Dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) misalnya, iuran hanya 5,7 persen. Hal ini berarti dengan pendapatan 1 juta rupiah maka iurannya hanya 57 ribu rupiah.
“Iuran sekecil itu minim sekali. Bandingkan misalnya dengan Malaysia sebesar 24 persen dan Singapura sebesar 32 persen dari take home pay. Sehingga wajar apabila asetnya bisa 1.200 triliun di Malaysia, sedangkan kita baru 200 triliun rupiah. Para pekerja di sana bisa kena cekal apabila tidak menjadi peserta. Kita harus ubah paradigma masyarakat. Supaya hasilnya nanti ketika pensiun di hari tua bisa lebih menguntungkan,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, Kamis (11/02/2016).
Hingga periode Desember 2015, total iuran BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 35,95 triliun rupiah (un-audited). Sementara klaim jaminan untuk program Jaminan Hari Tua (JHT) sudah sekitar 14,45 triliun rupiah dari 1,7 juta kasus. Klaim Jaminan Kematian (JKM) mencapai 416 miliar rupiah dari 28 ribu kasus dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sekitar 665 miliar rupiah dari 110 ribu kasus.
Sementara total dana kelolaan hingga Desember 2015 sebesar 206 triliun rupiah atau naik sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. Sementara hasil investasi telah mencapai 17,69 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 10 persen.
Elvyn berharap pada 2016 jumlah kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan bertambah sekitar 4 juta peserta atau menjadi 23,1 juta kepesertaan.
Direktur Kepesertaan Hubungan Antar Lembaga BPJS TK Junaedi mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kerja sama antarlembaga. Salah satunya ialah menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di daerah,
Selain itu, untuk melihat sejauhmana optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial di daerah tersebut dengan mekanisme PTSP dan PATEN yang telah berjalan.
Sementara untuk jumlah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU/ sektor informal) ditargetkan mencapai 1 juta pekerja. Pihaknya pun optimistis target akuisisi 1 juta pekerja informal dapat tercapai, mengingat masih rendahnya angka peserta nonformal saat ini dibandingkan sektor formal. (sindonews/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar