Ketum Amphuri: Kami Komitmen Bangun Silaturahim Dengan Jemaah

Jakarta (WarkopPublik)--Salah satu anggota asosiasi haji dan umrah Amphuri PT Duta Faras Tour atas kreatifnya, membangun dialog antara travel, jemaah, tokoh agama, pemerintah.

Dialog silaturrahim ini dinilai penting sebagai wujud edukasi, informasi dan sosialisasi. Tidak hanya mengedepankan orientasi bisnis dan penargetan jemaah sebanyak-banyaknya yang penting meraup keuntungan sebesarnya. Makna dialog ini ternyata mengedepankan hubungan nilai-nilai kemanusian dan bagaimana membangun pribadi yang soleh dan peningkatan rasa sosial.

Substansi ini yang terkadang banyak dilupakan, bahwa umrah dan haji adalah media membangun sebuah sifat arif, bijak, santun dan beradab. Karena haji dan umrah mengajarkan makna dan filosofi mulia untuk meningkatkan takwa kepada Allah swt dan menata hubungan kepada manusia dengan menjunjung nilai kemanusian itu sendiri. Kata lainnya saleh pribadi dan saleh sosial.

Saya mengapresiasi kegiatan ini krn ada komunikasi antara jamaah dan PIHK. Saya berharap kegiatan ini bisa di lakukan oleh semua PIHK. Kata Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis saat ditanya Sinhat usai acara di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Sabtu siang (27/02/2016).

Turut hadir dalam acara itu Ustaz Qurais Shihab yang didaulat memberikan tausiah. Ketua Umum (Ketum) Amphuri Joko Asmoro juga terlihat hadir.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun silaturahim dengan jemaah agar terhindar dari penipuan. Dan kami juga mengapresiasi Kementerian Agama yang terus melakukam sosialiasi dan edukasi untuk mencerahkan umat. Beberapa bulan belakangan ini, Kementerian Agama sangat gencar melakukan itu bahkan sampai Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah juga turun tangan langsung ke kantong-kantong masalah di sana," ungkap Joko Asmoro. (ar/ar)

MUI Kritisi Sistem Kredit Haji Umrah Perbankan Syariah

Jakarta (WarkopPublik)--Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritisi sistem kredit pembiayaan ibadah haji dan umrah di perbankan syariah Indonesia karena dianggap mempromosika umat muslim berhutang.

"Islam tidak menganjurkan untuk berhutang kecuali dalam keadaan terpaksa. Berbalik 180 derajat, kini malah perbankan syariah yang didasari pembentukannya dengan syariah Islam malah promosi besar-besaran mengajak umat Islam berhutang," kata Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama, KH Yusnar Yusuf, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

Perbankan syariah yang dilandasi UU Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang menjalankan sistemnya sesuai ajaran Islam. Namun saat ini, Yusuf melihat perkembangannya malah bertolak belakang.

Tidak tanggung-tanggung, lanjut dia, ajakan berhutang justru melirik pangsa haji dan umrah. Karena keterbatasan finansial, bank syariah seolah hadir sebagai pahlawan dan mengabaikan bahwa haji dan umrah dilakukan bagi umat Islam yang sanggup, termasuk finansial.

"Tak heran jika daftar tunggu haji semakin panjang akibat pembiayaan hutang ini, rata-rata 19 tahun, pastinya pertumbuhan daftar tunggu juga akan terus meningkat Ini tidak benar dan menjadi bank yang tidak mandiri. Pangsa pasar hanya kisaran 4,5 persen," ujar Yusuf.

Jika demikian, kata dia, tak ada bedanya mereka dengan bank konvesional dan jika terus dibiarkan maka, Dia menyatakan akan membuat surat resmi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau kembali soal ini.

"Jika tidak ada juga reaksi maka kami akan mengajukan naskah akademik kepada DPR untuk merevisi UU Nomor 21/2008 yang saat ini sedang kami proses. Jangan manfaatkan ibadah untuk keuntungan apalagi mengajarkan umat Islam untuk berhutang soal ibadah, ini akan menjadi budaya buruk nantinya ke depan," tuturnya.

Saat dikonfirmasi, seorang pengurus lain PB Al Washiliyah, Affan Rangkuti, mengatakan, yang jadi masalah adalah fasilitas uang muka bagi ibadah haji dan umrah dengan skema pembiayaan yang sama dengan sistem kredit pada umumnya.

"Artinya jamaah bisa berangkat berhaji atau umrah walau belum lunas pembayaranya, ini kan berarti meninggalkan hutang yang tidak diajarkan dalam Islam," kata dia.

"Selain itu bisa saja ke depannya ibadah ini dituding penyumbang kemiskinan Indonesia, boleh jadi juga puluhan ribu jemaah umrah tertipu dan terlantar akibat umrah biaya murah yang ditenggarai adanya peran hutang," ujar Rangkuti, yang juga ahli ekonomi syariah tersebut.

Ditambahkan, perbankan syariah yang saat ini melakukan praktik pembiayaan ibadah haji dan umrah dengan skema kredit hampir semuanya, termasuk perbankan syariah berplat merah.

"Saat ini semua perbankan syariah melakukannya termasuk yang milik pemerintah, silahkan saja lihat di laman web resmi mereka seperti Permata Bank Syariah, Mandiri Syariah dan lainnya ya memang seperti itu adanya," ujarnya.

Hal tersebut, kata Affan tidak terlepas dari UU Nomor 34/2014 tentang Pengelolaan Dana Haji yang menempatkan dana haji di bank syariah.

"Sebetulnya tidak apa-apa, namun karena di kita masih menganut sistem dualisme perbankan (konvensional dan syariah) jadi bermasalah. Karena syariah tidak melulu bicara suku bunganya nol persen, tapi juga etika, moral dan akhlak dalam berbisnis," ujarnya. (antara/ar)

Dirjen Haji: Visa Ziarah Beresiko Tinggi, Hindari Itu

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil menghimbau masyarakat terutama calon jemaah haji yang ingin berangkat haji tahun ini untuk tidak mudah menerima tawaran visa ziarah haji diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, sesuatu yang dilaksanakan di luar ketentuan, cenderung akan menghasilkan pelayanan di bawah standar minimum. Fenomena travel yang berani menawarkan bisa pergi haji di luar kuota haji yang ditetapkan pemerintah akhir-akhir ini gencar dilakukan. Padahal, cara seperti itu penuh resiko dan bisa ditangkap polisi Arab Saudi.

Visa ziarah biasanya digunakan oleh travel untuk memberangkatkan jemaah haji tanpa melalui kuota haji yang ditentukan pemerintah.

“Untuk travel umrah dan haji berizin kami ingatkan jangan coba-coba pakai cara-cara di luar ketentuan pemerintah. Bila ketahuan, ada jemaah lapor ke Kementerian Agama karena merasa dirugikan, maka akan kita tindak tegas,” pungkas Abdul Djamil ketika dihubungi via phone, Jumat siang, (26/02/2016). (rio/ar)

Negara Hadir: Tak Diurus Travel Ma’ali Saat Operasi, KUHI Tangani Jemaah

Jeddah (WarkopPublik)--Kembai Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) di Jeddah hadir sebagai perwujudan negara untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk jemaah umrah.

Berdasarkan rilis dari KUH Jumat (26/02/2016), Staf Teknis Haji I KUHI Ahmad Dumyathi Bashori mendapatkan telpon dari salah seorang dokter Rumah Sakit (RS) King Fahd bernama Abdullah. Pihak RS mengabarkan seorang jemaah umrah asal Indonesia dirawat sejak satu bulan lalu dan perlu izin untuk tindakan operasi segera.

“Hallo assalamualaikum, saya doketer Abdullah dari RS King Fahd. Ada Jemaah umrah dari Indonesia yang dirawat di sini sejak 1 bulan lalu?” ungkap Dumyathi menyampaikan isi pembicaraan. “Ya, saya dari KJRI apa yang terjadi? Apakah benar ia jemaah umrah atau mukimin? Dan apa yang terjadi dengan jemaah WNI ini?” tanya Dumyathi Bashori.

Dokter Abdullah lebih lanjut memberitahukan bila pasien umrah tanpa pendamping ini bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas, namun terjatuh dari ketinggian berakibat pendarahan di kepalanya. Operasi telah dilakukan dan kondisinya sekarang sudah normal tinggal operasi bagian lain.

“Operasi telah kami lakukan dan kondisinya kini membaik, namun saya minta ada seorang yang dapat menandatangani persetujuan tindakan operasi segera,” kata dokter Abdullah dan meminta KUHI datang.

Sebelum tindakan operasi dilakukan, jemaah yang bernama Baderun Baderi Abdul Wahab (67 tahun) berada di kota Madinah. Dia berangkat umrah melalui travel PT Ma’ali Banjarmasin dengan provider visa Al-Fauzan. Dari informasi pihak hadling travel bahwa korban terjatuh dari Masjid Nabawi dan dilarikan ke RS Anshor Madina. Namun karena korban memerlukan operasi dibagian kepala segera, ia dipindahkan ke RS King Fahd.

Pihak KUH Jeddah segera menghubungi petugas KUHI di Madinah. Pihak RS berencana melakukan operasi malam itu juga. Petugas KUHI di Madinah Budi Santoso segera bertemu dengan dokter Abdullah dan menghubungi pihak travel yang menurut keterangan dokter tidak mendampingi.

“Tolong segera merapat ke RS malam ini juga, khawatir kondisinya kritis. Kontak pihak travel juga,” intruksi Dumyathi kepada Budi melalui whatsapp.

Saat Dumyathi menayakan kepada Budi apakah pihak travel mengurus, namun sayangnya tidak ada satupun yang datang. “Tidak ada yang datang pak,” tegas Budi yang menegaskan bila kontak yang dilakukan pihak RS kepada KUHI justru diawali tidak adanya pihak travel.

Menurut penjelasannya, kerjasama antara berbagai travel umrah dengan handling mereka di Saudi Arabia bersifat ‘freelance’ dan tidak resmi. Saat dimintakan pertanggunganjawaban dalam kasus tertentu banyak yang cenderung lari.

Urusan pasien Baderun tidak berhenti di sini. Pihak KUHI juga akan mengurusi proses kepulangan pasien ke Tanah Air bila diperlukan dan direkomendasi pihak RS. Ini bagian dari wujud tanggungjawab pemerintah terhadap jemaah umrah. (rilis/ar)

Kuota Haji Tahun Ini Menunggu MoU dengan Arab Saudi

Jakarta (WarkopPublik)--Informasi tentang bertambahnya kuota haji tahun ini masih menjadi misteri. Pemerintah belum berani memutuskan kabar tersebut. “Kami sulit sekali untuk menyampaikannya sebab belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Yang jelas, kabar itu bisa segera kami jawab setelah penandatanganan MoU penyelenggaraan haji tanggal 13 Maret nanti,” terang Sri Ilham Lubis, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Kementerian Agama, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan rapat teknis rekrutmen petugas haji kloter dan non kloter di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Dalam kesempatan itu, ia kembali menyampaikan alasan melambatnya penandatanganan MoU penyelenggaraan haji tahun ini. “Memang jika dibandingkan dengan tahun lalu penandatanganan ini sudah sangat-sangat terlambat. Sebab, sebelumnya ditandatangani pada bulan Januari. Sedangkan sekarang, pertengahan Maret,” pungkasnya.

Tentu ada berbagai alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi. “Sehingga, Kementerian Agama perlu menjelaskannya. Sebab, publik pasti bertanya-tanya termasuk para Kepala Bidang Haji yang hadir di sini. Yang pertama, pemerintah Arab Saudi memandang penting pemerintah Indonesia dalam hal perlunya menyampaikan sesuatu yang harus dijelaskan kepada pemerintah RI, terutama soal nasib korban crane,” imbuhnya.

Namun demikian, jika ditinjau dari negara-negara lain yang sudah menandatangani MoU dengan Saudi memang tidak ada yang ditambah alias masih sama dengan tahun lalu. Kuota hajinya tetap dipotong 20 persen. (rio/ar)

Kemenag Akan MoU dengan BPS

Jakarta (WarkopPublik)--Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khasan Fauzi meminta seluruh unsur petugas haji baik di tingkat PPIH Pusat, Arab Saudi dan Embarkasi untuk saling bersinergi dalam pelaksanaan operasional haji nanti.

“Semua petugas harus dapat mengabdikan diri dengan segala upaya yang ada, agar dapat melayani jemaah dengan baik.  Sehingga mereka dapat meraih haji yang mabrur. Itu yang utama,” ujarnya saat menjadi nara sumber dalam kegiatan rapat teknis rekrutmen petugas haji kloter dan non kloter di Jakarta, Kamis malam (25/02/2016).

Selain itu, ia kembali menyampaikan dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mendatangani MoU dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. “Masukan dari Irjen agar peran BPS dalam menilai tingkat kepuasan jemaah dalam penyelenggaraan haji lebih independent disarankan agar BPS membiayai sendiri petugasnya selama melaksanakan tugas di Tanah Suci,” terangnya.

Selama ini, sambung dia, untuk melakukan itu, BPS belum memiliki payung hukum yang kuat. “Untuk itu, diperlukan MoU sebagai landasan hukum untuk melaksanakan keinginan tersebut. Sehingga, tidak lagi ikut dibiayai oleh Kementerian Agama. Tapi, sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Tinggal kuota hajinya tetap minta dari Kementerian Agama,” imbuhnya lagi. (rio/ar)

Inisiator BPKH: Tahun Ini Living Cost Dalam Bentuk Rupiah

Jakarta (WarkopPublik)--Direktur Pengelolaan Dana Haji, Kementerian Agama Ramadhan Harisman mengatakan, tugas pelayanan bidang keuangan yaitu membuat perencanaan kebutuhan pembiayaan selama masa operasional haji. Lalu, memverifikasi permintaan pembayaran kegiatan selama masa operasional haji.

“Termasuk pelaksanaan pembayaran kegiatan selama masa operasional haji. Pengadministrasian dokumen keuangan selama masa operasional haji. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di masing-masing bagiannya,” ujarnya saat menjadi nara sumber dalam rapat teknis rekrutmen petugas haji kloter dan non kloter di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, (25/02/2016).

Sebab, menurut inisiator Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini, sayang sekali kalau ada orang yang punya kemampuan cukup tapi tidak dikasih peran yang setimpal dengan kemampuan yang dimiliki. “Itu akan membuat dia suntuk. Siapapun yang ada di sana, kalau tidak melakukan apa-apa, itu sangat disayangkan. Sebab, paling tidak masing masing orang itu tahu apa tugas mereka saat berada di sana. Sehingga mereka dapat membuat laporan yang baik sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” pungkasnya.

Mantan pejabat Kementerian Keuangan ini  kembali menambahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah, tahun ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembayaran uang living cost dalam bentuk rupiah. (rio/ar)