BPJS Kesehatan Kolaps, Ini Kata Fahmi Idris

Jakarta (WarkopPublik)--Tidak benar anggapan sejumlah pihak yang menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang mengalami kesulitan keuangan atau “collapse“.

“Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah, baik itu rumah sakit maupun tenaga kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kamis sore (10/3/2016).

Ia menegaskan bahwa balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran tidak bermasalah. Pemasukan sendiri terdiri dari dua, yakni iuran dan sumber dana lainnya.

“Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih ‘underpricing’ dari iuran yang diharapkan,” jelasnya, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.

Ada tiga pilihan yang menurutnya bisa diambil BPJS Kesehatan. Pertama, mengurangi manfaat. Tapi dia menjamin, pihaknya tak akan mengambil pilihan itu karena akan berakibat pada ongkos sosial yang besar.

Pilihan kedua, menaikkan iuran sehingga cocok dengan pengeluaran.

“Bapak Presiden menyampaikan, itu (menaikkan iuran) nanti setelah program ini dirasakan semakin baik,” jelas Fahmi.

Selain itu, pihaknya menyiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah keuangan tersebut.

“Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar, karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” pungkas Fahmi. (bisnissyariah/ar)

Menag Bertemu Menteri Haji Saudi Bahas MoU Persiapan Haji 2016

Jeddah (WarkopPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadakan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi Arabia Bandar Bin Muhammad Hajjar, Minggu (13/03/2016) guna membahas dan merumuskan MoU persiapan pelaksanaan haji. Keputusan dari pertemuan ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Indonesia dalam menyusun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini.

Kepada pihak Saudi, Menag Lukman menyampaikan sejumlah usulan peningkatan kualitas layanan haji tahun 1437 H/2016 M berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji tahun lalu. Usulan itu antara lain, peningkatan kualitas tenda di Arafah, penambahan pasokan listrik untuk fasilitas kesehatan, alat pendingin udara, penambahan lampu penerangan, serta mesin cadangan listrik.

Menag juga mengusulkan relokasi tujuh maktab dari semula di Mina Jadid dialihkan ke dalam wilayah Mina agar jamaah haji Indonesia dapat terkonsentrasi di satu wilayah. Supaya kapasitas maktab di Mina memadai, Menag menyarankan Pemerintah Saudi Arabia membangun tenda susun. Pada tahun lalu, tujuh dari dari 52 maktab jamaah haji Indonesia ditempatkan di Mina Jadid.

“Tempat Mabit di Muzdalifah juga kami harapkan dilengkapi dengan pelindung serta karpet sehingga jamaah haji terlindung dari panas dan hujan,” kata Menag Lukman, Senin (14/03/2016) di Jeddah.

Usulan lain, tersedianya layanan darurat kesehatan pada rute perjalanan pulang-pergi ke Jamarat melalui terowongan Mu’aishim. “Layanan ini untuk mengantisipasi adanya jamaah haji yang butuh pertolongan medis dalam perjalanan berangkat dari tenda di Mina menuju Jamarat dan sebaliknya,” terang Menag.

Dalam pembahasan MoU ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin didampingi Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek. Mereka disertai sejumlah pejabat seperti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Djamil, Sekjen Kemenkes Untung Suseno, Konjen RI di Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kepala Pusat Kesehatan Haji Muchtaruddin Mansyur, dan Staf Teknis Haji pada KJRI Ahmad Dumyathi Bashori.

Adapun pihak Saudi Arabia diwakili Menteri Urusan Haji Bandar bin Muhammad Hajjar beserta deputi dari tiga kementerian lain. Di sela pertemuan, Bandar bin Muhammad Hajjar menyampaikan pujian terhadap jamaah haji Indonesia. “Mereka adalah jamaah terbaik dan taat aturan,” katanya. (kemenag/ar))

Senator Anggap Bulog Tak Bisa Diandalkan Lagi

Jakarta (WarkopPublik)--Untuk mengurus dan mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah harus fokus. Badan Urusan Logistik (Bulog) tak bisa diandalkan lagi.

Agar fokus, Presiden Joko Widodo perlu segera membentuk Badan Pangan Nasional sebagai bentuk komitmen mewujudkan kedaulatan pangan. Apalagi, pembentukan badan pangan ini merupakan amanat UU dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demikian ditegaskan anggota DPD Dailami Firdaus kepada wartawan di gedung Nusantara IV Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2016).

“Kita (DPD) ingatkan Presiden Jokowi kalau UU mengamanatkan dibentuknya lembaga pangan. Kalau tidak dilaksanakan bisa melanggar UU,” tegas Dailami dari Dapil DKI ini.

Dailami yang akrab disapa Bang Ferdy ini menegaskan, Bulog tak bisa diandalkan karena lebih berorientasi mencari keuntungan.

“Jadi harus ada lembaga khusus agar pemerintah fokus mengurusi pangan dan sekaligus mewujudkan ketahanan pangan,” kata Dailami. (bisnissyariah/ar)

Ketua Kamsri Puji Kebijakan Beras Jokowi

Jakarta (WarkopPublik)--Ketua Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (Kamsri), Ibrahim Sulaiman memuji kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan Bulog untuk serius menyerap beras produksi petani.

“Perintah Presiden Jokowi kepada Bulog agar segera menyerap beras produksi petani yang sedang melimpah ini sudah tepat. Sebab, anggaran yang disediakan pemerintah mencukupi. Saya pikir, sudah seharusnya Bulog melakukan itu,” ujar Ibrahim kepada Bisnis Syariah di Jakarta, Minggu malam, (13/03/2016).

Lanjut Ibrahim, aksi Bulog saat ini sangat tepat, sebab banyak sawah di daerah sudah memasuki masa panen. “Kami khawatir Bulog tidak siap menghadapi musim panen sekarang ini. Di tengah produksi petani yang sedang melimpah, Bulog tidak bisa menyerap ‎hasil gabah tersebut dengan baik. Padahal, seharusnya Bulog bisa lebih mudah membeli langsung gabah-gabah dari petani tersebut. Tolong, Bulog jangan lambat. Segera tunjukkan aksimu demi kesejahteraan petani,” imbuhnya lagi. (bisnissyariah/rio/ar)

Tak Layani Sesuai Perjanjian, First Travel Diadukan Jemaahnya ke Pemerintah dan DPR

Jakarta (WarkopPublik)-- Ratusan jemaah umrah First Travel kompak mengadukan persoalannya ke pemerintah dan DPR. Hal ini disampaikan oleh Anhar, salah satu jemaah First Travel yang mengaku terpaksa melaporkan persoalannya ke DPR dan Kementerian Agama, karena keluhan yang disampaikannya kepada manajemen Firts Travel tidak mendapatkan respon, sesuai dengan yang diharapkan jemaah.

“Akibat keluhan yang kami sampaikan tidak mendapat respon dari manajemen, sesuai dengan harapan kami, maka kami sebagai rombongan jemaah umrah yang berangkat pada 23 Desember 2015 lalu, terpaksa melayangkan surat pengaduan kepada pemerintah dan DPR. Tepatnya tanggal 15 Januari 2016 lalu, surat tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Mujarin Yanis, Ketua YLKI Tulus Abadi, dan Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel),” beber Anhar koordinator perwakilan jemaah ketika ditemui Bisnis Syariah usai menghadiri mediasi antara jemaah dengan First Travel di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu siang, (13/03/2016).

Lanjut dia, dalam surat aduan itu juga dilampirkan kronologis kejadian yang sebenar-benarnya. “Dan, kami mengadukan ini mewakili 235 jemaah yang berangkat pada tanggal tersebut. Intinya, kami kecewa atas pelayanan yang diberikan. Ternyata, tidak sesuai dengan yang dijanjikan,” pungkas pria yang juga pernah menduduki beberapa jabatan penting di salah satu BUMN milik pemerintah ini lagi.

Sehingga, sambung dia, akibat dari ketidaksesuaian itu berujung fatal pada satu jemaah umrah berusia lanjut. “Jemaah usia lanjut itu tersasar dan tidak dapat kembali ke hotel. Sebab, nama hotel yang tertera di name tag berbeda dengan tempat penginapan selama kami berada di Mekkah. Alhamdulillah, berkat puji syukur kepada Allah Swt dan doa yang terus menerus dari seluruh jemaah, akhirnya jemaah usia lanjut itu dapat kembali ke hotel dengan selamat. Meski pun demikian, keluarga jemaah usia lanjut yang berada di tanah air sempat panik. Nah, ini kan tidak bisa begitu,” kesal Anhar.

Ia berharap, dalam waktu dekat First Travel dapat mengabulkan sejumlah tuntutan yang dilayangkan jemaah. “Kami ingin permasalahan ini cepat tuntas. Dan First Travel dapat segera mengabulkan 3 tuntutan kami yaitu :

Pertama, menuntut untuk memberikan pernyataan permintaan maaf secara terbuka di media nasional serta mengklarifikasi kejadian yang sebenar-benarnya dan memperbaiki proses agar tidak terjadi kembali kepada jemaah umrah reguler atau pun jemaah promo dan kelas lainnya di kemudian hari.

Kedua, menuntut untuk mengganti kerugian kepada jemaah yang telah dirugikan secara moril dan materil akibat hotel serta dukungan logistik yang tidak sesuai dengan janji saat pendaftaran.

Ketiga, menuntut untuk menarik kembali ucapan fitnah yang telah disampaikan pihak First Travel kepada salah satu jemaah yang telah memberikan status terkini pada halaman facebook pribadinya,” tegas Anhar.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi soal itu, Kepala Divisi Hubungan Pemerintah (Goverment Relations Division Head), Anthon Raharusun menjelaskan, bahwa First Travel mempunya niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. “Owner First Travel, Pak Andika Surachman memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami akan mengupayakan mengabulkan tiga tuntutan itu, tapi tolong beri kami waktu tiga hari,” tukas Anton usai menghadiri proses mediasi di salah satu hotel terkemuka di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu sore, (13/03/2016).

Sebab, kata dia, untuk tuntutan di point dua, perlu hitung-hitung dulu dengan divisi financial tentang berapa kompensasi yang pantas untuk dikembalikan kepada jemaah. “Prinsipnya, kami memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Mediasi yang kami gelar hari ini merupakan salah satu bukti bahwa kami tidak akan lari dari persoalan ini,” tutur putra asli Maluku ini lagi. (bisnissyariah/ar)

Kemenag Pastikan Tidak Ada Penumpang Gelap Pengguna Porsi Jemaah Haji

Batam (WarkopPublik)--Waiting list jemaah haji reguler yang saat ini sudah mencapai 3 juta jemaah dengan waktu tunggu keberangkatan tertinggi hingga 37 tahun. Calon jemaah dituntut untuk bersabar.

UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memandatkan pemerintah memberikan layanan ibadah haji berprinsip kepada pembinaan, pelayanan, dan perlindungan semaksimal mungkin kepada jemaah haji.

Dalam rangka memberikan layanan tersebut, maka diperlukan langkah strategis terkait dengan kebijakan dan regulasi yang memberikan kemaslahatan kepada jemaah.

“Kemaslahatan dalam hal pelunasan, pemerintah menetapkan proses penentuan jemaah yang berhak melunasi sudah berdasarkan data base Siskohat dimana tidak dimungkinkan lagi jemaah yang tidak sesuai persyaratan bisa dipanggil untuk menyetorkan biaya pelunasan haji. Dengan sistem computerized tersebut sudah tidak ada campur tangan manusia untuk menentukan urutan pemberangkatan, menjauhkan dari kepentingan pihak tertentu, dan unsur subyektifitas,” kata Kasubdit Pendaftaran Haji Kementerian Agama Nur Aliya Fitra (Nafit) kepada Sinhat di Batam, Jumat pagi (11/03/2016).

Lanjut Nafit, selain itu juga pada pelunasan haji reguler tahap kedua diberikan kepada lanjut usia minimal 75 tahun dan penggabungan mahram suami/istri dan anak kandung/orang tua terpisah, dilaksanakan secara prosedural.

Pengajuan dari jemaah yang bersangkutan harus melalui Kankemenag kabupaten kota untuk diverifikasi sesuai ketentuan, dan diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk dihimpun sesuai dengan sisa kuota yang ada dalam provinsi yang bersangkutan.

Ketentuan terkait dengan persyaratan pengajuan juga menjadi hal penting yang harus dijaga melalui sistem komputerisasi, sehingga jemaah yang tidak sesuai persyaratan akan tereliminasi secara otomatis oleh sistem.

Demikian juga untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, akan diterapkan kebijakan secara tegas untuk memberikan kepastian keberangkatan dan jaminan keadilan bagi jemaah yang sudah mendapatkan nomor pendaftaran terlebih dahulu.

“Oleh karenanya, untuk jemaah haji khusus tidak ada lagi jemaah yang baru saja mendaftar, bisa berangkat tahun ini. Semua harus sesuai dengan antrian. Jadi kami pastikan tidak ada penumpang gelap pengguna porsi jemaah haji,” tegas Nafit. (sinhat/ar)

Musim Haji Tahun Ini, Menag Upayakan Jemaah Tak Lagi di Mina Jadid

Jeddah (WarkopPublik)--Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik serta mengurangi resiko bagi jemaah haji Indonesia, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berupaya agar pada penyelenggaraan haji tahun ini tidak ada lagi jemaah Indonesia yang menempati kawasan Mina Jadid.

Menurut Menag, jarak antara Mina Jadid dengan tempat melempar jumrah (jamarat) sangat jauh, mencapai 7 km. Jarak itu harus ditempuh dengan berjalan kaki sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan keamanan bagi jemaah. Jika jaraknya bisa diperpendek, Menag berharap risiko itu bisa diminimalisir.

“Tahun ini kita harus punya target, kita upayakan agar tidak ada lagi jemaah haji kita yang ditempatkan di Mina Jadid. Karena itu jauh sekali. Dari 125 korban peristiwa Mina pada musim haji lalu, sebagian adalah mereka yang tinggal di sana,” terang Menag dalam Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI) Jeddah, Kamis (10/03/2016).

Rakor ini diikuti oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil, Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kapus Kesehatan Haji Kemenkes Muhtaruddin, Konjen RI di Jeddah Dharmakirty Syailendra Putra, dan Staf Teknis Haji I KUHI Ahmad Dumyathi Bashori beserta jajaran STH di KUHI.

Menurut Menag, ada tiga alternatif solusi yang diupayakan agar jemaah haji Indonesia tidak lagi ditempatkan di Mina Jadid. Solusi pertama, Menag mengaku sudah berkirim surat kepada Menteri Haji Saudi agar tenda Mina bisa ditingkat sehingga daya tampungnya lebih banyak dan tidak perlu lagi ada jemaah haji yang ditempatkan di luar wilayah Mina. Menag masih menunggu respon Pemerintah Saudi terkait surat ini, apakah bisa direalisasikan pada tahun ini atau tidak.

Solusi kedua, lanjut Menag, jemaah haji yang diproyeksikan akan ditempatkan di Mina Jadid akan ditempatkan di pemondokan di Makkah yang terdekat dengan Mina. “Jadi mereka tidak perlu tinggal di tenda. Mereka kembali ke hotelnya sehingga itu diharapkan dapat meminimalisir potensi kesasar atau bahkan potensi terjadinya kecelakaan, ancaman kesehatan, dan lainnya,” terang Menag.

Selama ini, ada sekitar 7 Maktab di Mina Jadid yang ditempati oleh jemaah haji Indonesia. “Kita sudah bisa memproyeksikan kloter yang nantinya akan menempati tujuh maktab itu kita tempatkan di hotel-hotel yang berdekatan dengan jamarat,” tegas Menag.

Sebagai solusi ketiga, Menag ingin agar jemaah haji yang ditempatkan di Mina Jadid menempati tenda petugas haji di Mina. “Biarlah jemaah yang di Mina Jadid, tinggal di tenda yang biasa kita tempati. Lalu petugas carikan tempat lain di luar Mina,” tutur Menag.

Selama ini, tenda petugas haji di Mina berada di dekat pintu terowongan Muaishim yang mengarah ke Jamarat. Jarak dari tenda ke Muaishim jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan Mina Jadid.

Menag Lukman dan tim dijadwalkan akan berada di Arab Saudi sampai dengan Selasa (15/03) mendatang. Selama di Saudi, Menag akan melakukan sejumlah pertemuan guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Hari ini, Jumat (11/03/2016), Menag dijadwalkan akan meninjau lokasi pemondokan jemaah haji di Makkah. Selain itu, Menag juga akan melakukan pertemuan dengan Muassasah Asia Tenggara dilanjutkan dengan mengunjungi Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Makkah.

Info lebih lanjut terkait kegiatan Menag selama di Arab Saudi bisa diakses melalui tim informasi KUHI di nomor +966508707833. (sinhat/ar)