juru masaknya, para anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Boyolali Hanik Nuril Qoyyimah, mengatakan bantuan logistik dari masyarakat bagi para pengikut Gafatar hanya mengalir pada hari-hari pertama mereka ditampung di Asrama Haji Donohudan.

Itu pun tidak terlalu signifikan jumlahnya. “Sejak itu sudah tidak ada lagi bantuan dari masyarakat,” kata Hanik. Menurut dia, kepedulian masyarakat terhadap nasib para bekas pengikut Gafatar tidak sebesar nasib para korban bencana alam. “(Gafatar) ini masuknya bencana sosial,” kata Hanik.

Bekas pengikut Gafatar asal Provinsi Papua, Rusli, 27 tahun, mengaku cocok dengan masakan khas Jawa Tengah buatan para anggota Tagana. “Masakannya enak. Di Papua, makanan kami sehari-hari Papeda (dari sagu). Meski sudah terbiasa makan nasi, kurang mantap rasanya kalau belum menyantap papeda,” kata Rusli yang sudah tidak sabar segera pulang ke Papua. (tempo/ar)

Belajar Dari Pengalaman Rusli, Agar Niat Umrah Tidak Berakhir Nestapa

Jakarta (WarkopPublik)--Penantian panjang Rusli (48) tahun, untuk berangkat ke Tanah Suci Makkah melaksanakan ibadah umrah sejak dua tahun silam akhirnya kandas.

Berawal dari niat mulia ingin beribadah dan sujud di Baitullah, pada April 2014 warga Padang, Sumatera Barat itu, menerima tawaran berangkat umrah dari salah satu biro perjalanan.

"Kebetulan dapat biaya promo jadi murah, saudara juga sudah pernah berangkat dengan biro itu, katanya pelayanan bagus," ujarnya dikutip dari antara Senin, (08/02/2016)

Akhirnya setelah tiga kali bayar, pada 11 November 2014 Rusli melunasi biaya umrah sebesar 20,5 juta rupiah per orang. Ia berencana ke Tanah Suci bersama istri dan putranya.

Ketika itu, pihak biro PT Putra Tanjung Arafah Tour menjanjikan akan berangkat pada Mei 2015 atau tahun depan.

"Kata saudara yang pernah berangkat dengan biro itu, pelayanan bagus, karena itu saya yakin semua akan berjalan lancar, apalagi ini pemberangkatan yang ke sekian kali," ucapnya.

Setahun menunggu menjelang Ramadhan 2015 Rusli diingatkan pengelola biro untuk melaksanakan vaksin meningitis sebagai salah satu syarat.

"Perlengkapan mulai pakaian umrah, tas, buku panduan, ikat pinggang, tas tenteng diantar langsung ke rumah oleh pimpinannya, kata dia.

Sebelum itu, manasik umrah juga dilaksanakan dua kali, pertama di Asrama Haji Tabing, lalu di Padangpariaman.

"Tiba-tiba pengelola menyampaikan berangkat batal karena visa belum keluar, padahal saya sudah lunas sejak 2014," papar dia.

Menurut pengelola ada 70 orang yang akan berangkat bersama-sama, karena ditunda Rusli bersama calon jemaah lain minta pertanggungjawaban.

Pada 28 Mei 2015 ditandatangani perjanjian kesepakatan semua jamaah umrah akan diberangkatkan 24 Desember 2015 dan kembali ke Tanah Air 7 Januari 2016.

"Pengelola menjanjikan perjalanan umrah ditambah menjadi 15 hari dari sebelumnya hanya 12 hari," kata Rusli.

Pengelola juga menjanjikan jika pada waktu keberangkatan batal, maka semua uang jemaah akan dikembalikan berdasarkan harga paket tertinggi.

Karena saat itu menjelang Ramadhan dan kurs dolar Amerika Serikat sedang tinggi semua jemaah setuju apalagi dijanjikan berangkat pertama seusai musim ibadah haji.

Tepat 24 Desember 2015, Rusli dan jamaah lain harus gigit jari karena untuk kedua kalinya keberangkatan batal dengan alasan masih banyak yang belum melunasi pembayaran.

"Padahal sejak November saya sudah menghubungi pengelola biro memastikan keberangkatan, jawabnya ketika itu semua sudah beres, tinggal berangkat," ujarnya.

Saat itu Rusli mulai sangsi dan mempertanyakan pihak biro bekerja sama dengan travel mana karena tidak ada izin.

"Oo... tidak perlu bapak tahu soal itu, pokoknya tanggung jawab saya, semua jemaah akan berangkat," ucap pengelola.

Ia sudah punya firasat buruk, karena sejak awal Desember tidak ada tanda-tanda keberangkatan. Seminggu menjelang jadwal berangkat saat pengelola dihubungi mengaku sedang berada di Jakarta dengan dalih mengurus visa.

Pada 24 Desember 2015 pengelola kembali minta waktu untuk mengurus kelengkapan administrasi ke Jakarta dan menjanjikan pada 7 Januari 2016 kembali ke Padang untuk berangkat pada 13 Januari.

Rusli memutuskan meminta kembali seluruh uangnya dan berencana akan berangkat dengan biro lain. Pengelola menjanjikan akan mengembalikan uangnya pada 28 Desember 2015.

"Saya tidak mau tahu, kembalikan uangnya biar saya berangkat dengan travel lain," pinta Rusli kepada pengelola.

Dijanjikan uang akan dikembalikan satu minggu, Rusli minta jaminan, pengelola menyerahkan satu unit mobil minibus sebagai jaminan.

Rusli masih menyimpan harapan dapat berangkat 13 Januari 2016 dan tiga hari sebelum berangkat pengelola mengantarkan fotokopi visa.

Namun ia sedikit curiga karena ada kejanggalan pada fotokopi visa tersebut seolah diedit nama dan foto jemaah sembari memperlihatkan lembaran visa.

Rusli mempertanyakan tiket dan paspor, namun pengelola biro mengatakan akan diantar oleh orang Jakarta sehari sebelum keberangkatan dan didampingi hingga ke Kuala Lumpur.

Tepat 11 Januari 2016 Rusli dikumpulkan di Asrama Haji Tabing bersama sekitar 76 calon jemaah umrah lainnya untuk berangkat keesokan hari.

Anehnya, setelah berkumpul di Asrama Haji hingga sore hari pengelola masih sibuk menjemput calon jemaah dari berbagai daerah dengan mobilnya.

"Ini aneh masa direktur biro kerjanya jadi sopir menjemput jemaah ke mana-mana," ujarnya.

Semakin malam Asrama Haji kian ramai apalagi keluarga calon jemaah ikut mengantar famili mereka yang hendak berangkat.

Hingga pukul 23.00 WIB belum ada kepastian berangkat, jemaah kian resah karena pengelola tidak ada dengan dalih masih menjemput jemaah lain yang akan pergi.

Tepat pukul 23.30 WIB pengelola umrah tiba, semua jemaah telah berkumpul di masjid asrama. Pengelola menyampaikan perjuangannya merintis biro perjalanan umrah dan bagaimana tanggung jawabnya menjemput jemaah hingga ke luar daerah.

Setelah bercerita panjang lebar, pengelola menyampaikan permohonan maaf keberangkatan ditunda karena paspor dan visa belum ada di tangan, sebab orang yang akan mengantarkannya tidak dapat dihubungi.

Sontak suasana dalam masjid jadi ribut dan emosi jemaah memuncak akibat ditunda keberangkatan berkali-kali.

Nyaris ada yang hendak memukul pengelola karena kesabaran jemaah sudah mulai hilang. Beruntung ada yang menghubungi Polda Sumbar sehingga aparat keamanan dari Kapolsek Koto Tangah tiba di lokasi mengamankan situasi.

Begitu tiba pihak kepolisian mempertanyakan izin biro perjalanan, namun pengelola hanya menunjukkan Akta pendirian perusahaan, surat izin usaha dan izin perjalanan wisata, sementara izin umrah tidak ada.

Setelah dilakukan negosiasi ulang pengelola lagi-lagi menjanjikan keberangkatan pada 20 Januari 2016 dan jika batal uang akan dikembalikan dalam waktu satu minggu setelahnya.

Namun hingga 20 Januari Rusli bersama jemaah lainnya kembali harus menelan pil pahit akibat batal berangkat.

Ia sempat menduga pengelola tertipu namun setelah dikonfirmasi pimpinan biro membantah dan mengaku sangat berhati-hati memilih mitra kerja.

Kini Rusli bersama puluhan calon umrah lainnya masih menyimpan harapan untuk tetap berangkat atau uangnya dikembalikan.

Pada 21 Januari 2016 akhirnya puluhan jamaah umrah yang batal berangkat secara resmi melaporkan Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour Zulkifli ke Polresta Padang.

Direktur PT Putra Tanjung Arafah Tour Zulkifli mengatakan pembatalan keberangkatan jemaah umrah karena pihaknya belum menerima visa, paspor, dan kelengkapan lainnya dari perusahaan mitra kerjanya PT Asizi yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Komunikasi kami dengan PT Asizi sedikit terganggu dan terkait ganti rugi akan segera kami siapkan," katanya.

Transparansi Biaya Pimpinan PT AET Rizki Kurniawan yang juga pengelola biro perjalanan umrah di Padang menilai pada kasus pembayaran dilunasi setahun sebelum berangkat, dapat diduga pengelola memakai uang jamaah untuk investasi pada bisnis lain dan ini tetap tidak boleh karena tanpa izin.

