Haji: Berfikir Dengan Ilmu Pengetahuan, Bukan Nafsu

Raja Salman bin Abdul Aziz. Foto: duniatimteng.com

Jakarta (WarkopPublik)--Ada pihak yang mendesak agar kuota haji Indonesia tahun ini dapat ditambah. Hal ini sebagai harapan masyarakat khususnya calon jemaah haji sebagai tindaklanjut dari usulan pemerintah kepada Arab Saudi.

Hasil lawatan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin baru-baru ini dalam melakukan MoU persiapan penyelenggaraan haji 2016. Banyak hal yang disampaikan sebagai hasil dari lawatan, semua berisi tentang permintaan pemerintah Indonesia untuk peningkatan layanan pada musim haji tahun ini. Diantaranya layanan transportasi darat antar kota perhajian, visa haji, layanan bagasi, katering, pemondokan, Arafah Muzdalifah Mina (Armina).

Layanan-layanan ini diminta untuk ditingkatkan dan menjadi usulan serius, tak terkecuali masalah penambahan kuota haji yang sampai saat ini masih dipertimbangkan realisasinya oleh pemerintah Arab Saudi. Tak terkecuali juga tentang pencairan musibah crane yang menelan korban juga diminta untuk direalisasikan.

Kerja keras Lukman Hakim dan jajarannya untuk komitmen dalam peningkatan layanan haji bertahap berkelanjutan harusnya diapresiasi. Lalu ada pihak justru mempersoalkan dua aspek, kuota dan realisasi pencairan santunan kepada korban crane dan mengatakan pemerintah lemah dalam posisi tawar karena jemaah haji Indonesia adalah jemaah terbesar di dunia sebagai pengirim haji ke Arab Saudi.

Mungkin banyak yang melewatkan dengan pemikiran ilmu pengetahuan mengapa pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan usulan kuota dan mengapa pencairan santunan korban crane dinilai lamban.

Beberapa analisis peristiwa yang mungkin menjadi alasan pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan penambahan kuota dan hati-hati di dalam pencairan santunan korban crane.

1. Peristiwa crane dan musibah Mina tahun 2015 menjadi sorotan tajam dunia, hingga persoalan ini menjadi kritikan tajam kepada pemerintah Arab Saudi dalam aspek layanan keamanan dan kenyamanan. Bahkan ada desakan agar penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh multi negara dengan tidak menjadikan penyelenggaraan ibadah haji ini sebagai otoritas pemerintah Arab Saudi sebagai pemerintah yang berdaulat.

2. Situasi politik di negara-negara Arab belum stabil, ditambah memanasnya hubungan diplomatik Arab Saudi dengan Iran sebagai kelanjutan atas eksekusi mati seorang ulama Syiah di Arab Saudi Sheikh Nimr al-Nimr. Eksekusi itu memancing reaksi keras Iran, negara dengan mayoritas penduduk beraliran Syiah.

3. Turunnya harga minyak dunia yang berpengaruh besar pada stabilitas perekonomian Arab Saudi.

4. Perluasan Masjidil Haram dalam memberikan layanan dan kenyamanan jemaah dan bukan sebagai parameter penambahan kuota haji bagi seluruh negara pengirim haji.

5. Bertambahnya kuota jemaah haji bermultiplier efect pada biaya disaat kondisi perekonomian negara ini belum stabil pasca turunnya harga minyak dunia.

Ada sebab dan akibat yang dimungkinkan jika penambahan kuota jemaah haji dipaksakan. Resiko terburuk yang akan dialami pemerintah Arab Saudi adalah tekanan internasional jika terjadi sedikit saja persoalan yang menyangkut kenyamanan dan kemananan jemaah haji tahun ini. Dan ini yang kemungkinan menjadikan Arab Saudi melakukan pertimbangan matang untuk memutuskan menambah atau tidak sama sekali.

Egosektoral kritisi lemahnya posisi tawar pemerintah atas hal ini dinilai berlebihan daripada melihat kondisi politik, ekonomi dan sosial di negara Arab saat ini ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan, bukan nafsu.

Tentang santunan korban crane, janji seorang pemimpin seperti Raja Salman diyakini akan direalisasi. Hanya menunggu waktu stabilitas perekonomian di negeri minyak ini kembali normal. Lagi pula, pemerintah Indonesia tetap memantau perkembangan terkait persoalan ini.

Seyogyanya kita lebih berfikir dengan landasan ilmu pengetahuan daripada berasumsi dengan parameter-parameter nafsu. Bisa atau tidaknya seseorang berhaji bukan ditentukan manusia, karena haji adalah panggilan Allah Swt. Ini yang saat ini terjadi pergeseran, seolah haji adalah panggilan manusia dan manusialah yang menentukan bisa atau tidaknya berhaji dengan parameter yang diukur oleh manusia itu sendiri.

Kalau boleh untuk memberikan saran, kita sebagai umat muslim justru mendoakan agar pemerintah Arab Saudi dapat kembali stabil dalam aspek politik, sosial dan ekonomi karena ada dua Kota Suci di bawah tanggungjawabnya sebagai negara yang berdaulat. Wallahu a'lam. Nashrun min Allah wa fathun qarib, wabasiril mukminin. (ar/ar)