 |
| Foto: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO |
Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Jakarta, Selasa (15/03/2016).
Hadir dalam seminar tersebut di antaranya Komisioner KPK Laode M Syarif, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Klynge, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni, dan Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri.
"Abuse of power akan tumbuh subur dalam sistem tertutup dan hukum sangat lemah. Karena itu, kita lihat di negara yang demokrasinya matang, maka korupsi kemungkinannya makin kecil," kata Teten.
Selain di negara dengan tingkat demokrasi lemah, menurut Teten, korupsi juga terjadi di negara yang baru memulai proses demokrasi, seperti Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari tingkah laku elite pemerintahan.
Terjadinya praktik persekongkolan jahat antara elite politik dengan konglomerat dalam mengatur pembiayaan negara menjadi pintu masuk menjamurnya korupsi.
"Korupsi juga masih tumbuh subur dalam sistem demokrasi yang masih muda dan belum sempurna. Bahkan, pembangunan demokrasi akan mengalami kegagalan oleh praktik korupsi yang melampaui batas," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya meminimalkan praktik korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan memperbaiki birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Diakui Teten, sebenarnya tidak ada yang berbeda antara pembenahan yang dilakukan pada masa Presiden Joko Widodo dan presiden sebelumnya. Namun, Jokowi menggunakan pendekatan berbeda dalam proses pembenahan tersebut.
"Jokowi hadir dengan kesederhanaan, tidak punya konflik kepentingan sehingga kehadiran beliau di Istana bisa saya katakan membuat Istana relatif clean dari korupsi," kata dia. (kompas/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar