Menanti Nyali Pemerintah Ambil Alih Umrah

Jakarta (WarkopPublik)--Lagi-lagi terjadi permasalahan pa­da Penyelenggara Perjalanan Ibadah Um­rah (PPIU). Sekitar 100 orang jaemaah program umrah mera­sa sa­ngat kecewa karena tidak jadi di­berang­kat­kan oleh PT Putra Tanjung Arafah Tour (PT PTAT).

Alasannya, karena paspor dan visa pa­ra jemaah belum selesai pengu­rusannya. Padahal para jemaah Umrah yang berasal da­ri Jambi, Pariaman, Painan dan berbagai da­erah di Sumbar lainnya sudah diinapkan di Asrama Haji Tabing (11/01/2016). Ren­cananya  akan diberang­katkan 12 Ja­nua­ri 2016 atau sehari setelah masuk asra­ma.

Namun saat-saat akan berangkat barulah muncul persoalan, perusahaan penyeleng­gara menyatakan paspor dan visa para jemaah belum siap. Tak pelak lagi, para jemaah sangat kecewa. Maklum saja, sebab semua jemaah itu sudah pamit kepada keluarga, andaitaulan dan mitra relasinya. Tapi, nyatanya mereka benar-benar batal berangkat.

Selanjutnya para peserta memin­ta pengembalian uang kepada Zulkifli, Dirut PT PTAT. Zulkifli pun berjanji akan mengembalikan uang para jemaah pada 27 Januari 2016. Namun setelah hari ‘H’, uang itu belum juga dikembalikan.

Berikutnya, karena tidak bertemu  de­ngan Zulkifli para jemaah pun menda­tangi rumah Zulkifli di Lubuk Buaya. Lagi-lagi Zul­kifli tak di rumah. Yang ada cuma istrinya. Jemaah pun membawa istri Zulkifli ke Polsek Koto Tangah. Tanya punya tanya, ter­nyata rumah yang ditempati Zulkifli ber­status  rumah kontrakan. Masa kontraknya pun sudah habis 8 Januari 2016. Janji di­perpanjang, namun nyatanya hingga kema­rin Zulkifli tidak juga membayar biaya lan­jutan kontrakan.

Ketika hal-hal seperti ini terjadi dan merugikan puluhan atau bahkan ratusan je­maah Umrah, tentu kembali kita berpikir ten­tang betapa pentingnya menata dan me­ngatur perusahaan penyelenggara ibadah Um­rah. Tujuannya agar tidak ada lagi ala­san paspor dan visa yang terlambat pengu­ru­sannya. Bahkan kasarnya,  tidak terjadi la­gi penipuan.

Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) bermaksud membenahi  penye­lenggaraan ibadah Umrah yang selama ini ditangani oleh perusahaan swasta. Pasalnya, selama ini terdapat beberapa perusahaan penyelenggara yang menelantarkan calon jamaah  umrah sehingga tidak jadi berangkat dan bahkan ada perusahaan yang lepas tangan begitu persoalan terjadi.

Saat ini jumlah penyelenggara perjala­nan ibadah umrah (PPIU) sebanyak 266 perusahaan. Tahun 2014 sebanyak 14 PPIU dibekukan izinnya karena menelantarkan jamaah umrah. Penolakan secara terbuka atas keputusan pemerintah mengambil alih penyelenggaraan ibadah umrah juga sudah dinyatakan Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay.

Pemerintah diminta agar lebih berkonsentrasi menata penyeleng­ga­raan haji reguler yang setiap tahun dirun­dung masalah.

Data Kemenag menunjukkan jemaah umrah dari tahun ke tahun terus bertambah. Tahun 2011 sebanyak 295.185 orang, tahun 2012 melonjak jadi 512.147 orang. Berikut­nya tahun 2013 jemaah umrah menjadi 714.032 orang dan pada tahun 2014 menembus satu juta orang. Data Juni 2015 sudah tercatat sekitar 600.000 orang yang menjadi jamaah umrah di tanah air. (haluan/ar)

Kemenag: Arab Belum Cairkan Santunan Korban!

Jakarta (WarkopPublik)--“Astagafirullah- alangkah lamanya pencairan santunan korban Crane itu!”. Hingga kini janji Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, memberikan santunan kepada korban jatuhnya Crane di Masjidil Haram, hanya tingal tinggal janji doang. Kaya lagunya Hetty Koes Endang saja!

“Sampai saat ini kita terus memantau. Pemerintah akan selalu berupaya melakukan hal-hal terbaik dalam diplomasi, ” ujar Kepala Seksi informasi Haji Kementerian Agama Affan Rangkuti, saat di hubungi citraindonesia.com di Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Ia menambahkan bahwa bukan bagi keluarga korban asal Indonesia saja yang belum menerima satunan tersebut, melainkan juga negara lainnya yang jemaahnya ikut menjadi korban. Kabarnya masih dalam proses di Arab Saudi.

Lanjutnya Affan, sempat ada beberapa keluarga yang menanyakan proses satunan tersebut kepada pihaknya. Namun dirinya mengatakan agar tetaplah bersabar menunggu negara super kaya minyak itu mengucurkannya.

” Kita menjelaskan kepada mereka (keluarga korban), agar tetap bersabar. Dan jangan terpengaruh jika ada (calo) yang bisa mengurus cepat.  Karena itu bisa membuat mereka (keluarga korban) tertipu oknum ” tegasnya membuka kisah desakan warga itu.

Untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan itu pulalah pejabat berdarah Batak itu secara tegas menyarankan kepada keluarga korban agar bersabar dan menunggu info resmi dari Kementerian Agama RI di Jakarta.

Seperti diketahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2015 diwarnai dengan musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram pada Jumat (11/11/2015).

Tercatat 12 jemaah haji Indonesia wafat dan lebih dari 45 jemaah lain mengalami luka. Atas tragedi mengerikan ini Pemerintah Arab Saudi kemudian menjanjikan santunan sebesar satu juta riyal untuk setiap keluarga korban yang wafat dan korban luka yang menyebabkan cacat fisik atau luka berat, serta 500 ribu riyal untuk korban luka lainnya. (Mas/ar)

Harga Minyak Dunia Kembali Turun

Singapura (WarkopPublik)--Harga minyak dunia kembali mengalami penurunan di perdagangan Asia pada Rabu. Ini karena kekhawatiran yang telah berlangsung lama atas pasar jenuh yang membayangi pembicaraan kemungkinan koordinasi antara beberapa produsen utama untuk memangkas produksi.

Para pedagang juga mengincar rilis laporan persediaan minyak mentah komersial AS hari ini, mencari petunjuk tentang permintaan di ekonomi terbesar dan pengguna minyak utama dunia.

Pada sekitar pukul 06.30 GMT, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 39 sen, atau 1,24 persen, menjadi 31,06 dolar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk penyerahan Maret turun 17 sen, atau 0,53 persen, pada 31,63 dolar AS per barel.

Harga minyak telah naik sekitar empat persen pada Selasa di tengah harapan pembicaraan pengurangan produksi.

Menteri Perminyakan Irak Adel Abdulmahdi pada Selasa mengatakan Baghdad "siap untuk bekerja sama" pada pemotongan produksi, tetapi hanya jika produsen non-OPEC melakukannya juga.

Abdulmahdi juga, seperti dikutip oleh Bloomberg, menggambarkan "fleksibilitas" peningkatan pada produksi antara Rusia dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Kantor berita milik negara Rusia, Tass, melaporkan bahwa perusahaan minyak Rusia Lukoil telah meminta Kremlin bekerja sama dengan OPEC untuk membatasi produksi.

Pada Senin, Sekjen OPEC Abdullah el-Badri menyerukan kelompok dan produsen-produsen lain bekerja sama untuk menaikkan harga. OPEC pada Desember menolak seruan untuk memotong produksi, lebih memilih untuk berjuang mempertahankan pangsa pasar.

Harga minyak melonjak akhir pekan lalu dari posisi terendah 12-tahun didorong harapan stimulus ekonomi baru oleh bank sentral Eropa dan Jepang.

Namun, bertahannya kekhawatiran tentang kelebihan pasokan, permintaan yang lemah dan pelambatan ekonomi global kembali ke permukaan.

"Harga bergerak di kisaran sempit ... Anda tidak bisa benar-benar menyesuaikan pasokan untuk mendukung harga pada waktu ini," kata analis Phillip Futures, Daniel Ang.

Dia mengatakan kunci untuk harga "rebound" berkelanjutan adalah permintaan meningkat dan produsen-produsen utama memangkas produksi minyak mereka.

Tetapi, Ang mengatakan ia skeptis produksi akan segera dipangkas.

"Kami telah melihat lebih dari satu setengah tahun terakhir ... ada banyak pembicaraan tentang kerja sama untuk menjaga harga yang kuat, namun tidak satupun dari ini telah berhasil," katanya.

Mata uang AS yang menguat juga telah membantu meredam permintaan untuk minyak yang dihargakan dalam dolar.

Pasar juga menunggu hasil dari pertemuan para pembuat kebijakan bank sentral AS pada Rabu, tentang waktu kenaikan suku bunga AS berikutnya. (antara/ar)

Ini Kata Ketua KPK Terkait Bawa Brimob Bersenjata Saat Penggeledahan di DPR

Jakarta (WarkopPublik)--Penggeledahan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyertakan aparat Brimob bersenjata ke ruangan anggota dewan, beberapa waktu lalu, kembali mendominasi pertanyaan Komisi III DPR RI saat rapat kerja dengan jajaran pimpinan KPK RI, Rabu (27/01/2016). Untungnya, pimpinan KPK menyatakan sejak awal sudah siap menghadapinya.

Dalam rangka penyidikan kasus menyangkut Anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti, petugas KPK menggeledah beberapa ruangan kerja anggota DPR RI. Ricuh terjadi saat petugas hendak menggeledah ruangan anggota DPR dari Fraksi PKS. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, sampai turun tangan dan cekcok mulut dengan petugas KPK yang datang bersama anggota Brimob bersenjata.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, menilai KPK seakan tak percaya lagi bahwa DPR adalah rumah rakyat. Dinilainya, KPK tak transparan karena tak kunjung memberikan standard operational procedure (SOP) penggeledahan.

"Kami tidak melihat pribadinya tapi kami ingin hubungan antara kedua lembaga tetap berjalan dengan baik. Apakah KPK sudah tidak percaya lagi DPR adalah rumah rakyat?" kata Adies.

Anggota Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau agar KPK menjaga hubungan antarlembaga berjalan baik. Menurutnya, KPK harusnya menyertakan aparat MKD ketika menggeledah atau menyita ruangan anggota DPR.

"Aparat penegak hukum wajib didampingi salah satu MKD. Yang lalu, penyidik yang datang ke DPR kemudian tidak bisa komunikasi dengan baik, malah tidak mau masuk ke ruang pimpinan MKD untuk koordinasi," kata Dasco.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan sejak awal pihaknya sudah siap menghadapi kemungkinan pertanyaan mengenai hal itu. Kata Agus, sama sekali tak ada aturan yang dilanggar KPK mengenai penggeledahan itu, karena semuanya sudah sesuai aturan di internal.

"Dari sisi aturan internal KPK, tak ada yang kami langgar. Lalu kalau KPK melakukan penggeledahan, itu selalu itu perintah UU. Termasuk soal keberadaan polisi. Selama ini itu sudah dilakukan berkali-kali," jelas Agus. (beritasatu/ar)

Harga Pangan Melonjak, Darmin Himbau Menteri Terkait Jangan Berpolemik

Jakarta (WarkopPublik)--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengimbau kepada Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk tidak berpolemik dalam menanggapi permasalahan melonjaknya harga pangan pada beberapa hari belakangan ini.

