Sekjen PB Al Washliyah: Atasi Persoalan Sensitif Butuh Riset

Sekjen PB AL Washliyah KH Masyhuril bersama 

Ketum PB Al Washliyah KH Dr Yusnar Yusuf,, 

Rektor Fatoni University Thailand Prof Ismail Lutfi Japakiya 
dan Bendahara Umum PB AW Raditya Perwira 

pasca acara Seminar Internasional
di hotel JW Marriott Medan, Senin (18/07/2016)

Foto: PB AW

Jakarta (WarkopPublik)--Jika ada yang berkomentar berdasarkan pemikiran tunggal, justru diragukan cara berfikirnya, apalagi berdalih dengan dalil. Negara ini adalah negara demokrasi bukan negara agama. Memahami arti demokrasi juga tidak lantas kebablasan.

Sumatera Utara adalah provinsi yang memiliki karakter berbeda dan jika bergejolak sulit dikendalikan. Masyarakatnya sangat toleran dan acuh, tapi dengan syarat jangan coba singgung harkatnya dan colek martabatnya. Karena bagi masyarakat Sumatera Utara, harga harkat dan martabat itu diposisi tertinggi dalam budayanya.

Mau mencoba? Coba kita sentuh kepala masyarakat Sumatera Utara maka apa yang akan terjadi selanjutnya tanggung sendiri akibatnya.

Islam agama mayoritas lebih kurang 66 persen di sana. Militannya Islam di sana tidak perlu diragukan. Tapi Islam di sana dan semua agama yang ada tidak akan pernah goyang. Dalihan natolu harga mati. Pernah dengar Sumatera Utara ribut soal agama? Tidak akan pernah kita jumpai dicatatan manapun bahwa Sumatera Utara pernah ribut soal agama. Jadi jika ada yang mengatakan Sumatera Utara pernah ribut soal agama maka yang menyatakan ini harus mempertangungjawabkannya pada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas apa yang disampaikannya itu.

Kita harus pelajari dengan metodologi yang tepat bagaimana adat istiadat dan budayanya, analisa dengan baik bagaimana irisannya antara sesama suku asli di Sumatera Utara. Jika kita lakukan irisan maka kita akan tahu bahwa ada tali merah antar suku di Sumatera Utara ini. Jadi tidak ada korelasi Agama jika ada pertikaian ataupun kericuhan di Sumatera Utara.

Para Saudara kita masyarakat Thionghoa di Sumatera Utara, sangat penting didalami bagaimana cara masyarakat ini berbaur dengan masyarakat lainnya di sana. Kita tidak sedang melakukan diskriminasi, kita hanya membawa arah berfikir agar para pemangku jabatan menerjunkan para pakarnya untuk melakukan kajian mendalam agar diperoleh apa penyebab dari kericuhan yang terjadi. Agar ada satu kesimpulan dan solusi yang baik, tepat, bijaksana dan bermartabat.

Tidak lantas mengambil satu kesimpulan yang prematur dan didengung dengungkan di media masa. Kita juga harus melakukan kajian apa yang dilakukan pemerintah daerah dan jajarannya di Sumatera Utara terkait hal ini.

Rata-rata anak Sumatera Utara tahu bagaimana dinamisasi sosial ekonomi dan budaya di sana. Rata-rata anak Sumatera Utara tahu bagaimana pemerintah daerah di Sumatera Utara. Jadi bukan hanya masyarakatnya yang dianasilis mendalam namun pemerintah daerahnya pun juga penting dianalisis.

Jadi semua komentar berasas kepada riset bukan tebak-menebak yang hasilnya jika dikomulatifkan pun tidak akan memperoleh kesimpulan yang mendekati kebenaran dan solusinya pun akan berpeluang berakhir dengan kegagalan.

"Untuk itu libatkan ormas Islam termasuk Al Washliyah dalam melakukan penelitian, kajian, riset mendalam agar persoalan ini menjadi jelas dan terang benderang dan solusinyapun tepat sasaran," kata KH Msyhuril Khamis Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ormas Islam Al Washliyah melalui pesan singkatnya, Minggu (31/07/2016).

Jangan sampai ada yang terdiskriminasikan sebagai dampak kinerja pemerintah daerah. Karena itu pemerintah daerah juga penting untuk dianalisis dan di investigasi bagaimana sebenarnya cara melayani dan mengayomi masyarakat Sumatera Utara.

"Jangan sampai ada pihak yang didiskriminasikan, penting juga dilakukan investigasi pemerintah daerah setempat baik di provinsi kabupaten dan kota di Sumatera Utara," kata KH Khamis. (ar/mk)