Running Text

ADVOKASI HAJI DARI DAN UNTUK JAMAAH (KLIK DI SINI) PENINGKATAN LAYANAN HAJI 2017 BUKAN CERITA 'DONGENG' (KLIK DISINI) ABDUL DJAMIL, PEMIKIR CERDAS DAN TOKOH PERUBAHAN HAJI INDONESIA (KLIK DISINI) AFFAN RANGKUTI: SELAMAT DATANG JEMAAH HAJI INDONESIA SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-71, NKRI HARGA MATI” AL WASHLIYAH MENGUCAPKAN “SELAMAT JALAN JEMAAH HAJI INDONESIA 2016 SEMOGA MENJADI HAJI MABRUR” DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI REGULER TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) KEMENAG DAN DPR SEPAKATI BPIH 2016 TURUN 132 USD DAFTAR NAMA BERHAK LUNAS HAJI KHUSUS TAHAP I TAHUN 2016 (KLIK DISINI) SELAMAT ATAS KEMENANGAN MUSA LA ODE ABU HANAFI YANG MERAIH JUARA KETIGA DALAM AJANG MUSABAQAH HIFZIL QURAN (MTQ) INTERNASIONAL DI MESIR SELAMAT ATAS LAHIRNYA CUCU PRESIDEN JOKO WIDODO DASAR HUKUM MENJERAT TRAVEL HAJI DAN UMRAH NAKAL (KLIK DISINI) POTENSI PDB INDUSTRI JASA UMRAH 16 TRILYUN RUPIAH PER TAHUN JOKOWI AJAK TWITTER SEBARKAN PESAN TOLERANSI DAN PERDAMAIAN MENAKAR INDUSTRI JASA HAJI DAN UMRAH NASIONAL DI ERA PASAR BEBAS ASEAN SELAMAT ATAS PELANTIKAN SOETRISNO BACHIR MENJADI KETUA KEIN KAPOLRI BERTEKAD PERANGI AKSI TEROR

Senin, 14 Maret 2016

Senator Anggap Bulog Tak Bisa Diandalkan Lagi

Jakarta (WarkopPublik)--Untuk mengurus dan mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah harus fokus. Badan Urusan Logistik (Bulog) tak bisa diandalkan lagi.

Agar fokus, Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk Badan Pangan Nasional sebagai bentuk komitmen mewujudkan kedaulatan pangan. Apalagi, pembentukan badan pangan ini merupakan amanat UU dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demikian ditegaskan anggota DPD Dailami Firdaus kepada wartawan di gedung Nusantara IV Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2016).

“Kita (DPD) ingatkan Presiden Jokowi kalau UU mengamanatkan dibentuknya lembaga pangan. Kalau tidak dilaksanakan bisa melanggar UU,” tegas Dailami dari Dapil DKI ini.

Dailami yang akrab disapa Bang Ferdy ini menegaskan, Bulog tak bisa diandalkan karena lebih berorientasi mencari keuntungan.

“Jadi harus ada lembaga khusus agar pemerintah fokus mengurusi pangan dan sekaligus mewujudkan ketahanan pangan,” kata Dailami. (bisnissyariah/ar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar