"Golkar dan PPP tersandera oleh politik kotor Jokowi, dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat nasional dengan mengunakan alat legitimasi untuk pengesahan kepengurusan parpol di tingkat pusat oleh Menteri Hukum dan HAM," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Poyuono, Selasa (26/01/2016).
Selain Golkar dan PPP, kata Arif, PAN juga tersandera oleh penguasa, sehingga Partai berlambang Matahari itupun memilih untuk mendukung pemerintah.
"Kalau PAN tersandera oleh banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang bisa saja dikenakan pada Ketua Umum PAN dalam kasus lahan kehutanan sewaktu menjabat sebagai Menhut," kata Arif.
Kini, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya menyisakan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan hanya Gerindra dan PKS yang ada di luar pemerintahan, artinya Jokowi telah menguasai 70 persen lebih kursi parlemen.
"Tentu saja bagi Gerindra ini merupakan tantangan tersendiri untuk mengawal di parlemen agar tidak terjadi pemufakatan busuk antara Jokowi dan parpol pendukungnya untuk menggulirkan produk-produk UU dari DPR yang tidak berpihak pada masyarakat serta lebih pro asing," kata Arif.
Jokowi, menurut Arif, memiliki posisi tawar yang lemah jika berhadapan dengan kepentingan asing. Jokowi bertekuk lutut di bawah kendali asing yang ingin mengeruk aset-aset negara.
Karena itu, Gerindra mengharapkan agar masyarakat, baik tokoh masyarakat, Ormas dan LSM ikut mengawasi dan mengawal jangan sampai koalisi besar parpol pendukung Jokowi melakukan korupsi APBN dan menciptakan produk-produk UU yang proasing.
"Yang paling mendesak untuk tahun ini yang perlu diawasi dan ditolak bersama sama masyarakat adalah terkait obral dan cuci gudang aset-aset negara melalui privatisasi BUMN, perpanjangan Kontrak Karya migas dan tambang yang akan banyak habis kontraknya di era Jokowi," kata dia. (rima/ar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar