Santunan Korban Musaibah Crane Masih Diproses Arab Saudi

Jakarta (KabarPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dikutip dari kemenag.go.id menegaskan, santunan yang dijanjikan Pemerintah Arab Saudi akan diberikan kepada keluarga korban musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram masih diproses. Penegasan ini disampaikan Menag di hadapan Komisi VIII DPR RI dalam kesempatan Rapat Kerja di Gedung DPR Senayan, Kamis (14/01).

“Pemerintah Indonesia, melalui Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jedah telah melengkapi data/berkas nama-nama korban yang dibutuhkan pemerintah Arab Saudia dalam pencairan bantuannya. Dari pantauan kami, mereka masih memproses bentuk bantuan tersebut,” terang Menag.

Penyelenggaraan ibadah haji 2015 diwarnai dengan musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram pada Jumat (11/11/2015). Tercatat ada 12 jemaah haji Indonesia yang wafat dan lebih dari 45 jemaah lainnya luka-luka. Pemerintah Arab Saudi menjanjikan santunan sebesar satu juta riyal untuk keluarga korban yang wafat dan korban luka yang menyebabkan cacat fisik atau luka berat, serta 500 ribu riyal untuk korban luka lainnya.

Menurut Menag, Pemerintah melalui Konjen dan Teknis Urusan Haji (TUH) di Jeddah terus memonitor dan berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sudah memenuhi semua permintaan Pemerintah Saudi. “Pemerintah akan selalu berupaya melakukan hal-hal terbaik dalam diplomasi,” jelas Menag.

“Bukan Indonesia saja, namun negara-negara lain yang jemaahnya menjadi korban juga belum cair (santunanya),” tambah Menag.

Data Korban Mina

Terkait peristiwa Mina, Menag menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu-satu negara yang dapat memberikan data lengkap terkait nama-nama korban Mina. Hal ini, menurut Menag, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Pemerintah telah mengindentifikasi satu persatu jasad korban, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan kepada masyarakat dan keluarga korban.

“Pemerintah amat sangat serius dalam menangani jemaah yang wafat musibah Mina lalu. Di sanalah Negara hadir sebagai wujud tanggungjawab kepada umat,” jelas Menag. (ar/ar)

Pemerintah Terus Genjot Perbaikan Pelayanan Haji

Jakarta (KabarPublik)--Kementerian Agama (Kemenag) dalam persiapan musim haji 2016 ini akan memperbaiki sistem paket visa. Paket tersebut antara lain mencakup data maskapai, hotel yang akan ditempati jemaah, katering, dan lainnya.

Hal ini diungkapkan Menag di hadapan Komisi VIII saat Rapat Kerja DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (14/01). “Visa akan keluar ketika seluruh paket sudah lengkap. Karena salah satu syarat penerapan sistem e-hajj adalah visa akan dikeluarkan ketika data-data kita seperti maskapai penerbangan, hotel, katering, dan lainnya sudah terisi sepenuhnya sebagai paket informasi yang terintegrasi,” jelas Menag yang dikutip dari kemenag.go.id.

Pada musim haji 2015 lalu sempat terjadi terkendaanya visa. Tidak hanya Indonesia, kendala yang sama juga dialami oleh negara-negara lain pengirim jemaah haji ke Arab Saudi. Kendala tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menerapkan sistem elektronik haji (e-hajj) yang kemudian dikaitkan dengan sistem pemberian visa kepada jemaah haji.

Menurut Menag, tersendatnya pengurusan visa pada penyelenggahaan haji tahun lalu disebabkan belum lengkapnya informasi-informasi yang dibutuhkan dalam sistem e-hajj. Belajar dari pengalaman tersebut, Kemenag akan segera melengkapi dan karenanya sesegera mungkin kontrak-kontrak pemondokan, transportasi, katering dan lainnya sebagai kelengkapan syarat e-hajj juga harus segera dilakukan.

Ikut mendampingi Menag dalam Raker kali ini, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil, Irjen Kemenag M Jasin, serta Sekjen Kemenkes dan Dirjen Perhubungan Angkutan Udara.

Menag juga menyampaikan terimakasih atas peran pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI. “Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, pada aspek manajemen haji, koordinasi petugas, pengurusan visa, dan lain-lain,” katanya.

“Terpenting bagi kami, terus berupaya memberikan rasa nyaman, aman, tenang dan transparan terhadap jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji ke depannya,” tambahnya. (ar/ar)