"Kita kejar-kejaran. Dan saya melihat transisi 2015 sampai 2030 itu masa kritis dalam 15 tahun ke depan. Begitu kita tidak memenangkan pertarungan, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu kita memenangkan pertarungan, kita bisa tinggal landas," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Guna melewati masa kritis tersebut, sambung Jokowi yang menjadi kunci adalah pelayanan dan perizinan harus dirombak total. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) juga harus merombak sistem pelayanan agar bisa bergerak cepat dan tidak tertinggal.
"Hanya masalah niat dan kemauan. Tidak ada yang lain. Saya minta di seluruh daerah sama. Jangan sampai ada yang orang (investor) sudah masuk, kemudian meninggalkan gara-gara masalah izin. Memalukan, tidak boleh seperti itu. Ini masalah persaingan," tegas dia.
Selain itu, Jokowi juga akan fokus untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, hingga pembangkit listrik. Sebab, hal tersebut menjadi pondasi investor agar betah berinvestasi di Tanah Air.
"Percuma beri izin cepat tiga jam tapi jalan menuju lokasi tidak ada. Percuma beri izin tiga jam, tapi pelabuhan di sebuah provinsi tidak ada. Atau ada, tapi tidak siap dengan kapal besaran tertentu," tuturnya.
Untuk memastikan proyek infrastruktur dasar tersebut berjalan, presiden tidak segan untuk memantau langsung perkembangan proyek tersebut. Bahkan dia tidak hanya datang saat peresmian pembangunan atau groundbreaking, melainkan akan memantaunya dari waktu ke waktu.
"Sampai mengurus jalan tol saja, saya kesana sudah lima kali. Presiden apa itu, yang normal itu setelah (datang) di grounbreaking sudah. Ditunggu kapan selesainya. Kalau saya tidak. Saya ingin itu dipercepat. Saya akan cek, cek, cek lagi terus. Tidak ada jalan lain. Karena kita dikejar waktu. Sudah tidak ada waktu lagi," tandasnya. (sindonews/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar