Hal ini diungkapkan Menag di hadapan Komisi VIII saat Rapat Kerja DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (14/01). “Visa akan keluar ketika seluruh paket sudah lengkap. Karena salah satu syarat penerapan sistem e-hajj adalah visa akan dikeluarkan ketika data-data kita seperti maskapai penerbangan, hotel, katering, dan lainnya sudah terisi sepenuhnya sebagai paket informasi yang terintegrasi,” jelas Menag yang dikutip dari kemenag.go.id.
Pada musim haji 2015 lalu sempat terjadi terkendaanya visa. Tidak hanya Indonesia, kendala yang sama juga dialami oleh negara-negara lain pengirim jemaah haji ke Arab Saudi. Kendala tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menerapkan sistem elektronik haji (e-hajj) yang kemudian dikaitkan dengan sistem pemberian visa kepada jemaah haji.
Menurut Menag, tersendatnya pengurusan visa pada penyelenggahaan haji tahun lalu disebabkan belum lengkapnya informasi-informasi yang dibutuhkan dalam sistem e-hajj. Belajar dari pengalaman tersebut, Kemenag akan segera melengkapi dan karenanya sesegera mungkin kontrak-kontrak pemondokan, transportasi, katering dan lainnya sebagai kelengkapan syarat e-hajj juga harus segera dilakukan.
Ikut mendampingi Menag dalam Raker kali ini, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil, Irjen Kemenag M Jasin, serta Sekjen Kemenkes dan Dirjen Perhubungan Angkutan Udara.
Menag juga menyampaikan terimakasih atas peran pengawasan yang dilakukan Komisi VIII DPR RI. “Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, pada aspek manajemen haji, koordinasi petugas, pengurusan visa, dan lain-lain,” katanya.
“Terpenting bagi kami, terus berupaya memberikan rasa nyaman, aman, tenang dan transparan terhadap jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji ke depannya,” tambahnya. (ar/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar