Cucu Pertama Jokowi Lahir

Jakarta (WarkopPublik)--Cucu pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah lahir di Solo, Jawa Tengah, Kamis (10/03/2016).

Anak dari putra pertama presiden itu, Gibran Rakabuming Raka dengan istrinya Selvi Ananda, lahir di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Surakarta dengan berat 3,9 kilogram dan panjang 48,5 cm.

Namun hingga Kamis Siang, Gibran belum mengumumkan nama untuk putra sulungnya.

Sejumlah ucapan selamat hadir di media sosial dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta adik Gibran, Kaesang Pangarep, mengucapkan selamat melalui akun twitternya.

Saat cucu pertamanya lahir, Presiden Jokowi sedang berada di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Jakarta Utara, untuk meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat.

Gibran dan Selvi menikah pada 11 Juni 2015 di Solo.

Selvi merupakan Putri Solo tahun 2009 sementara Gibran menjadi salah satu juri dalam ajang pemilihan Putri Solo tersebut. (bbc/ar)

Penipuan Haji dan Umrah Sasar Semua Kalangan

Jakarta (WarkopPublik)--Penipuan terhadap haji dan umrah dinilai tidak hanya menyasar masyarakat ekonomi menengah ke atas. Masyarakat cenderung tergiur dengan tawaran tersebut karena daftar tunggu haji yang terlalu lama.

Kepala Seksi informasi Haji Kementerian Agama (Kemenag), Affan Rangkuti mengatakan untuk mereka yang tertipu dari semua kalangan. "Karena mereka dipicu dengan angka waiting list haji, sehingga untuk rata-rata waktu tunggu 19 tahun," kata dia, Kamis (10/03/2016).

Dia menerangkan keinginan masyarakat Indonesia tinggi untuk menunaikan ibadah haji. Namun karena parameter keinginan haji besar memerlukan waktu panjang. Maka mereka banyak yang lari ke ibadah umrah.

"Kalau kita melihat korban penipuan, kita tidak dapat melihat parameter pengetahuan," kata dia.

Kesadaran masyarakat berpikir rasional, diharapkan dapat mengurangi angka penipuan haji. Contoh, jika menginginkan ibadah umrah di bawah 20 juta rupiah harus melihat kembali ongkos pesawat sudah hampir 14 juta rupiah.

"Bagaimana bisa, belum lagi penginapan, belum lagi lainnya, tidak dapat," kata dia.

Meskipun demikian, dengan harga tersebut masih ada yang dapat memberangkatkan, karena sistim finansial. Namun, dia mengatakan pemberangkatan haji dan umrah dengan sistem finansial tersebut bukan domain dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Seharusnya, menurut dia, otoritas jasa keuangan (OJK) dapat melakukan audit investigatif untuk melindungi warga negaranya.

"Jadi di sini harus ada peran OJK. Sementara tugas kami di Kemenag, mensosialisasikan program lima pasti," kata dia.

Affan menambahkan kemenag tidak dapat masuk ke domain kepolisian ataupun OJK, sehingga harus ada sinergisitas semuanya.

Kementerian Agama (Kemenag) mendata kasus penipuan umrah dalam tiga bulan terakhir sejak Desember 2015 hingga Februari 2016. Berdasarkan data Kemenag, korban penipuan jamaah umrah terdapat di tujuh provinsi.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Muhajirin Yanis mengatakan, korban penipuan umrah terbanyak terdapat di DKI Jakarta. Ada tiga travel yang telah dilaporkan ke Kemenag terkait penipuan umrah.

Menurut data Kemenag itu, misalnya, tercatat sebanyak 1.030 jamaah tertipu oleh biro perjalanan umrah Ahlasantus, kemudian 2.300 jamaah dari Kafilah Rindu Kabah, dan Garuda Angka Abadi sebanyak 1.700 jamaah. (republika/ar)

Alasan Kemenag Tak Bisa Tetapkan Harga Standar Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama tidak dapat menetapkan harga standar untuk ibadah umrah, karena tercekal dengan UU tentang Kelompok Pelaku Usaha (KPU). Penetapan biaya hanya  untuk ibadah haji karena diselengarakan pemerintah.

"Karena itu pemerintah tidak boleh membuat harga minimal, kecuali haji. Kalau haji diselenggarakan pemerintah, maka (Kemenag) dapat memberikan harga minimal haji," kata Kepala Seksi informasi Haji Kementerian Agama (Kemenag), Affan Rangkuti, Kamis (08/03/2016).

"Kalau umrah tidak bisa, karena terbentur dengan undang-undang persaingan usaha," tambah dia. Meski demikian,  pemerintah hanya dapat memberikan referensi harga minimal terkait umrah. Itu pun, kata Affan, bukan merupakan kewajiban.

Untuk ibadah umrah, pemerintah menetapkan harga minimal 20 juta rupiah. Affan menuturkan, baru Malaysia yang memiliki data jumlah warga negara  yang ditipu terkait umrah. Yaitu dari data tahun 2015, per-bulannya kerugian negara Malaysia akibat travel bodong diperkirakan antara 2,5 miliar rupiah - 3 miliar rupiah.

Sementara di Indonesia, sejak tiga bulan ke belakang atau bulan Desember 2015 setidaknya sebanyak 10.000-an calon jamaah umrah tertipu. Jadi kata Affan, tinggal dikalikan 20 juta rupiah x 1.000 sekitar 20 miliar rupiah.

Kemudian urutan jamaah umrah terbesar, Mesir, Pakistan, Indonesia, Turki, Iran, India, Jordania, Irak, Al Jazair, Malaysia. Namun untuk negara selain Indonesia yang tertipu, dia baru mendapatkan informasi negara Malaysia saja. (republika/ar)

Bahas MoU Kuota, Menag dan Rombongan Sudah Tiba di Arab Saudi

Jeddah (WarkoPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin besreta rombongan tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah, Rabu (09/03/2016) pukul 23.00 waktu Arab Saudi.

Kedatangan Menag disambut Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dharmakirty Syailendra Putra beserta Staf Teknis Urusan Haji Ahmad Dumyathi Bashori dan staf Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) lainnya.

Selain Menag, dalam rombongan terlihat diantaranya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis.

Menag dan rombongan dijadwalkan Kamis (09/03/2016) akan menghadiri Rapat Koordinasi di Kantor KUHI dan dilanjutkan kunjungan ke jemaah haji dan umrah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS).

Sebelumnya, Staf Teknis Urusan Haji I KUHI Ahmad Dumyathi Bashori menyampaikan saat di Arab Saudi Menag dan rombongan dijadwalkan mengunjungi jemaah haji dan umrah di Rumah Sakit Arab Saudi, peninjauan pemondokan pra haji, pertemuan dengan menteri haji dan kesehatan Arab Saudi,  Muassasah Asia Tenggara,  Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Makkah, pembahasan MoU dan taklimatul hajj dan penandatanganan berita acara MoU.

Juga melakukan pertemuan dengan Muassasah Al-Ahlliyah Al-Adilla, meninjau perluasan Masjidil Nabawi dan pembangunan hotel di wilayah Markaziah dan pertemuan dengan TAVS dan GACA Muassasah Adilla Madinah.

"Perkembangan dan informasi terkait MoU dan hal lainnya akan kami sampaikan ke tim informasi Kementerian Agama di Jakarta untuk dapat disampaikan kepada masyarakat Tanah Air," kata Dumyathi melalui pesan singkatnya kepada Sinhat, Rabu (09/03/2016).

Lanjutnya, tim informasi dan dokumentasi KUHI sudah siap melaksanakan tugasnya. Tim akan menyampaikan seluruh informasi dalam tulisan, foto dan video singkat dan nantinya akan dikirim ke tim informasi Kementerian Agama di Jakarta Pusat.

"Untuk live report apabila media radio dan televisi nasional ingin wawancara langsung akan kami kordinasikan langsung dengan Pak Menag dan rombongan. Dapat langsung menghubungi tim informasi KUHI +966508707833," kata Dumyathi.

Menag beserta rombongan akan kembali ke Tanah Air pada Selasa (15/03/2016). (sinhat/ar)

Terima Kunjungan Menlu Arab Saudi, Presiden Jokowi Minta Tambahan Kuota Haji Direalisasikan

Jakarta (WarkopPublik)--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Kunjungan Kehormatan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Kerajaan Arab Saudi Adel Bin Ahmed Al Jubeir, di tengah-tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di JCC Senayan, Jakarta, Senin (07/03/2016). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta  agar penambahan kuota haji bagi Indonesia dapat segera direalisasikan.

“Ide tersebut disambut baik oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Dalam waktu dekat Menteri Agama akan diutus oleh Presiden ke Arab Saudi untuk merealisasikan rencana ini,” demikian penjelasan Tim Komunikasi Kepresidenan melaui rilis yang diterima Kementerian Agama (Kemenag).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melakukan kunjungan ke Saudi Arabia dan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud di Jeddah, pada pertengahan September tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa kuota jemaah haji  Indonesia akan ditambah sebanyak 10 ribu.

Sehubungan dengan renovasi Masjidil Haram, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pemotongan kuota haji seluruh negara pengirim jemaah haji, termasuk Indonesia, sebesar 20 persen dalam tiga tahun terakhir. Kuota normal Indonesia yang berjumlah 211 ribu, terkurangi menjadi hanya 168.800 sejak tahun 2013. Antrian jemaah haji pun menjadi semakin lama. Karena itu, tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu ini sangat berarti karena diharapkan dapat mengurangi antrian jemaah haji.

Kemenag terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2016. Serangkain pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini dilakukan dengan Komisi VIII DPR RI.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama tim dari Direktorat Jenfderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dijadwalkan akan segera bertolak ke Arab Saudi. Selain membawa mandat Presiden terkait realisasi penambahan kuota haji, Menag juga akan mengecek perkembangan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, baik yang terkait akomodasi, transportasi, dan lainnya.

Selain soal tambahan kuota haji, kepada Menlu Saudi, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapan Indonesia atas terciptanya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. “Sebagai sahabat dekat, Indonesia ingin mengajak Arab Saudi untuk terus menyebar-luaskan Islam yang Rahmatan lil Alamin dan pesan-pesan perdamian. Indonesia senantiasa siap berkontribusi bagi terciptanya situasi yang kondusif di Timur Tengah,” ucap Presiden. (sinhat/ar)

Dirjen Haji: Tegakkan Budaya Anti KKN di Ditjen PHU Harga Mati

Jakarta (WarkopPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengingatkan kepada setiap jajaran di bawahnya untuk terus mempertahankan semangat anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Harga mati untuk penegakan budaya anti KKN di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). “Tahun lalu sudah bagus dan tahun ini harus lebih baik lagi,” ujar Abdul Djamil, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Senin sore (07/03/2016).

Ia juga menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan memberangkatkan beberapa tim ke Arab Saudi. “Yaitu tim akomodasi, katering dan transportasi. Jadi tiga tim ini akan bertugas di Arab Saudi untuk melayani kebutuhan jemaah. Saya sangat mengapresiasi penandatanganan pakta integritas ini. Lebih jauh dari itu, saya juga mengingatkan untuk seluruh tim agar mempersiapkan mental dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Lanjut dia, penandatanganan pakta integritas oleh seluruh tim, tak lain untuk mewujudkan komitmen bersama menuju birokrasi Indonesia yang bebas KKN.  “Kami ingin membawa Ditjen PHU ini menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Yaitu good governance. Ciri cirinya seperti apa, ya itu, bahwa pemerintahan yang good governance itu adalah pemerintahan yang mempertanggungjawabkan segala sesuatunya pada peraturan yang berlaku,” tukasnya.

Sambung dia, tidak lagi dikerjakan dulu, baru peraturannya menyusul. “Dalam sebuah pemerintahan good governace yang jadi panglima itu adalah hukum (aturan yang berlaku), jadi bukan pejabat. Kalau dulu pengukuran kesuksesan pejabat itu karena berdasarkan kemampuan pejabat, bukan berdasarkan aturan yang berlaku,” ungkap Abdul Djamil kembali. (sinhat/ar)

Instruksi Dirjen Haji: Tim Jangan Terjebak Rayuan Penyedia Barang Jasa

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil meminta tim penyedia akomodasi, katering dan transportasi bertindak profesional dan taat aturan.

“Tolong jaga betul point-point pakta integritas yang sudah Anda tandatangani tadi. Jadikan ini sebagai pengabdian kepada negara, nusa dan bangsa,” ucapnya saat memberi sambutan dalam kegiatan penandatanganan pakta integritas angota-angota tim penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi di ruang ruang sidang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Pusat Jakarta, Senin sore (07/03/2016).

Selama bertugas di Arab Saudi, sambung dia, hendaknya tanamkan dalam setiap diri masing-masing untuk tidak mudah tergoda dari rayuan para penyedia akomodasi, katering dan transportasi.

“Hindari betul yang begitu-begitu. Sebab, bila tertangkap basah maka sanksinya sangat berat. Kenapa demikian, sebab pemerintah saat ini sedang berjuang membangun transparansi penyediaan akomodasi, katering dan transportasi ke tengah-tengah masyarakat. Publik berhak tahu apa yang saudara-saudara lakukan selama bertugas di sana,” pungkasnya lagi. (sinhat/ar)