Running Text

ADVOKASI HAJI DARI DAN UNTUK JAMAAH (KLIK DI SINI) PENINGKATAN LAYANAN HAJI 2017 BUKAN CERITA 'DONGENG' (KLIK DISINI) ABDUL DJAMIL, PEMIKIR CERDAS DAN TOKOH PERUBAHAN HAJI INDONESIA (KLIK DISINI) AFFAN RANGKUTI: SELAMAT DATANG JEMAAH HAJI INDONESIA SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-71, NKRI HARGA MATI” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “SELAMAT JALAN JEMAAH HAJI INDONESIA 2016 SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI REGULER TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) KEMENAG DAN DPR SEPAKATI BPIH 2016 TURUN 132 USD DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI KHUSUS TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) SELAMAT ATAS KEMENANGAN MUSA LA ODE ABU HANAFI YANG MERAIH JUARA KETIGA DALAM AJANG MUSABAQAH HIFZIL QURAN (MTQ) INTERNASIONAL DI MESIR SELAMAT ATAS LAHIRNYA CUCU PRESIDEN JOKO WIDODO DASAR HUKUM MENJERAT TRAVEL HAJI DAN UMRAH NAKAL (KLIK DISINI) POTENSI PDB INDUSTRI JASA UMRAH 16 TRILYUN RUPIAH PER TAHUN JOKOWI AJAK TWITTER SEBARKAN PESAN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN MENAKAR INDUSTRI JASA HAJI DAN UMRAH NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS ASEAN SELAMAT ATAS PELANTIKAN SOETRISNO BACHIR MENJADI KETUA KEIN KAPOLRI BERTEKAD PERANGI AKSI TEROR

Senin, 14 Maret 2016

Awasi Pembangunan dan Pelayanan Publik, Rakyat Bisa Mengadu Secara Online

Kepala Staf Presiden Teten Masduki. Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Jakarta (WarkopPublik)--Kantor Staf Kepresidenan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan) dan Ombudsman mencanangkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor). Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) tersebut, dibuat untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

"Ini kerja sama kita bertiga untuk meningkatkan pelayanan publik untuk menjawab keluhan masyarakat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dalam acara 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Aplikasi Lapor' di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/03/2016).

"Umumnya, masalah yang kecil-kecil, orang sungkan lapor ke Jakarta sehingga banyak kegagalan pelayan publik tidak dilaporkan. Selain itu, biaya besar juga menjadi alasan tidak dilaporkan," ujar Teten.

Lapor merupakan sistem aplikasi elektronik berbasis media sosial dengan menerapkan sistem yang mudah dan terpadu. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan, terkait pelayanan dan pembangunan melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, mobile apps Android dan Blackberry, serta media sosial Twitter @LAPOR1708 dan Facebook Lapor.

Pengaduan serta aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Presiden atau kementerian/lembaga terkait. Aplikasi Lapor telah terhubung dengan 81 kementerian/lembaga, 5 Pemerintah Daerah dan 44 Badan Usaha Milik Negara dengan total lebih dari 800 unit kerja dalam kesatuan sistem.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandi, mengatakan, aplikasi ini membuktikan negara betul-betul hadir melayani masyarakat. Lapor, kata Yuddy, sudah digunakan sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, pengaplikasian Lapor diperluas cakupan pengaduannya.

"Sekarang kita lanjutkan dengan lebih terkoordinir dan terintegrasi dengan cakupan lebih luas sehingga arus informasi bisa dilaksanakan lebih cepat," kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengatakan, pihaknya dengan Kempan berupaya terus memperbaiki pelayanan publik.

"Kalau standar pelayanan publik di bawah Kempan, pengawasannya di bawah Ombudsman ini akan menekan ego masing-masing institusi dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," tambahnya. (beritasatu/ar)

Misteri Segitiga Bermuda Terungkap?

Inilah lokasi Segitiga Bermuda yang misterius itu. Foto: Metro
Jakarta (WarkopPublik)--Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah lautan di Samudera Atlantik seluas empat juta kilometer persegi yang membentuk segitiga. Ketiga titik segitiga itu adalah Bermuda (Inggris) di titik utara, Puerto Riko (Amerika Serikat) di titik selatan dan Miami (Florida, Amerika Serikat) di titik barat.

Dan setiap kali menyebut Segitiga Bermuda, pasti tak lepas dari kisah misteri di dalamnya. Yap, mulai dari banyaknya cerita kapal hingga pesawat yang mendadak hilang kala melintas di atasnya. Karena hal itu, banyak yang menduga kalau Segitiga Bermuda adalah pintu gerbang ke dunia lain, rumah alien hingga pintu kerajaan Iblis.

Namun baru-baru ini para ilmuwan menemukan jawaban atas misteri Segitiga Bermuda. Semua bermula saat mereka menemukan serangkaian kawah aktif. Serangkaian kawah itu diduga kuat ada di dekat Segitiga Bermuda yakni lepas pantai Norwegia, seperti dilansir Metro.

Pada dasarnya, kawah-kawah itu punya lebar setengah mil dan kedalaman hingga 150 kaki. Para ilmuwan berteori jika kawah-kawah itu terbuat karena gas metana yang keluar dari dasar laut. Peneliti dari Universitas Artik, Norwegia pun berkomentar pada Sunday Times, "Beberapa kawah raksasa terbentuk di dasar laut di daerah barat-tengah lautan Barents. Hal itu menyebabkan semburan gas yang sangat besar."

Karena temuan kawah-kawah itu, para ilmuwan makin optimis bahwa semburan gas metana-lah yang menyebabkan banyak kapal dan pesawat hilang misterius di kawasan Segitiga Bermuda. Senada dengan temuan itu, peneliti Igor Yelstov dari Institur Trofimuk pun sempat berkomentar pada tahun 2015 silam.

"Ada sebuah versi bahwa Segitiga Bermuda adalah efek reaksi gas hidrat. Reaksi itu terbentuk saat semua terurai dengan bongkahan metana dan berubah jadi es. Semua ini terjadi mirip dengan reaksi nuklir sehingga menciptakan gas yang sangat besar. Hal itu membuat samudera menjadi panas dan bisa saja sebuah kapal tenggelam di perairan yang tercampur gas dengan kandungan besar," ungkap Igor. (kapanlagi/ar)

Tuntut Tutup Aplikasi, Grab Car Angkat Suara

Ridzki Kramadibrata,
Managing Director GrabTaxi Indonesia (GrabTaxi).
Foto: Viva.co.id
Jakarta (WarkopPublik)--Ratusan pengemudi taksi menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta Senin pagi, 14 Maret 2016. Mereka menutut kepada pihak berwenang untuk menutup segera aplikasi Uber dan Grab Car yang beroperasi menggunakan pelat hitam.

Menanggapi tuntutan tersebut, pengoperasi Grab Car pun angkat suara. Aplikasi asal negeri Jiran itu merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpangnnya. Mereka mengklarifikaisi isu yang berkembang dan menyatakan Grab bukan operator layanan transportasi.

Managing Director untuk Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, perusahaannya tidak memiliki kendaraan, atau aramada apa pun.

Dia mengatakan, perusahaan bekerja sama dengan perusahaan penyedia transportasi independen dalam menghantarkan GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, dan GrabExpress kepada pelanggannya.

"Kami juga sudah merupakan entitas legal di Indonesia. Kami terdaftar sebagai pembayar pajak. Dan, kami menghargai dan berkomitmen untuk mentaati semua peraturan dan ketentuan lokal yang berlaku," ujar Ridzki melalui keterangan tertulisnya, Senin 14 Maret 2016.

Ia menegaskan, Grab secara proaktif berkomunikasi dengan pemerintahan maupun pemangku kepentingan industri untuk dapat menyediakan layanan transportasi yang efisien dan aman bagi masyarakat.

"Kami telah meningkatkan standar transportasi di kota-kota, di mana kami beroperasi seperti Jakarta, Bandung, Padang, Surabaya, dan Bali. Seluruh mitra pengemudi yang tergabung dalam jaringan kami, telah melalui proses seleksi dan pelatihan yang ketat. Semua memiliki izin pengemudi dan kami juga menyediakan asuransi bagi penumpang dan pengemudi," tutur Ridzki.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan standar transportasinya, Grab menginventasikan dana sekitar Rp50 miliar untuk Program Elite Driver. Lalu, layanan Grab Car boleh mengaspal untuk mobil dengan usia di bawah lima tahun.

Ridzki menambahkan, kebijakan tersebut melebihi ketentuan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang menetapkan batasan maksimal umur kendaraan yang beroperasi di Jakarta, 10 tahun untuk bis, dan tujuh tahun untuk taksi.

"Kami percaya bahwa pengguna di Indonesia, layak mendapatkan layanan transportasi yang lebih efisien dan lebih aman, dibandingkan dengan yang sudah ditawarkan oleh operator layanan transportasi yang ada saat ini," ucapnya.

Ridzki mengatakan, teknologi yang dihadirkan Grab, memungkinkan para pengemudi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dengan lebih efisien. Kehadiran Grab juga telah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kehidupan mitra pengemudinya dan masyarakat lokal.

"Belum lama ini, kami juga telah menggelar program GrabSchool yang bertujuan untuk membekali putra-putri pengemudi Grab dengan keterampilan yang mendorong mereka menjadi pribadi yang inovatif dan membuka banyak pilihan jalur karir," kata dia. (viva/ar)

Waduh..Menhub Minta Menkominfo Blokir Aplikasi Uber dan Grab

 Foto: KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza
Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan pemblokiran aplikasi pemesanan angkutan melalui Uber dan GrabCar kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Rekomendasi itu tertuang dalam surat bernomor AJ 206/1/1 PHB 2016.

"Kami mohon kiranya Menkominfo dapat mendukung langkah pemblokiran situs milik Uber Asia Limited dan melarang beroperasi di bidang penawaran jasa pelayanan transportasi," kata Jonan dalam surat rekomendasinya, Senin (14/03/2016).

Kemudian, mereka juga meminta pemblokiran terhadap aplikasi milik PT Solusi Transportasi Indonesia yang mengoperasikan aplikasi GrabCar.

Alasannya, jenis kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda empat dengan pelat hitam atau mobil rental dan status pengelola sebagai perusahaan angkutan resmi belum jelas.

Menkominfo juga diminta melarang semua aplikasi sejenis, selama tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang mempunyai izin resmi dari pemerintah.

Masih di dalam surat rekomendasi tersebut, Jonan memaparkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Uber Asia Limited dan PT Solusi Transportasi Indonesia.

Pelanggaran tersebut dilakukan atas Pasal 138 (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum; Pasal 139 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, dan atau badan hukum lain sesuai perundang-undangan.

Pelanggaran tersebut juga dilakukan atas Pasal 173 (1) bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan; serta Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Kemudian, pelanggaran juga dilakukan atas Keputusan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Uber Asia Limited sebagai KPPA sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2001 bahwa KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial.

Hal tersebut termasuk untuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan perusahaan atau perseorangan, tidak akan ikut serta dalam bentuk apa pun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia; tidak bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang resmi, akan tetapi bekerja sama dengan perusahaan ilegal ataupun perseorangan; menimbulkan keresahan dan konflik di kalangan pengusaha angkutan resmi dan pengemudi taksi resmi; serta berpotensi semakin menyuburkan praktik angkutan liar (ilegal) sehingga angkutan umum semakin tidak diminati.

Di dalam surat tersebut, Jonan menyampaikan, perusahaan, baik di bidang transportasi maupun perangkat lunak, harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan.

Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (kompas/ar)

Oki Setiana Dewi Siap Membawa Pengantin Ke Negeri Dongeng

Foto: Antara
Jakarta (WarkopPublik)--Bintang film yang merambah dunia bisnis Oki Setiana Dewi siap membawa pengantin ke negeri dongeng melalui busana pengantin Muslimah yang tertampilkan di Indonesia Fashion Week 2016.

"Temanya fairytale atau negeri dongeng. Melalui busana ini, saya ingin pengantin yang memakainya merasa berada di negeri dongeng," tegas istri Ory Vitrio ini pada perhelatan IFW 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (13/03/2016).

Menurut Oki, peragaan busananya yang kedua pada ajang IFW 2016 akan menampilkan gaun pengantin berbalut swarovski dengan banyak detil ruffle dibagian bawah gaun, hingga tidak menunjukkan lekukan tubuh sang pengantin muslimah. Busana-busana berwarna pastel nan lembut itu yangteritampilkannya tersebut bisnis terbaru dia, yang tergarap serius dengan label Oki Setiana Dewi Bridal.

Wanita berhijab kelahiran Batam, 13 Januari 1989 ini menggunakan material kain organdy, chiffon, satin, taffeta, tulle dan brukat bunga 3D pada busana-busananya tersebut. Ia mengaku membutuhkan waktu delapan bulan mempersiapkan fashion show pada ajang tersebut.

"Karena saya masih baru di dunia perancang busana pengantin, saya butuh waktu agak lama, sekitar delapan bulan untuk menampilkan busana-busana hari ini," kata dia. (inilah/ar)

Menag Tagih Janji Santunan bagi Korban Crane, Ini Jawaban Menteri Haji Saudi

Menteri Agama RI dan Menteri Haji Arab Saudi. Foto: Kemenag
Jeddah (WarkopPublik)--Pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi Arabia di Jeddah, Minggu (13/03/2016) dimanfaatkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk meminta kejelasan terkait realisasi santunan bagi ahli waris korban jatuhnya crane di Masjidil Haram pada musim haji lalu.

Menjawab soal itu, Menteri Urusan Haji Saudi Arabia Bandar bin Muhammad Hajjar mengatakan bahwa pihaknya sedang memproses pembayaran santunan. Sampai kini, proses itu sedang ditangani dua kementerian Saudi Arabia yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menag Lukman berharap proses pembayaran santunan dapat segera dituntaskan agar para ahli waris korban tak kecewa. Untuk itu, “Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Haji Indonesia di KJRI Jeddah akan selalu memonitor perkembangan proses pembayaran santunan,” kata Menag Lukman, Senin (14/03/2016) di Jeddah.

Dalam peristiwa jatuhnya crane di Masjidil Haram pada Jumat, 11 September 2015, sedikitnya 61 orang jamaah haji Indonesia menjadi korban. Sebagian besar mereka mengalami luka berat, sedangkan 12 di antaranya meninggal dunia. Indonesia adalah negara yang paling cepat merilis data korban secara akurat. 

Saat itu Pemerintah Saudi Arabia menjanjikan santunan bagi seluruh korban peristiwa itu. Masing-masing korban tewas dan cacat permanen akan mendapatkan uang senilai 1 juta riyal dan keluarga atau ahli warisnya diundang berhaji pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Sedangkan bagi korban luka, dijanjikan mendapatkan uang 500 juta riyal dan diberi kesempatan untuk mengulang atau menyempurnakan ibadah hajinya.

Untuk merealisasikan janjinya, Pemerintah Saudi telah membentuk komite khusus yang mulai bekerja sejak tahun lalu.  Direktur Departemen Kesehatan Saudi Arabia Mustafa Baljoun mengatakan, proses pemberian santunan diupayakan bersih dari kecurangan dan penyalahgunaan.

“Data pribadi setiap korban akan dicek secara teliti berdasarkan waktu penanganan di rumah sakit. Data itu mencakup nama, kebangsaan, paspor, alamat, dan seterusnya. Data lengkap akan diteruskan kepada otoritas yang bersangkutan,” katanya sebagaimana dikutip Saudi Gazette, Kamis, 8 Oktober 2015. (kemenag/ar)

Mitos Tentang iPhone yang Selama Ini Dipercaya

Iphone. Foto: ist
San Francisco (WaropPublik)--Sebuah 'ritual' yang akrab bagi banyak pengguna iPhone adalah beranggapan dengan menutup aplikasi di perangkat iOS secara manual di layar multitasking akan bisa membuat baterai lebih awet. Namun, ternyata itu cuma mitos dan pihak Apple pun memberikan klarifikasinya.

Mengutip 9to5Mac, klarifikasi ini muncul setelah seorang pengguna iPhone bernama Caleb mengirimkan email kepada CEO Apple Tim Cook yang menanyakan apakah dengan menghentikan paksa penggunaan aplikasi dalam multitasking view bisa membuat baterai iPhone menjadi lebih tahan lama.

Namun Cook tidak menjawab, malah justru SVP of Software Engineering Craig Frederighi yang memberikan jawabannya.

Dalam email jawabannya, Frederighi memberikan jawaban yang mungkin mengejutkan bagi banyak pengguna iPhone, yakni menutup aplikasi di perangkat iOS atau force-close tidak akan memberi dampak pada daya tahan baterai.

Secara teknis, aplikasi iOS yang berada di background tidak dalam keadaan aktif di RAM atau tidak berjalan sama sekali. Sementara aplikasi dalam mode multitasking sebenarnya sama seperti gambar statis yang menampilkan aplikasi-aplikasi yang baru saja dibuka.

Namun, terkadang menutup aplikasi memang diperlukan, yaitu ketika sistem tidak responsif karena beberapa aplikasi masih berjalan beberapa saat sebelum berjalan di RAM setelah tidak digunakan.

Nah, dengan adanya konfirmasi dari pihak Apple ini, maka mulai sekarang hilangkan anggapan atau mitos bahwa melakukan force-close bisa membuat hemat baterai. (inilah/ar)