Tak tanggung-tanggung, dua kasus wanprestasi yang dilakukan pemilik pemondokan tahun 2013 dan 2014 di ajukan ke pengadilan Arab Saudi untuk diproses secara hukum.
Pada musim haji 2013, Daerah Kerja (Daker) Makkah membatalkan kontrak satu pemondokan jemaah haji disebabkan pemilik rumah tidak dapat menunjukkan surat izin (tasreh) yang diminta. Pemilik rumah dituntut untuk mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 50 persen kepada KUHI.
Langkah hukum dilakukan karena pemilik rumah bersikukuh tidak mau mengembalikan uang muka tersebut. Akhirnya KUHI membawa kasus ini ke pengadilan setempat.
Penuntutan ini juga dilakukan pada musim haji 2014. Beberapa hari sebelum kedatangan jemaah haji Indonesia, ada satu pemilik rumah yang menyewakan rumahnya ke jemaah haji asal negara lain, padahal Indonesia telah melakukan kontrak dengan pemilik rumah tersebut dan sudah membayar uang muka sebesar 50 persen.
Staf Teknis I KUHI Ahmad Dumyathi bersama salah seorang karyawannya Ahmad Kurniawan, memenuhi panggilan pengadilan umum di Makkah untuk sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan haji 2014 pada 12 Januari 2016 lalu.
"Langkah hukum kami lakukan sebagai upaya akhir untuk meminta kembali hak pemerintah Indonesia," kata Ahmad Dumyathi melalui pesan singkatnya saat diminta keterangannya oleh Sinhat, Sabtu malam (06/02/2016).
Sedangkan sidang perdana kasus wanprestasi pemondokan musim haji 2013 akan dimulai pada bulan enam hijriyah mendatang, terkendala menunggu hakim pengganti karena hakim lama pindah tugas.
Pengacara KUHI Hatim Faisal Iraqi mengungkapkan, setelah mangkir beberapa kali, akhirnya pemilik pemondokan wanpreatasi saat musim haji 2014 datang menghadiri persidangan.
Dari hasil persidangan, pemilik rumah mengakui bahwa telah menerima uang pembayaran dari KUHI sebesar 50 persen. Pengakuan ini belum menjadi akhir, karena hakim menyerahkan taksiran kerugian yang dialami KUH ke pihak khusus pentaksiran di Makkah.
Hatim berpendapat, peluang KUHI menang pada persidangan besar, karena dari hasil sidang, pemilik rumah telah mengakui bahwa ia telah menerima dan mencairkan uang pembayaran sewa rumah.
“Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 22 Februari mendatang," kata Hatim.
Sejak Lukman Hakim Saifuddin memimpin Kementerian Agama, berderet prestasi yang diperoleh. Dari sekian banyak prestasi itu, salah satunya adalah berhasilnya KUHI melaksanakan tugas meminta hak pemerintah Indonesia atas beberapa kasus hukum yang terjadi saat musim haji.
"Ini semua untuk peningkatan layanan kepada jemaah haji dalam aspek hukum. Bahwa salah satu mandat perlindungan dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Bukan hanya di Tanah Air, namun dilakukan juga di Arab Saudi. Mohon doanya agar apa yang kami lakukan dipermudah dan lancar," kata Dumyathi.
Kader Al Washliyah ini juga menyampaikan, akan memaksimalkan penyelesaian semua urusan hukum di KUHI. Agar tidak menjadi warisan pada generasi mendatang termasuk soal mengupayakan pembelian KUHI yang sekarang masih berstatus sewa. (ar/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar