“Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah, baik itu rumah sakit maupun tenaga kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis sore (10/3/2016).
Ia menegaskan bahwa balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran tidak bermasalah. Pemasukan sendiri terdiri dari dua, yakni iuran dan sumber dana lainnya.
“Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih ‘underpricing’ dari iuran yang diharapkan,” jelasnya, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Ada tiga pilihan yang menurutnya bisa diambil BPJS Kesehatan. Pertama, mengurangi manfaat. Tapi dia menjamin, pihaknya tak akan mengambil pilihan itu karena akan berakibat pada ongkos sosial yang besar.
Pilihan kedua, menaikkan iuran sehingga cocok dengan pengeluaran.
“Bapak Presiden menyampaikan, itu (menaikkan iuran) nanti setelah program ini dirasakan semakin baik,” jelas Fahmi.
Selain itu, pihaknya menyiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah keuangan tersebut.
“Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar, karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” pungkas Fahmi. (bisnissyariah/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar