Banner

Pil Sakit Jiwa Kerajaan Dag Dig Dud Der

Jakarta (WarkopPublik)--Konon, di negeri antah berantah terdapatlah sebuah kerajaan besar dan makmur yang bernama Kerajaan Dag Dig Dug Der. Besar karena luasnya wilayah kerajaan tersebut baik darat maupun lautnya. Makmur, karena banyaknya sumberdaya alam yang dikandung di bumi kerajaan tersebut. 

Namun kebesaran dan kemakmuran kerajaan tersebut tidak membawa rakyatnya untuk terikut kemakmuran itu. Entah apa sebab, tak ada yang tahu, bahkan rakyatnya sendiri saja bingung mengapa hidup mereka tidak sebesar dan semakmur kerajaannya yang selama ini sangat dibanggakan.

Akhirnya, karena kebingungan dan kebanyakan energi yang terkuras memikirkan itu semua akhirnya semua rakyat menderita penyakit jiwa mungkin akibat banyaknya urat syaraf yang putus urat karena berfikir berlebihan setiap hari. Yah, berfikir hidup, berfikir masa depan, berfikir cari kerja, berfikir penyakit sosial, berfikir harga pada naik, multi berfikirlah pokoknya.

Hanya keluarga istana, para menteri, patih, dan laskar kemanan yang saat itu masih waras. Akhirnya, seluruh perintah yang diinstruksikan raja kepada mereka untuk disampaikan kepada rakyat tidak dapat berjalan karena rakyatnya semuanya telah sakit jiwa. Rakyat hanya tertawa manakala para menteri menyampaikan instruksi dari Paduka Raja, malah adakalanya disoraki.

Raja bingung, dan mengumpulkan seluruh para menteri, patih dan petinggi kemanan untuk mendapatkan masukan dalam menstabilkan kondisi ini. Semuanya tidak dapat memberikan pendapat dan masukan, jalan buntu. 

Eh, ditengah kebingungan tersebut sontak semua yang hadir terkejut karena tukang kebersihan istana yang kebetulan sedang membersihkan meja makan mengatakan, “Maaf beribu maaf paduka, izinkan hamba untuk memberikan pendapat, apakah diizinkan paduka?”

Rajapun menjawab dengan wajah keraguan, “Silahkan dan jangan lama-lama!” Tukang kebersihan itu menjawab,”Walaupun ini bukan urusan hamba, namun ada baiknya paduka raja dan seluruh para menteri serta petinggi kemanan dan keluarga istana meminum sebuah pil untuk menstabilkan kondisi ini.”

“Pil apa itu hayooo sebutkan!” Bentak raja. “Pil untuk menjadi orang sakit jiwa paduka raja," Jawab tukang kebersihan dengan polosnya. “Karena kalau orang waras memimpin rakyat yang yang sakit jiwa atau sebaliknya pemimpin yang sakit jiwa memimpin rakyat yang waras maka tidak akan ada gunanya,” Tambah tukang kebersihan itu.

"Wah, bagus juga idenya. Para menteri, hayo lakukan penelitian dan secepatnya diproduksi pil itu. Agar segera kita konsumsi," perintah raja pada menterinya. (ar/ar)

Usia Nikah, Upsss Ntar Dulu Ada Aturan Hukumnya Loh!

Jakarta (WarkopPublik)--Usia Nikahpun di atur. Kemerdekaan seseorang untuk menentukan haknya semakin terampas oleh pengaturan pernikahan dengan batas usia minimal. Entah apa makud dari ini semua, apakah bermaksud baik atau sebaliknya ada maksud lainnya. Hukum berlaku general dan bukan parsial. Baik jika pada keluarga yang mampu yang tingkat sosialnya ada, tentu mengejar pendidikan setinggi gunung dan karir setinggi langit menjadi tujuan. Komitmen "nikah" menjadi sebuah momok yang menakutkan dan tingkat kuatir yang tinggi penyebab gagalnya tujuan itu. Namun, bagaimana dengan keluarga lainnya? yang hanya bersandar atas hidup pas-pasan dan seolah anak menjadi beban bagi keluarga dan secepatnya untuk dinikahkan jika sudah akhir baliqh. Belum lagi, jika terjadi hubungan diluar nikah yang berdampak kepada kehamilan, sebagai akibat terbukanya media teknologi informasi dengan manfaat dan mudharatnya.

Semula berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut prasa batas 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, kini prasa tersebut digugat untuk menjadi 18 dan 21 tahun karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sontak saja, terjadi pro dan kontra atas penggugatan ini yang sekarang sedang dilakukan persidangan untuk menguji Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi.

Silahkan perdebatkan prasa tersebut, hanya saya pribadi memberikan masukan bahwa, analisis dari semua aspek dan tidak hanya berbicara pada aspek agama ataupun konstitusi. Namun analisis juga dari aspek fakta dan realitas yang ada, agar jangan sampai hukum tersebut justru menjadi memasung kebebasan terutama pada seorang wanita. Jika seorang anak yang berusia 15 tahun, disebabkan faktor ekonomi, under control teknologi informasi berkeinginan bulat untuk menikah apakah belum hamil atau sudah hamil, kemudian menjadi terhalang oleh hukum yang sedang diperdebatkan ini dan selanjutnya anak tersebut bunuh diri, maka Anda-Anda yang menyusun hukum itulah orang yang paling bertanggungjawab.

Saya yakin, penyusun hukum tersebut pasti semuanya orang yang mampu baik harta maupun ilmu, sesekali ajaklah orang yang hidupnya miskin untuk ikut menyusun hukum itu agar Anda tahu bahwa pendapat Anda belum tentu dapat diterima oleh mereka. (ar/ar)

Para Perindu Arafah

Jakarta (WarkopPublik)--Panas, padat, kemacetan dimana-mana, riuh, ketegangan, cemas, dan berbagai macam aktivitas ibadah dipertontonkan dan dijalani dengan tulus dan ikhlas. Seakan untuk menunjukkan kepada Sang Penguasa Alam bahwa kami datang ke bait al atiq atas panggilan-Nya dan sebagai bentuk kehambaan yang hakiki untuk menyantap hidangan ilahi di padang arafah.

Semua orang terlihat tergesa-gesa takkala akan menyambut beberapa hari lagi peristiwa penting, sebuah peristiwa yang tidak semua orang dapat mengikutinya, wukuf di padang arafah.

Ekspresi penyesalan, kesedihan, keceriaan lebur terlihat jelas pada wajah-wajah lusuh berdebu, lelah dan sedikit kumal. Airmata penyesalan keluar, seolah menyampaikan pesan bahwa mengapa tidak dari dahulu dapat menghadiri undangan itu. Sedih, karena begitu banyaknya perbuatan yang tidak pantas dilakukan sebelumnya.

Ceria, karena akan menyambut hamburan dan melimpahnya hidangan ilahi dengan taburan-taburan cahaya yang indah. Sangat berbeda dengan saat mengunjungi pusat-pusat wisata mancanegara, dan terlena dengan hedonisme dan konsumtif serta aktualisasi diri yang hanya menyentuh pada kulit dan pikiran, jauh dari sentuhan emosional perasaan.

Hamparan kekeluargaan dibentang, memiliki rasa persaudaraan yang sangat tinggi tanpa batas. Tidak mengenal status sosial apapun. Semua melebur dalam kedamaian kekeluargaan dan tolong menolong yang sangat tinggi. Tanpa instruksi, mengalir dalam panggilan kejiwaan yang mendorong kuat untuk berbuat kebaikan.

Wajah-wajah orang yang dicintai hadir dalam kerumunan ibadah itu, jelas dan nyata. Bibir-bibir kering bergumam melantunkan dzikir di setiap saat dan di setiap waktu. Mempersiapkan dan membekali diri untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam menyantap hidangan ilahi itu. Dan akhirnya, hari yang dinantikan itupun tiba.

Padang tandus itu ramai dengan lilitan putih, bagai tebaran permadani putih, bagai kumpulan pingwin, bagai hamburan kapas-kapas putih tebal yang menyelimuti padang pasir itu. Gema talbiyah, gema dzikir, gema isak tangis terdengar sangat syahdu. Instrumental yang tidak dapat dinotasikan dalam sebuah musik. Ketika saat itu tiba, ketika taburan cahaya indah itu ditebar walau sesaat, pikiran terbang menuju arsy penuh muatan dzikir dan talbiyah, bukan pikiran kosong dan bukan juga sebuah lamunan.

Panasnya arafah menjadi sejuk untuk sesaat. Saat itulah, puncak dari kehambaan yang menikmati hidangan yang sangat nikmat sekali, bahkan bagai dedaunan kering, penikmat itu jatuh dan merindu kepada nur-Nya agar kenikmatan itu terus dirasakan dan tidak mau melepaskan kenikmatan itu, doapun diijabah. Wafat dalam keadaan ihram, sahid dalam pelukan talbiyah dan selimut arafah.

Beruntunglah mereka yang tidur dengan ihramnya dan akan bangkit kemudian dengan talbiyah untuk menyelesaikan hajinya. Beruntunglah mereka yang telah menikmati hidangan ilahi dalam hamparan padang yang luas dengan menu yang diracik dan disajikan langsung oleh Yang Maha Agung. Ya Allah, undanglah kami, panggillah kami untuk dapat kembali menyantap hidangan-Mu. (ar/ar)

Banjirnya Mahasiswa Asing Di USU: Menarik Diperbincangkan Bukan Untuk Dipersoalkan

Jakarta (WarkopPublik)--Terkait tentang membanjirnya mahasiswa asing di Universitas Sumatera Utara menjadi hal cukup menarik untuk diperbincangkan bukan untuk dipersoalkan. Mengapa dikatakan tidak untuk dipersoalkan, karena hak untuk menempuh pendidikan adalah hak dalam hidup seorang manusia tanpa terkecuali. Ada yang mempersoalkan tentang hal dimaksud dengan berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 1840/D/T/2001 tanggal 31 Mei 2001 Perihal Ketentuan Mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing di PTN.

Surat Edaran ditafsirkan seolah-olah surat edaran adalah merupakan sebuah norma dan berdampak kepada hukum. Penting untuk dilakukan kajian secara tata hukum terlebih dahulu untuk menentukan apa kedudukan surat edaran ditinjau dari sudut pandang tata hukum Indonesia. Apakah surat edaran masuk dalam norma hukum atau hanya sebatas kedudukannya sebagai surat yang lebih tinggi dari surat biasa. Terlalu premature jika ada yang menjadikan hal yang menarik seperti ini menjadi sebuah persoalan, apalagi persoalan hukum.

Sebagai menambah khazanah dan wawasan kita bahwa berdasarkan data dari Nesoindonesia http://www.nesoindonesia.or.id/sistem-pendidikan/fakta-menarik bahwa jumlah mahasiswa internasional di Belanda tahun 2012-2013 sebanyak 90.500 orang. Di Jerman Sekitar 300.000 mahasiswa asing saat ini melanjutkan studi, angka ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Johanna Wanka melalui sebuah wawancara http://www.dw.de/jerman-senang-terima-mahasiswa-asing/a-17792273.

Belum lagi peningkatan mahasiswa asing di Mesir, Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Australia. Pernahkah dipermasalahkan, justru menjadi kebanggaan tersendiri bahwa negara mereka menjadi sentra-sentra pendidikan di dunia internasional.

Pertanyaan yang menarik adalah mengapa ada yang membatasi seseorang untuk menempuh pendidikan dengan landasan Surat Edaran. Bukankah pembatasan tersebut membagun sebuah tirani dan sikap tertutup kepada negara lain. Disaat sedang diintensifkannya budaya kita di kancah dunia internasional menjadi kontradiktif dengan pembatas tersebut. Justru semakin banyaknya minat masyarakat internasional untuk menempuh pendidikan di Indonesia akan membangun brand building inilah Indonesia dengan keragaman budaya dan masyarakatnya. Banyak hal yang bermanfaat atas itu semua, karena estafetisasi informasi yang tentunya akan dibawa oleh mahasiswa internasional tersebut ke masing-masing negaranya.

Tidak ada hal yang dipermasalahkan tentang banyaknya minat mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia. Mungkin hanya sentimen personal atau juga hal lainnya yang lantas dikaitkan dengan banyaknya mahasiswa asing, tentunya obyek hal itu berbeda dan berbeda juga cara menyimpulkannya.

Cobalah melakukan metodologi berfikir cerdas dengan menganalisa dari dasar sehingga kesimpulan juga benar sehingga penghargaan yang diterima oleh USU dari tidak menjadi sentiment negatif pada pandangan dunia pendidikan internasional karena menjadi persoalan yang dibangun dengan dasar yang rapuh untuk itu kedudukannya lebih bijak menjadi sebagai perbincangan positif yang menarik.

Universitas Sumatera Utara (USU) telah menjadi perhatian dunia. Perhatian ini berkenaan dengan peringkat internasional yang diraih oleh universitas ini, setidaknya inilah hal yang disampaikan Rektor USU Prof. Syahril Pasaribu saat pengukuhan Prof. Zuriah dan Prof. Ginda menjadi Guru Besar USU, Senin 22 September 2014 yang lalu. Inilah potret Universitas yang sudah berumur 62 tahun dengan segala dinamika positifnya dalam dunia pendidikan di tanah air dan internasional. (ar/ar)

Pelarangan Haji Berkali-Kali, Kuatkah Parameternya?

Jakarta (WarkopPublik)--Belakangan ini muncul pemikiran akan pelarangan haji berkali-kali dengan alasan untuk mempersingkat antrian jemaah melalui sebuah aturan yang sebelumnya fatwa, namun MUI menolak untuk mengeluarkan fatwa atau kata-kata 'Saktinya". Entah dari mana munculnya pemikiran yang selayaknya dilakukan terlebih dahulu metodologi yang tepat dalam menghasilkan sebuah pemikiran yang tepat dan tidak salah.

Kalaulah alasannya untuk mempersingkat antrian, tentu cukup banyak opsi yang dapat dilakukan. Seperti melakukan moratorium, meninjau kembali formula kuota untuk masing-masing negara pengirim jemaah haji, melakukan test kemampuan manasik, peninjauan kembali validitas data di Siskohat dan lainnya. Tidak serta merta mengambil kesimpulan dengan pemikian prematur di atas. Mengapa prematur? Karena kebijakan ini tanpa parameter kajian yang mendalam.

Pemikiran prematur ini bisa jadi sebagai dampak desakan "publik terbatas" atau hanya sekedar retorika dan pencitraan saja. Antrian terjadi disebabkan oleh tingkat keinginan orang berhaji tinggi yang menembus angka 2,7juta daftar tunggu dari quota 168.800.

Namun pernahkah publik terbatas ini berfikir bahwa ini hanya bersifat musiman? Mengapa musiman, karena parameternya adalah stabilitas ekonomi, peranan lembaga keuangan dan proyek perluasan Masjidil Haram. Bagaimana jika stabilitas ekonomi tidak baik, bagaimana jika perbankan menerapkan tingkat bunga tinggi atas talangan haji, apa boleh haji berhutang sebagai dampak peranan bank atas dana talangan, bagaimana jika proyek perluasan Masjidil Haram sudah rampung? Dengan daya tampung Mataf (area tawaf) yang semula 42ribuan menjadi 150ribuan perjam atau bisa jadi lebih. Quota dasar haji Indonesia bisa jadi akan kembali normal 211.000 atau mungkin bertambah 2 kali lipatnya karena Mataf daya tampungnya sudah besar.

Saya tertawa geli dan lucu membaca komentar dukungan atas aturan ini yang datang dari ormas islam, dan tokoh agama. Justru saya mau bertanya kepada mereka, apakah mereka pernah memikirkan tentang patameter itu? Butuh kajian atau analisis yang mendalam melalui metodologi yang tepat, bukan pertemuan 2-3 hari lantas memutuskan sesuatu yang akhirnya akan menjadi prematur.

Belum lagi jika metodologi tersebut bereferensi atas data dan kemampuan Siskohat dalam validitas data, berapa banyak jemaah yang sudah berhaji kemudian mendaftar kembali. Apakah mencapai batas maksimum atau tidak. Data haji khusus saja belum dikelola dengan baik, mencari tahu estimasi keberangkatannya saja hanya bisa dengan telephon, subyektif sekali. Bagaimana dengan data haji reguler, sudah beres belum, lagi-lagi subyektif. Mencari tahu motivasi orang untuk kembali melakukan ibadah haji. Boleh jadi pengetahuan manasik dan pelayanan ibadah yang diperolehnya selama berhaji baik dari pemerintah ataupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) kurang terserap dan terlayani dengan baik sehingga keinginan untuk menyempurnakan ibadah haji menuntutnya untuk kembali berhaji.

Referensi qaedah fiqh dengan menggunakan pisau analisis juga sangat penting berdasarkan nash qod’i. Apa benar, diperbolehkan seseorang dilarang untuk melaksanakan sebuah ibadah walaupun berulangkali. Nabi saw tidak pernah memakruhkan apalagi mengharamkan haji berkali-kali.

Setidaknya ada dua payung hukum yang besar yang menjamin hak seseorang dalam kaitannya dengan agama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 dan Universal Declaration of Human Rights pada angka 10 Bebas memeluk agama. Untuk itu, dalam kaitannya kepada sebuah hak tidak niscaya dapat dilakukan pemikiran-pemikiran yang belum mendasar untuk dipublikasikan. Bukan tidak mungkin, jika pemikiran tanpa dilandasi metodologi dan referensi yang tepat disampaikan akan membawa pengaruh kepada orang lain yang merasa akan tersandera hak-haknya.

Bahkan budaya ekspose pemikiran tanpa dilandasi hal dimaksud di atas akan membudaya pada pemikiran lainnya. Boleh jadi esok lusa akan ada pelarangan orang untuk melakukan shalat sunnat dan hal sunnat lainnya terkait ibadah.

Sejarah mencatatkan bahwa pernah terjadi kekosongan jemaah haji di Indonesia pada tahun 1945-1949 yang disebabkan oleh: (1) Kondisi ekonomi bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan tidak berdaya sama sekali; (2) Sebagaimana suatu bangsa yang baru merdeka negara dalam penataan; (3) Bangsa Indonesia dihadapkan kepada perang kemerdekaan. Penyebab di atas dapat dikategorikan dalam keadaan darurat.

Apakah kondisi mempersingkat antrian masuk dalam keadaan darurat sehingga ada pemikiran untuk pelarangan haji berkali-kali? Bahkan perihal penyakit mers dan ebola yang menjadi trending topik kesehatan di Arab Saudi saja belum masuk dalam kategori darurat sehingga munculnya pelarangan, yang ada hanya himbauan. Pelarangan hanya dilakukan bagi orang yang terbukti telah terjangkiti penyakit mematikan tersebut agar tidak menular kepada yang lain.

Pemikiran yang keliru akan melahirkan kekeliruan-kekeliruan lainnya. Disebabkan pemikiran yang dituangkan dalam aturan tanpa kajian analisis yang kuat dan parameter yang tidak jelas. (ar/ar)

Petugas Haji Kawekawean

Jakarta (warkopPublik)--Untuk menjadi petugas haji di Kota Bekasi ada yang member Rp.10 juta ada juga  yang berani memberi Rp.20 juta. Sudah bisa ditebak yang lolos jadi petugas haji tentu yang memberi lebih besar. Konon ada 6 orang jumlahnya. Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi, H Adul Rosyid melalui Kasie Haji dan Umrah, H Mujani , berkilah, kalau rekrutmen petugas haji melalui seleksi oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat dan Inspektorat Jenderal  Kementerian Agama. Jadi kalaupun ada pungutan, bukan cuma Kementerian Agama Kota Bekasi yang makan duitnya. Silahkan memaknai sendiri apa maksud ucapan Mujani tersebut," Poskotanews.com.

“Peserta yang jelas-jelas hanya mengisi sebagian kecil materi soal, namun kenyataannya malah lolos. Pengumuman kelulusan hasil tes juga dilakukan hanya berselang sehari setelah tes. Tanggal 14 Mei 2014 seleksi, tanggal 15 Mei 2014 libur, dan tanggal 16 Mei 2014 hasil seleksi diumumkan,” Beben Ridwan, salah seorang peserta Seleksi Petugas Haji utusan Forum Pondok Pesantren Kabupaten Garut.

 “Membayar untuk menjadi petugas haji di sini sudah menjadi rahasia umum," RH dan JC Medan Sumatara Utara.

 “Petugas Haji Kloter, Non Kloter, Temus, Mukimin harus diumumkan di media massa agar publik mengetahui sesuai dengan UU/25 tentang Pelayanan Publik dan UU/14 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan membangun sentiment positif publik atas kinerja Ditjen PHU,” Adi Barata Bogor Jawa Barat.

Disepakati dahulu, apakah petugas haji adalah pekerjaan atau silaturrahmi. Jika disepakati petugas haji adalah kegiatan silaturrahmi maka tesis tentang petugas haji adalah arisan atau kenduri nasional adalah benar. Penting untuk diketahui adalah bahwa Penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional, benar bahwa hal ini dibawah koordinasi Kementerian Agama. Tapi tidak benar juga jika Kementerian Agama melakukan rekruitmen atas petugas haji secara terbatas karena berpotensi transaksional, harusnya dilakukan dengan sistem rekruitmen terbuka pada seluruh publik. Artinya Publik dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dapat mengikuti proses rekruitmen ini. Karena selama ini Kementerian Agama melakukan pola rekruitmen petugas haji dengan kategori terbatas.

Penempatan petugas pada Daker dan Sektor tidak proporsional. Pada Daker yang tidak langsung melayani jamaah jumlah petugas yang lebih banyak dibandingkan dengan petugas yang ada di sektor. Sektor hanya memiliki 45 petugas untuk melayani jamaah sebanyak 30 s.d 50 kloter. Sedangkan di Daker memiliki petugas berjumlah 70 s.d 80 orang yang pekerjaannya tidak jelas. Kelemahan ini terjadi akibat sistem rekruitmen yang berorientasi pada kenduri petugas atau petugas yang bergilir yang berunsur sanak, keluarga, handaitolan, kerabat dan sedikit yang professional. Jadi tidak heran jika ada seorang petugas haji jika dihitung telah melakukan haji berkali-kali.

Menjadi petugas haji adalah langkah strategis dalam menghindar dari antrian yang rata-rata mencapai 12 tahun. Kemungkinan untuk melaksanakan ibadah secara personal lebih besar daripada melayani orang yang akan melaksanakan ibadah. Dalam sistem Pendayagunaan sumber daya manusia, jelas hal ini sangat tidak efektif karena jika seseorang bertugas lebih dari dua kali dalam tugas yang sama maka motivasi akan menurun. Tidak heran jika publik mengatakan bahwa petugas haji adalah haji abidin, haji atas biaya negara. Kritisi publik ini harusnya sejak dari dulu harusnya ditindaklanjuti, namun sayang kritisi ini diabaikan dan akhirnya menjadi tesis dan terbukti kebenarannya tanpa pernah melakukan langkah-langkah perbaikan. Jadilah predikat sentiment negative publik atas haji abidin menjadi brand building yang sudah sulit untuk dikembalikan kepada fitrahnya bahwa petugas haji adalah pelayan duyufurrahman.

Pembahasan ini tidak mengupas kelemahan, namun mengajak para pegiat haji di negeri ini untuk mewujudkan sesuatu yang lebih konkrit dan professional dalam melayani jamaah haji. Wacana yang pernah bergulir bahwa petugas haji tidak perlu melakukan haji karena harus konsentrasi untuk melayani tidak pernah direalisasikan, walaupun wacana tersebut sangat baik. Baik sebagai jaminan pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji lebih terfocus, jelas dan terarah dan hal ini adalah mandat jamaah haji kepada petugas, mandat yang tertuang di dalam UU 13/2008 Kepastian atas Keuangan-Pelayanan-Ritual (KPR). Hal ini juga merupakan tujuan untuk menjadikan jamaah haji bertahap menjadi jemaah haji yang mandiri dengan pelayanan, transfer kenowladge dari petugas haji hasil rekruitmen terbuka. Pelaksanaan rekruitmen terbuka lebih bersifat obyektif, profesional, dan tidak diskriminatif, karena penyelenggaraan ibadah haji adalah tugas nasional, jelas mandat undang-undang menyampaikan hal itu. Sehingga ke depan akan memperoleh point ke 6 dari 18 pokok pembenahan haji untuk kembali kepada fitrahnya, bahwa haji adalah rukun Islam dan itu adalah hak personal setiap individu yang jelas diatur dalam UUD 1945 maupun di dalam Declaration of Human Right.

 18 pokok pembenahan dalam melakukan reset haji kembali kepada fitrahnya sesuai dengan fiqh baik syariah maupun muamallah:
1. Melakukan pembenahan akad atas setoran awal wajib dengan syariah Islam tanpa ada penyampuran dengan akad konvensional;
2. Menghapus nama “setoran awal” dan disesuaikan dengan nama akad dalam transaksi syariah;
3. Proses haji dengan benar sesuai dengan fiqh syariah;
4. Mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan dengan melakukan uji publik apa yang dibutuhkan oleh jemaah haji;
5. Memperbolehkan waris untuk menggantikan calon jemaah haji yang meninggal sebelum berangkat haji;
6. Mengurangi jumlah petugas haji baik kloter maupun non kloter dengan memberikan edukasi sepanjang tahun kepada calon jemaah haji untuk menjadi haji yang mandiri;
7. Melakukan kontrak semuanya di tanah air atas sarana dan sarana pendukung penyelenggaraan haji;
8. Mempublikasi laporan keuangan berdasarkan masing-masing nama calon/jemaah haji;
9. Melepaskan penyelenggaraan haji khusus dan umrah secara total kepada penyelenggara haji yang memiliki izin resmi dan masih berlaku;
10. Menghapus living cost;
11. Pembayaran biaya penyelenggaraan haji dari awal sampai dengan akhir dengan memakai satu mata uang;
12. Membentuk panitia pengelolaan Dana Abadi Umat dari seluruh perwakilan Ormas Islam yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah;
13. Menjamin pelaksanaan manasik haji jemaah secara personal dengan memastikan pelaksanaannya benar dan tidak salah sesuai syariah dengan membuat rekam administrasi personal dicatat, disampaikan kepada jemaah haji yang bersangkutan;
14. Memastikan calon jemaah haji yang mendaftar memenuhi syarat istithaah yang dikeluarkan oleh Ormas Islam yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada Ormas Islam untuk menentukan Isthithaah atau tidak calon jemaah haji sebelum mendaftar;
15. Menutup sementara pendaftaran haji sampai dengan selesainya penerapan pelaksanaan akad secara syariah atas dana haji yang sudah terkumpul;
16. Melaksanakan Taklimatul Hajj Wal Umrah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi;
17. Menunjuk BPS BPIH bank syariah yang sehat sesuai dengan UU/23 tentang Perbankan Syariah berdasarkan penilaian dari BI dan MUI bagian pengawasan Bank Syariah;
18. Membuka dan melakukan open rekruitmen untuk ditempatkan di Ditjen PHU baik staff maupun pejabat.
(ar/ar)

Reset Akad Penyelenggaraan Haji

Jakarta (WarkopPublik)--Sebenarnya berbicara tentang keuangan haji dengan kondisi seperti ini, kondisi amr UU Nomor 13/2013 sulit utk di syariahkan karena ketidakjelasan akad setoran awal. Untuk memulainya adalah dengan mengubah regulasi dan mengembalikan seluruh dana haji pada akad dasar, agar pembenahan menjadi syariah dapat dilakukan dengan baik pada seluruh akad pada setiap transaksi yang melibatkan dana haji.

Jika tidak, maka seluruh akad yang terjadi akan cacat karena tidak sesuai dengan qawaid fiqhiyyah. Maka itu pelaksanaan sadd al-dara'i mutlak dilakukan untuk mencegah atau menutup proses yang tujuannya haram sebelum terjadi.

Kerjasama dengan IDB keterkaitan ibadah haji memang baik dan terarah. Namun perlu juga untuk dilakukan beberapa tinjauan terkait skema tersebut. Karena dalam konsep bai' (jual beli) ada kebebasan yang dilakukan atas harga dan Nabi saw tidak pernah membuat keputusan dengan mengatakan pasarlah yang menentukan.

Jelas, jika pasar yang menentukan maka jual beli akan menjadi seimbang tanpa didominasi oleh kapitalis penguasa dana dan otoritas, pasarpun akan menjadi seimbang. Ini juga penting, karena dalam transaksional atas jual beli harus ada akad antara penjual dan pembeli yang berorientasi pada littarodin (sama-sama ridha). Akad tersebut adalah syarat atas sahnya sebuah jual beli.

Kecuali jika pasar dalam kadaan tidak normal, kondisi dimana pedagang melakukan manipulasi pasar dan mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga kepentingan masyarakat umum dalam keadaan bahaya. Saat seperi inilah dilakukan pematokan harga (tas'ir).

Kalaulah dana haji dalam implementasinya diinvestasikan dalam prespektif pengelolaan dan pelayanan yang lebih baik, tentu semua akan mengatakan setuju. Namun, tinjaulah dahulu atas konsep wakalah dari jemaah haji kepada wakilnya, katakanlah Menteri Agama. 

Mewakalahkan dana tersebut harus dengan akad yang tertulis, sebagai bentuk penyerahan kepercayaan dan memberikan kekuasaan dari jemaah haji kepada Menteri Agama.  Apakah akad wakalah tersebut sudah dibuat secara tertulis terhadap 2 jutaan waitinglist dan yang akan menyusul sebagai waitinglist? Jika belum, maka seluruh akad yang telah terjadi adalah akad yang cacat. Karena ketika ada nash yang jelas maka ijtihad tidak dibutuhkan lagi.

Bukan tidak mungkin, pelaksanaan kerjasama dengan IDB atas pengelolaan dana haji pada aspek hewan dam, investasi proyek, penempatan dana haji berbasis syariah dan  berkonsep murabahah dapat menimbulkan gejolak perekonomian Masyarakat Timur Tengah terutama Arab Saudi. Belum lagi adanya gejolak dari jamaah yang tahu fiqh, pasti akan tidak menerima unsur gharar dan riba dalam pembayaran dam dikarenakan hasil optimalisasi dana haji untuk pembayaran dam diperoleh sebagain besar dari deposito (bunga). 

Ini akan mencederai ibadah jamaah haji, termasuk juga subsidi atas pemondokan, katering. Karena awalnya sudah dibangun diatas fondasi akad yang cacat. Untuk pembayaran dam berpotensi terjadinya sentimen negatif dan reaktif pelaku ekonomi setempat karena tidak menyenangi penerapan tas'ir atas hewan dam karena tidak adanya kejadian luar biasa sehingga penetapan tersebut dilakukan.

Setidaknya ada 18 pokok pembenahan dalam melakukan reset haji kembali kepada fitrahnya sesuai dengan fiqh baik syariah maupun muamallah:

1. Melakukan pembenahan akad atas setoran awal wajib dengan syariah Islam tanpa ada penyampuran dengan akad konvensional;

2. Menghapus nama "setoran awal" dan disesuaikan dengan nama akad dalam transaksi syariah;

3. Melakukan proses haji dengan benar sesuai dengan fiqh syariah;

4. Mengedepankan kebutuhan, bukan keinginan dengan melakukan uji publik apa yang dibutuhkan oleh jemaah haji;

5. Memperbolehkan waris untuk menggantikan calon jemaah haji yang meninggal sebelum berangkat haji;

6. Mengurangi jumlah petugas haji baik kloter maupun non kloter dengan memberikan edukasi sepanjang tahun kepada calon jemaah haji untuk menjadi haji yang mandiri;

7. Melakukan kontrak semuanya di tanah air atas sarana dan sarana pendukung penyelenggaraan haji;

8. Mempublikasi laporan keuangan berdasarkan masing-masing nama calon/jemaah haji;

9. Melepaskan penyelenggaraan haji khusus dan umrah secara total kepada penyelenggara haji yang memiliki izin resmi dan masih berlaku.

10. Menghapus living cost;

11. Pembayaran biaya penyelenggaraan haji dari awal sampai dengan akhir dengan memakai satu mata uang;

12. Membentuk panitia pengelolaan Dana Abadi Umat dari seluruh perwakilan Ormas Islam yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah;

13. Menjamin pelaksanaan manasik haji jemaah secara personal dengan memastikan pelaksanaannya benar dan tidak salah sesuai syariah dengan membuat rekam administrasi personal dicatat, disampaikan kepada jemaah haji yang bersangkutan;

14. Memastikan calon jemaah haji yang mendaftar memenuhi syarat istithaah yang dikeluarkan oleh Ormas Islam yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada Ormas Islam untuk menentukan Isthithaah atau tidak calon jemaah haji sebelum mendaftar;

15. Menutup sementara pendaftaran haji sampai dengan selesainya penerapan pelaksanaan akad secara syariah atas dana haji yang sudah terkumpul:

16. Melaksanakan Taklimatul Hajj Wal Umrah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi;

17. Menunjuk BPS BPIH  bank syariah yang sehat  sesuai dengan UU/23 tentang Perbankan Syariah berdasarkan penilaian dari BI dan MUI bagian pengawasan Bank Syariah;

18. Membuka dan melakukan open rekruitmen untuk ditempatkan di Ditjen PHU baik staff maupun pejabat.

(ar/ar)