Menurut dia, jika ada pengelola umrah yang menjanjikan berangkat dengan biaya murah dan dibayar setahun sebelumnya perlu dipertanyakan.

Biaya umrah itu setiap tahun naik 10 persen kalau pun dibungakan tidak akan sampai 10 persen, artinya pengelola diduga menginvestasikan uang untuk bisnis lain, harapannya untung lebih besar, kalau tidak jelas rugi, katanya.

Karena itu penetapan harga dengan rupiah dan perjanjian memberangkatkan satu tahun setelahnya penuh risiko disebabkan nilai tukar selalu berfluktuasi.

Jika nilai rupiah melemah tidak terkendali maka seluruh biaya akan bergeser, lalu apa yg akan dilakukan biro apalagi kalau tidak memiliki dana cadangan sama sekali, ucap dia.

Lagi pula untuk keberangkatan yang dijanjikan satu tahun setelah pembayaran perlu dipertanyakan apa alasan sebenarnya.

Kalau visa bisa diurus satu minggu sebelum berangkat, karena itu jika tidak ada alasan logis perlu dipertanyakan untuk menghindari penipuan, lanjutnya.

Pada sisi lain jika ada yang menawarkan umrah dengan biaya murah maka perlu dianalisis apa yang menyebabkan biaya bisa dipangkas.

Dengan alasan tiket promo perlu dipahami tidak semua penerbangan ada harga khusus dan jika ada hanya sesekali dengan periode pembelian terbatas dan jumlah sangat terbatas pula, ujarnya.

Kalau ada yang mengatakan dapat diskon hotel maka tingkat keterisian hotel Madinah dan Makkah itu tidak sama dengan Indonesia.

Kehati-hatian menanggapi kasus tersebut Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati memilih biro perjalanan umrah mencegah terjadinya penipuan seperti gagal berangkat atau terlantar di Tanah Suci.

"Pertama sekali pastikan biro tersebut resmi, punya izin dan terdaftar di Kementerian Agama serta biayanya masuk akal," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sumbar Syamsuir.

Menurut dia, jika ada yang menawarkan paket perjalanan umrah dengan biaya murah di luar kelaziman perlu diwaspadai.

"Jangan mudah tergiur dengan biaya murah saja, mana mungkin berangkat ke Makkah dengan biaya yang rendah," kata dia.

Kalau ada yang menawarkan harga di bawah 25 juta rupiah perlu dipertanyakan karena tidak logis, sebab normalnya biaya umrah sekarang di atas 25 juta rupiah, ujarnya.

Agar masyarakat tidak dirugikan sebelum berangkat umrah silahkan berkonsultasi ke kantor kementerian agama di daerah memastikan biro perjalanan umrah yang resmi, kata dia.

Ia menyebutkan di Sumbar hanya ada tiga biro perjalanan umrah yang terdaftar dan resmi, selebihnya tidak terdaftar dengan jumlah mencapai puluhan.

"Banyak yang punya kantor pusat di Jakarta dan buka cabang di Padang kemudian mencari calon jemaah, itukan izinnya di Jakarta, sementara operasinya di Sumbar," katanya.

Mencegah kasus serupa terulang Kementerian Agama wilayah Sumbar akan mendata biro perjalanan umrah mencegah adanya biro ilegal dan tidak memiliki izin.

Syamsuir mengatakan selama ini pihaknya tidak pernah mempersulit izin pendaftaran biro perjalanan umrah, akan tetapi harus melengkapi fasilitas yang disyaratkan peraturan Menteri Agama.

"Biro perjalanan umrah harus ada yayasan, sertifikat, kantor, akta notaris, pembina ibadah hingga tim medis," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam peraturan Menteri Agama status biro perjalanan umrah hanya dua yaitu kantor pusat dan cabang.

Jika cabang maka namanya harus sama dengan kantor pusat, tidak boleh hanya perwakilan atas nama perorangan saja, lanjut dia.

Ia menambahkan belajar dari banyak kasus kegagalan, kehati-hatian, banyak bertanya,tidak mudah tergiur dengan biaya murah, serta memastikan izin biro merupakan prinsip yang harus di kedepankan agar ibadah umrah tidak berakhir nestapa. (ar/ar)

Warga Eks Gafatar Tiba di Asrama Haji Palembang

Palembang (WarkopPublik)--Sebanyak 40 warga Sumsel eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), tiba di Asrama Haji kawasan jalan menuju Tanjung Api Api Palembang, Selasa (090/2/2016) pagi.
Para eks Gafatar itu tiba menggunakan mobil bus Arya Prima.

Plt Kadinsos Sumsel, Belman Karmuda mengatakan para anggota eks Gafatar Sumsel diberangkatkan dari Tanggerang pada Senin (08/02/2016) siang.

"Alhamdulilah kita berhasil kembali membawa saudara kita lainnya pulang ke Palembang," kata Belman saat dijumpai di Asrama Haji Palembang Selasa pagi. (sriwijayapost/ar)

Tidak Mau Urus Bayi Serahkan Pada Panti

Jakarta (WarkopPublik)--Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengakui sulit menangkap orang yang membuang bayi karena mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

"Biasanya orang yang telah membuang bayinya itu tidak terlihat. Karena pelaku-pelakunya sendiri sulit terdeteksi. Sangat jarang sekali orang yang membuang bayi ketahuan," kata Arist, Selasa (09/02/2016).

Pernyataan Arist terkait dengan kasus penemuan jasad bayi berjenis kelamin lelaki di Kali Baru, Jalan Raya Bogor, kilometer 23, perbatasan Kelurahan Rambutan, Ciracas, dekat depan Rumah Sakit Harapan Bunda, Pasar Rebo, Senin (08/02/2016) kemarin.

Arist mengimbau kepada para orangtua yang belum siap menerima atau mengurus bayi agar bersedia menyerahkan bayi ke panti sosial. Jangan membunuh dan membuang bayi karena akan dihukum.

"Menurut saya kalau memang orangtua tidak menginginkan anak itu, serahkan saja ke panti-panti sosial yang dikelola pemerintah dan swasta. Jangan dibuang seperti itu. Karena itu dapat merugikan ibunya sendiri dan keluarganya sendiri karena tindak pidana," katanya.

Khusus kepada orang-orang yang malu punya anak dari hubungan gelap, jangan pernah menganggap anak sebagai aib.

"Kalau memang tidak disukain karena faktor ekonomi dan sebagainya. Jangan lagi merasa ini aib atau malu, orangtua harus bertanggungjawab," kata dia.

Kasus penemuan bayi di Kali Baru menambah daftar panjang kejahatan.

Rabu (30/12/2015) lalu, jasad bayi juga ditemukan di Jalan Arta Kencana, RT 6, RW 3, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur. Belakangan, orang yang membuang bayi ketahuan. Tak lain ibunya sendiri, Mira Haryati (18). Mira sekarang ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan dan pembuangan bayi. Dia tinggal di Jalan Binamarga, Gang Setia, nomor 34, RT 2, RW 6, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur.

Motif Mira membunuh dan membuang bayi karena takut dan ketahuan orang lain punya anak di luar nikah. (suara/ar)

Sering Jadi Cadangan, Mantan Bomber Arema Putuskan Berhenti

Jakarta (WarkopPublik)--Sebuah pernyataan cukup mengejutkan dilontarkan oleh mantan penyerang Tim Nasional (timnas) Singapura, Noh Alam Shah. Dia mengaku tak rindu bermain sepak bola lagi. Pria yang akrab disapa Along ini memutuskan gantung sepatu pada 2015. Klub terakhir yang dia bela adalah Tampines Rovers.

"Saya sudah tidak punya rasa dan motivasi untuk bermain lagi, meski saya berada di Stadion Nasional Singapura dan bermain melawan Barcelona atau Bayern Muenchen," ungkap Along seperti dilansir The New Paper.

Mantan pemain Arema Malang ini menyebut dirinya mulai kehilangan motivasi sejak pertengahan tahun lalu akibat sering menjadi cadangan. Bahkan, pada saat senggang dirinya menyambi menjadi sopir GrabCar. Dia pun tidak malu melakukan pekerjaan tersebut. Sekitar bulan Agustus 2015, fotonya saat bekerja sebagai sopir beredar di media sosial. Hal itu lantas membuat banyak pihak menganggap karier Along terpuruk.

"Foto saya sebagai sopir GrabCar memang beredar, tapi saya tidak malu. Banyak orang menganggap itu memalukan, tapi saya tidak. Bahkan ketika saya membela timnas Singapura pun saya tidak menganggap diri saya hebat," ujar Along.

Menurutnya, menjadi sopir GrabCar memberinya kekuatan untuk melewati masa-masa senjanya sebagai pesepak bola. Pencetak 35 gol bagi timnas Singapura ini menyebut ia bertemu banyak orang yang mengenal dirinya. Mereka semua mengagumi Along dan berterima kasih atas apa yang diberikanya untuk Singapura.

Saat ini, Along bekerja sebagai karyawan di perusahaan otomotif Komoco Motors. Perusahaan ini dimiliki oleh Teo Hock Seng yang dianggap sebagai ayah kedua. Teo memang banyak membantu karier Along. Dialah yang mengajak Along bergabung dengan Tampines Rovers saat muda. Dia juga yang membayar jaminan ketika adik Along masuk penjara. Itulah yang membuat pengoleksi 80 caps bersama The Lions tersebut tersebut setia bersama Teo.

"Saya hanya ingin membalas jasa kepada Mr Teo. Dia sudah membantu saya sejak awal mula meniti karier hingga akhir. Saat ini saya ingin berkarya sebaik-baiknya demi dia (Teo) dan keluarga saya," sebut Along. (msports/ar)

Ini Alasan Antho Nugroho Hujat Chika Jessica

Jakarta (WarkopPublik)--Berbalut kemeja biru, Antho Nugroho hanya termangu di hadapan awak media. Peluhnya bercucuran seakan tak kuasa menutupi rasa malu. Dia mengakui telah menuliskan komentar tak sopan terhadap foto umrah Chika Jessica. Bahkan Antho juga mengait-ngaitkan Deddy Corbuzier dan juga SARA.

Antho mengaku khilaf berbuat demikian. Disinggung tentang alasan menyebut Chika dengan sebutan PSK, Antho justru menganggap sebagai ungkapan seorang fans yang mencari perhatian idolanya.

"Ngomong pere* itu becanda?" tanya Chika kepada Antho. "Saya tulis kata-kata itu karena saya ingin cari perhatian non Chika. Cuma atas dasar yang salah," ujar Antho saat ditemukan secara langsung kepada awak media, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Antho meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Deddy Corbuzier dan Chika Jessica. Bahkan gara-gara kasus ini dia kapok dan tidak ingin menggunakan media sosial lagi.

"Dari hati yang paling dalam saya memohon dengan sangat kepada mas Deddy, Chika dan keluarga untuk membukakan pintu maaf selebar-lebarnya," ucap Antho. (bintang/ar)

Dampak Android, BlackBerry PHK 35 Persen Karyawan

Jakarta (WarkopPublik)--Produsen BlackBerry dikabarkan memberhentikan 35 persen tenaga kerjanya pekan lalu. Informasi yang dilansir Mobilesyrup.com dari beberapa sumber menyebutkan penghentian hubungan kerja oleh BlackBerry dilakukan di markasnya di Kota Waterloo, Kanada.

Hampir sekitar seribu pekerja perusahaan telekomunikasi asal Kanada ini kehilangan pekerjaan. Pengurangan pegawai hingga 150 orang ini, seperti dilansir Engadget.com, Senin (08/02/2016), berlaku di Divisi BB10 dan Divisi Perangkat.

Perusahaan tersebut juga memberhentikan sejumlah kecil pekerja dari kantor BlackBerry di Sunrise, Florida, Amerika Serikat. PHK karyawan bukan sesuatu yang mengejutkan bagi industri tersebut. Apalagi pasar BlackBerry sejak beberapa tahun belakangan turun drastis.

Bahkan, pada tahun lalu, perusahaan penyedia perangkat dan sistem ponsel ini mulai beralih menggunakan sistem OS Android untuk produk ponselnya. Penggunaan Android jelas menggeser sistem operasi BB10 yang dimiliki perusahaan.

BlackBerry sedikit membantah tentang informasi pemberhentian kerja pegawainya. BlackBerry mengaku hanya akan merumahkan sekitar 200 pekerjanya di Waterloo dan Sunrise. Bahkan di antara mereka yang dipecat tersebut ada Co-Founder BBM Gary Klassen.

Berikut ini pernyataan yang disampaikan BlackBerry:

Sebagaimana BlackBerry terus melanjutkan rencana bisnisnya, perusahaan memutuskan melakukan efisiensi tenaga kerja di seluruh tenaga kerja global BlackBerry. Keputusan yang diambil perusahaan ini bermakna perusahaan menemukan cara baru untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan dan mengarahkan perusahaan ke arah keuntungan yang berkelanjutan di semua bagian dari bisnis Kami.


Akibat dari keputusan tersebut, sejumlah kecil karyawan di Waterloo dan Sunrise terkena dampak. Perusahaan menyatakan berterima kasih atas komitmen dan kontribusi pada pekerja yang terkena pengurangan karyawan. “Kami tahu mereka telah bekerja keras atas nama perusahaan kami,” ujar juru bicara BlackBerry. (tempo/ar)

Pembubaran DPD Hanya Wacana Belaka

Jakarta (WarkopPubik)--Sebelumnya diberitakan, PKB akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), 5-6 Februari 2016, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta. Di dalam agenda acara tersebut, PKB ditengarai hendak `mengobok-obok` keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoneia (DPD RI).

DPD RI lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoneia (DPR RI) menilai pembubaran DPD RI hanya sebatas wacana. Sebab, untuk membubarkan lembaga perwakilan daerah tersebut, diperlukan amandemen UUD 1945. Padahal, amandemen ini sendiri belum dilaksanakan.

“Sehingga wacana-wacana semacam itu belum bisa kita tarik ke kesimpulan karena wacana kan mungkin setiap orang berbeda,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto di kompleks parlemen Senayan, Selasa (09/02/2016).

Agus menambahkan, lembaga DPD ada dalam UUD 1945. Kalau memang ada rencana untuk membubarkan lembaga ini, kata dia, harus melalui mekanisme amandemen UUD 1945. Amandemen itu untuk memberikan dasar hukum pembubaran DPD RI.

“Kalau memang harus ditiadakan, ya harus diamandemen dulu, kalau tidak ya tidak bisa,” tegas Agus.

DPR, kata dia akan tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku dalam wacana pembubaran DPD RI. Dalam setiap amandemen UUD 1945, seluruh pihak akan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPR dan pemerintah akan tetap memertimbangkan soal politik, substansial dari rencana pembubaran DPD itu.

“Tidak bisa sekonyong-konyong dihilangkan,” tegas dia. (republika/wikipedia/cnnindonesia/ar)

Sekarang Ada Jilbab Halal, Shireen Sungkar: Aduh Sensitif Kalau Itu

Jakarta (WarkopPublik)--Belum lama ini brand busana muslim Zoya meluncurkan produk kerudung bersertifikat halal. Terkait hal itu, aktris Shireen Sungkar enggan berkomentar.

"Waduh, sensitif kalau itu," ujar Shireen sambil tertawa kecil.

Ketika itu Shireen bersama suaminya, Teuku Wisnu, tengah ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (09/02/2016).

Widnu seketika tersenyum ketika mendengar istrinya diberi pertanyaan mengenai jilbab halal tersebut. Ia pun segera menampakkan gelagat bahwa dirinya dan sang istri tak ingin berkomentar mengenai hal itu.

Beberapa hari sebelumnya, kakak Shireen, Zaskia Sungkar, juga enggan berkomentar mengenai jilbab halal itu.

"Aku nggak pernah dengar. Kenapa dicuci pakai gelatin? Aku kalau cuci jilbab pakai sabun," ujarn desainer busana muslim tersebut sambil berkelakar.

Brand busana muslim lokal Zoya tersebut belum lama ini meluncurkan kerudung pertama di Indonesia yang bersertifikat halal dari MUI.

Berdasarkan iklan produk baru tersebut, terdapat perbedaan antara kain kerudung yang halal dan yang haram, yakni penggunaan emulsifier pada saat pencucian kain.

Masih berdasarkan iklan tersebut, jilbab halal hasil produksi Zoya dibuat dengan emulsifier yang bahannya berasal dari tumbuhan. Sementara itu, di luar sana terdapat emulsifier kain yang menggunakan gelatin babi. (tribunews/ar)

Alasan Tak Mampu Bayar Listrik, Masyarakat Banten Selatan Dilanda Kelapan

Serang (WarkopPublik)—Disaat 15 tahun Provinsi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, masih banyak warga yang hidup dengan kegelapan atau tanpa aliran listrik.

Berdasarkan data yang diperoleh, di Kabupaten Lebak sebanyak 120 ribu rumah warga tidak teraliri listrik. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang sebanyak 50.462 rumah warga juga belum teraliri aliran listrik.

Gubernur Rano Karno mengakui wilayah yang paling banyak belum teraliri listrik berada di Banten Selatan, seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

"Kabupaten Lebak saja ada masih banyak rumah belum teraliri listrik. Ini yang terus kami usahakan (teraliri listrik)," kata Rano, kepada wartawan, Selasa (09/02/2016).

Rano beralasan banyaknya rumah yang belum teraliri listrik, karena ketidak mampuan masyarakat berekonomi rendah untuk membayar listrik dengan tegangan 900 kwh.

Sehingga, kebanyakan dari warga tidak mampu ini masih menggunakan damar totok yang berbahan minyak. "Kendalanya di regulasi, bahwa sekarang sudah tidak ada lagi 450 kwh, sekarang minimal 900 sampai 1.300 kwh," terangnya.

Saat ini, pihaknnya sudah mempunyai program untuk mengetaskan kegelapan. Setiap tahunnnya 25 ribu rumah diusahakan sudah teraliri listrik. "Sampai saat ini masih kita godok. Harusnya elektrifikasi (listrik prabayar) semua selesai," tandasnya. (sindo/ar)

Wasekjen PPP Versi Muktamar Jakarta: Romi Dengan Sengaja Telah Melakukan Anomali Hukum

Jakarta (WarkopPublik)-- Forum Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) beberapa waktu lalu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dinilai menyalahi ketentuan internal partai.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Jakarta, Sudarto mengatakan, forum Silatnas yang dilaksanakan itu hanya tontonan politik dari pihak Romi demi ambisinya selama ini di PPP.

"Islah pada hakekatnya adalah kesepakatan para pihak untuk berdamai dalam penyelesaian suatu masalah dalam prinsip saling percaya yang dilandasi semangat moralitas. Romi bukan hanya cacat hukum, tapi juga cacat moral," ujar Sudarto dalam siaran persnya, Selasa (09/02/2016).

Dia mengungkapkan, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Hotel Aryaduta, sebelum Muktamar Surabaya, Romi menyatakan ketentuan Anggaran Dasar (AD) partai Pasal 73 Ayat (1) adalah lex specialis. Maka, hubungannya dengan Pasal 51 berlaku prinsip hukum lex specialis legi generali. Artinya, kata  dia tidak ada tafsiran lain kecuali Muktamar VIII harus dilaksanakan pada tahun 2015.

Sebaliknya, lanjut Sudarto, Romi malah melanggar dengan melaksanakan Muktamar Surabaya. "Maka, Romi dengan sengaja telah melakukan anomali hukum. Bagaimana mungkin suatu ketentuan konstitusi dapat dibolak-balik menurut kemauannya sendiri," ungkapnya. (sindo/ar)

Deddy Corbuzier Berhasil Tangkap Orang Hina Chika dan Dirinya

Jakarta (WarkopPublik)—Mulutmu adalah harimaumu, pepatah ini berlaku untuk menjaga lidah agar tidak sembarang berbicara. Karen salah berbicara apalagi menyangkut orang lain maka persoalannya akan lain. Inilah yang dialami pemilik akun @anthonugroho yang melakukan penghinaan kepada Deddy Corbuzier dan sahabatnya Chika Jessica.

Deddy memburu pemilik akun ini dan akhirnya menemukanya. Deddy sempat menyebar sayembara untuk menemukan orang itu.

"Waktu itu saya cari dia, makanya saya adakan sayembara yang menemukan diberi 10 juta rupiah. Dan akhirnya dalam waktu tiga hari, berhasil dapat KTP, alamat rumah, kantor, bahkan riwayat hidup orang tersebut. Namanya Anto," tutur Deddy Corbuzier di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (08/02/2016).

Untuk menemukan pelaku, Deddy dibantu oleh tim IT miliknya dan kepolisian Jambi.

Deddy mengaku tak kesulitan, meski pelaku sempat menghapus postingan di Instagram.

Sebenarnya, Deddy sudah mengultimatum agar orang tersebut untuk meminta maaf, tapi tak ditanggapi.

"Iya ini pengguna sosmed yang tidak bijaksana. Sudah kami tanya, tapi beliau tidak menjawab," kata mentalis tersebut.

Kasus ini berawal saat akun @anthonugroho menulis kata pelacur di satu postingan Chika Jessica di Instagram.

"Ngapain pergi umrah kalau kamu masih nge**** dengan si kristen deddy corbuzier. Dasar p*r*k," tulis akun itu lagi.

Deddy menilai postingan akun tersebut SARA dan kasar. Untuk memberinya pelajaran, Deddy pun mencarinya akhirnya menemukan pelaku. (suara/ar)

FSPMI Nilai Sembilan Paket Kebijakan Ekonomi Gagal

Surabaya (WarkopPublik)--Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai, sembilan kebijakan paket ekonomi yang diluncurkan pemerintah pusat gagal menyelesaikan solusi perekonomian Indonesia. Hal itu tercermin dari besarnya jumlah buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2015 dan awal 2016.

“Gelombang pertama akhir 2015 lalu, total hampir 50 ribu buruh yang bekerja di sektor padat karya di-PHK,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kepada wartawan di sela Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V FSPMI di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, Senin (08/03/2016.

Dari angka tersebut, sekitar 6.000 di antaranya merupakan pekerja perusahaan elektronik. Menurut Said, beberapa perusahaan elektronik besar merumahkan pekerjanya dengan alasan mulai restrukturisasi hingga rasionalisasi. Mereka adalah pabrik Phillips di Sidoarjo dengan 800 buruh, dua perusahaan Korea di antaranya Samoin di Bekasi dengan 1.166 buruh, Toshiba dengan 840 buruh.

“Nanti menyusul Panasonic di Pasuruan 800 orang. Panasionc di Bekasi 480 orang,” kata dia.

Pihaknya risau, gelombang PHK kedua bakal mengancam buruh Indonesia tahun ini. Bedanya, bila gelombang PHK pertama menimpa perusahaan-perusahaan hulu padat karya, berikutnya diperkirakan menimpa perusahaan padat modal. Hal itu dapat memberikan sinyal negatif terhadap ekonomi dan iklim investasi.

“Sebab itu artinya, modal keluar dan investor berhenti berinvestasi di Indonesia,” katanya sambil menyerukan, "Segera revisi sembilan paket kebijakan ekonomi agar konkret dan implementatif. Jangan hanya retorika.”

Said pun mendesak agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Tujuannya, supaya daya beli masyarakat pulih. Ia mengklaim mendapati pernyataan pimpinan PT Toshiba, bahwa daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan penjualan barang elektronik menurun drastis.

“Penurunan daya beli itu dipicu oleh upah murah. Jadi, kami minta PP itu dicabut, berikan upah layak. Sehingga daya beli masyarakat naik,” tutur dia.

Permasalahan upah buruh murah dan PHK menjadi bahan pembahasan pada Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Sekitar 2.000 orang buruh menghadiri Kongres dan Munas yang digelar sejak Senin, 8 Februari 2016, hingga Rabu, 10 Februari 2016. (tempo/ar)

Industri manufaktur Jadikan Pertumbuhan Ekonomi India Lewati China

Jakarta (WarkopPublik)--Ekonomi India tumbuh 7 persen lebih pada 2015 lalu, dan menjadikannya negara ekonomi utama dunia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat.

Dilansir dari BBC, Selasa (09/02/2016), ekonomi India tumbuh secara rata-rata sebesar 7,5 persen di 2015. Lebih cepat dari China yang tumbuh 6,9 persen di tahun lalu.

Ini bukan yang pertama kalinya pertumbuhan ekonomi India mengalahkan China. Menurut catatan IMF, ini pernah terjadi di 1981, 1989, 1990, dan 1999.

Menurut perhitungan pemerintah India, sepanjang Oktober-Desember 2015 atau kuartal IV-2015, ekonomi India tumbuh 7,3 persen.

Sebagai informasi, tahun fiskal yang digunakan India dimulai Maret setiap tahunnya. Untuk periode fiskal Maret 2015-Maret 2016, pemerintahan India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, memperkirakan ekonomi akan tumbuh 7,6 persen.

Industri manufaktur yang tengah booming menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi India. India juga mendapatkan tenaga dari murahnya harga minyak.

Meski begitu, Modi masih belum bisa mendorong parlemen India untuk menyetujui sejumlah kebijakan ekonomi yang akan dibuat. Kebijakan itu antara lain adalah perubahan pajak barang dan jasa.

Banyak pihak yang skeptis atau kurang percaya dengan angka pertumbuhan ekonomi India, semenjak pemerintah negara ini mengubah basis perhitungan pertumbuhan ekonominya pada Januari tahun lalu.

Sejumlah ekonom menyatakan, tidak melihat adanya perubahan secara nyata yang merfleksikan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Modi berkeliling dunia untuk mengajak perusahaan-perusahaan berinvestasi di negaranya. Namun India masih dinilai belum ramah terhadap investasi, dan pemerintahnya masih berusaha untuk memangkas birokrasi yang menghambat perekonomian. (detik/ar)

Hasil Survei: Kinerja Ekonomi Jokowi Terus Meningkat

Jakarta (WarkopPublik)--Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus meningkat selama setahun terakhir.

"Mereka yang katakan sangat puas 7,4 persen, sementara 59 persen cukup puas. Kalau dilihat dari waktu ke waktu, approval masyarakat rating-nya tinggi sejak dilantik," ujar Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Hendro Prasetyo dalam paparannya di Jakarta, Senin (08/02/2016).

Sementara itu, responden yang mengaku kurang puas sebanyak 28,7 persen dan tidak puas sama sekali sebanyak 2,3 persen.

Faktor ekonomi dianggap memengaruhi kepuasan masyarakat. Survei itu menyimpulkan, tren kondisi ekonomi Indonesia dianggap membaik sejak Oktober 2014.

Pada Januari 2015, tingkat kepuasan responden terhadap kondisi ekonomi mencapai 31 persen. Pada Juni 2015, kepuasan publik sempat menurut menjadi 24 persen. Angka itu melorot lagi pada Oktober 2015 menjadi 23 persen.

Namun, pada Desember 2015 perlahan naik ke angka 30 persen dan perJanuari 2016 mencapai 34 persen.

"Terlebih selama empat bulan terakhir, mereka anggap ekonomi makin membaik," kata Hendro.

Menurut Hendro, tingkat kepuasan ini bisa turun jika dikaitkan dengan isu tertentu, misalnya rencana revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pandangan Presiden Jokowi terhadap masalah ini akan berdampak pada sikap masyarakat.

"Kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK," kata Hendro.

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan. Sampel yang diambil sebanyak 1.550 responden yang dipilih secara random.

Survei ini memiliki margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka yang dilakukan dalam kurun 18-29 Januari 2016. Adapun sumber dana pelaksanaan survei berasal dari Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia. (kompas/ar)