Ia mengimbau kepada para menteri tersebut untuk duduk bersama untuk membicarakan permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya bersama agar harga pangan bisa turun kembali. Bahkan, ia juga siap untuk duduk bersama dengan menteri terkait untuk membicarakan permasalahan ini.

“Kan ada kantor menko, kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Nggak usah khawatir dan jangan berpolemik satu sama lain,” kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (27/01/2016).

Ia pun mengaku tidak menyalahkan para kementerian yang memiliki argumennya masing-masing dalam menanggapi permasalahan ini. Pasalnya, setiap orang atau kementerian pasti memiliki metode dan cara pandang yang berbeda-beda. Kendati demikian, agar permasalahan harga pangan ini tidak berlarut-larut, pihaknya mengimbau kepada kementerian terkait untuk duduk bersama dengan Menko Perkonomian.

“Jadi pangan ini kan komoditi yang sangat penting jadi harus dibicarakan bersama. Mulai dari perkiraan produksinya berapa? Stocknya ada berapa,impornya berapa banyak jadi kita tahu permasalahannya ada dimana,” tegas Darmin.

Sekedar informasi, dalam beberapa hari terakhir, terjadi lonjakan harga pangan khususnya harga daging sapi yang mengalami kenaikan hingga 130 rupiah per kilogram dari sebelumnya sekitar 90 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi dibeberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan termasuk di daerah Jabodetabek.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengklaim, kenaikan harga daging sapi belakangan ini dikarenakan kurangnya pasokan sapi di lapangan yang membuat para pedagang menaikkan harga jual daging sapi. (suara/ar)

Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-JK Disikapi PKB Dengan Bijak

Jakarta (WarkopPublik)--Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul  Karding mengaku bahwa pihaknya tidak takut dengan ancaman Partai Golkar setelah masuk ke pemerintah akan mengancam kursi menteri dari PKB.

Bahkan, Karding menilai kalau langkah tersebut sangat baik bagi pemerintah Jokowi-JK, dimana program-programnya bisa cepat terealisasikan, khususnya di legislatif.

"Dukungan yang besar ke pemerintah tentu semakin baik bagi kekuatan pemerintah secara politik. Soal jatah-jatah Pak Jokowi saya kira proporsional, siapa bekerja, siapa yang tidak bekerja," kata Karding di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Kendati demikian, anggota Komisi III DPR ini tidak mengetahui secara pasti merapatnya Golkar ke pemerintah, apakah karena barter SK kepengurusan Partai Golkar oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly atau ada hal lain.

"Enggak tahu ya. Saya kira karena mereka ingin kembali solid, yang kedua supaya hubungan dengan pemerintah baik karena eksistensi partai tergantung dengan Menkum HAM," jelasnya. (teropongsenayan/ar)

PDIP: Golkar Dukung Pemerintah Jokowi-JK, Tidak Ada Jaminan Apapun Dalam Politik

Jakarta (WarkopPublik)--Ahmad Basarah mengatakan bahwa tidak ada jaminan pemerintahan akan stabil dengan masuknya Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-JK.

Sebab, bila Partai Golkar hanya mendukung tanpa kerja nyata, maka dukungan tersebut hanya sebatas ucapan dan tidak berdampak bagi pemerintahan.

"Masuknya Partai Golkar harus membawa manfaat yang sebesarnya bagi proses pembangunan nasional. Namun tidak ada jaminan apapun dalam politik, karena semua akan kembali kepada kadar kepentingan masing-masing Parpol disamping politik itu bersifat dinamis," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Basarah saat dihubungi, Jakarta, Rabu (27/01/2016).

Untuk itu, ia mengharapkan agar Presiden Joko Widodo bisa mengelola dukungan Partai Golkar tersebut dengan maksimal, agar jalannya pemerintahan bisa lebih baik ke depan.

"Yang penting Presiden Jokowi harus pandai mengelola dukungan parpol-parpol tersebut. Sehingga akan menghasilkan lebih banyak energi positifnya daripada dampak negatifnya," jelasnya. (teropongsenayan/ar)