Dongkrak Pendapatan Nasional, Pemerintah Diminta Kelola Industri Jasa Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Dinamisnya perekonomian dunia saat ini memaksa pemerintah melakukan strategi ekonomi generik. Apalagi dengan anjloknya harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat dan kemungkinan turun juga besar.

Peluncuran kebijakan ekonomi paket 10 dipandang sebagai energi baru dalam ketahanan ekonomi nasional. Terkait ini, lesunya bidang usaha prosuksi komoditas harus di induksi dengan pembangunan industri alternatif.

"Pemerintahan yang lalu sangat percaya diri dengan produksi komoditas, peningkatan industri lainnya hampir tak tersentuh. Lihat saja harga karet, sawit dll anjlok. Petani banyak rugi. Keseimbangan dalam geliat ekonomi penting," kata Ekonom Syariah Affan Rangkuti di Jakarta, Rabu (17/02/2016).

Kebijakan paket ekonomi 10 membuka ruang itu. Ruang peningkatan pertumbuhan ekonomi pada industri. Riset dan kajian memperkecil biaya produksi dalam industri harus dapat dilakukan, agar ekspor industri kita dapat bersaing di pasar international.

"Amerika sudah lakukan itu, bagaimana biaya produksi minyak dapat ditekan dengan metode baru dan bahan baku baru hasil riset dan kajian. Memang untuk industri membutuhkan waktu," kata Affan.

Penguatan industri ini berjalan didampingi dengan industri jasa dan ternak dan perikanan

Tidak harus meninggalkan produksi komoditi, komoditi tetap berjalan namun tidak menjadi skala prioritas.

"Peningkatan pada komoditi yang diperkuat adalah komoditi palawija dan rempah. Kita dulu dijajah karena palawija dan rempah, ini kita tingkatkan karena dibutuhkan dunia," katanya lagi.

Disamping itu prioritas dalam jangka pendek adalah memaksimalkan industri jasa pariwisata.

"Pemerintah segera ambil alih bertahap industri jasa umrah, bisa menyumbang pendapatan nasional mencapai 16 trilyun pertahun," katanya.

Ada hubungan ekonomi international dalam umrah, ini juga dapat dijadikan barter ekonomi.

Selain itu terkait perbankan, diusulkan melakukan revisi atas UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

"Perbankan syariah lebih banyak mengandalkan produk pembiayaan. Parahnya pembiayaan banyak untuk umrah dan haji. Ini tidak benar dan menjadi bank yang tidak mandiri. Market share hanya kisaran 4,5 persen. Apalagi dana haji kisaran 36 trilyun di bank syariah. Kalau hanya untuk pembiayaan umrah dan haji itukan seperti tidak ada inovasi dan mau gampangnya saja. Sudah saatnya UU 21/2008 direvisi agar perbankan syariah lebih percaya diri," kata Affan. (rilis/ar)

Harga Minyak Anjlok, Saudi-Rusia Bekukan Produksi Minyak

Doha (WarkopPublik)--Dua produsen terbesar minyak mentah dunia, Arab Saudi dan Rusia, Selasa (16/02/2016), sepakat membekukan produksi untuk menyokong harga, yang sudah anjlok 70% akibat kelebihan pasokan kronis.

Kesepakatan tercapai dalam pertemuan tertutup di Doha, Qatar, yang juga diikuti menteri energi dari pihak tuan rumah serta menteri energi dari Venezuela, produsen besar dari Amerika Selatan.

Menteri Perminyakan Saudi Ali Al Naimi mengatakan, langkah tersebut mengandung persyaratan negara-negara produsen besar lainnya bersedia ikut serta. Kesepakatan ini dirancang untuk menstabilkan pasar, menyusul kejatuhan dramatis harga minyak mentah sejak pertengahan 2014.

“Berdasarkan pertemuan, keempat negara siap untuk membekukan produksi minyak pada level Januari, jika produsen-produsen besar lain juga melakukan hal sama,” ujar Menteri Energi Rusia Alexander Novak.

Saudi adalah produsen terbesar dunia saat ini dan produsen terbesar di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC.

Sedangkan Rusia adalah produsen terbesar dunia non-OPEC. Venezuela dan Qatar juga merupakan produsen anggota OPEC.
Produksi minyak mentah harian Saudi dan Rusia saat ini mencapai lebih dari 10 juta barel per hari (bph).

Setelah kesepakatan Saudi-Rusia di Doha, pembicaraan akan dilanjutkan dengan melibatkan Iran dan Irak di Teheran, ibukota Iran. Pertemuan lanjutan ini dijadwalkan, Rabu (17/2) waktu setempat.

“Kami tidak menginginkan harga berfluktuasi terlalu besar. Kami juga tidak mengingikan pasokan berkurang. Yang kami inginkan adalah bagaimana memenuhi permintaan dan harga yang stabil,” tutur Naimi.

Kesepakatan empat negara di Doha menandai langkah pertama di antara para produsen OPEC dan produsen non-kartel untuk mengerem kejatuhan harga sejak hampir 19 bulan lalu. Saudi dan para produsen OPEC lain sebelumnya menolak untuk memangkas produksi guna mempertahankan pangsa pasar.

Strategi tersebut ditempuh untuk menyingkirkan para produsen yang biayanya lebih tinggi, khususnya para produsen minyak shale di Amerika Serikat (AS). Saudi menyatakan, pihaknya hanya akan mempertimbangkan pemangkasan produksi jika para produsen lain sepakata melakukan hal sama.

Tekanan agar produksi minyak mentah dunia dikurangi makin besar karena kemerosotan harga sudah berdampak luar biasa, yakni cekaknya penerimaan negara-negara produsen dari minyak. Rusia yang perekonomiannya sedang resesi termasuk yang paling terdampak akibat merosotnya penerimaan. Bahkan Saudi pun tahun lalu membukukan rekor defisit anggaran. Naimi mengatakan, keputusan empat negara adalah awal dari proses selama beberapa bulan ke depan.

Kesepakatan Saudi, Rusia, Qatar, dan Venezuela berdampak positif terhadap harga minyak, dalam perdagangan Selasa. Pada awal sesi siang, harga minyak mentah Brent Laut Utara untuk pengiriman April 2016 naik 50 sen menjadi US$ 33,89 per barel.

Sedangkan harga minyak acuan AS, West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman Maret 2016 naik 41 sen menjadi US$ 29,85 per barel dibandingkan level penutupan, Senin (15/02/2016). (beritasatu/ar)

Pertumbuhan Ekonomi Lambat Karena Pemerintah Sebelumnya Telat

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan terlambatnya pemerintahan sebelumnya memperkuat industri, khususnya hilirisasi tambang jadi salah satu penyebab ekonomi melambat saat harga komoditas anjlok.

"Pemerintah SBY agak terlambat meng-enforce dan baru dimulai saat pemerintahan terakhir, sehingga momentumnya pada saat ekonomi dunia melambat dan buat komplikasi. Yang namanya hasil smelter, itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik," katanya dikutip dari laman detik saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perindustrian, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/02/2016).

Selama belasan tahun, kata Darmin, Indonesia terlalu mengandalkan ekspor komoditas yang harga dan permintaannya sangat bergantung pada ekonomi China.

"Kita kembangkan banyak pertambangan maupun perkebunan. Itu bersamaan dengan negara raksasa seperti China. Kita nikmati dengan cepat hasil dari sumber daya alam, kita lupa kembangkan sektor industri yang sebenarnya merupakan tulang punggung," ujar Darmin.

Darmin mengungkapkan, siklus harga komoditas hampir tak pernah berumur panjang. Di sisi lain, saat Indonesia menikmati tingginya harga komoditas, sektor industri malah jadi anak tiri.

"Sayangnya, super siklus enggak lama umurnya. Sejak tahun 2011, kemudian harga-harga komoditi sumber daya alam (SDA) merosot sampai hari ini, dan masih akan terus berlanjut karena ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda yang mumpuni. Dalam situasi seperti itu, kita harus bisa jangan sampai terseret oleh arus yang merosot itu dan tidak ada jalan lain, sektor industri harus bangkit kembali," jelasnya.

Darmin melanjutkan, dengan kondisi yang serba terlambat tersebut, mengingat pembangunan industri membutuhkan jangka waktu yang lama, jalan keluar paling cepat saat ini ada pada peningkatan devisa lewat pariwisata dan perikanan.

"Kita masih bisa dorong pariwisata dan perikanan. Dari deregulasi yang dihasilkan beberapa bulan terakhir, bahkan paket 10 ada DNI (Daftar Negatif Investasi) ada kebijakan yang coba dirancang agar pariwisata dan perikanan bertumbuh," tutupnya. (ar/ar)

Setiap Tahun Tender Penerbangan Haji Terbuka

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) selalu menyelenggarakan tender penerbangan haji secara terbuka. Sistem penerbangan haji masih tetap dengan tender terbuka dan penawaran dari maskapai penerbangan.

"Kami selalu setiap tahun melakukan tender, tahun lalu Air Asia dan Lion Air pernah mengikuti tender tetapi pada tahapan terakhir tak ada kelanjutannya," ujar Menteri Agama dikutip dari laman Republika, Selasa (16/02/2016).

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan masalah penerbangan haji ini cukup kompleks. Karena mereka harus mengangkut calon jemaah haji dalam jumlah besar.

Maskapai penerbangan tak hanya masalah transportasi dari Indonesia menuju Arab Saudi saja. Tetapi juga masalah penanganan di darat baik saat berangkat maupun landing.

Maskapai penerbangan tersebut harus memenuhi kualifikasi. Selama ini maskapai yang sudah memenuhi kualifikasi adalah Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

Menag mengatakan Air Asia tahun ini sepertinya akan lebih serius untuk mempersiapkan mengikuti tender penerbangan haji. Pihaknya masih menunggu penawaran dari maskapai tersebut.

Maskapai penerbangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Mereka harus memiliki jaminan akan mampu mengangkut ratusan ribu jemaah haji dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Mereka juga harus memiliki jadwal penerbangan tepat waktu sehingga jemaah tidak telantar.

Mereka juga harus memiliki pesawat besar dan menyediakan pesawat cadangan. Masalah harga yang sesuai keinginan pemerintah juga menjadi pertimbangan pemilihan maskapai.

Ia mengungkapkan, tahun lalu maskapai yang lolos untuk mengajukan penawaran sebanyak sembilan maskapai penerbangan diantaranya Garuda Indonesia, Lion air, Airasia, Sky Aviation, Sriwijaya Air, Avia Star, Trigana, Batik Air, Citylink dan Saudi Airlines.

Namun hanya lima perusahaan maskapai yang mengambil dokumen yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Trigana, Lion Air, dan Airasia. Tapi kemudian hanya Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang mengajukan penawaran. (ar/ar)

Waspadalah, 12 Provinsi Ini Rawan Penipuan Jemaah Umrah

Jakarta (WarkopPublik)-- Sebanyak 12 provinsi rawan penipuan terhadap jemaah umrah. Yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) pun berencana turun ke daerah-daerah tersebut. Selain itu, mereka akan berkoordinasi dengan kapolda setempat.

Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis mengatakan, banyaknya jemaah umrah yang menjadi korban penipuan dan penelantaran akibat ulah travel berizin, tak berizin, pengepul, agen dan oknum tidak bertanggung jawab.

Masalah ini pun masuk dalam persoalan hukum karena sudah melanggar UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. "Ini merupakan perbuatan melawan hukum dan hukumannya adalah penjara," kata Yanis kepada melului rilisnya, Minggu (14/02/2016).

Ia meminta pihak kepolisian dapat membantu memberantas dan menertibkan travel-travel dan oknum nakal itu.

"Jika dibiarkan dan tidak ditingkatkan penertibannya maka akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Masyarakat juga harus turun tangan berani mengadukan ke polisi. Travel dan oknum nakal Ini musuh kita bersama," beber Yanis. (jpnn/ar)

Alahmak Pejabat Mahkamah Agung Kena OTT KPK

Jakarta (WarkopPublik)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami peruntukan uang sebanyak satu koper yang disita saat menangkap Kasubdit PK dan Kasasi Perdata dan Khusus Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna di rumahnya di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten Sabtu (13/02/2016) dinihari.

Tak hanya peruntukkannya, penyidik KPK juga mendalami asal usul uang tersebut.

"‎(Asal usul dan peruntukkannya) Masih didalami penyidik," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Senin (15/02/206).

Yuyuk hanya menyebut uang dalam koper itu berjumlah 500 juta rupiah.

"(Uang di dalam koper berisi) Sekitar 500 juta rupiah‎," ungkapnya.

Selain menyita uang dalam koper ini, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (13/02/2016), KPK juga mengamankan uang  400 juta rupiah yang disimpan di dalam paper bag.

Uang tersebut diserahkan Direktur PT Citra Gading Asritama (CGA), yang juga terpidana kasus korupsi, Ichsan Suaidi kepada Andri melalui pengacaranya, Awang Lazuari Embat pada Jumat (12/02/2016) malam. Uang itu diberikan kepada Andri dengan agar menunda memberikan salinan putusan kasasi sehingga eksekusi terhadap dirinya molor.

Dalam putusan kasasi, MA diketahui telah menjatuhkan vonis penjara 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar dengan Rp miliar atas kasus korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur.

Setelah memberikan uang kepada Andri di area parkir sebuah hotel di kawasan Gading Serpong, Awang bersama sopir Ichsan ditangkap Tim Satgas KPK tak lama setelah transaksi.

Selanjutnya, Tim Satgas KPK bergerak dan menangkap Andri di rumahnya yang tak jauh dari lokasi transaksi. Tak berhenti sampai di situ, Tim Satgas KPK pun menangkap Ichsan di sebuah apartemen di kawasan Jakarta.

Ichsan, Awang, dan Andri bersama sopir Ichsan, serta dua orang petugas keamanan perumahan Andri dibawa Tim Satgas ke Gedung KPK, Jakarta untuk diperiksa intensif.

Setelah diperiksa intensif, Ichsan dan Awang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Andri ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, penyidik KPK menahan Awang di Rutan Polres Jakarta Pusat, sementara Ichsan ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan Andri ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. Ketiga tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 13 Februari hingga 3 Maret.

Diberitakan, Majelis Hakim Tipikor Mataram menyatakan Lalu Gafar Ismail, ‎Ichsan Suaidi, dan M Zuhri terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ketiga tedakwa dinilai melakukan korupsi dalam megaproyek Dermaga Labuhan Haji senilai 82 miliar rupiah.

Atas putusan tersebut, ketiga terdakwa mengajukan banding, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.

Tak puas dengan putusan banding ini, ketiganya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, Majelis Hakim MA yang terdiri dari Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkostar menolak kasasi tersebut pada tanggal 9 September 2015.

Majelis Hakim MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta terhadap masing-masing terdakwa. Bahkan, terdakwa juga dibebankan uang pengganti sebesar 4,46 miliar rupiah subsidair satu tahun penjara.

Dalam amar putusannya, hakim menolak kasasi dari pemohon dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, NTB. (spberitasatu/ar)

Paket Kebijakan Ekonomi X Diduga Ancam Rumah Makan Padang

Jakarta (WarkopPubik)--Akhir-akhir ini pemilik rumah makan padang mempertanyakan isi paket kebijakan ekonomi X. Pasalnya di dalam kebijakan itu pemerintah membuka 100 persen investasi asing pada sektor restoran. Akhirnya, keresahan itu dijawab oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya bahwa dibukanya investasi 100 persen untuk asing di sektor restoran tidak akan menggerus keberadaan restoran Padang, yang saat ini sudah menjamur di berbagai kota.

Ia beralasan untuk melindungi pengusaha rumah makan lokal, pemerintah memberikan nilai minimal untuk para investor asing berinvestasi.

“Apa nanti akan menyerang rumah makan Padang? Tidak mungkin, karena modal usahanya 10 miliar rupiah. Kalau modal usahanya 10 miliar rupiah, total investasi dia itu minimal 100 miliar rupiah. Jadi jangan khawatir. Kalau dia tetap nekat masuk, maka harus bermitra dengan lokal sepanjang dia modal usahanya di bawah 10 miliar rupiah,” pungkas Arief, di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Mantan Dirut PT Telkom ini menambahkan, rumah makan dengan restoran merupakan hal yang berbeda. Dimana rumah makan saat ini sudah dibuka 100 persen untuk asing.

“Beda rumah makan dan restoran adalah kalau restoran itu ada dapurnya, kalau rumah makan seperti RM Padang zaman dahulu hanya dipanasin aja di situ. Nah sekarang yang seperti itu dibuat menjadi sama-sama 100 persen,” katanya lagi. (jajang/ar)