Pengamat Hukum Universitas Trisakti Himbau Presiden Tolak Pembahasan Revisi UU KPK

Jakarta (WarkopPublik)--Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2016. Namun, pro kontra masih terus bergulir lantaran dianggap revisi sebagai upaya pelemahan KPK.

Pengamat hukum pidana asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, sikap yang diambil partai pendukung pemerintah dan partai besar lainnya yang menyetujui revisi UU KPK dengan argumen untuk memperkuat KPK, realitasnya justru untuk melemahkan KPK.

"Sikap yang diambil partai-partai pendukung pemerintah KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan partai besar lainnya yang menyetujui revisi UU KPK dengan argumen untuk memperkuat KPK padahal realitasnya justru untuk melemahkan KPK dan melindungi kader-kader yang potensial korup," katanya kepada Okezone, Rabu (27/01/2016).

Bila merujuk pernyataan seorang pimpinan partai, kata Abdul Fickar, bahwa KPK lebih menakutkan ketimbang teroris. Artinya memang KPK telah dijadikan momok yang menakutkan bagi politisi sehingga harus dilemahkan bahkan dibubarkan.

"Demikian juga argumen yang menyebutkan bahwa revisi justru untuk memperkuat bidang pencegahan, adalah argumen yang dicari-cari karena sesungguhnya "core bisnis"-nya KPK adalah penindakan," ujarnya.

Artinya boleh saja pencegahan diperhatikan tapi penindakan tidak bisa dikesampingkan, karena memang KPK dilahirkan untuk merespons kegagalan para penindak korupsi terdahulu. Jadi memang penindakan adalah core bisnisnya KPK.

"Jika pun KPK melakukan pencegahan adalah dalam kontek me-review dan meneliti sistem termasuk peraturan perundang-undangan yang menimbulkan celah untuk orang melakukan korupsi," imbuhnya.

Abdul Fickar menambahkan, hasil kajian dan review inilah yang harus direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan jajarannya melaksanakan rekomendasi KPK. Sedangkan pencegahan dalam pengertian "mencegah orang" untuk tidak melakukan korupsi sejak awal adalah tugas dan fungsi dari kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MUI, PGI Wali Gereja, ulama, pendeta, masyarakat umum dan para orangtua.

"Karena itu kita mengimbau kepada Presiden untuk menolak membahasnya sekalipun itu keinginan kuat dari partai pendukungnya," ujarnya.

Abdul justru mengapresiasi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengambil sikap keberatan terhadap revisi UU KPK karena menyadari resistensi dari masyarakat. "Di samping itu belum ada urgensinya untuk mengubah UU KPK," pungkasnya. (okezone/ar)

Setelah Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, Gerindra dan PKS?

Jakarta (WarkopPublik)--Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semula menjadi oposisi kini berbalik arah mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kedua partai itu dinilai tersandera oleh permainan politik Jokowi dan partai pendukungnya.

"Golkar dan PPP tersandera oleh politik kotor Jokowi, dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat nasional dengan mengunakan alat legitimasi untuk pengesahan kepengurusan parpol  di tingkat pusat oleh Menteri Hukum dan HAM," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Poyuono, Selasa (26/01/2016).

Selain Golkar dan PPP, kata Arif, PAN juga tersandera oleh penguasa, sehingga Partai berlambang Matahari itupun memilih untuk mendukung pemerintah.

"Kalau PAN tersandera oleh banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang bisa saja dikenakan pada Ketua Umum PAN dalam kasus lahan kehutanan sewaktu menjabat sebagai Menhut," kata Arif.

Kini, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Dengan hanya Gerindra dan PKS yang ada di luar pemerintahan, artinya Jokowi telah menguasai 70 persen lebih kursi parlemen.

"Tentu saja bagi Gerindra ini merupakan tantangan tersendiri untuk mengawal di parlemen agar tidak terjadi pemufakatan busuk antara Jokowi dan parpol pendukungnya untuk menggulirkan produk-produk UU dari DPR yang tidak berpihak pada masyarakat serta lebih pro asing," kata Arif.

Jokowi, menurut Arif, memiliki posisi tawar yang lemah jika berhadapan dengan kepentingan asing. Jokowi bertekuk lutut di bawah kendali asing yang ingin mengeruk aset-aset negara.
Karena itu, Gerindra mengharapkan agar masyarakat, baik tokoh masyarakat, Ormas dan LSM ikut mengawasi dan mengawal jangan sampai koalisi besar parpol pendukung Jokowi melakukan korupsi APBN dan menciptakan produk-produk UU yang proasing.

"Yang paling mendesak untuk tahun ini yang perlu diawasi dan ditolak bersama sama masyarakat adalah terkait obral dan cuci gudang aset-aset negara melalui privatisasi BUMN, perpanjangan Kontrak Karya migas dan tambang yang akan banyak habis kontraknya di era Jokowi," kata dia. (rima/ar)

Merespon Radikalisme, Kemenag Lakukan Upaya Preventif dan Pencegahan

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan agar generasi muda tidak mudah terprovokasi oleh beberapa pihak tertentu yang sengaja membuat letupan-letupan untuk kemudian membenturkan.

“Nanti waktu kita habis di situ. Masih banyak hal penting dan esensial dari sekedar bereaksi atas pancingan-pancingan seperti sandal berlafadz Allah, Buku-buku yang bahkan penerbitnya tidak diketahui dan lain sebagainya. Apalagi ini adalah era globalisasi, dimana informasi dengan amat cepat bergerak dan tersebar di sekitar kita,” kata Menag dikutip dari Pinmas Kemenag ketika menerima Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Senin (25/01/2016).

Merespon meruaknya radikalisme dan ekstrimisme saat ini, Menag menegaskan peran Kemenag salah satunya pada upaya preventif, pencegahan. Menurutnya, agama oleh sejumlah pihak dijadikan dan menjadi salah satu faktor penting dalam doktrin radikalime dan ekstrimisme, disamping juga ketidakadilan dan kesenjangan sosial.

Radikalisme dan ektrimisme menjadi tema yang akan diangkat dalam Musyawarah Kerja Nasional Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang akan diselenggarakan bulan Februari Tahun 2016 mendatang di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat.

“Dalam Mukernas ini, tema yang kami angkat adalah tentang Aliran sesat dan Radikalisme, di mana segmen utamanya adalah para pemuda, khususnya para pemuda yang mempunyai wawasan dan pemahaman agama dan keagamaan yang minim. Kami berharap, Pak Menteri berkenan untuk menjadi keynote Speech dalam Mukernas yang Pertama ini,” terang aktivis dari Yogyakarta tersebut. (Kemenag/ar)

Inovasi Umrah Profesional dan Merakyat, Alia Wisata Hadirkan Paket Umrah Ar Rayyan

Jakarta (WarkopPublik)--Pegiat penyelenggara umrah nusantara, semakin inovatif dalam menghadirkan beragam paket umrah yang menarik minat masyarakat. Itu juga yang dilakukan travel berkelas dan merakyat Alia Wisata yang bekerjasama dengan Qatar Airways dan dari kerjasama tersebut menghadirkan paket umrah bernama Ar Rayyan.

Menurut General Manager Marketing & Partnership Alia Wisata Group Rudianto Prasetiadi, pihaknya memilih Qatar Airways, karena rekam jejak maskapai penerbangan asal Qatar tersebut yang sangat baik. Dan dengan kerjasama tersebut mampu menghadirkan paket dengan harga lebih terjangkau, namun dengan pelayanan yang memuaskan.

“Qatar Airways merupakan maskapai yang rekam jejaknya tidak perlu diragukan, karena berhasil meraih peringkat pertama Skytrax World Airline Awards 2015 di Paris. Hanya di Indonesia memang banyak yang belum tahu. Dengan kerjasama ini, maka kami bisa hadirkan paket Ar Rayyan dengan harga 1650 dollar AS, yang mana ini lebih murah dari paket reguler yang sebelumnya yaitu 1850 dollar AS. Dengan dua embarkasi yaitu Jakarta dan Denpasar,” kata Rudianto usai acara Manasik Akbar dan penandatanganan MoU antara Dirut Alia Indah Wisata Joko Asmoro dengan Ramdas dari Qatar Airways di Teater Nusa Indah Balai Kartini, Minggu sore (24/01/2016).

Menurut Rudianto, paket hasil kerjasama dengan Qatar Airways tersebut dengan harga yang terjangkau dan tetap logis serta memenuhi kaidah 5 pasti umrah Kemenag (pastikan travelnya berijin, pastikan penerbangan dan jadwal keberangkatan, program layanannya, hotelnya, dan pastikan visanya).

Berkaitan dengan hal tersebut dia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpikat dengan paket umrah yang murah, namun tidak logis serta tidak memenuhi kaidah 5 pasti tersebut. “Kalau harga paket hanya setara tiket PP Jakarta -Arab Saudi, lalu bagaimana biaya hotel dan akomodasi disana. Bisa terlantar disana, maka inilah perlunya masyarakat hati-hati,” kata dia. (SM/ar)

1,2 Juta Warga Sulsel Miskin Dibebaskan dari Pembayaran Premi BPJS Kesehatan

Makassar (WarkopPublik)--Sebanyak 1,2 juta warga Sulawesi Selatan yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai bentuk dari integrasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Pada awalnya, kami mengusulkan kuota 1,7 juta jiwa di 24 kabupaten, setelah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan tersisa yang layak adalah 1,2 juta jiwa lebih yang akan mendapat layanan pembiayaan kesehatan dari BPJS secara gratis," kata Kadis Kesehatan Sulsel Rachmat Latif di Makassar, Selasa (26/01/2016).

Pihak Pemprov Sulsel, kata dia, telah menyiapkan anggaran sebesar 120 miliar rupiah untuk pembiayaan pembayaran premi tersebut.

Model pembiayaan untuk pembayaran premi ini, kata dia, tetap memiliki sistem yang sama dengan Jamkesda, di mana terdapat sharing anggaran sebesar 40 persen dari Pemprov Sulsel dan 60 persen dari pemerintah kabupaten kota.

"Premi yang kami bayarkan untuk warga sebesar 23 ribu rupiah per bulan untuk layanan rumah sakit kelas tiga, dan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan per triwulan," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan secara perlahan program kesehatan gratis akan ditarik dan digantikan dengan layanan BPJS Kesehatan.

Gubernur berharap meski sistem pelayanan kesehatan berubah, namun kualitas pelayanan diharapkan terus meningkat.

"Kualitas pelayanan kesehatan jangan sampai menurun," tutup Syahrul. (rima/ar)

Wah Parah, Calo PNS Berkeliaran di Makassar

Makassar (WarkopPublik)--Aksi calo Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang memakan korban, kembali terungkap di Kota Makassar.

Hal ini tentu menimbulkan citra buruk di kantor Walikota Makassar. Karena terjadi di lingkup pemerintah Kota Makassar yang konon bersih dari praktek liar termasuk calo.

Menyikapi aksi calo di lingkup Pemerintah Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar Ibrahim Saleh, berang. Bahkan dirinya menegaskan akan menindak dan memecat oknum tersebut bila terbukti melakukan praktik percaloan tersebut.

“Pokoknya tidak bisa dibiarkan. Harus ditindaklanjut! Kalau oknum pelaku adalah PNS, diusut ke ranah hukum yang melibatkan polisi. Tapi kalau dia honorer atau kontrak, akan berhadapan dengan saya, Ibrahim,” tegas Sekda Ibrahim Saleh, Selasa (26/01/2016).

Dijelaskan, dari awal sejak menjabat Sekda pada pemerintahan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sudah mengingatkan baik PNS atau tenaga honor untuk tidak menjanjikan orang lain dengan perjanjian apapun.

“Dari awal saya di Setda sudah informasikan, tapi kalau ada yang macam-macam akan saya hadapi,” ucapnya.

Mantan kepala Bapeda Kota Makassar ini, mengingatkan ketika ada oknum yang menjanjikan sesuatu jangan muda mempercayai. Karena itu hanya kepentingan individu.

“Apalagi dengan bayaran tinggi untuk PNS, sampai kapanpun tidak tenjadi mimpi itu,” katanya.

Sebelumnya, seorang korban yang berinisial L, mengaku telah membayar sebesar 90 juta rupiah kepada seseorang agar diangkat menjadi PNS di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“90 juta rupiah, ada bukti transfer dan kwitansi-kwitansinya,” tutur wanita berusia 24 tahun ini di Balaikota Makassar, Senin (25/01/2016).

Korban membayar dan dijanjikan menjadi PNS pada 2014 lalu. Namun janji itu belum juga direalisasikan pelaku hingga sekarang.

Alhasil, korban pun menagih kembali uang yang terlanjur diberikan kepada pelaku. Senin kemarin, katanya, dia janjian dengan pelaku untuk bertemu dan menyelesaikan persoalan ini. Korban hanya menginginkan uangnya dikembalikan. Korban tidak berminat lagi menjadi PNS.

Dia menambahkan, permasalahan ini harus diselesaikan dengan janji yang terdahulu. Di mana dirinya harus PNS atau uangnya dikembalikan.

Diketahui, korban dijanjikan menjadi PNS oleh seorang staf honorer Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, berinisial H.

Oknum H yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak dan berusaha mengelak. “Sudah selesai, saya sudah bicara dengan kakaknya,” ujarnya singkat sambari menghindari wartawan.

Selanjutnya, menanggapi anak buahnya yang nakal dengan praktek kotor calo. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Makassar, Gani Sirman enggan berkomentar banyak. Bahkan dirinya tak tau menahui persoalan tersebut.

Gani Sirman mengaku tidak tahu menahu persoalan ini. “Ini urusan pribadi yang bersangkutan,” singkatnya. (fajar/ar)

Hampir 50 Tahun Keruk Kekayaan, Pemerintah Tidak Perlu Keluarkan Uang Besar Beli Saham Freeport

Jakarta (WarkopPublik)--Pelepasan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen yang ditawarkan dengan nilai 1,7 miliar dollar AS atau sekitar 23 triliun rupiah menjadi topik yang menyita perhatian banyak pihak. Sebagian besar pihak meminta kepada pemerintah untuk menawar harga tersebut.

Salah satu yang meminta agar pemerintah tidak mengambil opsi yang ditawarkan oleh Freeport adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto. Anggota parlemen ini meminta kepada pemerintah ‎agar membatalkan pembelian saham Freeport Indonesia.

Saat Sidang Paripurna DPR ke-17, Yandri melakukan interupsi kepada Pimpinan DPR. Ia mengeluarkan pendapatnya soal negosiasi divestasi saham antara pemerintah dan Freeport Indonesia. Persoalan tersebut, katanya, harus menjadi perhatian DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Menurut kami sejatinya negara tidak perlu mengeluarkan uang sebesar itu untuk membeli saham Freeport Indonesia. Karena sudah hampir 50 tahun, Freeport Indonesia mengeruk kekayaan kita," tegas Yandri di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (26/01/2016).

Yandri menilai, apabila pemerintah merealisasikan pembelian saham milik perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu senilai 1,7 miliar dollar AS, merupakan sebuah bentuk ketidakadilan bagi rakyat karena uang tersebut akan mengalir ke kantong Freeport Indonesia. ‎Selain sudah Freeport hanya mengeruk emas dan mineral di Papua, alasan lainnya, karena situasi ekonomi Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit.

Ia berharap, Pimpinan DPR dapat melayangkan surat kepada pemerintah untuk membatalkan pembelian saham dan secara tegas tidak memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia. Sehingga kekayaan alam yang masih tersisa di tambang Grasberg, Papua menjadi milik Indonesia seutuhnya.

"Pimpinan supaya berkirim surat ke pemerintah, tidak perlu beli saham Freeport, tidak memperpanjang kontraknya, dan supaya tidak terjebak permainan Freeport Indonesia. Kita berharap tidak ada uang sesen pun diberikan untuk Freeport, sebaliknya, Freeport Indonesia harus mengembalikan kekayaan bangsa ini," jelas Yandri.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, pemerintah akan menawar saham PT Freeport Indonesia dengan harga terendah. Sudirman juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu berpolemik lebih jauh mengenai proses divestasi saham Freeport tersebut.

Sudirman mengatakan, wajar jika Freeport menawarkan saham dengan harga tinggi. Pasalnya, harga tersebut akan ditawar pemerintah. Oleh pemerintah, harga yang dipatok oleh Freeport tersebut akan ditawar serendah-rendahnya.

‎"Jika pemerintah memutuskan akan mengambil kami akan memasukan asumsi serendahnya, apabila akan mengambil saham," kata Sudirman.

Sudirman pun mengibau, agar harga saham yang ditawarkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tidak dijadikan polemik. Pasalnya, pemerintah akan menghitung ulang harga yang ditawarkan.

"Harga saham yang diajukan menghitung dengan reference value, ini jangan dulu dijadikan polemik. Kalau kita memutuskan membeli, ada kompleksitas lain," tutur Sudirman.

Jika ada pihak yang membandingkan harga saham induk PT Freeport Indonesia, yaitu Freeport Mc Moran kurang tepat. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tidak mengatur besaran harga yang diajukan.

"Harga saham Freeport Mc Moran le‎bih murah, tapi PP tidak mengatur mengenai hal tersebut. PP mengatakan divestasi untuk Freeport Indonesia," pungkasnya. (liputan6/ar)